Pasal 50

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah

menyelenggarakan dan mengembangkan sistem

informasi kependudukan dan keluarga secara

berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya

data dan informasi yang diperlukan.

(2) Pemerintah daerah wajib melaporkan data dan

informasi kependudukan dan keluarga kepada

Pemerintah.

(3) Pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data

dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional

untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk

keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan

antardaerah dalam bentuk laporan neraca

kependudukan dan pembangunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

sistem informasi kependudukan dan keluarga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.