Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan

dan pembangunan keluarga, setiap penduduk

mempunyai hak:

• membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

melalui perkawinan yang sah;

• memenuhi . . .

• memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan

berkembang serta mendapat perlindungan bagi

pengembangan pribadinya untuk memperoleh

pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan

meningkatkan kualitas hidupnya;

• mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan

untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai

dengan etika sosial dan norma agama;

• berkomunikasi dan memperoleh informasi

kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

• mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi

perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;

• mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang

perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga;

• bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal

dalam wilayah negara Republik Indonesia;

• mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan

keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

• menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab

mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur

melahirkan;

• membesarkan, memelihara, merawat, mendidik,

mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya

termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan

dewasa;

• mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

• mewujudkan . . .

• mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang

berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;

• hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan

tenteram, yang menghormati, melindungi, dan

melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;

• mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai

adat yang hidup dalam masyarakat;

• memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara

pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa

dan negara;

• memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

• mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• memiliki, memperoleh, mengganti, atau

mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan,

evaluasi perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga; dan

• memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal,

pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan

bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk

rentan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penduduk