Pasal 13

(1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam:

• menetapkan kebijakan daerah;

• memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi

norma, standar, prosedur, dan kriteria;

• memberikan pembinaan, bimbingan dan

supervisi; dan

• sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;

pelaksanaan perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan,

aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab

pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14 . . .