Peraturan Badan Nomor 28-pojk-05-2014 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Direksi: a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; atau b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perkoperasian.
9. Dewan Komisaris: a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perkoperasian. 10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 11. Modal Disetor: a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. 12. Ekuitas: a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:

1. Modal Disetor;
2. tambahan Modal Disetor, terdiri atas: a) agio/disagio saham; b) biaya emisi efek ekuitas; dan c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. saldo laba/rugi;
5. laba/rugi tahun berjalan;
6. saham tresuri (treasury stock); dan
7. komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas: a) perubahan dalam surplus revaluasi; b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan. 13. Debitur: a. bagi Perusahaan Pembiayaan adalah debitur baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan; atau b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. 14. Kantor Cabang adalah kantor Perusahaan yang memiliki kewenangan untuk: a. memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon Debitur; dan b. menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan Debitur. 15. Kantor Cabang Unit Syariah adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada UUS dan melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah, serta mempunyai kewenangan untuk: a. memberikan persetujuan Pembiayaan Syariah kepada calon Debitur; dan b. menandatangani perjanjian atau kontrak Pembiayaan Syariah dengan Debitur. 16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perusahaan tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id

19. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan atau lebih.
20. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Perusahaan harus didirikan dalam bentuk badan hukum: a. perseroan terbatas; atau b. koperasi. (2) Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sahamnya dimiliki oleh: a. warga negara INDONESIA; b. badan usaha INDONESIA; c. badan hukum INDONESIA; d. badan usaha asing atau lembaga asing; e. negara Republik INDONESIA; dan/atau f. pemerintah daerah. (3) Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Perusahaan yang tercatat di bursa efek mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (4) Ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

(1) Perusahaan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen: a. akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. permodalan;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang. b. daftar kepemilikan, berupa:
6. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham ultimate shareholder/beneficial owner, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
7. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi. c. data pemegang saham atau anggota selain PSP:
8. orang perseorangan, dilampiri dengan: a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan d) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
2. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;
3. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
4. tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor perbankan;
5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

2. badan hukum, dilampiri dengan: a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir; c) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham; d) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum yang bersangkutan; dan e) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:

1. setoran modal tidak berasal dari pinjaman; www.djpp.kemenkumham.go.id

2. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;

3. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

4. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;

5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun;

6. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

3. negara Republik INDONESIA, dilampiri dengan PERATURAN PEMERINTAH mengenai penyertaan modal negara Republik INDONESIA untuk pendirian Perusahaan.

4. pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan. d. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; e. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha; f. laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan; g. bukti sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan struktur organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha; h. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa: www.djpp.kemenkumham.go.id

5. daftar aset tetap dan inventaris;

6. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;

7. contoh perjanjian pembiayaan;

8. skema Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan disertai dengan contoh akad Pembiayaan Syariah untuk setiap kegiatan usaha, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan

9. nomor pokok wajib pajak (NPWP). i. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

10. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;

11. rencana penyaluran pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan

12. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional. j. fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak INDONESIA bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing; k. dokumen penggunaan akad yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah; l. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang menggambarkan paling sedikit fungsi:

13. administrasi dan pembukuan;

14. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;

15. manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan

16. penerapan prinsip mengenal nasabah. m. pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah (P4MN); dan n. pedoman tata kelola Perusahaan. (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi, Dewan Komisaris, PSP dan/atau DPS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2); b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i; c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, anggota DPS, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan. (3) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan tidak lengkap, OJK menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah permohonan diterima. (4) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan. (5) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK MENETAPKAN keputusan pemberian izin usaha kepada pemohon.

(1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK. (2) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. (3) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri: a. daftar perjanjian kegiatan usaha pembiayaan atau Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan; b. fotokopi perjanjian kegiatan usaha pembiayaan atau Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan; dan c. fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

(1) Perusahaan harus menggunakan nama perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata: a. finance, pembiayaan, atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, bagi Perusahaan Pembiayaan; atau b. finance, pembiayaan, atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan syariah disertai dengan kata syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah. (2) Penggunaan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus juga memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor Perusahaan.

(1) Perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut: a. badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b. badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di INDONESIA.

Total kepemilikan asing pada Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.

(1) Perusahaan hanya dapat memperdagangkan sahamnya di bursa efek paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham Perusahaan yang bersangkutan. (2) Paling rendah 15% (lima belas persen) dari saham Perusahaan yang tidak diperdagangkan di bursa efek, wajib tetap dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara INDONESIA, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah pusat.

(1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan usaha INDONESIA yang berbadan hukum, lembaga INDONESIA yang berbadan hukum, badan usaha asing, dan/atau lembaga asing, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar Ekuitas pemegang saham. (2) Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan usaha atau lembaga yang bersangkutan melakukan: a. penyetoran modal pendirian Perusahaan; b. perubahan pemegang saham Perusahaan; dan/atau c. penambahan Modal Disetor Perusahaan.

(1) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan dana pensiun, Perusahaan Pembiayaan, perusahaan perasuransian, dan/atau perbankan. (2) Bagi pemegang saham yang merupakan dana pensiun, Perusahaan Pembiayaan, perusahaan perasuransian, dan/atau perbankan pada saat melakukan penyertaan langsung pada Perusahaan, jumlah penyertaan langsung yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi: a. administrasi dan pembukuan; b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan; c. manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan d. penerapan prinsip mengenal nasabah. (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.

(1) Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing. (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipekerjakan sebagai: a. tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi; b. penasihat; atau c. konsultan. (3) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan b. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (4) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan. (5) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan dilampiri dengan: a. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya; b. rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan c. rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing. (7) Dalam hal tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, Perusahaan wajib melaporkan tenaga kerja asing yang dipekerjakan tersebut kepada OJK dengan melampirkan fotokopi surat izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengangkatan. (8) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya. (9) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(1) Perusahaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja. (2) Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai. (3) Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan. (4) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK.

Perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan di INDONESIA.

(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib membentuk UUS. (2) UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai pembukuan terpisah dari Perusahaan Pembiayaan.

(1) UUS wajib mempunyai modal kerja paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). (2) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah di INDONESIA.

(1) UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin UUS dari OJK. (2) Untuk memperoleh izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan pembukaan UUS kepada OJK dengan menggunakan format 3 www.djpp.kemenkumham.go.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (3) Pengajuan permohonan izin pembukaan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan: a. perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:

1. salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
2. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; b. fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan pada salah satu bank umum syariah di INDONESIA yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan UUS; c. surat keputusan Direksi Perusahaan Pembiayaan yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya; d. data pimpinan UUS, meliputi:
3. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
4. daftar riwayat hidup;
5. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
6. surat pernyataan yang menyatakan: a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan; b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain; dan
7. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah; e. data DPS, meliputi:
8. bukti lulus penilaian kemampuan dan kepatutan bagi DPS;
9. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan DPS; f. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah; h. rencana kerja UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:

1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. target penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
3. sistem dan prosedur kerja;
4. jumlah dan susunan personalia; dan
5. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. (4) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, wajib menyampaikan permohonan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini ditetapkan, dilampiri dengan: a. fotokopi bukti setoran modal kerja pada salah satu bank umum syariah di INDONESIA yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran; b. surat keputusan Direksi mengenai penempatan modal kerja pada UUS; c. surat pencatatan perubahan anggaran dasar Perusahaan Pembiayaan dalam rangka pembentukan UUS dari Menteri Keuangan atau OJK; dan d. daftar Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, disertai dengan fotokopi izin Kantor Cabang Perusahaan. (5) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan belum memiliki surat pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, maka Perusahaan Pembiayaan harus melampirkan anggaran dasar yang memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah dan surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.

(1) Dalam memproses permohonan izin pembukaan UUS, OJK melakukan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) atau ayat (4); b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah. (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan UUS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan izin pembukaan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) atau ayat (4) diterima secara lengkap dan benar. (3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.

(1) UUS wajib melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan UUS ditetapkan. (2) UUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha UUS. (3) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Direksi Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri: a. daftar perjanjian kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan; dan b. fotokopi perjanjian kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan.

(1) UUS wajib dipimpin oleh seorang pimpinan UUS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan: a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan; b. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada perusahaan yang sama; dan c. mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang syariah.

(1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan perubahan pimpinan UUS kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pengangkatan pimpinan UUS. (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan perubahan pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan perubahan pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d.

(1) UUS dapat membuka Kantor Cabang Unit Syariah di dalam atau di luar negeri dengan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK. (2) UUS yang membuka Kantor Cabang Unit Syariah harus memenuhi persyaratan: a. tingkat kesehatan keuangan syariah dengan kondisi minimum sehat; b. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh OJK; dan c. memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah.

(1) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan menggunakan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen: a. data pimpinan Kantor Cabang Unit Syariah, meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
2. daftar riwayat hidup; b. data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah; c. data alamat lengkap Kantor Cabang Unit Syariah disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan d. rencana kerja Kantor Cabang Unit Syariah yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
3. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
4. sistem dan prosedur kerja;
5. struktur organisasi; dan
6. jumlah dan susunan personalia, disertai dengan daftar riwayat hidup.

(1) Dalam rangka memproses permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah, OJK melakukan: a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah. (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar. (3) Penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) UUS wajib melaporkan perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah. (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri data alamat lengkap Kantor Cabang Unit Syariah disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.

(1) UUS yang akan menutup Kantor Cabang Unit Syariah wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Debitur mengenai: a. rencana penutupan Kantor Cabang Unit Syariah; dan b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban. (2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

(1) UUS wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang Unit Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang Unit Syariah. (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan penutupan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan penutupan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri: a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b; dan c. bukti penyelesaian hak dan kewajiban. (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah.

OJK dapat mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus, Kantor Cabang Unit Syariah dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.

(1) UUS dapat membuka kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah di wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. memberikan persetujuan Pembiayaan Syariah kepada calon Debitur; dan b. menandatangani perjanjian atau kontrak Pembiayaan Syariah dengan Debitur. (3) Kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang Unit Syariah sesuai dengan lingkup wilayah operasional Kantor Cabang Unit Syariah dimaksud. (4) Dalam hal Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang Unit Syariah terdekat atau UUS. (5) Pembukaan kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal pembukaan kantor dimaksud, dengan menyebutkan fungsi kantor dimaksud, alamat lengkap kantor dan identitas pimpinan kantor dilampiri dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor. (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan pembukaan kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perubahan alamat dan penutupan kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah wajib dilaporkan oleh UUS kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal perubahan alamat dan penutupan kantor. (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan perubahan alamat dan penutupan kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(1) Perusahaan Pembiayaan dapat menutup UUS dengan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penutupan UUS kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penutupan dilakukan. (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan rencana penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Perusahaan Pembiayaan yang akan menutup UUS wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Debitur mengenai: a. rencana penutupan UUS; dan b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Debitur. (4) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

(1) Pelaporan penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri : a. bukti pemberitahuan rencana penutupan UUS kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a; b. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bukti penyelesaian keberatan dari Debitur, apabila terdapat keberatan dari Debitur. (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin pembukaan UUS.

(1) Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib memisahkan UUS menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan cara mendirikan badan hukum perseroan terbatas dengan ketentuan: a. apabila nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total aset Perusahaan Pembiayaan induknya berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada OJK; atau b. paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan OJK ini. (2) Pemisahan UUS menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan badan hukum perseroan terbatas wajib dilakukan Perusahaan Pembiayaan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal selama proses Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aset UUS menurun dan tidak lagi mencapai paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total aset Perusahaan Pembiayaan induknya, kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikecualikan dari ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Modal Disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) wajib meningkatkan Modal Disetor menjadi paling sedikit sebesar ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan diberikan.

Pelaksanaan pemisahan UUS wajib dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(1) Perusahaan dapat membuka Kantor Cabang di dalam atau di luar negeri. (2) Untuk dapat membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang dari OJK. (3) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan harus mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang kepada OJK.

Perusahaan dapat membuka Kantor Cabang dengan memenuhi persyaratan: a. tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat; dan b. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh OJK.

(1) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (2) Pengajuan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen: a. rencana bisnis tahunan Perusahaan yang paling sedikit memuat: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. alamat lengkap Kantor Cabang yang akan dibuka;
2. sumber pendanaan;
3. target pembiayaan; dan
4. proyeksi keuangan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan; b. rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
5. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
6. sistem dan prosedur kerja;
7. struktur organisasi;
8. proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan selama 12 (dua belas) bulan; dan
9. analisis potensi pasar dan persaingan usaha. c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; d. jumlah dan susunan personalia, disertai dengan daftar riwayat hidup dan nama calon kepala cabang.

(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1). (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam rangka memproses permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), OJK melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); b. analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan c. verifikasi langsung ke Kantor Cabang yang akan dibuka, apabila diperlukan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.

Kantor cabang Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah kecuali telah memiliki izin sebagai Kantor Cabang Unit Syariah.

(1) Perusahaan yang akan menutup Kantor Cabang wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Debitur mengenai: a. rencana penutupan Kantor Cabang; dan b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban. (2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur. (3) Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang. (4) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (5) Pelaporan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan dengan menggunakan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri: a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan c. bukti penyelesaian hak dan kewajiban Debitur. (6) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK mencabut izin pembukaan Kantor Cabang terhitung sejak tanggal penutupan. www.djpp.kemenkumham.go.id

OJK dapat mencabut izin pembukaan Kantor Cabang apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus, Kantor Cabang dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.

(1) Perusahaan dapat membuka kantor selain Kantor Cabang dengan melaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan. (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan pembukaan kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan pembukaan kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dilengkapi dengan fungsi kantor beserta alamat lengkap.

(1) Kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertanggung jawab kepada Kantor Cabang sesuai lingkup wilayah operasional Kantor Cabang dimaksud. (2) Dalam hal Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor selain Kantor Cabang bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang terdekat atau kantor pusat. (3) Kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon Debitur; b. menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan Debitur.

(1) Perusahaan dapat meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. (2) Permohonan persetujuan peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan surat permohonan sesuai format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK dilengkapi dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. rencana bisnis tahunan Perusahaan yang paling sedikit memuat:

1. alamat lengkap Kantor Cabang yang akan dibuka;
2. sumber pendanaan;
3. target pembiayaan; dan
4. proyeksi keuangan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan; b. rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
5. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
6. sistem dan prosedur kerja;
7. struktur organisasi;
8. proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan selama 12 (dua belas) bulan;
9. analisis potensi pasar dan persaingan usaha; dan c. jumlah dan susunan personalia, disertai dengan daftar riwayat hidup dan nama calon kepala cabang. (3) Rencana kerja Kantor Cabang yang memuat target pembiayaan, proyeksi keuangan, analisis potensi pasar dan persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 4, dan angka 5 dapat disusun berdasarkan kinerja masa lampau dan prospek usaha dari kantor selain Kantor Cabang dimaksud.

Perusahaan dilarang melakukan perubahan alamat Kantor Cabang di luar kabupaten/kota yang menjadi lingkup kewenangan Kantor Cabang sebelumnya.

(1) Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah perubahan disahkan oleh instansi yang berwenang atau disetujui rapat anggota. (3) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (4) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) meliputi perubahan: a. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan; b. nama Perusahaan; c. pengurangan modal ditempatkan dan disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; d. status Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya; dan/atau e. penambahan modal ditempatkan dan disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. (5) Dalam hal perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memerlukan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, maka Perusahaan wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan dimaksud. (6) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus menggunakan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti pengesahan atau persetujuan dari instansi berwenang; dan b. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan, dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha. (7) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus menggunakan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi; dan c. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan. (8) Pelaporan pengurangan modal ditempatkan dan disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus menggunakan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang. (9) Pelaporan perubahan status Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, harus menggunakan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang. (10) Pelaporan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, harus menggunakan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. bukti penambahan modal, yaitu:

1. fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di INDONESIA dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai; atau
2. laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan pinjaman subordinasi dan/atau saldo laba bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1; d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berupa badan usaha, lembaga atau badan hukum koperasi; dan e. rencana bisnis (business plan) dan langkah-langkah Perusahaan dalam penggunaan penambahan Modal Disetor.

(1) Perusahaan yang melakukan perubahan: a. anggota Direksi b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau c. pemegang saham; wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus menggunakan format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: a. akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi; dan b. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. (4) Pelaporan perubahan pemegang saham Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menggunakan format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat pencatatan dari instansi berwenang; b. akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham; c. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dalam hal terdapat pemegang saham baru; dan d. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan tidak berasal kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan, dalam hal terjadi jual beli saham. (5) Dalam hal Perusahaan memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban pelaporan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku apabila: a. terdapat perubahan pemegang saham dari saham yang diperoleh bukan dari perdagangan bursa efek; dan/atau b. terdapat perubahan PSP.

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib melaporkan perubahan susunan dan kedudukan DPS kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak pengangkatan sesuai dengan format 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan OJK ini. (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan perubahan susunan dan kedudukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. bukti lulus penilaian kemampuan dan kepatutan bagi DPS; dan b. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS.

(1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, atau kantor selain Kantor Cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan perubahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, atau kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, atau kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan format 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru.

(1) Perusahaan dapat melakukan: a. Penggabungan; b. Peleburan; atau c. Pengambilalihan. (2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan berbentuk badan hukum yang sama. (3) Pengambilalihan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 12.

(1) Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada OJK, dengan menggunakan format 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan melampirkan: a. rencana akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. rencana akta Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan; c. rencana daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bagi Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan; d. akta pemindahan hak atas saham, dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, bagi Perusahaan yang akan melakukan Pengambilalihan; e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; f. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; g. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; h. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan, bagi Perusahaan yang akan melakukan Pengambilalihan; dan i. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. analisis kelayakan atas rencana Penggabungan atau Peleburan; c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, anggota DPS, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.

(1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan Penggabungan atau Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan Peleburan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang. (2) Perusahaan yang diambil alih wajib melaporkan Pengambilalihan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (4) Pelaporan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan: a. untuk Penggabungan:

1. akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
2. akta Penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
3. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
4. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c; b. untuk Peleburan:
5. akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
6. akta Peleburan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
7. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
8. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c. (5) Dalam rangka pelaporan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan yang menerima Penggabungan atau hasil Peleburan dapat mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri kepada OJK atas namanya. (6) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menggunakan format 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan: a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri; dan b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Berdasarkan pelaporan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), OJK: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4; b. mencabut izin usaha dan izin pembukaan Kantor Cabang Perusahaan yang menggabungkan diri; dan c. memberikan persetujuan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dalam Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Berdasarkan pelaporan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), OJK: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4; b. mencabut izin usaha dan izin pembukaan Kantor Cabang Perusahaan yang meleburkan diri; c. memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan; dan d. memberikan persetujuan izin atas permohonan pembukaan Kantor Cabang dalam Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam hal OJK memberikan persetujuan atas izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c. (9) Pemberian persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang dalam Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari kalender setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima secara lengkap dan benar. (10) Pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha dalam Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan pemberian persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang dalam Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari kalender setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (6) diterima secara lengkap dan benar. (11) Dalam hal OJK menolak untuk MENETAPKAN izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(12) Sebelum persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diberikan, Perusahaan dilarang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan.

(1) Perusahaan dapat melakukan Pemisahan, dengan cara: a. Pemisahan murni; atau b. Pemisahan tidak murni. (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perusahaan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum. (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perusahaan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

(1) Perusahaan dapat melakukan Pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, dengan cara mendirikan Perusahaan baru. (2) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan sebelum memperoleh izin usaha dari OJK. (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris. (4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), harus diajukan dengan menggunakan format 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); b. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan; dan c. akta Pemisahan. (3) Dalam rangka permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat mengajukan permohonan penetapan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan murni kepada OJK atas namanya. (4) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menggunakan format 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan: a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan murni; dan b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor. (5) Berdasarkan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK: a. MENETAPKAN pencabutan izin usaha dan izin pembukaan Kantor Cabang Perusahaan yang melakukan Pemisahan murni; dan b. memberikan persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan izin usaha disetujui.

(1) Perusahaan dapat melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dengan cara: a. mendirikan Perusahaan baru; atau b. mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan kepada Perusahaan lain yang telah memperoleh izin usaha. (2) Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemisahan dari OJK. (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan yang akan melakukan Pemisahan kepada OJK dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

menggunakan format 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: a. rancangan akta Pemisahan; b. rancangan akta pendirian Perusahaan yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas; dan c. proyeksi laporan posisi keuangan Perusahaan yang melakukan Pemisahan. (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. (5) Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

(1) Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni setelah memperoleh persetujuan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan secara tertulis kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Pemisahan diperoleh. (2) Pelaporan pelaksanaan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan format 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: a. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan; b. akta Pemisahan; dan c. perubahan anggaran dasar yang disahkan atau disetujui oleh instansi berwenang, dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar. (3) Dalam hal Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap UUS, berdasarkan pelaporan pelaksanaan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OJK mencabut izin UUS.

(1) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan sebelum memperoleh izin usaha dari OJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK. (3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) harus diajukan dengan menggunakan format 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (3) Dalam rangka permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni kepada OJK atas namanya. (4) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menggunakan format 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan: a. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni; dan b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor. (5) Berdasarkan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK memberikan persetujuan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan izin usaha disetujui.

Pemrosesan permohonan izin usaha, pemberian persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha bagi Perusahaan baru hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 4.

(1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perusahaan yang menerima Penggabungan, hasil Peleburan, Pengambilalihan, dan yang menerima peralihan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

(1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK. (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan izin kepada OJK dengan menggunakan format 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. (3) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan: a. izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan; b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan untuk Direksi, Komisaris, DPS, dan PSP yang masih berlaku; c. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS; d. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui konversi; e. daftar pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang paling sedikit mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, dilampiri dengan bukti menunjukkan keahlian dan/atau pengalaman dimaksud; dan f. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama setelah mendapatkan izin sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang paling sedikit memuat:

1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. rencana penyaluran pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
3. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum berlakunya Peraturan OJK ini ditetapkan, wajib menyampaikan permohonan izin sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan, dilampiri dengan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dan daftar Kantor Cabang perusahaan.

(1) Dalam memproses permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), OJK melakukan: a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) atau ayat (4); b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf f; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah. (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) atau ayat (4) diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal OJK menyetujui permohonan izin usaha, OJK mengubah izin Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah. (4) Dalam hal OJK menolak permohonan izin usaha, penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis.

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dikecualikan dari: a. ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan b. kewajiban memiliki Ekuitas paling sedikit:

1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
2. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk koperasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (3) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) wajib meningkatkan Ekuitas menjadi paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan diberikan.

(1) Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh OJK. (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan: a. bubar; b. dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini; c. melakukan perubahan kegiatan usaha; atau d. melakukan Penggabungan atau Peleburan. (3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK, Perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada Debitur. (4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

(1) Dalam hal Perusahaan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau karena sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, likuidator atau penyelesai harus melaporkan pembubaran tersebut kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan atau penetapan Pembubaran. (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (3) Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan format 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dan harus dilampiri dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran; dan b. izin usaha. (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan.

(1) Perusahaan yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari OJK. (2) Permohonan persetujuan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dan harus dilampiri dengan: a. rancangan akta anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru; dan b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan. (3) Perusahaan wajib melaporkan perubahan kegiatan usaha paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang, dengan menggunakan format 34 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dan harus dilampiri dengan: a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. (4) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. (5) Dalam hal Perusahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, OJK dapat mencantumkan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ke dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan. (6) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK mencabut izin usaha Perusahaan.

Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau pembiayaan syariah, dalam nama Perusahaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 17.

Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang pelayaran tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 17.

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (6), Pasal 15 ayat (7), Pasal 15 ayat (8), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 40 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 51 ayat (5), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 57 ayat (12), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67 ayat (4), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (3), Pasal 70 ayat (4), Pasal 72 ayat (3), dan/atau Pasal 73 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan c. pencabutan izin usaha Perusahaan. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. larangan pembukaan jaringan Kantor Cabang dan kantor selain Kantor Cabang; c. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pembatalan persetujuan tertentu; dan/atau e. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. (3) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya. (4) Dalam hal Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sanksi peringatan tersebut dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan. (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. (7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. (9) Perusahaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha. (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. (11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha. (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(13) OJK dapat mengumumkan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

(1) Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), dan/atau Pasal 39 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha UUS; dan c. pencabutan izin usaha UUS. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. larangan pembukaan jaringan Kantor Cabang Unit Syariah dan/atau kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah; c. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; d. pembatalan persetujuan tertentu; dan/atau e. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. (3) Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dkenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya. (4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sanksi peringatan tersebut dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS. (7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. (9) Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha. (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS. (11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha UUS. (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha UUS yang bersangkutan. (13) OJK dapat mengumumkan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

Dalam hal Perusahaan mendapatkan sanksi administratif berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan Pasal 77 ayat (1) huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, OJK dapat meminta Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perusahaan Pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan maka izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dinyatakan masih berlaku.

Ketentuan mengenai penggunaan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan sepanjang Perusahaan tidak melakukan perubahan nama Perusahaan.

(1) Ketentuan mengenai batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan sepanjang Perusahaan tidak melakukan perubahan modal, perubahan komposisi pemegang saham, dan/atau perubahan pemegang saham. (2) Bagi Perusahaan yang melebihi batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dan melakukan perubahan modal, perubahan komposisi pemegang saham, dan/atau perubahan pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan berlaku sejak tanggal 31 Desember 2019.

Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan berdasarkan: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia; dinyatakan tetap sah dan berlaku. (2) Perusahaan Pembiayaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi Perusahaan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id