Pasal 24

(1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata

cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.

(2) Pelayanan . . .

(2) Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa

pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan

dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.