PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama se rta lingkungan penduduk setempat.

2. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

3. Perkembangan Kependudukan adalah kondisr yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

4. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

5. Kuantitas penduduk adalah jumiah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

7. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

8. Keluarga

PRESIDEN

-J-

1. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

2. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

3. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuietan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. I 1. Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

4. Advokasi adaiah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan ditaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.

5. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

6. Pengaturan

PRESIDEN

1. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk membantu pasangan dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak

2. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.

3. Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

4. Pendataan keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungj awabkan.

5. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan dan Keluarga adalah tata cara pencatatan dan pelaporan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

6. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengoiahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan pendataan keluarga.

7. Pemerintah

PRESIDEN

REPUBLIK IN O ONES IA

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, memegang adalah Presiden Republik Indonesia yang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. yang22. Kepala Badan adalah kepala badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

danPengaturan Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan dankonsistensi kebijakan nasional, provinsi kabupaten/kota dengan tujuan: dan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;

• meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih dan baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;

• meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan

• menyediakan

sag

PRESIOEN

A

• menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan Keluarga Berencana, penyelenggaraan Sistem informasi Keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

Bagian Kesatu Penetapan Kebij akan Nasional

Pemerintah menetapkan kebijakan nasional perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah.

Kebijakan nasional perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk:

• me njamin tercapainya kondisi bonus demogralt;

• meningkatkan

q,D

PRESIDEN

• meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi;
• memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
• memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Kebijakan nasional pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk:

• melembagakan dan membudayakan NKKBS;
• memberdayakan fungsi keluarga;
• memandirikan keluarga;
• memberdayakan kearifan lokal;
• meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
• memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan

1. memberdayakan peran serta masyarakat.

(1) Kebijakan nasional pembangunan keluarga

dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

(2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• fungsi keagamaan;

• fungsi sosial budaya;

• fungsi cinta kasih;

• fungsi perlindungan;

• fungsi reproduksi;

• fungsi sosialisasi dan pendidikan; g fungsi ekonomi; dan

• fungsr

$.).) -r!p4{

PRESIDEN

REPUBLIK IND ONES IA

• fungsi pembinaan lingkungan.

(1) Penetapan kebijakan nasional perkembangan

kependudukan harus memperhatikan:

• pengendalian kuantitas penduduk;
• pengembangan kualitas penduduk; dan
• pengarahan mobilitas penduduk. (2t Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sinkronisasi kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah.

(3) Sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas

(2) penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat

berhubungan dengan:

• penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
• penurunan laju pertumbuhan penduduk; dan
• persebaran penduduk.

(4) Pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan

mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(1) Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan

pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

• perencanaan kependudukan;
• penyedraan parameter kependudukan; analisis dampak kependudukan;
• kerja sama pendidikan kependudukan; dan penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

(2) Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:

• pengendaliankelahiran;
• penurunan angka kematian; dan
• pengarahan mobilitas penduduk.

(3) Penyelenggaraar.

PRESIDEN

(3) Penyelenggaraan pengendalian kelahiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS melalut Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.

Pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan dasar dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, Sistem Informasi Keluarga pada masyarakat melalui KIE, serta penyediaan prasarana bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 I ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penetapan Pedoman

Pasal i4

( 1) Pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga meliputi: penyediaan a. perencanaan kependudukan dan/atau parameter;

• analisis dampak kependudukan;

• kerja sama pendidikan kependudukan;

• penanganan

s(?q

PRESIDEN

• i1- d, penanganan isu-isu kependudukan; dan e. penyelenggaraan Keluarga Berencana; keluarga. f. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan pedoman (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Pembinaan, Bimbingan, Supervisi, dan Fasilitasi

Pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Bagian Keempat Sosialisasi, Advokasi, dan Koordinasi

Pemerintah dalam melakukan sosialisasi, advokasi, dan kualitas koordinasi melalui peningkatan akses dan penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pelayanan Keluarga Berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

( 1) Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah dan Pemerintah Daerah: perkembangan a. menyediakan sarana dan prasarana kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana;

• memberikan pengayoman; dan Keluarga c. memberikan rujukan bagi peserta Berencana yang membutuhkan.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan

perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga sebagaimana dan pelayanan Keluarga Berencana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• KIE;
• alat dan obat kontrasepsi; dan Keluarga c. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Berencana.

Bagian Kesatu Umum

(1) Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

yang diinginkan; a. mengatur kehamilan

• menjaga

$L)-rtaya€

PRESIDEN

• menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
• meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
• meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana; dan
• mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. (2\ Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya:
• peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
• pembinaan keluar ga; dan
• pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

(3) Upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disertai dengan KIE.

(1) Upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan melalui:

• promosi;
• perlindungan; dan/atau
• bantuan sesuai dengan hak reproduksi. (21 Upaya Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan daof ata.u tenaga lain yang terlatih.

(3) Ketentuan

PRESIDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Keluarga

Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Kedua Peningkatan Keterpaduan dan Peran Serta Masyarakat

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan

secara upaya kebijakan Keluarga Berencana menyeluruh dan terpadu. (2\ Penyelenggaraan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan secara koordinatif antar kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

(3) Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga

(1), Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling sedikit berupa:

• penyrrluhan Keluarga Berencana; dan Berencana. b. pembinaan kepesertaan Keluarga

Bagian

PRESIDEN

15

Bagian Ketiga Pembinaan Keluarga

Pasal 2 1

(1) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka

mendukung:

• pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
• pelaksanaan fungsi keluarga.

(2) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan: A. KIE;

• penyediaan sarana dan prasarana; dan c, upaya pembinaan lainnya.

Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan:

• pembinaan keluarga balita dan anak;
• pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/ Mahasiswa; pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan
• pemberdayaan ekonomi keluarga.

Bagian

PRESIDEN

_16-

Bagian Keempat Pengaturan Kehamilan

Pengaturan Kehamilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera menuju NKKBS dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana.

(1) Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 dan pasal 19 dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui:

• pendewasaan usia perkawinan;
• pengaturan kehamilan yang diinginkan;
• pembinaan kesertaan Keiuarga Berencana; dan
• peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada tumbuh kembang kesadaran, kemauan, dan kemampuan keluarga secara mandiri dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

(1) Pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.

(2) Usia

q,D

PRESIDEN

(2) Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor- faktor antara lain: kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga;

• kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang; derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat; A pengetahuan tentang perencanaan keluarga sejahtera; dan
• peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(1) Pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam rangka

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunda kehamilan anak pertama sampai pada usia ideal melahirkan dan mengatur jarak kelahiran.

(2) Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor:

• risiko akibat melahirkan;
• kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan, dan masa di luar kehamilan dan persalinan; derajat kesehatan reproduksi sehat; dan/atau
• kematangan mental, sosial, dan ekonomi dalam keluarga.

(1) Menunda kehamilan sebagatmana dimaksud dalam

rangka Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam perencanaan jumlah dan jarak antara kelahiran anak yang dilakukan sendiri oleh pasangan suamr istri atas dasar kesadaran dan kesukarelaan.

(2) Menunda kehamilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat, obat dan/atau cara kontrasepsi yang dapat diterima pasangan suami istri sesuai dengan pilihannya.

(3) Jenis alat, obat dan/atau cara kontrasepsi sebagaimana

dengan dimaksud pada ayat (21 ditetapkan memperhatikan: guna; a. daya guna dan hasil

• risiko terhadap kesehatan; dan yang hidup dalam masyarakat c. nilai agama dan nilai

(1) Penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi

daPat dilakukan dengan cara yang dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan. (2\ Penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang berdasarkan standar.

( 1 ) Penyampaian informasi dan / atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih, serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

(2) Penentuan tempat dan cara yang layak untuk

mempertunjukkan dan memperagakan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan sasaran, norma agama, et.ik, dan sosial budaya masyarakat.

Pelayanan obat, alat, dan/atau cara kontrasepsi untuk pasangan suami istri, dilakukan oieh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatih sesuai dengan kewenangannya, di fasilitas pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Pasal 3 1

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan penyebaran.

(2) Pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan

dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan keinginan masyarakat. (s) Penyebaran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhitungkan:

• jarak

PRESIDEN

• jarak an tarwilayah;
• letak geografis;
• kebutuhan masyarakat; dan
• pemerataan pelayanan.

Bagian Kelima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

(1) KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Keluarga Berencana. (2t Sasaran pelaksanaan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• individu;
• sekelompok orang; dan
• masyarakat umum.

(1) KIE dilakukan melalui penyampaian informasi dan/atau

peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi. (2t KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak oleh:

• tenaga kesehatan;
• peny'u1uh Keluarga Berencana;
• petugas lapangan Keluarga Berencana; dan
• tenaga lain yang terlatih.

Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui upaya:

• Advokasi dan penggerakan;
• konseling; pendampingan; dan
• pemberdayaan keluarga.

Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 huruf a merupakan upaya pelayanan kepada

masyarakat dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bersama individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

(1) Pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ditujukan untuk mendukung kebijakan

penyelenggaraan Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Sasaran pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap pemangku dan/atau penentu kebijakan nasional dan daerah.

(3)Pelaksanaan penggerakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 dilakukan dalam rangka berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui:

• pembimbingan;

• pembinaan

PRESIDEN

• /16-zz -

  • pembinaan; pengarahan; dan
  • menggerakkan pihak 1ain.

(1) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana

(3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

dilaksanakan melalui mekanisme operasional pelayanan dasar Program Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Mekanisme operasional pelayanan dasar Program

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• analisis data mikro keluarga;
• penajaman sasaran pelayanan dasar;
• penguatan koordinasi antarpihak terkait di setiap tingkatan;
• melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut; pembagian peran antarunsur terkait;
• pelayanan terintegrasi dengan sektor pembangunan Iain; dan
• pengendaiian dan pemantauan.

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan sebelum pelayanan kontrasepsr dan pada saat pelayanan kontrasepsi.

Pendampingan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dan huruf d dilaksanakan kepada keluarga tertentu.

Bagian Kesatu Umum

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan

perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana diperlukan Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga.

(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga harus

dilaksanakan secara bersinergi dengan sistem informasi kependudukan.

(3) Sistem informasi kependudukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 1

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 be rtujuan menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain.

(2) Data

s{.Q

{*

PRESIDEN

(2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus terinci dan terklasifikasi.

Bagran Kedua Data Keluarga

( 1) Data keluarga terdiri atas:

• data rutin; dan
• data nonrutin.

(2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(3) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuar kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas:

• data khusus; dan
• data luar biasa.

Data keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah da4 Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Data keluarga harus memenuhi standar, yang meliputi:

• data sesuai dengan Indikator Keluarga Sejahtera;
• jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan; je1as, dan dapat dipertanggungjawabkan; danc. akurat,
• mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan penyimpanan data yang andaI, aman, serta mudah dioperasikan.

Pasai 45

Ketintuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data nonrutin diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Ketiga Informasi Keluarga

(1) Informasi keluarga meliputi :

• data demografi;
• data Keluarga Berencana;
• data keluarga sejahtera; dan
• data anggota keluarga.

(2) Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

huruf a paling sedikit meliputi:

• data rumah tangga;

• data kepala keluarga menurut status perkawinan;

• data

$-,D

PRESIDEN

• data anggota keluarga menurut jenis kelamin; dan
• data kelompok umur.

(3) Data Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan data hasil pendataan keluarga paling sedikit meliputi:

• jumlah pasangan usia subur;
• jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta Keluarga Berencana; dan
• jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga Berencana.

(4) Data Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi:

• agama;
• sandang;
• pangan;
• papan;
• kesehatan;
• pendidikan; kepesertaan dalam program Keluarga Berencana;
• tabungan;
• interaksi dalam keluarga; j interaksi dalam lingkungan;
• informasi; dan
• peranan dalam masyarakat.

(5) Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d paling se dikit meiiputi:

• jumlah jiwa;

• nama anggota keluarga;

• alamat tempat tinggal;

• hubungan

Etr$$*

PRESIDEN

• hubungan dengan kepala keluarga; dan
• jenis kelamin, tanggal/ bulan / tahun kelahiran.

Bagian Keempat Sumber Data dan Informasi

( 1) Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud

pada ayat (i) dikumpulkan oleh pembantu pembina keluarga berencana desa, penlrrluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

(1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat ( 1), Data dan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga diperoleh melalui pendataan keluarga dan survei, penelitian, pelaporan, dan/atau cara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan diperoleh dari pencatatan kunjungan dan pelayanan Keluarga Berencana di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Pasal 5 1

Data dan Informasi Keluarga yang telah dikumpulkan wajib disampaikan kepada unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Bagian Kelima Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:

• pendataan Keluarga;

• pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi; pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian Lapangan Program Keluarga Berencana;

• survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmrah;

• penelitian dan pengembangan;

• pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

• kegiatan

PRESIDEN

29

• kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendataan keluarga wajib., dilaksanakan Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. (2t Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data yang bersifat nasional dan daerah.

(3) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan

peny.uluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

(4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun. (s) Hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus dilaksanakan sesuai standar data keluarga.

Bagian

ts's$$.*

PRESIDEN

-JU-

Bagian Keenam Pengolahan Data dan Informasi Keluarga

(1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan

secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.

(2) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) di daerah provinsi dan kabupaten/ kota dilakukan melalui cara elektronlk maupun nonelektronik.

(3) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan

dengan berbasis teknologi informasi yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2t Dalam hal pengelola Srstem Informasi Keluarga belum memiliki infrastuktur berbasis teknologi informasi, pengolahan Data dan Informasi Keluarga dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik.

(1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga meliputi:

pemrosesan;

• analisis; dan
• penyajian.

(2) Pemrosesan

ed-'(?$,*

F,RESIDEN

a1

(2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan dengan cara:

• validasi;
• pengkodean;
• perekaman data;
• alih bentuk (transforml;
• pengelompokan; dan
• pengecekan konsistensi data.

(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b

diiakukan dengan cara:

• menentukan rancangan analisis;
• penggalian data (data miningl;
• pelaksanaan analisis; dan
• interpretasi.

(4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan dalam bentuk:

• tekstual;
• numerik; dan
• model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (s) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik,

(1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga drlakukan

terhadap:

• pendataan keluarga;

• pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan; dan

• pencatatan

PRESIDEN

-JZ-

• pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi.

(2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf a dilakukan melalui rekapitulasi dan pemutakhiran data.

Penyajian Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana secara berjenjang setiap bu1an.

(1) Setiap kelurahan/ desa wajib menyajikan data mikro

keluarga hasil pendataan keluarga yang akurat dan terpercaya.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota wajrb menyajikan data keluarga.

Bagian Ketujuh Penyimpanan Data dan Informasi

(1) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan

dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik. (2\ Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di provinsi maupun kabupaten/kota.

(3) Pangkalan

PRESIDEN

REPUBLIK IN D ONES IA

• .).) -

(3) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) harus dikelola oleh pengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dan ayat (2) dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Kepala Badan. (s) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri.

(6) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan

paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga nonelektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

Bagian Kedelapan Keamanan dan Kerahasiaan Informasi

(1) Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk

menjamin agar informasi keluarga:

• tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
• terjaga kerahasiaannya untuk informasi keluarga yang bersifat tertutup.

(2) Pengamanan informasi keluarga harus dilakukan sesuai

standar pengamanan.

(3) Kerahasiaan informasi keluarga dan standar

pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk menjaga keamanan dan informasi keluarga,

Kepala Badan menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna informasi keluarga.

(2) Untuk menjaga keamana.n dan kerahasiaan informasi

keluarga, setiap pengelola informasi keluarga harus:

• melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Keluarga secara teratur; dan
• membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Keluarga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Kesembilan Sumber Daya Manusia

(1) Unit pengelola Sistem Informasi I(eluarga nasional,

provinsi, dan kabupaten/ kota harus memiliki sumber daya manusra yang mengelola Sistem Informasi keluarga.

(2) Sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi

Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:

• kependudukan

PRESIDEN

• kependudukan dan Keluarga Berencana;
• komputer; dan/atau statistik.

(3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

yang mengeloia Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilakukan pelatihan dan pengembangan. (2t Pelatihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unit pengelola Sistem Informasi Keluarga harus melakukan pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga di lingkungan masing-masing melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia pengeiola Sistem Informasi Keluarga pada instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusla dalam penyelenggaraan Sistem lnformasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan

Pasal 67 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Kepaia Badan, Gubernur, dan Bupali/Walikota

melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga. (2t Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 7 1

(1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga di kabupaten/kota kepada Gubernur.

(2) Gubernur menyampaikan pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

(3) Kepala

PRESIDEN

-Jt -

(3) Kepala Badan menyampaikan pelaporan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (2) kepada Presiden.

(4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

(3) ( 1), ayat (2]r, dan ayat dimaksud pada ayat

disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

perkembangan(1) Untuk mendukung penyelenggaraan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana drlakukan penelitian dan pengembangan. (2t Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian dan pengembangan terhadap penyelenggaraan Kependudukan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

PEMBINAAN

Menteri, menteri terkait, KePala Badan, Gubernur, dan Bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

ditujukan untuk:

• memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;

• meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga;

• mendayagunakan berbagai potensl masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan

• meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga dapat mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. (2t Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

• koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga antarinstansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

• advokasi dan sosialisasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasr Keluarga;

• pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Inlormasi Keluarga;

• monitoring

PRESIDEN

• monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan/ atau
• pemberian penghargaan.

(3) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, Gubernur, dan

Bupati/Walikota dalam meiaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

PENDANAAN

(1) Pendanaan yang berkaitan dengan Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga yang dilaksanakan olbh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pengelolaan dana yang bersumber dari sumber lain yang

sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN

REPUBLIK IN D ONES IA

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun I994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PRESIDEN

-4r- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

P116t^pkan di Jakarta pada tanggal 17 Olitober 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangka-n di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA RI Perundang-undangan,

Sapta Murti

PRESIDEN