Pasal 29

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur

pengadaan dan penyebaran alat dan obat

kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara

kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi

penduduk miskin.

(3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat,

dan cara kontrasepsi dilakukan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dan/atau masyarakat

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga

Penurunan Angka Kematian