PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran,

mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

1. Perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

1. Perkembangan . . .

1. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang

berhubungan dengan perubahan keadaan

kependudukan yang dapat berpengaruh dan

dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan

berkelanjutan.

1. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam

aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas,

tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan,

sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan

kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai

manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian,

berkebangsaan dan hidup layak.

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat

yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya.

1. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan

keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan

yang sehat.

1. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur

kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,

mengatur kehamilan, melalui promosi,

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak

reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang

berkualitas.

1. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk

membantu pasangan suami istri untuk melahirkan

pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan

mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan

menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

1. Keluarga . . .

1. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk

berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan

sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah

anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung

jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

1. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah

kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan

ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-

materil guna hidup mandiri dan mengembangkan

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam

meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan

batin.

1. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan

terencana di segala bidang untuk menciptakan

perbandingan ideal antara perkembangan

kependudukan dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan

generasi sekarang tanpa harus mengurangi

kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang,

sehingga menunjang kehidupan bangsa.

1. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam

berbagai matranya tidak atau kurang mendapat

kesempatan untuk mengembangkan potensinya

sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non

fisiknya.

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah . . .

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau

walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

Bagian Kesatu

Asas

Perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan,

keseimbangan, dan manfaat.

Bagian Kedua

Prinsip

Perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga berdasarkan prinsip pembangunan

kependudukan yang terdiri atas:

• kependudukan sebagai titik sentral kegiatan

pembangunan;

• pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam

pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan

lingkungan hidup;

• partisipasi semua pihak dan gotong royong;

• perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga

sebagai unit terkecil dalam masyarakat;

• kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan

penduduk setempat;

• perlindungan . . .

• perlindungan terhadap budaya dan identitas

penduduk lokal; dan

• keadilan dan kesetaraan gender.

Bagian Ketiga

Tujuan

(1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk

mewujudkan keserasian, keselarasan, dan

keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan

persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

(2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk

meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul

rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang

lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir

dan kebahagiaan batin.

Bagian Kesatu

Hak Penduduk

Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan

dan pembangunan keluarga, setiap penduduk

mempunyai hak:

• membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah;

• memenuhi . . .

• memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan

berkembang serta mendapat perlindungan bagi

pengembangan pribadinya untuk memperoleh

pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan

meningkatkan kualitas hidupnya;

• mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan

untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai

dengan etika sosial dan norma agama;

• berkomunikasi dan memperoleh informasi

kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

• mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi

perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;

• mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang

perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga;

• bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal

dalam wilayah negara Republik Indonesia;

• mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan

keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

• menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab

mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur

melahirkan;

• membesarkan, memelihara, merawat, mendidik,

mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya

termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan

dewasa;

• mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

• mewujudkan . . .

• mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang

berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;

• hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan

tenteram, yang menghormati, melindungi, dan

melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;

• mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai

adat yang hidup dalam masyarakat;

• memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara

pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa

dan negara;

• memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

• mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• memiliki, memperoleh, mengganti, atau

mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan,

evaluasi perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga; dan

• memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal,

pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan

bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk

rentan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penduduk

Setiap penduduk wajib:

• menghormati hak-hak penduduk lain dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

• berperan serta dalam pembangunan kependudukan;

• membantu . . .

• membantu mewujudkan perbandingan yang ideal

antara perkembangan kependudukan dan kualitas

lingkungan, sosial dan ekonomi;

• mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan

kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan

keluarga; serta

• memberikan data dan informasi kependudukan dan

keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah untuk pembangunan

kependudukan sepanjang tidak melanggar hak–hak

penduduk.

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan program

jangka menengah dan jangka panjang yang

berkaitan dengan pengelolaan perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga.

(2) Kebijakan dan program jangka menengah dan

jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diintegrasikan dalam pembangunan jangka

menengah dan jangka panjang nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan

program jangka menengah dan jangka panjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 8 . . .

(1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan

program jangka menengah dan jangka panjang yang

berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan

daerah masing-masing.

(2) Kebijakan dan program jangka menengah dan

jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mengacu pada kebijakan nasional.

(3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka

menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan:

• pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi,

penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan

informasi tentang perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga;

• perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan

sasaran perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga; dan

• pengendalian dampak pembangunan terhadap

perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga serta lingkungan hidup.

(1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka

menengah dan jangka panjang dilakukan melalui

pelaksanaan rencana kerja tahunan.

(2) Rencana . . .

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• penggalangan peran serta individu, keluarga,

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi,

swasta, dan penyandang dana pembangunan

yang bersifat tidak mengikat dalam

perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga;

• advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi

tentang perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga kepada seluruh

komponen perencana dan pelaksana

pembangunan serta keluarga, masyarakat,

lembaga swadaya masyarakat, organisasi

profesi, swasta, dan penyandang dana

pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan

• penyediaan pelayanan cuma-cuma yang

berkaitan dengan perkembangan kependudukan

dan pembangunan keluarga bagi keluarga

miskin.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pasal 12 . . .

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam:

• menetapkan kebijakan nasional;

• menetapkan pedoman yang meliputi norma,

standar, prosedur, dan kriteria;

• memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi,

dan fasilitasi; dan

• sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;

pelaksanaan perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam:

• menetapkan kebijakan daerah;

• memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi

norma, standar, prosedur, dan kriteria;

• memberikan pembinaan, bimbingan dan

supervisi; dan

• sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;

pelaksanaan perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan,

aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab

pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14 . . .

(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab

dalam:

• menetapkan pelaksanaan perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga di

kabupaten/kota; dan

• sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan

perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga sesuai dengan

kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan

masyarakat setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab

pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga secara nasional dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional

sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga.

(1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Alokasi . . .

(2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional

sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga.

(3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh pemerintah

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kesatu

Umum

Perkembangan kependudukan dilakukan untuk

mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk

dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan

guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk

mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik

yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung

lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi

dan budaya.

Pasal 19 . . .

(1) Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan

dengan penetapan perkiraan:

• jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;

• pertumbuhan penduduk; dan

• persebaran penduduk.

(2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

daya dukung alam dan daya tampung lingkungan

melalui:

• pengendalian kelahiran;

• penurunan angka kematian; dan

• pengarahan mobilitas penduduk.

(3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat

nasional dan daerah secara berkelanjutan.

(4) Tata cara penetapan pengendalian kuantitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan

keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan

keluarga berencana melalui penyelenggaraan program

keluarga berencana.

Pasal 21 . . .

(1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk

membantu calon atau pasangan suami istri dalam

mengambil keputusan dan mewujudkan hak

reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

• usia ideal perkawinan;

• usia ideal untuk melahirkan;

• jumlah ideal anak;

• jarak ideal kelahiran anak; dan

• penyuluhan kesehatan reproduksi.

(2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

• mengatur kehamilan yang diinginkan;

• menjaga kesehatan dan menurunkan angka

kematian ibu, bayi dan anak;

• meningkatkan akses dan kualitas informasi,

pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi;

• meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria

dalam praktek keluarga berencana; dan

• mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya

untuk menjarangkan jarak kehamilan.

(3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian

bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi

sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

(1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui upaya:

• peningkatan . . .

• peningkatan keterpaduan dan peran serta

masyarakat;

• pembinaan keluarga; dan

• pengaturan kehamilan dengan memperhatikan

agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi

dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam

masyarakat.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan komunikasi, informasi dan edukasi.

(3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

meningkatkan akses dan kualitas informasi,

pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi

dengan cara:

• menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan

pilihan pasangan suami istri dengan

mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak,

kondisi kesehatan, dan norma agama;

• menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan

perempuan;

• menyediakan informasi yang lengkap, akurat,

dan mudah diperoleh tentang efek samping,

komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi,

termasuk manfaatnya dalam pencegahan

penyebaran virus penyebab penyakit penurunan

daya tahan tubuh dan infeksi menular karena

hubungan seksual;

• meningkatkan . . .

• meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;

• meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;

• menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;

• menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;

• melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara ekslusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan

• melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami- isteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses, kualitas,

informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

(1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata

cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.

(2) Pelayanan . . .

(2) Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa

pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan

dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

(1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak,

dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana.

(2) Dalam menentukan cara keluarga berencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan isteri.

(1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang

menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.

(2) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara

kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.

Pasal 27 . . .

Setiap orang dilarang memalsukan dan

menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar

tujuan dan prosedur yang ditetapkan.

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat,

dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga

kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta

dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur

pengadaan dan penyebaran alat dan obat

kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara

kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi

penduduk miskin.

(3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat,

dan cara kontrasepsi dilakukan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dan/atau masyarakat

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga

Penurunan Angka Kematian

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan penurunan

angka kematian untuk mewujudkan penduduk

tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh

dimensinya.

(2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas

pada:

• penurunan angka kematian ibu waktu hamil;

• ibu melahirkan;

• pasca persalinan; dan

• bayi serta anak.

(3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana

dimaksudkan pada ayat (2) diselenggarakan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan norma agama.

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan

memperhatikan:

• kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;

• keseimbangan akses dan kualitas informasi,

pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan,

khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi dan

anak;

• pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan c. pencegahan . . .

• partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan

pengumpulan data dan analisis tentang angka

kematian sebagai bagian dari perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga.

(2) Pemerintah wajib melakukan penyusunan pedoman

dan pelaporan pemantauan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data

dan proyeksi kependudukan tentang angka

kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Mobilitas Penduduk

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengarahan

mobilitas penduduk dan/atau penyebaran

penduduk untuk mencapai persebaran penduduk

yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara

jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan

daya tampung lingkungan.

(2) Kebijakan pengarahan mobilitas penduduk

dan/atau penyebaran penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas internal

dan mobilitas internasional dilaksanakan pada

tingkat nasional dan daerah serta ditetapkan secara

berkelanjutan.

(3) Pengarahan mobilitas penduduk internal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (3) Pengarahan . . .

• pengarahan mobilitas penduduk yang bersifat

permanen dan nonpermanen;

• pengarahan mobilitas penduduk dan persebaran

penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat

pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka

pemerataan pembangunan antar provinsi;

• penataan persebaran penduduk melalui

kerjasama antar daerah;

• pengarahan mobilitas penduduk dari perdesaan

ke perkotaan (urbanisasi); dan

• penyebaran penduduk ke daerah perbatasan

antar negara dan daerah tertinggal serta pulau-

pulau kecil terluar.

(4) Pengarahan mobilitas penduduk internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

melalui kerjasama internasional dengan negara

pengirim dan penerima migran internasional ke dan

dari Indonesia sesuai dengan perjanjian

internasional yang telah diterima dan disepakati

oleh Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarahan

mobilitas penduduk diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 dilaksanakan dengan menghormati hak

penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan

bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 35 . . .

(1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan mobilitas

penduduk.

(2) Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang tidak

bertentangan dengan kebijakan nasional.

(1) Perencanaan pengarahan mobilitas penduduk

dan/atau penyebaran penduduk dilakukan dengan

menggunakan data dan informasi dan persebaran

penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata

Ruang Wilayah.

(2) Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja

yang memungkinkan penduduk untuk melakukan

mobilitas ke daerah tujuan sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan

pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka

mobilitas dan persebaran penduduk sebagai bagian

dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan

keluarga.

(2) Pemerintah wajib melakukan penyusunan pedoman

dan pelaporan pemantauan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data,

analisis, mobilitas dan persebaran penduduk

sebagai bagian dari perkembangan kependudukan

dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pengembangan Kualitas Penduduk

Paragraf 1

Umum

(1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang

serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan

kependudukan dengan lingkungan hidup yang

meliputi, baik daya dukung alam maupun daya

tampung lingkungan dilakukan melalui

pengembangan kualitas penduduk, baik fisik

maupun nonfisik.

(2) Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk

mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan

rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa,

berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

(3) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:

• kesehatan;

• pendidikan;

• nilai agama;

• perekonomian; dan

• nilai sosial budaya.

(4) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah bersama

masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan

pelayanan penduduk.

(5) Pembinaan . . .

(5) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui

komunikasi, informasi, dan edukasi, serta

penyediaan prasarana dan jasa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

kualitas penduduk diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Paragraf 2

Penduduk Rentan

(1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua

penduduk secara merata, Pemerintah memberikan

kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk

rentan.

(2) Pemerintah menetapkan kebijakan tentang

pengembangan potensi penduduk rentan yang

timbul sebagai akibat:

• perubahan struktur;

• komposisi penduduk;

• kondisi fisik ataupun nonfisik penduduk rentan;

• keadaan geografis yang menyebabkan penduduk

rentan sulit berkembang; dan

• dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari

proses pembangunan dan bencana alam.

Pengembangan potensi penduduk rentan dilaksanakan

melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan,

dan pelatihan atas biaya negara.

Pasal 41 . . .

(1) Pemerintah menjamin kebutuhan dasar bagi

penduduk miskin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk

miskin dan tata cara perlindungan diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan

upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan

kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan

penduduk yang berkualitas.

(1) Pengembangan wawasan kependudukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat

dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat baik

secara sendiri maupun bersama-sama.

(2) Pelaksanaan pengembangan wawasan

kependudukan dilakukan melalui pemberian

informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan

prasarana yang berkaitan dengan pembangunan

kependudukan.

Bagian Keenam

Perencanaan Kependudukan

Perencanaan kependudukan merupakan proses

penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan

kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang

akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan

mobilitas penduduk.

Pasal 45 . . .

Perencanaan kependudukan dilakukan dengan

menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas

penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang.

(1) Perencanaan kependudukan dilakukan pada lingkup

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan

periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.

(2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan

rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas,

kualitas dan mobilitas penduduk.

(3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan

ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

(4) Waktu penyusunan perencanaan kependudukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

selambat-lambatnya bersamaan dengan waktu

perencanaan pembangunan jangka menengah

dan/atau jangka panjang.

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman

perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VII . . .

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan

kebijakan pembangunan keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar

dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

(1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

dilaksanakan dengan cara:

• peningkatan kualitas anak dengan pemberian

akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan

pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan

perkembangan anak;

• peningkatan kualitas remaja dengan pemberian

akses informasi, pendidikan, konseling, dan

pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;

• peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap

produktif dan berguna bagi keluarga dan

masyarakat dengan pemberian kesempatan

untuk berperan dalam kehidupan keluarga;

• pemberdayaan keluarga rentan dengan

memberikan perlindungan dan bantuan untuk

mengembangkan diri agar setara dengan

keluarga lainnya;

• peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

• peningkatan . . .

• peningkatan akses dan peluang terhadap

penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi

melalui usaha mikro keluarga;

• pengembangan cara inovatif untuk memberikan

bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin;

dan

• penyelenggaraan upaya penghapusan

kemiskinan terutama bagi perempuan yang

berperan sebagai kepala keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan

peraturan menteri yang terkait sesuai dengan

kewenangannya.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data

dan informasi mengenai kependudukan dan

keluarga.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan

keluarga.

(3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga

wajib digunakan oleh Pemerintah dan pemerintah

daerah sebagai dasar penetapan kebijakan,

penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 50 . . .

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah

menyelenggarakan dan mengembangkan sistem

informasi kependudukan dan keluarga secara

berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya

data dan informasi yang diperlukan.

(2) Pemerintah daerah wajib melaporkan data dan

informasi kependudukan dan keluarga kepada

Pemerintah.

(3) Pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data

dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional

untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk

keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan

antardaerah dalam bentuk laporan neraca

kependudukan dan pembangunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

sistem informasi kependudukan dan keluarga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan

gender, pengumpulan, analisis, dan penyebaran

informasi tentang kependudukan dan keluarga harus

mempertimbangkan jenis kelamin.

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan

pengumpulan data, analisis, dan proyeksi angka

kelahiran sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan

dan pembangunan keluarga.

BAB IX . . .

Bagian Kesatu

Nama dan Kedudukan

(1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan

pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini

dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat

BKKBN.

(2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan lembaga pemerintah nonkementerian

yang berkedudukan di bawah Presiden dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

(1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana di daerah,

pemerintah daerah membentuk Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat

provinsi dan kabupaten/kota.

(2) BKKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki

hubungan fungsional dengan BKKBN.

(1) BKKBN berkedudukan di ibu kota Negara Republik

Indonesia.

(2) BKKBD . . .

(2) BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

(1) BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian

penduduk dan menyelenggarakan keluarga

berencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BKKBN mempunyai fungsi:

• perumusan kebijakan nasional;

• penetapan norma, standar, prosedur, dan

kriteria;

• pelaksanaan advokasi dan koordinasi;

• penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan

edukasi;

• penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan

• pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi;

di bidang pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan

susunan organisasi BKKBN diatur dengan Peraturan

Presiden.

(1) BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan

pengendalian penduduk dan menyelenggarakan

keluarga berencana di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota.

(2) Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan

susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan

Daerah.

(1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk

berperan serta dalam pengelolaan kependudukan

dan pembangunan keluarga.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh individu, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi

profesi, dan pihak swasta.

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua Peraturan

Perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992

tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475)

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang

ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3475) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

(1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebelum diberlakukannya Undang-

Undang ini, dinyatakan sebagai BKKBN berdasarkan

Undang-Undang ini.

(2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan wajib

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan

Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)

tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini Agardengan. . .

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan