Pasal 20

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan

secara upaya kebijakan Keluarga Berencana menyeluruh dan terpadu. (2\ Penyelenggaraan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan secara koordinatif antar kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

(3) Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga

(1), Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling sedikit berupa:

• penyrrluhan Keluarga Berencana; dan Berencana. b. pembinaan kepesertaan Keluarga

Bagian

PRESIDEN

15

Bagian Ketiga Pembinaan Keluarga

Pasal 2 1

(1) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka

mendukung:

• pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
• pelaksanaan fungsi keluarga.

(2) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan: A. KIE;

• penyediaan sarana dan prasarana; dan c, upaya pembinaan lainnya.