PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

2. Resi . . .

1. Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah.

2. Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis.

3. Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.

4. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

5. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

6. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

8. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang diangkat oleh Kepala Badan Pengawas Sistem Resi Gudang sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

9. Lelang . . .

1. Lelang Umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
3. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Bagian Kesatu Umum

(1) Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola

Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.

(2) Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat

atau tanpa warkat.

(3) Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat terdiri dari Resi

Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah.

(4) Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk

setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya dan Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman.

(5) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.

(6) Terhadap Resi Gudang yang diterbitkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Derivatif Resi Gudang.

(7) Setiap . . .

(7) Setiap Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib didaftarkan oleh Penerbit Derivatif Resi Gudang untuk ditatausahakan pada Pusat Registrasi.

(1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)

adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
• memenuhi standar mutu tertentu; dan
• jumlah minimum barang yang disimpan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang yang dapat

disimpan dalam Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan persyaratan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Penerbitan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat dan Tanpa Warkat

(1) Dokumen Resi Gudang sah apabila memuat:

• judul Resi Gudang;

• jenis Resi Gudang;

• nama dan alamat pihak pemilik barang;

• lokasi Gudang tempat penyimpanan barang;

• tanggal penerbitan;

• nomor penerbitan;

• waktu jatuh tempo;

• deskripsi barang;

• biaya penyimpanan;

• nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang;

• kode . . .

• kode pengaman;
• kop surat Pengelola Gudang; dan
• tandatangan pemilik barang dan tandatangan Pengelola Gudang.

(2) Kode pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf k ditetapkan oleh Pusat Registrasi.

(3) Ketentuan mengenai tandatangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dilakukan secara elektronis dalam bentuk tandatangan digital bagi Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat.

(1) Resi Gudang harus diterbitkan dengan penulisan

keterangan yang benar oleh Pengelola Gudang.

(2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan, Pengelola

Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Resi Gudang yang baru, setelah berkoordinasi dengan Pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman.

(3) Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Gudang wajib membayar ganti kerugian.

(4) Pengelola Gudang wajib memberitahukan penerbitan

Resi Gudang yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pengawas.

(5) Resi Gudang yang mengandung kesalahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku, dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang.

(6) Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang

dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi dan Badan Pengawas.

(7) Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan,

Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi, Badan Pengawas, dan penerima Hak Jaminan.

(1) Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat diterbitkan

oleh Pengelola Gudang dan ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat

memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi.

(3) Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Pemegang Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.

Bagian Ketiga Penerbitan Resi Gudang Pengganti

(1) Dalam hal Resi Gudang hilang atau rusak, diterbitkan

Resi Gudang Pengganti atas permintaan pemegang Resi Gudang.

(2) Resi Gudang Pengganti dibuat dalam bentuk dan

muatan yang sama sebagaimana aslinya dengan ditambahkan kata ”PENGGANTI” di belakang judul Resi Gudang.

(3) Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus memuat nomor penerbitan Resi Gudang yang hilang atau rusak.

(4) Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberi kode pengaman yang baru.

(1) Permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti

disampaikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada Pengelola Gudang dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(2) Dalam hal Resi Gudang hilang, permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan bukti keterangan kehilangan dari kepolisian setempat dan dokumen pendukung lainnya.

(3) Dalam hal Resi Gudang rusak, permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Resi Gudang yang rusak.

(4) Pengelola . . .

(4) Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk

memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Pemegang Resi Gudang yang sah.

(5) Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang

hilang dan/atau rusak ke Badan Pengawas dan Pusat Registrasi.

(6) Pengelola Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang

Pengganti paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian Resi Gudang telah lengkap dan benar.

(7) Resi Gudang yang rusak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dinyatakan tidak berlaku, dibatalkan oleh Pengelola Gudang dan wajib dimusnahkan.

Bagian Keempat Penerbitan Derivatif Resi Gudang

(1) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh

bank, lembaga keuangan nonbank, dan Pedagang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(2) Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa

warkat.

(1) Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan oleh penerbit

Derivatif Resi Gudang wajib ditatausahakan oleh Pusat Registrasi.

(2) Pemegang Derivatif Resi Gudang memperoleh tanda

bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi Gudang dari Pusat Registrasi.

(3) Tanda . . .

(3) Tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Derivatif Resi

Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada pemegang Derivatif Resi Gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan pada Pusat Registrasi.

Bagian Kesatu Umum

(1) Resi Gudang dapat dialihkan dengan cara:

• pewarisan;
• hibah;
• jual beli; dan/atau
• sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.

(2) Pengalihan Resi Gudang hanya dapat dilakukan paling

lambat 5 (lima) hari sebelum Resi Gudang jatuh tempo.

(3) Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat

dialihkan.

(4) Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas

dokumen dan barang.

(5) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan

jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:

• Resi Gudang tersebut asli;

• penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;

• pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;

• penerima . . .

• penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan pemegang Resi Gudang terdahulu; dan
• proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.

(6) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan

pengalihan ke Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronis dan menyampaikan tembusannya kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

(7) Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi telah

terjadinya pengalihan kepada pihak yang mengalihkan dan kepada penerima pengalihan dengan tembusan kepada Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Bagian Kedua Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat

Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Nama dilakukan dengan akta autentik disertai dengan penyerahan Resi Gudang.

Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat Atas Perintah dilakukan dengan endosemen disertai dengan penyerahan Resi Gudang.

Bagian Ketiga Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat

(1) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang Dalam Bentuk

Tanpa Warkat wajib melaporkan secara tertulis atau elektronis pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat ke Pusat Registrasi.

(2) Pengalihan . . .

(2) Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat

dilakukan dengan pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi.

(3) Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara

tertulis atau elektronis pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan, dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Bagian Keempat Pengalihan Derivatif Resi Gudang

(1) Derivatif Resi Gudang dapat diperdagangkan di bursa

atau di luar bursa.

(2) Dalam hal Derivatif Resi Gudang diperdagangkan di

bursa, tatacara transaksi dan penyelesaian tunduk pada ketentuan bursa dan/atau lembaga kliring tempat Derivatif Resi Gudang tersebut diperdagangkan.

(3) Dalam hal Derivatif Resi Gudang diperdagangkan di luar

bursa, tata cara transaksi dan penyelesaian tunduk pada peraturan penerbit Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau lembaga kliring.

(4) Pihak yang mengalihkan Derivatif Resi Gudang wajib

melaporkan secara tertulis atau elektronis ke Pusat Registrasi.

(5) Pengalihan Derivatif Resi Gudang dilakukan dengan

pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi.

(6) Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara

tertulis atau elektronis pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan, dan penerbit Derivatif Resi Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu Umum

(1) Resi Gudang dapat dibebani Hak Jaminan untuk

pelunasan utang.

(2) Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap kreditor yang lain.

(3) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat

dibebani satu jaminan utang.

(1) Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan

perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis dengan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan fotokopi Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang.

(1) Dalam hal berkas pemberitahuan pembebanan Hak

Jaminan telah diterima dengan lengkap, Pusat Registrasi wajib mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan.

(2) Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pusat Registrasi secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Pasal 19 . . .

(1) Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat

dengan Perjanjian Hak Jaminan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Hak Jaminan,

maka penerima Hak Jaminan memberitahukan kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi perubahan Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang.

(4) Dalam hal berkas pemberitahuan perubahan

pembebanan Hak Jaminan telah diterima secara lengkap, Pusat Registrasi harus mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan.

(5) Konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Bagian Kedua Penghapusan Hak Jaminan

(1) Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan

hapus karena hal-hal sebagai berikut:

• hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan; dan
• pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.

(2) Dalam hal pembebanan Hak Jaminan hapus dengan

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penerima Hak Jaminan memberitahukan secara tertulis atau elektronis kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan Hak Jaminan.

(3) Pusat . . .

(3) Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan Hak

Jaminan yang hapus dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi pencoretan

pembebanan Hak Jaminan secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Bagian Ketiga Penjualan Objek Hak Jaminan

(1) Dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji terhadap

kewajibannya kepada Penerima Hak Jaminan, maka penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk melakukan penjualan objek Hak Jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan setelah memberitahukan secara tertulis mengenai hal itu kepada pemberi Hak Jaminan.

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui:

• lelang umum; atau
• penjualan langsung.

(3) Lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dilakukan dengan mengupayakan harga

terbaik yang menguntungkan para pihak.

Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pusat Registrasi, dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang umum.

Pasal 23 . . .

(1) Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit harus memuat:

• deskripsi barang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelas barang;
• harga yang ditawarkan; dan
• waktu dan tempat penjualan langsung.

(1) Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil

pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (2) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.

(2) Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung

setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan melebihi nilai penjaminan, penerima Hak Jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Hak Jaminan.

(3) Dalam hal hasil lelang umum atau penjualan langsung

setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi Hak Jaminan tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum dibayar.

Bagian Kesatu Penyerahan Barang

(1) Pengelola Gudang wajib menyerahkan barang sesuai

dengan keterangan yang tercantum dalam Resi Gudang pada saat Resi Gudang jatuh tempo dan/atau atas permintaan pemegang Resi Gudang.

(2) Penyerahan . . .

(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan jika pemegang Resi Gudang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• menyampaikan permintaan tertulis kepada Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang;
• memenuhi kewajibannya kepada Pengelola Gudang; dan
• menyerahkan Resi Gudang.

(3) Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk

memastikan bahwa pihak yang mengajukan permintaan untuk menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemegang Resi Gudang yang sah.

(4) Dalam hal Pengelola Gudang menolak untuk melakukan

penyerahan barang maka beban pembuktian berada pada Pengelola Gudang untuk membuktikan adanya alasan yang sah terhadap penolakan tersebut.

(5) Penyerahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan oleh Pengelola Gudang setelah melakukan

verifikasi status Resi Gudang dan status pemegang Resi Gudang kepada Pusat Registrasi.

(1) Dalam hal sebelum jatuh tempo pemegang Resi Gudang

meminta Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang sebagian, maka Pengelola Gudang wajib memenuhi permintaan tersebut dengan mencatat tanggal, jumlah penyerahan barang, dan barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya dari Pusat Registrasi.

(2) Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan,

penyerahan barang sebagian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis penerima Hak Jaminan.

(3) Penyerahan barang sebagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan jika pemegang Resi Gudang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• menyampaikan permintaan tertulis kepada Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang sebagian;

• memenuhi . . .

• memenuhi kewajibannya kepada Pengelola Gudang; dan
• menyerahkan Resi Gudang.

(4) Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk

memastikan bahwa pihak yang mengajukan permintaan untuk dilakukan penyerahan barang sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pemegang Resi Gudang yang sah.

(5) Dalam hal Pengelola Gudang menolak untuk melakukan

penyerahan sebagian barang maka beban pembuktian berada pada Pengelola Gudang untuk membuktikan adanya alasan yang sah terhadap penolakan tersebut.

(6) Penyerahan Barang sebagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Gudang setelah melakukan verifikasi status Resi Gudang dan pemegang Resi Gudang kepada Pusat Registrasi.

(7) Pusat Registrasi wajib memberikan konfirmasi mengenai

status Resi Gudang dan kepemilikannya kepada Pengelola Gudang pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(1) Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang wajib

melakukan endosemen terhadap Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan sebagian barang.

(2) Penyerahan barang sebagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi.

(3) Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran data

perubahan saldo rekening Resi Gudang dan menyampaikannya kepada pemegang Resi Gudang dan Pengelola Gudang.

(4) Pengelola Gudang menyerahkan kembali Resi Gudang

yang telah dilakukan endosemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan apabila Resi Gudang dibebani Hak Jaminan.

Pasal 28 . . .

Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

Bagian Kedua Penjualan Barang

Paragraf 1 Penjualan Barang Karena Cedera Janji Pemegang Resi Gudang

(1) Dalam hal pemegang Resi Gudang cedera janji kepada

Pengelola Gudang, maka Pengelola Gudang mempunyai hak untuk melakukan penjualan barang yang disimpan di Gudang atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan, dengan persetujuan Badan Pengawas.

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui:

• lelang umum; atau
• penjualan langsung.

(1) Lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sebelum melakukan lelang umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan lelang umum.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut, serta tanggal dan tempat pelaksanaan lelang umum.

(4) Badan . . .

(4) Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan lelang umum.

(5) Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan

persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan lelang umum, maka Badan Pengawas dianggap menyetujui lelang umum tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan lelang umum adalah sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang.

(1) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak.

(2) Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut, harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung.

(4) Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.

(5) Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan

persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung, maka badan pengawas dianggap menyetujui penjualan langsung tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung adalah sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Penjualan Barang Karena Rusak

(1) Dalam hal barang yang disimpan di Gudang mengalami

kerusakan karena kelalaian Pengelola Gudang, Pengelola Gudang wajib mengganti barang dengan kualitas dan jumlah yang sama atau uang sejumlah harga beli barang sesuai dengan harga pasar.

(2) Dalam hal barang yang disimpan di Gudang mengalami

kerusakan karena kelalaian Lembaga Penilaian Kesesuaian, maka Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib mengganti barang dengan kualitas dan jumlah yang sama atau uang sejumlah harga beli barang sesuai dengan harga pasar.

(3) Terhadap barang yang rusak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) Pengelola Gudang berhak melakukan penjualan langsung atas barang yang disimpan di Gudang.

(4) Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang dan Pusat Registrasi serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Pengawas paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

memuat alasan dan kemungkinan yang terjadi atas barang tersebut, harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung.

(6) Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau

penolakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung.

(7) Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan

persetujuan atau penolakan dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penjualan langsung, maka Badan Pengawas dianggap menyetujui penjualan langsung tersebut dengan harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan penjualan langsung adalah sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Berakhirnya Resi Gudang

(1) Resi Gudang dinyatakan tidak berlaku apabila:

• telah jatuh tempo;
• dilakukan penyerahan barang; atau
• dilakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung.

(2) Pusat Registrasi wajib memberitahukan secara tertulis

atau elektronis mengenai Resi Gudang yang akan jatuh tempo, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

• Pengelola Gudang dan pemegang Resi Gudang dalam hal Resi Gudang tidak dibebani Hak Jaminan; atau
• Pengelola Gudang, pemberi Hak Jaminan dan penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan.

(3) Pengelola Gudang wajib memberitahukan secara tertulis

atau elektronis kepada pemegang Resi Gudang mengenai Resi Gudang yang akan jatuh tempo, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo Resi Gudang.

Bagian Kesatu Umum

(1) Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang

ditetapkan oleh Menteri.

(2) Kelembagaan . . .

(2) Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang terdiri atas:

• Badan Pengawas;
• Pengelola Gudang;
• Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan
• Pusat Registrasi.

Bagian Kedua Badan Pengawas

(1) Badan Pengawas bertugas melakukan pembinaan,

pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.

(2) Badan Pengawas memberikan persetujuan kepada:

• Pengelola Gudang;
• Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan
• Pusat Registrasi.

(3) Dalam hal bank, lembaga keuangan non bank atau

pedagang berjangka bermaksud menerbitkan Derivatif Resi Gudang, maka Badan Pengawas dapat mengeluarkan persetujuan sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang atas permohonan bank, lembaga keuangan non bank atau pedagang berjangka.

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) Badan Pengawas wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan penerbit Derivatif Resi Gudang dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

• pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

• pernah . . .

• pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun;
• terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
• tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan/atau
• tidak memiliki pengetahuan di bidang Sistem Resi Gudang.

(1) Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian

Kesesuaian, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang yang bermaksud menghentikan kegiatannya, wajib melaporkan kepada Badan Pengawas secara tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum penghentian kegiatan efektif berlaku.

(2) Pemberitahuan penghentian kegiatan harus memuat

alasan dan disertai bukti yang sah.

(3) Penghentian kegiatan Pusat Registrasi, Pengelola

Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang tidak menghilangkan tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan Resi Gudang yang belum jatuh tempo.

Perubahan nama, alamat, pemegang saham, pengurus Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan penerbit Derivatif Resi Gudang dan/atau penandatangan Resi Gudang, wajib dilaporkan ke Badan Pengawas.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Pengelola Gudang

(1) Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha

berbadan hukum yang bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(2) Setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum yang

ingin melakukan kegiatan usaha sebagai Pengelola Gudang wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.

(3) Calon Pengelola Gudang wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

• memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik.
• memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
• memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas;
• memenuhi kondisi keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas; dan
• memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan Gudang dan barang yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;

(4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan Pengelola

Gudang diajukan ke Badan Pengawas disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai syarat administratif sebagai berikut:

• akta badan usaha berbadan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

• neraca pembukuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;

• lokasi dan denah Gudang;

• Sertifikat Manajemen Mutu;

• daftar . . .

• daftar nama dan kualifikasi pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang untuk menandatangani Resi Gudang; dan
• persetujuan Gudang dari Badan Pengawas.

Pengelola Gudang wajib:

• menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang;

• membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya;

• mendaftarkan penerbitan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi;

• menyelenggarakan administrasi terkait dengan Resi Gudang yang diterbitkan, Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;

• membuat, memelihara dan menyimpan catatan secara berurutan, terpisah dan berbeda dari catatan dan laporan usaha lain yang dijalankannya;

• menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan tentang barang yang dikelola kepada Badan Pengawas;

• memberikan data dan informasi mengenai sediaan dan mutasi barang yang dikelolanya, apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi yang berwenang;

• menyampaikan kepada Pusat Registrasi identitas dan spesimen tandatangan dari pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang dalam menandatangani Resi Gudang dan segera memberitahukan setiap terjadi perubahan atas identitas dan spesimen tandatangan tersebut;

• memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang untuk segera mengambil dan/atau mengganti barang yang rusak atau dapat merusak barang lain sebelum jatuh tempo;

• memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;

• mengasuransikan . . .

• mengasuransikan semua barang yang dikelola di Gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi; dan
• menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelola Gudang wajib mempertahankan kekayaan

bersih minimal sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(2) Dalam hal Gudang yang dikelola milik Pengelola

Gudang, kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanah, bangunan dan peralatan.

(3) Dalam hal Gudang yang dikelola bukan milik Pengelola

Gudang, kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kekayaan perusahaan.

Pengelola Gudang berhak mengenakan biaya pengelolaan.

(1) Gudang yang dipergunakan oleh Pengelola Gudang wajib

mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

(2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pemilik atau Pengelola Gudang wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas dengan melampirkan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:

• Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Usaha Jasa Pergudangan;
• Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
• sertifikat untuk Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian.

(3) Badan Pengawas memberikan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan persyaratan teknis sebagai berikut:

• tujuan . . .

• tujuan pemakaian gudang, yang terkait dengan kemampuan untuk menyimpan jenis barang dalam jangka waktu tertentu;
• lokasi gudang;
• jenis gudang, meliputi: silo, cold storage, gudang tertutup, gudang terbuka, dan tanki;
• ukuran, meliputi: tinggi, luas, dan kapasitas gudang;
• konstruksi, kelembaban, dan suhu udara gudang;
• peralatan; dan
• jangka waktu penguasaan gudang dalam hal gudang yang dipergunakan bukan milik Pengelola Gudang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis

Gudang sebagai tempat penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas.

Bagian Keempat Lembaga Penilaian Kesesuaian

(1) Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi

Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(2) Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup:

• lembaga inspeksi yang menerbitkan Sertifikat untuk Gudang;
• laboratorium penguji yang menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk Barang; dan
• Lembaga Sertifikasi Sistim Mutu yang menerbitkan Sertifikat Manajemen Mutu.

(3) Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

(4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas dengan melampirkan fotokopi dokumen akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima Pusat Registrasi

(1) Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan

oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(2) Pusat Registrasi berkedudukan di Ibukota Negara

Republik Indonesia.

(3) Persyaratan untuk mendapat persetujuan Badan

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan transaksi kontrak berjangka komoditas dan kliring;
• memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang bersifat akurat, aktual (online dan real time), aman, terpercaya dan dapat diandalkan (reliable); dan
• memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), calon Pusat Registrasi wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.

Pusat Registrasi wajib:

• menyelenggarakan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi;

• memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Badan Pengawas;

• memberikan data dan informasi mengenai penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi atau pihak yang berwenang;

• menjaga . . .

• menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• menyampaikan konfirmasi secara tertulis atau elektronis kepada pemegang Resi Gudang dan/atau penerima Hak Jaminan dalam hal: (i) penerbitan Resi Gudang; (ii) penerbitan Resi Gudang Pengganti; (iii) pengalihan Resi Gudang; atau (iv) pembebanan, perubahan, atau pencoretan Hak Jaminan;

paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan kalender, baik terjadi maupun tidak terjadi perubahan catatan kepemilikan.

(1) Pusat Registrasi berhak:

• mengenakan biaya terkait dengan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
• menunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak lain untuk mendukung penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang; dan
• memperoleh informasi dan data tentang:

1. lembaga dan Gudang yang memperoleh persetujuan Badan Pengawas dari Badan Pengawas,
2. penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dari penerbit Resi Gudang dan penerbit Derivatif Resi Gudang,
3. pengalihan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dari pihak yang mengalihkan,
4. pembebanan Hak Jaminan dari penerima Hak Jaminan, serta
5. penyelesaian transaksi dari pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang, penerima Hak Jaminan dan pihak terkait lainnya.

(2) Pengenaan . . .

(2) Pengenaan biaya dan penunjukan dan/atau kerjasama

dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas.

Bagian Keenam

Penerbit Derivatif Resi Gudang

(1) Kegiatan sebagai Penerbit Derivatif Resi Gudang hanya

dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(2) Untuk mendapat persetujuan sebagai Penerbit Derivatif

Resi Gudang, bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memahami ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
• memiliki perangkat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif;
• memiliki laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
• memiliki rekomendasi dari otoritas yang membawahinya;
• memiliki Surat Izin Usaha;
• memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
• memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh Pemberian Persetujuan atau Penolakan atas Permohonan

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai

Pengelola Gudang, Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi dan Penerbit Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2),

Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), dan

Pasal 48 ayat (3) disampaikan paling lambat 45 (empat

puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Badan Pengawas.

(2) Dalam hal dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima)

hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan, maka Badan Pengawas dianggap menolak permohonan persetujuan.

(3) Dalam hal permohonan persetujuan ditolak, Badan

Pengawas harus menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.

(4) Badan Pengawas mengenakan biaya pemberian

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Kemudahan Bagi Sektor Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Kelompok Tani

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat memberikan kemudahan di bidang Sistem Resi Gudang bagi sektor usaha kecil dan usaha menengah serta kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

(1) Pengelola Gudang wajib membuat, menyimpan

pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• nama dan alamat pemilik barang;
• tanggal penyimpanan dan jatuh tempo;
• deskripsi barang yang disimpan meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelas barang;
• nomor penerbitan Resi Gudang yang diterbitkan, termasuk Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang diperbaiki dan Resi Gudang yang dimusnahkan, serta Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
• penyerahan barang meliputi tanggal, jenis, mutu, dan jumlah;
• nilai barang pada saat dimasukkan, dialihkan, dan jatuh tempo;
• nilai dan jenis asuransi; dan
• spesimen tandatangan pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang dalam menandatangani Resi Gudang.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

disimpan di kantor Pengelola Gudang tempat Resi Gudang diterbitkan.

(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib membuat,

menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.

(2) Catatan . . .

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• nama dan alamat pemilik barang;
• tanggal pengambilan contoh; dan
• barang yang dijadikan contoh uji untuk mendapatkan sertifikat untuk barang.

(3) Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib menyimpan barang

yang dijadikan contoh uji.

(4) Jangka waktu penyimpanan catatan dan barang yang

dijadikan contoh uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Catatan dan barang yang dijadikan contoh uji wajib

disimpan di kantor Lembaga Penilaian Kesesuaian.

(6) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.

(1) Pusat Registrasi wajib membuat, menyimpan

pembukuan, dan catatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kode pengaman;
• nama dan alamat penerbit Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
• nomor penerbitan Resi Gudang yang diterbitkan, termasuk Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
• deskripsi barang yang disimpan, meliputi: jenis, tingkat mutu, jumlah, dan kelas barang jika ada;
• penyerahan barang, meliputi tanggal, mutu, jumlah, nama, dan alamat penerima barang;
• nama dan alamat Pemegang Resi Gudang, termasuk catatan pengalihan;
• jenis dan spesifikasi Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan;
• Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;
• Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melakukan sertifikasi untuk barang;
• nilai dan jenis asuransi;
• data . . .

• data mengenai sertifikat gudang dan sertifikat untuk barang; dan
• daftar Gudang, Pengelola Gudang, usaha kecil, usaha menengah, kelompok tani dan koperasi.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

disimpan di kantor Pusat Registrasi.

(4) Penyimpanan catatan elektronis oleh Pusat Registrasi

selain dilakukan di gedung kantor Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga wajib dilakukan di gedung yang berbeda dari gedung kantor Pusat Registrasi.

(5) Dalam membuat, menyimpan pembukuan dan catatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf i, huruf k dan huruf l, Pusat Registrasi wajib berkoordinasi dengan Badan Pengawas.

(6) Jangka waktu penyimpanan catatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.

(1) Penerbit Derivatif Resi Gudang wajib membuat,

menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan Derivatif Resi Gudang.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• keterangan isi Resi Gudang yang terhadapnya diterbitkan Derivatif Resi Gudang;
• nomor penerbitan Derivatif Resi Gudang; dan
• jenis dan spesifikasi Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

disimpan di kantor Penerbit Derivatif Resi Gudang.

(4) Jangka waktu penyimpanan catatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dilaporkan ke Badan Pengawas setiap bulan, triwulan dan tahun.

Pasal 55 . . .

(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) wajib disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) wajib disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan Pasal 54 ayat (5) disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.

Bagian Kesatu Dasar Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan :

• adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;
• tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang persetujuan yang diberikan oleh Badan Pengawas, atau pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Sistem Resi Gudang; atau
• adanya petunjuk tentang terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan dari Kepala Badan Pengawas.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Pemeriksa

Syarat-syarat menjadi Pemeriksa adalah :

• Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas, yang paling rendah mempunyai pangkat/golongan Penata Muda/III/a; dan
• lulus pendidikan pemeriksa di bidang Sistem Resi Gudang.

Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa wajib :

• memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa;
• memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Badan Pengawas dan memperlihatkannya kepada pihak yang akan diperiksa pada waktu akan melakukan pemeriksaan;
• menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa;
• merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui dalam rangka pemeriksaan; dan
• membuat laporan hasil pemeriksaan.

(1) Pihak yang diperiksa berhak meminta kepada Pemeriksa:

• tembusan Surat Perintah Pemeriksaan dan memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa;
• untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;

(2) Pihak yang diperiksa wajib menandatangani hasil

pemeriksaan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemeriksaan

(1) Pemeriksaan wajib dilakukan oleh lebih dari satu orang

pemeriksa.

(2) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di

kantor atau di tempat usaha atau di Gudang, atau di tempat tinggal pihak yang diperiksa atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi.

(3) Pemeriksaan dilaksanakan pada hari dan jam kerja atau

jika dianggap perlu dilakukan diluar jam kerja dan di luar hari kerja.

(4) Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk berita acara

pemeriksaan.

(5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) wajib ditandatangani oleh Pemeriksa dan yang diperiksa.

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa dapat :

• meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan kepada pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;

• memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;

• memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;

• meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan dan/atau dokumen pendukung lainnya sepanjang diperlukan;

• memasuki tempat ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya; dan

• memerintahkan . . .

• memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan, menjaga dan memelihara catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan, yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk kepentingan pemeriksaan.

(2) Atas peminjaman catatan, pembukuan dan/atau

dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan rinci jenis serta jumlahnya.

(1) Apabila pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya

menolak atau menghambat pemeriksaan, atau menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak, menghambat pemeriksaan, atau menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.

(2) Apabila pegawai pihak yang diperiksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menolak untuk membantu atau menghambat kelancaran pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak membantu atau menghambat kelancaran pemeriksaan.

(3) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat

pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa membuat berita acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

(4) Surat pernyataan menolak atau menghambat

memeriksaan, atau surat pernyataan menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, surat pernyataan menolak membantu atau menghambat kelancaran pemeriksaan atau berita acara tentang penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat Laporan Hasil Pemeriksaan

(1) Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan yang

berisi analisa hukum, kesimpulan, pendapat dan saran serta data dan fakta yang ditemukan Pemeriksa.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain memuat :

• sifat dan jenis pelanggaran;
• bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
• pengaruh atau akibat dari pelanggaran; dan
• hal-hal lain yang ditemukan dalam pemeriksaan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) beserta berita acara pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas.

(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan

tentang adanya tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang, Pemeriksa wajib segera membuat laporan kepada Kepala Badan Pengawas mengenai temuan tersebut, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(2) Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Badan Pengawas Sistem Resi Gudang menetapkan dilaksanakannya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

(1) Badan Pengawas berwenang mengenakan sanksi

administratif kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) atas pelanggaran administratif terhadap ketentuan Undang-Undang di bidang Sistem Resi Gudang.

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• peringatan tertulis;
• denda administratif;
• pembatasan kegiatan usaha;
• pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
• pembatalan persetujuan.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

huruf c, huruf d dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dapat dikenakan terhadap:

• Pengelola Gudang yang tidak memenuhi kewajiban membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b;
• Pengelola Gudang yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan penerbitan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
• Pengelola Gudang yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6);
• Pusat Registrasi yang tidak memenuhi kewajiban mencatat pembebanan Hak Jaminan dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
• Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Penerbit Derivatif Resi Gudang dan/atau penandatangan Resi Gudang yang lalai memenuhi kewajiban melaporkan perubahan nama, alamat, pemegang saham, pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; atau
• Penerbit . . .

• Penerbit Derivatif Resi Gudang yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan penerbitan Derivatif Resi Gudang kepada Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).

(1) Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (2) dan ayat (3) yang lalai memenuhi kewajiban membuat, menyimpan, atau terlambat menyampaikan laporan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (6), Pasal 53 ayat (7), dan

Pasal 54 ayat (5) dikenakan sanksi denda administratif

paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas setiap hari kalender keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Apabila dengan pengenaan sanksi administratif berupa

denda administratif, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajibannya, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:

• pembatasan kegiatan usaha, dalam hal tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui sejak pengenaan denda administratif;
• pembekuan kegiatan usaha, dalam hal tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terlampaui sejak pengenaan denda administratif; atau
• pembatalan persetujuan, dalam hal tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terlampaui sejak pengenaan denda administratif.

(1) Setiap pihak yang akan dikenakan sanksi administratif

pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Badan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan pengenaan sanksi diterima.

(2) Keberatan . . .

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

alasan dengan disertai bukti yang cukup.

(3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Badan Pengawas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, wajib memeriksa keberatan dimaksud.

(4) Badan Pengawas wajib memberikan keputusan

mengabulkan atau menolak keberatan dan memberitahukan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan dimaksud.

(5) Dalam hal keberatan diterima, Badan Pengawas

membatalkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk jenis pelanggaran yang sama dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d dikenakan apabila yang bersangkutan:

• dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha namun pihak yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kesalahan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
• tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan; atau
• perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

Pasal 72 . . .

Sanksi pembatalan persetujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e dikenakan apabila yang bersangkutan:

• dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha namun pihak yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kesalahan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;

• dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

• bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang;

• tidak melaksanakan kegiatannya secara jujur dan terbuka;

• dicabut izin usahanya atau akreditasinya;

• izin usahanya atau akreditasinya telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau

• memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan persetujuan atau laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar …

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2007

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2007

,

ttd