Peraturan Menteri Nomor pm-24 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
3. Rencana Induk Terminal adalah dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang.
4. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
5. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
6. Lokasi Terminal Penumpang adalah letak Simpul Terminal yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan dengan titik koordinat.
7. Zona Pelayanan Terminal adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan pelayanan Terminal.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Perencanaan Terminal Penumpang meliputi: a. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang; b. penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; dan c. tipe dan kelas Terminal Penumpang.

(1) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun berdasarkan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(1) Penetapan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memperhatikan

rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Simpul Terminal Penumpang tipe A; b. Simpul Terminal Penumpang tipe B; dan c. Simpul Terminal Penumpang tipe C. (3) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(1) Simpul Terminal Penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; c. rencana umum jaringan trayek; d. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan e. keterpaduan dan konektivitas dengan moda transportasi lainnya. (2) Simpul Terminal Penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: a. berada pada pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal; b. berada pada jaringan trayek angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi; c. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi; dan d. berada pada lintas penyeberangan yang menghubungkan jaringan jalan nasional dan/atau

jalur kereta api nasional atau antarprovinsi, bandar udara, dan pelabuhan sesuai dengan kebutuhan. (3) Simpul Terminal Penumpang tipe A yang berada pada lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan kriteria: a. kajian teknis; b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan; dan c. rencana induk pelabuhan.

(1) Simpul Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah provinsi; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; d. rencana umum jaringan trayek; e. pengembangan jaringan trayek angkutan antarkota dalam provinsi; dan f. keterpaduan dan konektivitas dengan moda transportasi lainnya. (2) Simpul Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria: a. berada pada pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal; b. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan antarkota dalam provinsi; dan c. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan.

(1) Simpul Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; d. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota; e. rencana umum jaringan trayek; f. pengembangan jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan; dan g. keterpaduan dan konektivitas dengan moda transportasi lainnya. (2) Simpul Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria: a. berada pada pusat kegiatan lokal; b. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan dalam kota; dan c. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe A; b. gubernur, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe B; c. bupati/wali kota, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe C; dan d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(1) Penetapan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe A yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; b. Kepala Badan, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe A yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; c. gubernur, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe B; d. bupati/wali kota, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe C; dan e. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Simpul Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan perubahan Simpul Terminal Penumpang yang berupa: a. perubahan Simpul Terminal Penumpang tipe A menjadi Simpul Terminal Penumpang tipe B atau tipe C; b. perubahan Simpul Terminal Penumpang tipe B atau tipe C menjadi Simpul Terminal Penumpang tipe A; c. perubahan Simpul Terminal Penumpang tipe B menjadi Simpul Terminal Penumpang tipe C; atau d. perubahan Simpul Terminal Penumpang tipe C menjadi Simpul Terminal Penumpang tipe B. (2) Perubahan Simpul Terminal Penumpang tipe A menjadi Simpul Terminal Penumpang tipe B atau tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direkomendasikan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota. (3) Perubahan Simpul Terminal Penumpang tipe B atau tipe C menjadi Simpul Terminal Penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan

oleh gubernur atau bupati/wali kota kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan. (4) Perubahan Simpul Terminal Penumpang tipe B menjadi Simpul Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh gubernur kepada bupati/wali kota. (5) Perubahan Simpul Terminal Penumpang tipe C menjadi Simpul Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur. (6) Perubahan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perubahan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Dalam penetapan Simpul transportasi harus memperhatikan keterpaduan antarmoda angkutan dan kemudahan akses. (2) Keterpaduan antarmoda angkutan dan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan pusat kegiatan harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung integrasi perpindahan moda angkutan umum. (3) Fasilitas pendukung integrasi perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh penyelenggara bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan pusat kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung integrasi perpindahan moda angkutan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penetapan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan: a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan; b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek; d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; f. permintaan angkutan; g. kelayakan; h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan i. kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Selain memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Lokasi Terminal Penumpang juga memperhatikan: a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal dalam rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan strategis nasional.

Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan

kemudahan untuk dijangkau dari aspek waktu dan biaya yang memenuhi kriteria: a. tersedia jaringan jalan sesuai dengan kapasitas kendaraan yang keluar dan/atau masuk Terminal Penumpang; b. tersedia pelayanan angkutan umum yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal; c. berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan angkutan orang; dan/atau d. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi.

Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sesuai dengan kondisi rencana tata ruang masing-masing wilayah.

Kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c didasarkan atas kriteria untuk: a. Lokasi Terminal Penumpang tipe A:

1. terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan; dan
2. terletak dalam jaringan trayek antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara atau rencana pengembangan jaringan trayek antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara. b. Lokasi Terminal Penumpang tipe B:
3. terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan; dan
4. terletak dalam jaringan trayek antarkota dalam provinsi.

c. Lokasi Terminal Penumpang tipe C:

1. terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan; dan
2. terletak dalam jaringan trayek perkotaan/perdesaan.

Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d sebagai dasar rencana pengembangan Terminal berupa: a. pusat kegiatan yang memiliki 2 (dua) fungsi pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam 1 (satu) bangunan maupun bangunan yang terpisah atau blok yang terpisah, serta memiliki integrasi fungsi dan fisik antar komponen fungsi pemanfaatan ruang; dan b. pusat kegiatan dapat ditetapkan dalam rencana tata ruang yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari kawasan berorientasi transit.

Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif akibat pembangunan dan pengoperasian Terminal.

Permintaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f didasarkan atas kebutuhan angkutan yang dimungkinkan mengakibatkan bangkitan perjalanan, yang meliputi perkiraan jumlah: a. Penumpang; dan b. trayek yang melayani.

(1) Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g terdiri atas kelayakan:

a. teknis; b. finansial; dan c. ekonomi. (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kelangsungan operasional Terminal. (3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan: a. topografi; b. kondisi permukaan tanah; c. kelandaian permukaan tanah; dan d. status tanah. (4) Kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan analisa perhitungan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi dari investasi yang dilakukan dan jangka waktu pengembalian investasi tersebut yang dihitung dengan: a. internal rate of return (IRR) yaitu tingkat bunga pengembalian suatu kegiatan pembangunan/ pengembangan Terminal Penumpang, yang perhitungannya berdasarkan pada besaran net present value (NPV) sama dengan 0 (nol); b. net present value (NPV) merupakan nilai keuntungan bersih saat sekarang, yang perhitungannya berdasarkan pada manfaat yang diperoleh untuk proyek pembangunan Terminal Penumpang pada suatu kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan besaran tingkat bunga bank komersial; dan c. profitability index (PI) atau benefit cost ratio (BCR) merupakan suatu besaran yang membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu penyelenggaraan kegiatan pembangunan/ pengembangan Terminal Penumpang. (5) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kelayakan yang memberikan

keuntungan secara ekonomis bagi pengembangan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dengan memperhatikan kondisi yang meliputi: a. bencana alam; b. konflik sosial; dan/atau c. rawan/potensi kecelakaan lalu lintas.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i berupa terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bidang lingkungan hidup.

Penetapan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk Terminal Penumpang tipe A; b. gubernur, untuk Terminal Penumpang tipe B; c. bupati/wali kota, untuk Terminal Penumpang tipe C; dan d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(1) Tipe dan kelas Terminal Penumpang menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas: a. Terminal Penumpang tipe A; b. Terminal Penumpang tipe B; dan c. Terminal Penumpang tipe C. (2) Terminal Penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang fungsi

utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi. (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain. (4) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi. (5) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain. (6) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain.

Tipe dan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk Terminal Penumpang tipe A; b. gubernur, untuk Terminal Penumpang tipe B dengan memperhatikan masukan bupati/wali kota; c. bupati/wali kota, untuk Terminal Penumpang tipe C dengan memperhatikan usulan/masukan dari satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memperhatikan usulan/masukan dari satuan kerja

perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Terminal Penumpang tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu: a. kelas 1 (satu); b. kelas 2 (dua); dan c. kelas 3 (tiga).

Klasifikasi Terminal Penumpang tipe A dan Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria: a. tingkat permintaan angkutan; b. keterpaduan pelayanan angkutan; c. jumlah trayek; d. jenis pelayanan angkutan; dan e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.

Tata cara penetapan tipe dan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penetapan tipe dan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Evaluasi tipe dan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan terhadap: a. kebutuhan pelayanan angkutan; b. tingkat permintaan angkutan; c. keterpaduan pelayanan angkutan;

d. jumlah trayek; e. jenis pelayanan angkutan; f. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal; dan g. tata guna lahan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; b. Kepala Badan, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; c. gubernur, untuk Terminal Penumpang tipe B; d. bupati/wali kota, untuk Terminal Penumpang tipe C; dan e. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(1) Pembangunan Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembangunan Terminal Penumpang oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Menteri, untuk Terminal Penumpang tipe A; b. gubernur, untuk Terminal Penumpang tipe B; c. bupati/wali kota, untuk Terminal Penumpang tipe C; dan

d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Menteri dalam melaksanakan pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada: a. Direktur Jenderal, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; atau b. Kepala Badan, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (4) Pembangunan Terminal Penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diselenggarakan berdasarkan asas dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (5) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. (2) Penyediaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang. (3) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen). (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan. (5) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal (6) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

Pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan: a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. Rencana Induk Terminal; dan d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

Rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Terminal.

(1) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat detail engineering design (DED) Terminal berupa: a. desain arsitektur meliputi eksterior dan interior; b. desain struktur bangunan; c. mekanikal berupa tata udara, sanitasi, plumbing, transportasi;

d. elektrikal berupa catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm; e. tata ruang luar berupa lansekap, ruang terbuka hijau, dan perkerasan; dan f. rencana anggaran biaya disertai analisa harga satuan. (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. prakiraan volume angkutan dan Penumpang yang dilayani; b. tata letak fasilitas integrasi Terminal Penumpang dengan moda lainnya; c. pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal; d. akses dari dan menuju Terminal yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus; dan e. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal. (3) Pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memperhatikan: a. tersedianya akses masuk dan keluar Penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan; dan b. tersedia akses masuk dan akses keluar Terminal yang dipisahkan.

(1) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal Penumpang di masa yang akan datang. (2) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kondisi saat ini; b. rencana pengembangan fasilitas utama; c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;

d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal; e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal; f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal; g. rencana fasilitas integrasi antar moda di dalam area Terminal; h. rencana anggaran biaya secara global yang diperoleh dari survei investigasi desain; dan i. rencana tahapan pembangunan seluruh fasilitas Terminal beserta tahapan pembiayaannya. (3) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan rencana pengembangan Terminal dengan pemanfaatan fungsi lainnya (mix use). (4) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; b. Kepala Badan, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; c. gubernur, untuk Terminal Penumpang tipe B; d. bupati/wali kota, untuk Terminal Penumpang tipe C; dan e. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d disusun dan

diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Untuk peningkatan pelayanan Terminal Penumpang dilakukan pengembangan Terminal Penumpang. (2) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Induk Terminal Penumpang dan memperhatikan rencana detail tata ruang wilayah. (3) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (4) Pengembangan Terminal Penumpang oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh: a. Menteri, untuk Terminal Penumpang tipe A; b. gubernur, untuk Terminal Penumpang tipe B; c. bupati/walikota, untuk Terminal Penumpang tipe C; dan d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (5) Menteri dalam melaksanakan pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada: a. Direktur Jenderal, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; atau b. Kepala Badan, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (6) Pengembangan Terminal Penumpang tipe A sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diselenggarakan berdasarkan asas dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (7) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi: a. rancang bangun; b. buku kerja rancang bangun; c. Rencana Induk Terminal; dan d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

(1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. jalur keberangkatan; b. jalur kedatangan; c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput; d. tempat naik turun Penumpang; e. tempat parkir kendaraan;

f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; g. perlengkapan jalan; h. media informasi; i. kantor penyelenggara Terminal; dan j. loket penjualan tiket. (2) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.

Selain fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Terminal Penumpang dilengkapi dengan fasilitas berupa: a. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus (customer service); b. outlet pembelian tiket secara online; c. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan d. tempat berkumpul darurat.

(1) Fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan, jalur pejalan kaki, dan tempat berkumpul darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, dan huruf e, serta Pasal 40 huruf c dan huruf d dapat ditempatkan dalam satu area. (2) Terhadap luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan: a. kebutuhan pelayanan angkutan orang; b. karakteristik pelayanan; c. pengaturan waktu tunggu kendaraan; d. pengaturan pola parkir; dan e. dimensi kendaraan.

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal. (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui; b. pos kesehatan; c. fasilitas kesehatan; d. fasilitas peribadatan; e. pos polisi; f. alat pemadam kebakaran; dan g. fasilitas umum. (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: a. toilet; b. rumah makan; c. fasilitas telekomunikasi; d. tempat istirahat awak kendaraan; e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; g. fasilitas kebersihan; h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau j. fasilitas penginapan. (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa: a. area merokok; b. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM); c. fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut);

d. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet; e. ruang anak-anak; f. media pengaduan layanan; dan g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan. (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal. (6) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau media informasi.

Ketentuan mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keselamatan dan keamanan untuk masing-masing tipe dan kelas Terminal Penumpang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Terminal Penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan. (2) Zona Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. zona Penumpang sudah bertiket atau zona I;

b. zona Penumpang belum bertiket atau zona II; c. zona perpindahan; dan d. zona pengendapan.

(1) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi Penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan. (2) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang tunggu. (3) Ruang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. eksekutif (lounge); atau b. noneksekutif (non lounge).

(1) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana calon Penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona II. (2) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. single outlet ticketing online; b. ruang fasilitas kesehatan; c. ruang komersial (fasilitas perdagangan dan pertokoan); d. fasilitas keamanan (checking point/metal detector/closed-circuit television); e. tempat transit Penumpang (hall); f. ruang anak-anak; g. jalur kedatangan Penumpang; h. ruang tunggu; i. ruang pembelian tiket untuk bersama;

j. pelayanan pengguna Terminal dari perusahaan bus (customer service); k. pusat informasi (information center); l. fasilitas penyandang disabilitas atau lanjut usia; m. toilet; n. ruang ibu hamil atau menyusui; o. ruang ibadah; p. fasilitas kesehatan; q. papan perambuan dalam Terminal (signage); r. layanan bagasi (lost and found); s. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; t. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet; u. ruang penitipan barang; v. tempat parkir; w. halaman Terminal; x. area merokok; dan/atau y. fasilitas kebersihan.

(1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan tempat perpindahan Penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan Penumpang umum. (2) Dalam zona perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angkutan Penumpang umum tidak diperkenankan untuk menunggu setelah menurunkan Penumpang.

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, ramp chek, dan bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

Desain Zona Pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Terhadap fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan pemanfaatan. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal. (3) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan. (4) Jasa pelayanan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa: a. angkutan yang keluar masuk Terminal Penumpang; b. sewa ruang terbuka dan tertutup; dan c. parkir Kendaraan. (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk menjaga kondisi Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 42, penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal; b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi; c. merawat saluran air; d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan; e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran. (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Menteri, untuk Terminal Penumpang tipe A; b. gubernur, untuk Terminal Penumpang tipe B; c. bupati/wali kota, untuk Terminal Penumpang tipe C dan d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (4) Menteri dalam melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada: a. Direktur Jenderal, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; atau b. Kepala Badan, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (5) Pemeliharaan Terminal Penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diselenggarakan berdasarkan asas dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (6) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil. (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap fasilitas penunjang berupa fasilitas umum.

(8) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa: a. rutin; b. memfungsikan kembali; c. penggantian; dan d. bersifat melengkapi.

(1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas Terminal. (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal. (3) Lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

(1) Daerah pengawasan Terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja Terminal, yang diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan Penumpang. (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(1) Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional Terminal. (2) Pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Menteri, untuk Terminal Penumpang tipe A; b. gubernur, untuk Terminal Penumpang tipe B; c. bupati/wali kota, untuk Terminal Penumpang tipe C dan d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Menteri dalam melaksanakan pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendelegasikan kewenangannya kepada: a. Direktur Jenderal melalui balai pengelola transportasi darat, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; atau b. Kepala Badan, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (4) Pengoperasian Terminal Penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diselenggarakan berdasarkan asas dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (5) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan

dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi rencana: a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum; c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Penumpang; d. pengaturan petugas di Terminal; e. pengaturan parkir kendaraan bermotor; dan f. pengaturan parkir kendaraan bermotor umum. (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana: a. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal; b. rampcheck kendaraan; c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan; d. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:

1. pencatatan jumlah kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
4. pencatatan faktor muat kendaraan. c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang; d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan Terminal.

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:

1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;

2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;

3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan

4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang; b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:

5. persyaratan teknis dan laik jalan;

6. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;

7. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan

8. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan; c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:

9. pemeriksaan kompetensi;

10. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;

11. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza);

12. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan

13. jam kerja pengemudi; d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:

14. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;

15. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;

16. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan

17. keamanan di dalam Terminal.

Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

(1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal. (2) Koordinator satuan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi: a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan dan pelatihan di bidang Terminal; dan

b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun. (3) Koordinator satuan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh petugas Terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata kelola; b. kepala urusan sistem informasi; c. petugas administrasi; d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor muat; e. pengatur lalu lintas; f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; g. penguji kendaraan bermotor; dan h. petugas komersial.

(1) Kepala urusan layanan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan layanan tata kelola sebagai berikut: a. mewujudkan kelancaran operasional Terminal; dan b. memastikan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif. (2) Layanan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tata kelola manajemen aset; b. tata kelola layanan umum; c. tata kelola layanan pelanggan; d. tata kelola keamanan dan keselamatan; dan e. tata kelola manajemen sumber daya. (3) Pedoman teknis layanan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Kepala urusan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan sistem informasi sebagai berikut: a. penataan pelataran Terminal untuk penempatan perangkat keras e-Terminal; b. penataan fasilitas utama dan penunjang melalui e-Terminal; c. penataan dan pengaturan sirkulasi pergerakan orang dan kendaraan di daerah kerja Terminal; d. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan; e. pengawasan kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan; f. pengawasan kapasitas muatan yang diizinkan dan tarif angkutan; g. pengawasan kondisi fisik dan psikis pengemudi/ awak angkutan; h. pelaporan pelanggaran; i. pengaturan jadwal petugas pelayanan di Terminal; dan j. pemanfaatan dan pemeliharaan Terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data informasi digital; dan b. pengelolaan hardware.

(1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian Terminal. (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang jalan wajib memenuhi standar pelayanan minimal. (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia; b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal; d. pemanfaatan teknologi informasi; dan e. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

(1) Dalam pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktur Jenderal melaksanakan penilaian kinerja. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. berkala; dan/atau b. insidentil. (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam kondisi tertentu. (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi:

a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan Terminal angkutan Penumpang jalan; dan b. adanya laporan dari masyarakat mengenai:

1. pelanggaran manajemen operasi; dan/atau
2. pelanggaran standar pelayanan minimum.

(1) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 digunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal Penumpang. (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi oleh Menteri.

Pedoman teknis penilaian kinerja Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam penyelenggaraan Terminal sesuai tipe dan kelasnya wajib menerapkan sistem informasi manajemen Terminal. (2) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai piranti pengendalian dan pemberian informasi kepada angkutan dan pengguna jasa yang ada di Terminal. (3) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal, unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, dinas perhubungan provinsi, dinas perhubungan kabupaten/kota, dan Terminal Penumpang lainnya melalui Direktorat Jenderal.

(4) Pemantauan kegiatan Terminal yang diintegrasikan pada pusat data sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara online dan realtime. (5) Data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan angkutan Penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan angkutan Penumpang melalui jalan. (6) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali oleh penyelenggara Terminal. (7) Pedoman teknis sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 paling sedikit memuat: a. trayek dan rute; b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan; c. tarif; d. peta; dan e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

Pembiayaan penyelenggaraan Terminal Penumpang dibebankan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembiayaan penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal Penumpang. (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; b. Kepala Badan, untuk Terminal Penumpang tipe A yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; c. gubernur, untuk Terminal Penumpang Tipe B; d. bupati/wali kota, untuk Terminal Penumpang Tipe C; dan e. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Terminal Penumpang tipe B dan tipe C di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara: a. periodik; dan b. insidentil. (4) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan: a. tindakan korektif dalam pelayanan Terminal Penumpang; b. peningkatan kinerja pelayanan Terminal Penumpang; c. bimbingan teknis atau fasilitasi; d. penjatuhan sanksi administrasi;

e. penjatuhan sanksi penurunan kelas Terminal; dan/atau f. penutupan operasional Terminal Penumpang.

(1) Dalam hal belum terdapat rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang dapat menggunakan dokumen tata Terminal Penumpang nasional. (2) Dokumen tata Terminal Penumpang nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1295), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 202116 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd ttd

WIDODO EKATJAHJANA