Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inspeksi Dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. PNS BAPETEN adalah PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan di lingkungan BAPETEN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilaksanakan oleh inspektur keselamatan nuklir untuk memastikan ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan ketenaganukliran.

6. Inspektur Keselamatan Nuklir yang selanjutnya disebut Inspektur adalah PNS yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan Inspeksi.

7. Surat Perintah Inspeksi adalah surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Unit Kerja Inspeksi atas nama Kepala BAPETEN kepada tim Inspeksi untuk melaksanakan Inspeksi.

8. Frekuensi Inspeksi adalah kekerapan pelaksanaan Inspeksi terhadap fasilitas sesuai dengan tingkat risiko (graded approach) berdasarkan kelompok kegiatan.

9. Cakupan Inspeksi adalah jumlah fasilitas minimal yang harus direncanakan untuk diinspeksi dalam satu tahun berdasarkan resiko.

10. Indikator Keselamatan dan Keamanan adalah indikator pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan pada tiap jenis kegiatan.

11. Laporan Keselamatan Fasilitas adalah laporan yang dibuat oleh fasilitas sebagai hasil penilaian mandiri (self assessment) internal fasilitas sesuai dengan jenis kegiatan.

12. Inspeksi Berkala adalah Inspeksi yang direncanakan oleh Unit Kerja Inspeksi.

13. Inspeksi Sewaktu-waktu adalah Inspeksi yang dilaksanakan di luar jadwal yang direncanakan.

14. Inspeksi dengan Pemberitahuan adalah Inspeksi yang dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu paling kurang 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Inspeksi.

15. Penyegaran Inspektur adalah kegiatan pelatihan atau workshop dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kompetensi Inspektur

16. Formulir Isian Hasil Inspeksi adalah formulir sebagai instrumen para inspektur dalam memeriksa pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan.

17. Laporan Hasil Inspeksi adalah laporan yang menggambarkan data dan fakta terkait pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan yang ditemukan pada fasilitas yang diinspeksi.

18. Kategori I adalah temuan hasil inspeksi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan keteganaganukliran yang berkonsekuensi pengenaan sanksi pidana.

19. Kategori II adalah temuan hasil inspeksi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan keteganaganukliran yang berkonsekuensi pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian sementara atau pembekuan izin hingga pencabutan izin.

20. Kategori III adalah temuan hasil inspeksi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan keteganaganukliran yang berkonsekuensi pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin.

21. Penegakan Hukum adalah proses memberian sanksi administrasi dan/atau pidana kepada para pengguna yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Surat Larangan adalah surat yang berisi larangan operasi dan penggunaaan yang diberikan oleh inspektur kepada fasilitas yang terbukti melakukan pelanggaran Kategori I.

23. Penghentian Operasi adalah tindakan penghentian operasi yang dilakukan oleh Inspektur kepada fasilitas yang terbukti melakukan pelanggaran Kategori II dalam bentuk surat penghentian operasi.

24. Tim Gelar Perkara adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BAPETEN dengan tugas memberikan rekomendasi hukum dan teknis terkait tindakan pelanggaran Kategori I.

Peraturan Kepala ini mengatur mengenai ketentuan dalam pelaksanaan Inspeksi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang meliputi: a. objek pengawasan; b. Inspektur; c. penilaian kinerja Inspektur;

d. penatalaksanaan Inspeksi; e. pemantauan tindak lanjut hasil Inspeksi; f. pemantauan dan evaluasi Inspeksi; g. Penegakan Hukum; dan h. penilaian kinerja fasilitas.

Objek pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR); dan b. Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN).

(1) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan berdasarkan analisis risiko. (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. keselamatan nuklir; b. keselamatan radiasi; dan/atau c. keamanan sumber radioaktif dan bahan nuklir. (3) Kelompok objek pengawasan berdasarkan analisis risiko terdiri atas: a. risiko tinggi; b. risiko sedang; dan c. risiko rendah.

(1) Inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan oleh Inspektur.

(2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BAPETEN.

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikategorikan berdasarkan objek pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. (2) Pengkategorian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu sebagai berikut: a. Inspektur FRZR; dan b. Inspektur IBN.

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan menjadi 2 (dua) jenjang yaitu: a. Inspektur Muda; dan b. Inspektur Utama. (2) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. pangkat, golongan dan ruang; dan b. kompetensi.

PNS BAPETEN untuk dapat diangkat sebagai Inspektur harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau hukuman disiplin tingkat berat; b. cakap jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; c. tidak mengonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter; dan d. lulus aptitude test.

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibedakan untuk jenjang Inspektur Muda dan Inspektur Utama. (2) Persyaratan khusus untuk jenjang Inspektur Muda meliputi: a. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) eksakta; b. berstatus aktif dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sebagai PNS BAPETEN; c. memiliki paling rendah pangkat, golongan dan ruang Penata Muda (III/a); d. mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan pelatihan proteksi radiasi; e. mengikuti dan lulus ujian pelatihan Inspektur Muda; f. menjalani tugas magang Inspeksi selama 2 (dua) tahun; dan g. lulus ujian kompetensi Inspektur Muda. (3) Persyaratan khusus untuk jenjang Inspektur Utama meliputi: a. telah menjalankan tugas sebagai Inspektur Muda paling singkat selama 6 (enam) tahun; b. mengikuti dan lulus ujian pelatihan Inspektur Utama; dan c. lulus ujian kompetensi Inspektur Utama.

(1) Pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf b diselenggarakan sesuai dengan kategori bidang Inspektur. (2) Penentuan peserta pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Unit Kerja Inspeksi sesuai dengan kategori bidang Inspektur. (3) Materi pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (4) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf c diselenggarakan sesuai dengan kategori bidang Inspektur.

(5) Materi ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan dan pelatihan. (2) Dalam melaksanakan pelatihan, Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Unit Kerja Inspeksi.

(1) Pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dengan metode coaching. (2) Pelatihan melalui metode coaching sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien. (3) Unit Kerja Inspeksi MENETAPKAN tata laksana pelatihan melalui metode coaching. (4) Unit Kerja Inspeksi berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan dan pelatihan dalam penetapan tata laksana pelatihan melalui metode coaching sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Ujian kompetensi Inspektur Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g dapat diikuti tanpa melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f apabila PNS BAPETEN mempunyai pengalaman kerja yang mencukupi di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. (2) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan kriteria meliputi: a. masa kerja sebagai PNS BAPETEN paling kurang 10 (sepuluh) tahun; b. pernah menduduki jabatan Inspektur ex officio;

c. pengalaman kerja sebagai Inspektur di bidang pengawasan tenaga nuklir paling kurang 3 (tiga) tahun; atau d. masa kerja sebagai PNS BAPETEN pada Unit Kerja Inspeksi paling singkat 5 (lima) tahun. (3) Penilaian kecukupan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Majelis Penilai Inspektur.

Inspektur wajib mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dengan mengikuti kegiatan penyegaran dan pertemuan tahunan Inspektur.

(1) Kegiatan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa: a. pelatihan teknis Inspeksi; b. seminar keselamatan nuklir; c. workshop teknis pengawasan; d. forum grup diskusi lembaga terkait pelaksanaan Inspeksi; dan/atau e. pertemuan teknis internasional. (2) Kegiatan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti satu kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Pertemuan tahunan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan oleh Unit Kerja Inspeksi dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun. (2) Pertemuan tahunan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh semua jenjang dan bidang Inspektur. (3) Materi pertemuan tahunan Inspektur terdiri atas:

a. kebijakan pengawasan; b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inspeksi; c. perencanaan pelaksanaan Inspeksi; d. status kinerja fasilitas; e. laporan tindak lanjut rekomendasi hasil rapat pertemuan tahunan Inspektur tahun sebelumnya; f. pengembangan sistem Inspeksi; g. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan/atau h. perkembangan teknologi.

(1) Inspektur FRZR memiliki kewenangan untuk: a. melakukan Inspeksi selama proses perizinan; b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas atau Instalasi, dan instansi atau lokasi pemanfaatan tenaga nuklir; c. melakukan pemantauan radiasi di dalam instalasi dan di luar instalasi; d. melakukan Inspeksi secara langsung atau Inspeksi dengan pemberitahuan dalam selang waktu singkat dalam hal keadaan darurat atau kejadian yang tidak normal; dan e. menghentikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir jika terjadi situasi yang membahayakan terhadap:

1. keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; atau
2. keamanan sumber radioaktif. (2) Kewenangan Inspektur FRZR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk memastikan pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan selama kegiatan pengangkutan sumber radioaktif. (3) Situasi yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa: a. pelanggaran terhadap parameter persyaratan keselamatan dan keamanan yang mengakibatkan kecelakaan radiasi; dan/atau

b. kejadian yang berpotensi menyebabkan kecelakaan radiasi.

(1) Kewenangan penghentian kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh Inspektur FRZR setelah melapor saat itu juga kepada dan langsung mendapat perintah penghentian dari Kepala BAPETEN. (2) Kepala BAPETEN memberikan mandat kepada Kepala Unit Kerja Inspeksi FRZR untuk memerintahkan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Inspektur IBN memiliki kewenangan untuk: a. melakukan Inspeksi selama proses perizinan, termasuk verifikasi mutu terhadap vendor atau pabrikan; b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas dan/atau kawasan, selama pembangunan, pengoperasian, dekomisioning instalasi nuklir; c. memasuki dan memverifikasi setiap daerah neraca bahan nuklir (material balance area) dan location outside facilities; d. melakukan pemantauan radiasi di dalam instalasi dan di luar instalasi nuklir; dan e. menghentikan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir, serta pemanfaatan bahan nuklir dalam hal terjadi situasi yang membahayakan terhadap keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. (2) Kewenangan Inspektur IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk: a. memastikan pemenuhan persyaratan keselamatan instalasi nuklir; b. memastikan pemenuhan persyaratan keamanan instalasi dan bahan nuklir;

c. memastikan bahwa semua kegiatan yang terkait dngan daur bahan nuklir dilaporkan; dan d. memastikan pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan selama kegiatan pengangkutan bahan nuklir. (3) Situasi yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk terhadap keamanan bahan nuklir.

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh Inspektur IBN setelah melapor saat itu juga kepada dan langsung mendapat perintah penghentian dari Kepala BAPETEN. (2) Kepala BAPETEN memberikan mandat kepada Kepala Unit Kerja Inspeksi IBN untuk memerintahkan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Inspektur wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali setahun. (2) Dalam hal Inspektur mendapatkan dosis berlebih maka dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemantauan kesehatan. (3) Pelaksanaan pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja Inspeksi.

(1) Inspektur wajib mengenakan perlengkapan dalam melaksanakan Inspeksi. (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tanda pengenal; b. pakaian seragam Inspektur;

c. perlengkapan proteksi radiasi; dan/atau d. alat pelindung diri. (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan kondisi objek Inspeksi.

PNS BAPETEN yang karena tugas dan kewenangannya menduduki jabatan tertentu ditetapkan sebagai Inspektur secara ex officio.

(1) PNS BAPETEN yang menduduki jabatan administrator di Unit Kerja Inspeksi ditetapkan secara ex officio sebagai Inspektur Muda. (2) PNS BAPETEN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di Unit Kerja Inspeksi ditetapkan secara ex officio sebagai Inspektur Utama. (3) PNS BAPETEN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau utama ditetapkan secara ex officio sebagai Inspektur Utama.

Inspektur ex officio mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai Inspektur sesuai dengan jenjang Inspektur Muda atau Inspektur Utama.

(1) Dalam pelaksanaan Inspeksi, Inspektur dapat didampingi oleh personel non-Inspektur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. (2) Personel non-Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Inspektur magang; b. Ahli; dan/atau c. Pembantu Inspektur. (3) Personel non-Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi melakukan dukungan teknis sesuai dengan tugas fungsi dan kompetensinya.

(1) Inspektur magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan calon Inspektur Muda yang sedang menjalani tugas magang selama 2 (dua) tahun. (2) Inspektur magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BAPETEN. (3) Inspektur magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membantu menyiapkan data dukung Inspeksi; b. membantu menyiapkan rencana dan pelaksanaan administrasi Inspeksi; c. membantu menyiapkan dan memastikan kelayakan peralatan Inspeksi; d. mengikuti pelaksanaan Inspeksi di lapangan sesuai dengan arahan Ketua tim; e. membantu menyiapkan Laporan Hasil Inspeksi; dan f. menyiapkan laporan kemajuan tugas sebagai Inspektur magang. (4) Laporan kemajuan tugas sebagai Inspektur magang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f disampaikan kepada Kepala Unit Kerja Inspeksi dan/atau Kepala Unit Kerja non-Inspeksi setiap 6 (enam) bulan sekali.

(1) Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan personel orang peroranghan atau yang berasal dari lembaga atau institusi lain yang kompetensinya dibutuhkan dalam pelaksanaan Inspeksi. (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Inspeksi.

(1) Pembantu Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan personel BAPETEN yang kompetensinya dibutuhkan dalam pelaksanaan Inspeksi. (2) Pembantu Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: a. staf Unit Kerja Inspeksi; atau b. staf Unit Kerja non-Inspeksi. (3) Pembantu Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Inspeksi.

(1) Inspektur magang dan pembantu Inspektur berhak mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Inspektur magang dan pembantu Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan dan wajib mengenakan perlengkapan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Inspektur wajib melaksanakan penugasan Inspeksi ke seluruh wilayah Republik INDONESIA.

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertugas melaksanakan: a. Inspeksi untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam pemanfaatan tenaga nuklir; b. Inspeksi secara berkala dan sewaktu-waktu dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Inspeksi selama proses perizinan.

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan hak keuangan dan perlindungan keselamatan untuk menunjang pelaksanaan Inspeksi. (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas selama pelaksanaan Inspeksi. (3) Perlindungan keselamatan bagi Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. pemantauan kesehatan; b. asuransi jiwa; c. asuransi kesehatan; dan d. perlengkapan protektif Inspektur.

Inspektur dapat dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 apabila: a. mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Inspektur dengan masa pemulihan kurang dari 1 (satu) tahun; b. sedang dalam kondisi hamil; c. sedang dalam masa menyusui; atau d. sedang menjalankan tugas belajar kurang dari 6 (enam) bulan.

(1) Kepala BAPETEN berwenang melakukan penilaian kinerja Inspektur. (2) Penilaian Kinerja Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur: a. capaian jumlah pelaksanaan inspeksi terhadap target inspeksi; b. kepatuhan inspektur dalam penyampaian Laporan Hasil Inspeksi;

c. penilaian perilaku inspektur; d. hasil pemeriksaan kesehatan; dan e. hasil evaluasi dosis. (3) Penilaian atas kinerja Inspektur menjadi dasar untuk melakukan: a. penetapan kenaikan jenjang; b. pembebastugasan; c. pemberhentian sementara; d. pengangkatan kembali; e. pemberhentian Inspektur; atau f. penilaian komponen sasaran kinerja pegawai. (4) Dalam melaksanakan kewenangan penilaian atas kinerja Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPETEN membentuk Majelis Penilai Inspektur.

(1) Data penilaian kinerja Inspektur disiapkan oleh Unit Kerja Inspeksi sesuai dengan kategori bidang Inspektur. (2) Data penilaian kinerja Inspektur diserahkan kepada Majelis Penilai Inspektur untuk dilakukan penilaian. (3) Majelis Penilai Inspektur dapat menggunakan hasil penilaian kinerja Inspektur sebagai dasar untuk mengusulkan kenaikan jenjang, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pembebastugasan, dan/atau pemberhentian Inspektur kepada Kepala BAPETEN.

(1) Majelis Penilai Inspektur menyampaikan hasil penilaian kinerja Inspektur kepada: a. Kepala BAPETEN; b. Kepala Unit Kerja Inspeksi; dan c. Kepala Unit Kerja non-Inspeksi. (2) Penyampaian hasil penilaian kinerja Inspektur kepada Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus digunakan sebagai dasar penilaian komponen sasaran kinerja pegawai.

(1) Penilaian komponen sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi penilaian atas:

a. pemenuhan pelaksanaan Inspeksi sesuai target; b. pemenuhan mengikuti kegiatan penyegaran; c. kepatuhan dan kualitas dalam pembuatan Laporan Hasil Inspeksi sesuai dengan jadwal; d. perilaku Inspektur dalam penyelenggaraan Inspeksi; e. pemeriksaan kesehatan; dan f. penerimaan dosis radiasi. (2) Pemenuhan pelaksanaan Inspeksi sesuai target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pemenuhan mengikuti kegiatan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keikutsertaan dalam kegiatan penyegaran, rapat koordinasi Inspektur, dan kegiatan- kegiatan teknis tertentu. (4) Kepatuhan dan kualitas dalam pembuatan Laporan Hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kepatuhan terhadap waktu penyelesaian laporan, dan kecukupan materi laporan. (5) Perilaku Inspektur dalam penyelenggaraan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diketahui antara lain dengan melakukan survei ke pemegang izin, laporan ketua tim, laporan anggota tim, atau masukan dari pemegang izin.

Penilaian kinerja inspektur dilaksanakan pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan inspeksi.

(1) Majelis Penilai Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN. (2) Majelis Penilai Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengusulkan pengangkatan Inspektur; b. melaksanakan penilaian kompetensi Inspektur;

c. melaksanakan penilaian kinerja Inspektur; d. mengusulkan pengangkatan dan kenaikan jenjang Inspektur; dan e. menegakkan kode etik Inspektur. (3) Majelis Penilai Inspektur dapat mengusulkan penetapan kenaikan jenjang, pembebastugasan, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, atau pemberhentian Inspektur dan Inspektur magang kepada Kepala BAPETEN.

(1) Inspektur dapat dibebastugaskan melaksanakan Inspeksi apabila: a. menerima dosis melebihi nilai batas dosis; atau b. tidak dapat melaksanakan Inspeksi dengan keterangan resmi dari unit kerja. (2) Inspektur diberhentikan sementara sebagai Inspektur apabila: a. tidak menyampaikan laporan hasil Inspeksi terhitung 5 (lima) hari kerja sejak selesai pelaksanaan Inspeksi sebanyak 2 (dua) kali keberangkatan berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun; b. sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara; c. mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Inspektur dengan masa pemulihan lebih dari 1 (satu) tahun; d. sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. menolak perintah Inspeksi tanpa keterangan resmi dari unit kerja; f. menolak pemeriksaan kesehatan secara berkala; g. dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang; atau h. dijatuhi hukuman terkait pelanggaran kode etik Inspektur. (3) Pemberhentian sementara sebagai Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal diberhentikan. (4) Inspektur yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali melalui penilaian oleh Majelis Penilai Inspektur.

(1) Inspektur diberhentikan sebagai Inspektur apabila: a. atas permintaan sendiri dengan persetujuan Majelis Penilai Inspektur; b. menolak perintah Inspeksi tanpa keterangan resmi dari unit kerja paling sedikit 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; c. mengalami gangguan kesehatan secara permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Inspektur; d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau e. dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali sebagai Inspektur.

(1) Inspeksi dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu. (2) Pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan.

(1) Pelaksanaan Inspeksi secara berkala disesuaikan dengan tingkat kelompok risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Pelaksanaan Inspeksi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Pelaksanaan Inspeksi secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilaksanakan dengan kondisi sebagaimana berikut:

a. kejadian abnormal; b. informasi dugaan pelanggaran; c. sebagai tindak lanjut Inspeksi Berkala d. verifikasi dalam rangka perizinan; e. pelaksanaan pengangkutan; dan/atau f. penegakan hukum. (2) Kejadian abnormal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penerimaan dosis, paparan, kontaminasi, dan lepasan berlebih; b. adanya insiden yang menyebabkan kehilangan sumber radioaktif dan bahan nuklir; c. kejadian yang disebabkan oleh faktor eksternal antara lain banjir, kebakaran, dan/atau gempa bumi; d. kejadian yang disebabkan oleh faktor internal antara lain human error, dan/atau kesalahan prosedur; e. kejadian yang disebabkan adanya dugaan kegiatan penyalahgunaan zat radioaktif dan bahan nuklir; dan/atau f. kejadian ditemukannya orphan source. (3) Informasi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dapat berasal dari laporan masyarakat atau kepolisian.

(1) Kepala Unit Kerja Inspeksi bertugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Inspeksi. (2) Rencana pelaksanaan kegiatan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. frekuensi Inspeksi; b. jadwal pelaksanaan kegiatan Inspeksi; dan c. susunan tim Inspeksi. (3) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Inspeksi menggunakan pendekatan bertingkat dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut: a. cakupan inspeksi; b. ketersediaan anggaran; c. tingkat risiko objek Inspeksi; dan

d. ketersediaan sumber daya manusia. (4) Ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mempertimbangkan jumlah inspektur yang berada di luar Unit Kerja Inspeksi. (5) Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Inspeksi dan tim Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus sesuai dengan perencanaan Inspeksi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(1) Jadwal pelaksanaan kegiatan Inspeksi dan susunan tim Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Inspeksi. (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan Inspeksi dan tim Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada awal tahun. (3) Kegiatan Inspeksi sewaktu-waktu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Jadwal pelaksanaan kegiatan Inspeksi dan susunan tim Inspeksi menjadi dasar dalam penentuan beban tugas bagi Inspektur dan Inspektur magang yang wajib dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai. (2) Penentuan beban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. Inspektur ex officio; dan b. Inspektur yang menjabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(1) Susunan tim Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c terdiri dari ketua tim dan anggota. (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus seorang Inspektur Utama. (3) Dalam hal Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Inspektur Muda dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim Inspeksi. (4) Kepala Unit Kerja Inspeksi dan Kepala Subdirektorat Inspeksi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat menjadi Ketua Tim Inspeksi.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: a. Inspektur; b. Inspektur magang; c. Pembantu Inspektur; dan/atau d. Ahli.

(1) Tim Inspeksi melaksanakan tugasnya berdasarkan surat perintah Inspeksi. (2) Surat perintah Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Unit Kerja Inspeksi atas nama Kepala BAPETEN. (3) Ketua tim Inspeksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Inspeksi dan pelaporan hasil Inspeksi. (4) Ketua tim Inspeksi bertugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Inspeksi; b. melakukan pengawasan terhadap anggota tim pada pelaksanaan inspeksi. (5) Anggota tim Inspeksi bertugas membantu ketua tim Inspeksi dalam pelaksanaan Inspeksi dan pelaporan hasil Inspeksi.

(1) Unit Kerja Inspeksi mempunyai tugas untuk menyiapkan dokumen dan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan Inspeksi. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dokumen administrasi; dan b. dokumen teknis. (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. surat pemberitahuan Inspeksi; dan b. surat perintah Inspeksi. (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Formulir Isian Hasil Inpeksi; b. Laporan Hasil Inspeksi terakhir;

c. dokumen evaluasi tindak lanjut; dan/atau d. laporan keselamatan fasilitas atau instalasi terakhir. (5) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. alat ukur dosis atau paparan radiasi sesuai dengan jenis pemanfaatan; b. alat ukur kontaminasi; c. alat pemantau dosis perorangan; d. alat pengukur dimensi ruangan; e. lampu senter; f. kaca pembesar; dan/atau g. kamera.

Pelaksanaan kegiatan Inspeksi keselamatan nuklir meliputi: a. pertemuan awal; b. audit dokumen dan rekaman; c. verifikasi lapangan; dan d. pertemuan akhir.

(1) Pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a harus dihadiri oleh paling sedikit: a. pemegang izin; b. penanggung jawab fasilitas; dan/atau c. petugas proteksi radiasi. (2) Pertemuan awal bertujuan antara lain untuk: a. menyampaikan maksud dan tujuan Inspeksi; b. menyebutkan komposisi tim Inspeksi; dan c. menjelaskan tahapan Inspeksi. (3) Pemegang izin atau pihak penanggungjawab fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kondisi keselamatan dan/atau keamanan fasilitas.

(1) Audit dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan sesuai indikator keselamatan dan/atau keamanan fasilitas bidang FRZR atau IBN. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh dokumen terkait indikator keselamatan dan/atau keamanan fasilitas bidang FRZR atau IBN. (3) Indikator keselamatan dan/atau keamanan fasilitas bidang FRZR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. status izin; b. ketersediaan sumber daya manusia; c. hasil pemantauan dosis radiasi; d. hasil pemantauan kesehatan pekerja radiasi; e. ketersediaan peralatan keselamatan dan keamanan; f. hasil pemantauan paparan radiasi daerah kerja; dan g. ketersediaan dan kesesuaian dokumen dan rekaman keselamatan dan keamanan. (4) Indikator keselamatan dan/atau keamanan fasilitas bidang IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketersediaan dan kecukupan: a. organisasi dan sumber daya manusia; b. program dan prosedur; c. pelaksanaan kegiatan; dan d. rekaman dan pelaporan.

(1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan dalam rangka validasi data dan pengukuran parameter keselamatan dan keamanan. (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh indikator keselamatan dan keamanan fasilitas/pemanfaatan bidang FRZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3). (3) Pengukuran parameter keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap indikator keselamatan dan keamanan fasilitas/pemanfaatan bidang FRZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf e dan huruf f.

(1) Pertemuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d harus dihadiri oleh paling sedikit: a. pemegang izin; b. penanggung jawab fasilitas; dan/atau c. petugas proteksi radiasi. (2) Pertemuan akhir bertujuan untuk: a. menjelaskan temuan dan penilaian hasil Inspeksi; dan b. MENETAPKAN komitmen tindak lanjut pemegang izin terhadap temuan.

(1) Segala biaya untuk pelaksanaan Inspeksi dibebankan kepada anggaran BAPETEN, kecuali Inspeksi untuk tujuan verifikasi dalam rangka perizinan. (2) Inspeksi dalam rangka perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di BAPETEN.

(1) Tim Inspeksi wajib menyusun Laporan Hasil Inspeksi setelah pelaksanaan Inspeksi. (2) Dokumen Laporan Hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. kondisi indikator keselamatan dan/atau keamanan fasilitas; b. temuan ketidaksesuaian; c. rekomendasi tindak lanjut atas temuan; d. komitmen tindak lanjut temuan; e. anjuran dalam rangka peningkatan budaya keselamatan dan keamanan; f. praktik pelaksanaan operasi fasilitas yang baik; dan/atau g. hasil penilaian kinerja fasilitas.

(3) Laporan Hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Inspeksi.

(1) Kepala Unit Kerja Inspeksi menerbitkan surat pemberitahuan hasil Inspeksi berdasarkan Laporan Hasil Inspeksi. (2) Surat pemberitahuan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan ke fasilitas. (3) Unit Kerja Inspeksi melakukan pemantauan tindak lanjut temuan sesuai dengan surat pemberitahuan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Unit Kerja Inspeksi menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi kepada Unit Kerja Perizinan. (2) Unit Kerja Perizinan dapat menggunakan dokumen Laporan Hasil Inspeksi untuk melakukan: a. penerbitan izin; b. perpanjangan izin; c. pembekuan izin; d. penundaan proses permohonan izin; e. pencabutan izin; dan/atau f. pengaktifan kembali pembekuan izin.

(1) Unit kerja Inspeksi melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan yang tercantum dalam surat pemberitahuan hasil Inspeksi. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pemenuhan ketentuan batas waktu komitmen tindak lanjut; dan b. kecukupan dokumen tindak lanjut. (3) Pemenuhan ketentuan batas waktu komitmen tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan

batas waktu komitmen pada dokumen surat pemberitahuan hasil Inspeksi. (4) Kecukupan dokumen tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan ketentuan persyaratan keselamatan dan keamanan fasilitas. (5) Dalam menilai kecukupan dokumen tindak lanjut dapat dilakukan Inspeksi tindak lanjut.

Dalam pelaksanaan pemantauan kecukupan dokumen tindak lanjut, Unit Kerja Inspeksi dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

(1) Unit Kerja Inspeksi melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan Inspeksi. (2) Kegiatan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut atas hasil Inspeksi. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi umpan balik bagi pengembangan kegiatan Inspeksi.

Pemantauan dan evaluasi atas kegiatan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) terdiri atas unsur sebagai berikut: a. Cakupan Inspeksi; b. jumlah Inspeksi pertahun; c. beban kerja Inspektur; d. ketersediaan prosedur; e. sarana dan prasarana pendukung;

f. tindak lanjut temuan hasil Inspeksi; dan g. Penegakan Hukum.

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) disampaikan dalam rapat pertemuan tahunan Inspektur. (2) Rapat pertemuan tahunan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh Inspektur, Inspektur magang, dan pembantu Inspektur.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) paling sedikit memuat: a. evaluasi kegiatan Inspeksi dalam satu tahun; b. evaluasi kinerja inspektur dan kinerja fasilitas; dan c. perencanaan kegiatan Inspeksi selama satu tahun.

(1) BAPETEN melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan ketenaganukliran. (2) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja Inspeksi.

(1) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dilaksanakan berdasarkan temuan hasil inspeksi atau informasi pelanggaran peraturan ketenaganukliran. (2) Informasi pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

a. masyarakat; b. data perizinan; c. laporan kepolisian; dan/atau d. tindak lanjut temuan hasil pelaksanaan inspeksi.

(1) Penegakan Hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan ketenaganukliran dilaksanakan terhadap: a. pemegang izin; dan b. nonpemegang izin. (2) Pemegang izin dan nonpemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. orang perseorangan; b. badan usaha; dan c. badan hukum.

(1) Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berupa tindakan: a. pelarangan penggunaan; b. pelaporan kepolisian; c. penghentian sementara; d. pembekuan izin; dan/atau e. peringatan tertulis. (2) Penegakan Hukum berupa pelarangan penggunaan dan/atau pelaporan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pelanggaran Kategori I. (3) Penegakan Hukum berupa penghentian sementara atau pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk pelanggaran Kategori II. (4) Penegakan Hukum berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk pelanggaran Kategori III.

Unit Kerja Inspeksi melaksanakan Penegakan Hukum sebagai tindak lanjut atas temuan hasil inspeksi atau informasi pelanggaran peraturan ketenaganukliran.

(1) Dalam hal terdapat informasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kepala Unit Kerja Inspeksi harus melakukan verifikasi. (2) Dalam melakukan verifikasi atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja Inspeksi dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait. (3) Unit Kerja Inspeksi dapat melakukan inspeksi untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Tata laksana Penegakan Hukum disesuaikan dengan jenis kategori pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan ketenaganukliran.

(1) Pada pelanggaran ketentuan peraturan ketenaganukliran Kategori I, Tim Inspeksi memberikan Surat Larangan kepada pemegang izin atau non pemegang izin. (2) Surat Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi ketentuan untuk: a. melakukan permohonan izin pemanfaatan tenaga nuklir paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Larangan; b. melengkapi dan memenuhi persyaratan izin pemanfaatan tenaga nuklir; dan c. tidak menggunakan atau mengoperasikan obyek pemanfaatan tenaga nuklir.

(1) Pada pelanggaran ketentuan peraturan ketenaganukliran Kategori II dan Kategori III, Unit Kerja Perizinan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian sementara, pembekuan izin atau pencabutan izin berdasarkan rekomendasi hasil Inspeksi. (2) Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan perizinan pemanfataan tenaga nuklir.

(1) Unit Kerja Inspeksi melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pemenuhan ketentuan Surat Larangan, penghentian sementara, pencabutan izin, dan/atau peringatan tertulis. (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja Inspeksi berkoordinasi dengan Unit Kerja Perizinan.

(1) Apabila pemegang izin atau nonpemegang izin melakukan tindak lanjut atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Unit Kerja Inspeksi dapat melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Unit Kerja Inspeksi mengeluarkan surat pencabutan atas Surat Larangan dalam hal tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Unit Kerja Perizinan mengeluarkan surat pencabutan atas penghentian sementara atau pencabutan izin dalam hal telah dipenuhi ketentuan persyaratan perizinan.

(1) Apabila pemegang izin atau nonpemegang izin tidak melakukan tindak lanjut atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Unit Kerja Inspeksi

melakukan gelar perkara untuk menentukan tindakan selanjutnya. (2) Dalam melakukan tahapan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Inspeksi mengusulkan pembentukan Tim Gelar Perkara yang berasal dari unit kerja terkait kepada Kepala BAPETEN.

(1) Dalam hal terpenuhi bukti obyektif pelanggaran pemanfaatan tenaga nuklir, tim gelar perkara memberikan rekomendasi penegakan hukum berupa pelaporan kepolisian kepada Unit Kerja Inspeksi. (2) Unit Kerja Inspeksi mengirimkan tim inspeksi penegakan hukum untuk melakukan pelaporan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaganukliran kepada Kepolisian. (3) Tim inspeksi penegakan hukum berkoordinasi dengan pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau mengamankan barang bukti.

(1) Dalam hal tidak terpenuhi bukti obyektif pelanggaran pemanfaatan tenaga nuklir, Tim Gelar Perkara memberikan rekomendasi penegakan hukum berupa pelaporan ke instansi pembina terkait. (2) Unit Kerja Inspeksi melakukan pelaporan ke instansi pembina terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan surat pemberitahuan hasil Inspeksi.

(1) Unit Kerja Inspeksi berkoordinasi dengan unit yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum melaksanakan dukungan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. (2) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum melaksanakan pendampingan atau dukungan hukum selama proses di Kepolisian dan Pengadilan.

Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum mendokumentasikan hasil Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berita acara pemusnahan atau pelimbahan barang bukti.

(1) Proses pelaksanaan penegakan hukum sebagai tindak lanjut atas temuan hasil inspeksi atau informasi pelanggaran peraturan ketenaganukliran diatur lebih lanjut dalam dokumen prosedur. (2) Dokumen prosedur penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Kerja Inspeksi.

Penilaian kinerja fasilitas dilakukan untuk menilai pemenuhan dan kesesuaian terhadap indikator keselamatan dan keamanan fasilitas.

(1) Penilaian kinerja fasilitas dilakukan saat pelaksanaan Inspeksi dan/atau pada akhir tahun. (2) Dasar penilaian kinerja fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari temuan yang terdapat dalam dokumen Laporan Hasil Inspeksi. (3) Objek penilaian dikelompokkan berdasarkan: a. fasilitas; b. kegiatan; dan/atau c. lokasi. (4) Hasil penilaian kinerja fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi: a. baik dan baik sekali, dengan simbol warna hijau; b. cukup dengan simbol warna kuning; dan c. kurang dengan simbol warna merah.

(1) Untuk meningkatkan budaya keselamatan dan keamanan, Kepala BAPETEN akan memberikan penghargaan kepada fasilitas dengan kategori penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf a. (2) Parameter dan bobot untuk masing-masing indikator, objek penilaian, dan kategori kinerja, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAPETEN mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap penghasil Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material (TENORM) melalui kegiatan inspeksi.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 18 Tahun 2012 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA