STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Internasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat UIII adalah perguruan tinggi negeri badan hukum berstandar internasional yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2. Statuta UIII adalah peraturan dasar pengelolaan UIII yang digunakan sebagai landasan pen5rusunan peraturan dan prosedur operasional di UIII.

3. Fakultas adalah himpunan surnber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan dikelompokkan menurut program studi.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik.

5. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UIII yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan Llmrlm, dan pelaksanaan pengawasan di bidang nonakademik.

6. Rektor adalah organ UIII yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIII.

7. 7. Senat. .

1. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UIII yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
2. Komite Audit adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan UIIL
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan magister dan doktor pada UIII. 1 1. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UIII.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIII.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

UIII mempunyai visi terwujudnya dunia yang lebih baik melalui pendidikan pascasarjana dan riset unggulan.

UIII mempunyai misi:

• menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana yang unggul;
• mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; dan

C memajukan

C memajukan kebudayaan Islam Indonesia sebagai salah satu bagian dari peradaban dunia.

UIII mempunyai tujuan:

• menghasilkan magister dan doktor yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• menghasilkan riset yang berkualitas mengenai Islam dan masyarakat muslim dunia; dan
• mempromosikan Islam Indonesia yang moderat kepada masyarakat dunia.

IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Status, Kedudukan, dan Pendirian

Perguruan tinggi negeri badan hukum dalam Statuta UIII ini bernama Universitas Islam Internasional Indonesia dan bernama singkat UIII yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

(1) Rekrutmen pegawai UIII berstatus nonpegawai

negeri sipil dilaksanakan oleh UIII dengan usulan Fakultas berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pembinaan

karier pegawai UIII berstatus nonpegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Rektor.

UIII berkedudukan di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia.

(1) UIII merupakan perguruan tinggi negeri badan

hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.

(2) Tanggal

(2) Tanggal 29 Jum 2016 merupakan hari jadi atau dles

natalis UIil.

Bagian Kedua Lambang, Himne, Bendera, dan Busana

( 1) UIII mempunyai lambang, himne, bendera, dan busana UIIL

(2) Lambang, himne, dan bendera sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(1) Busana UIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) terdiri atas:

• busana akademik; dan
• busana almamater.

(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dikenakan oleh pimpinan UIII, profesor,

anggota SA, dan wisudawan.

(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat terdiri atas toga, kalung jabatan, dan

samir.

(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa jaket berwarna dan di bagian dada kiri terdapat lambang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, himne, bendera, dan busana UIII diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesatu Pendidikan

Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 1 1

(1) UIII menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan regional, tantangan global, dan paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

(1) UIII menjunjung tinggi kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada UIII untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Kebebasan

PRES IDEN

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada

suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

(5) Pimpinan UIII wajib mengupayakan dan menjamin

agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2 Penerimaan Mahasiswa

(1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan

warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan penerimaan Mahasiswa harus

mengakomodir calon Mahasiswa dengan kekhususan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 14 . ..

UIII menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa baru secara obyektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif.

(1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan secara

mandiri.

(2) Penerimaan Mahasiswa baru dapat dilakukan lebih

dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan

Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor

setelah mendapat pertimbangan SA.

Paragraf 3 Sistem Perkuliahan

(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem

kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, tutorial, atau perkuliahan umum dengan multimedia.

(3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh UIII dan Fakultas.

(4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun

Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(5) Tahun

(5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal

dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4 Bahasa

(1) Bahasa pembelajaran menggunakan Bahasa

Indonesia.

(2) Selain Bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa

asing dapat digunakan sebagai bahasa pembelajaran.

Paragraf 5 Kompetensi Lulusan

(1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi

pada UIII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan mengenai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompetensi tambahan/khusus diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6 Penilaian Pembelaj aran

(1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses

dan hasil belajar Mahasiswa.

(2) Penilaian

(2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk

ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan Dosen, dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan kekhususan bidang studi/mata kuliah.

(3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 7 Sidang Terbuka

(1) UIII dapat menyelenggarakan sidang terbuka dalam

pelaksanaan wisuda, pengukuhan profesor, pemberian gelar kehormatan, dan kegiatan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang

terbuka diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 8 Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

(1) UIII memberikan gelar akademik kepada lulusan

sesuai dengan Program Studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dicantumkan dalam ljazah.

(3) Ketentuan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik

diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) UIII memberikan rjazah kepada lulusan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UIII dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pendamprng ljazah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rjazah dan Surat

Keterangan Pendamping ljazah diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) UIII dapat memberikan penghargaan kepada Dosen,

Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, danf atau nonakademik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UIII dapat mencabut gelar ljazah dan/atau

penghargaan yang telah diberikan kepada lulusan UIII apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan .

PRES IDEN

-t2-

(2) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, serta pemberian

dan pencabutan gelar, ljazah, dan/atau penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Penelitian

(1) UIII menyelenggarakan penelitian yang diarahkan

untuk memajukan dan menciptakan ilmu pengetahuan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi iain baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Kegiatan penelitian dilakukan dalam bentuk

penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau intradisiplin. (41 Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan orientasi

dan ciri UIII.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur

dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundan g-undangan.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) UIII wajib menyelenggarakan pengabdian kepada

masyarakat

(2) Penyelenggaraan

(2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum

Organ UIII terdiri atas:

• MWA;
• Rektor; dan
• SA.

(1) Organ UIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Rapat koordinasi antarorgan UIII dilakukan paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengambilan keputusan dalam rapat yang

diselenggarakan oleh organ UIII dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja

antarorgan UIII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kedua Majelis Wali Amanah

(1) MWA mempunyai wewenang:

• menyetujui

PRES IDEN

• menyetujui usulan perubahan Statuta UIII;
• menetapkan kebijakan umum;
• mengesahkan rencana jangka panjang dan menengah serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor;
• mengawasi pengelolaan UIII;
• mengangkat dan memberhentikan Rektor;
• melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor dan SA;
• membentuk dewan penasehat;
• membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal;
• membentuk Komite Audit; dan
• melakukan pengembangan aset dan kekayaan UIII serta menjaga kesehatan keuangan. (21 Dalam hal MWA tidak dapat menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri.

(3) Ketentuan mengenai dewan penasehat dan Komite

Audit diatur dengan Peraturan MWA.

(1) MWA terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

(2) Ketua dan sekretaris MWA dipilih dari dan oleh

anggota MWA.

(3) Masa jabatan MWA selama 5 (lima) tahun dan dapat

dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4t Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

(1) MWA memiliki anggota berjumlah 9 (sembilan) orang

yang berasal dari:

• unsur pemerintah pusat;
• Rektor;
• Ketua SA; dan
• unsur masyarakat. (21 Unsur pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
• Menteri;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(3) Anggota MWA dari unsur masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

• sehat jasmani dan rohani;
• memiliki kesanggupan dan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan UIII;
• mempunyai reputasi dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya UIII; dan
• tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali kepala daerah danlatau menteri.

Keanggotaan MWA berakhir apabila:

• meninggal dunia;

• berakhir

-t6-

• berakhir masa jabatannya;
• berhalangan tetap;
• diangkat dalam jabatan lainnya yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sebagai anggota MWA;
• dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
• melanggar kode etik UIII; atau
• mengundurkan diri.

(1) Dalam melaksanakan wewenangnya MWA

membentuk Komite Audit.

(2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

(3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diangkat mengikuti masa jabatan MWA.

(4) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.

(5) Komite Audit bertugas:

• mengusulkan kebijakan audit internal UIII kepada MWA;

• mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UIII di bidang nonakademik;

• memberi rekomendasi kepada MWA untuk menetapkan auditor independen;

• meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala;

• memantau proses tindak lanjut laporan audit eksternal;

• mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan UIII;

• melakukan .

-t7-

• melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan kekayaan UIII; dan
• mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal untuk disampaikan kepada MWA.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit dapat

meminta informasi yang dibutuhkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata

kerja Komite Audit diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Ketiga Rektor

(1) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan UIII.

(2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UIII, Rektor

dapat dibantu oleh unsur sebagai berikut:

• wakil Rektor;
• pelaksana akademik;
• penunjang akademik dan nonakademik;
• pengembang dan pelaksana tugas strategis;
• pelaksana administrasi;
• pengawas dan penjaminan mutu;
• satuan pengawas internal untuk bidang nonakademik;
• pelaksana kegiatan pengembangan komersial; dan
• unsur lain yang diperlukan.

(3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

Rektor dapat dibantu oleh sekretaris UIII.

(4) Ketentuan .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur,

pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Rektor berwenang:

• menetapkan Peraturan Rektor;
• menetapkan kebijakan pengelolaan operasional UIII;
• mengangkat danlatau memberhentikan wakil Rektor, dekan, direktur, dan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• memberi sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, Statuta UIII, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• mengusulkan pengangkatan profesor setelah mendapat pertimbangan SA;
• memberikan gelar doctor honoris causa atau gelar kehormatan lain setelah mendapat pertimbangan SA;
• mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan Fakultas, Program Studi, dan lembaga setelah mendapat pertimbangan SA;
• melakukan penataan organisasi dan birokrasi;
• mewakili UIII di dalam dan di luar pengadilan; dan
• menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban UIII kepada MWA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk

memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (21 Rektor harus memenuhi persyaratan:

• memiliki integritas;
• mempunyai visi, wawasan, dan komitmen terhadap pengembangan UIII;
• lulusan program doktor dan memiliki jabatan fungsional profesor;
• sehat jasmani dan rohani; dan
• tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(1) Penjaringan dan penyaringan calon Rektor

dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh MWA.

(2) Panitia penjaringan dan penyaringan calon Rektor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses pendaftaran, penelusuran, dan penyaringan calon Rektor melalui publikasi umum dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia dan tata

cara pemilihan Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya

berakhir dilakukan MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.

(2) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap,

kewenangan Rektor dijalankan oleh wakil Rektor yang ditetapkan oleh MWA.

(3) Dalam .

(3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa

jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, wakil Rektor diangkat menjadi Rektor baru oleh MWA sampai dengan masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap berakhir.

(4) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa

jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan pemilihan Rektor baru.

Bagian Keempat Wakil Rektor

(1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh

Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (21 Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memiliki integritas;
• mempunyai visi, wawasan, dan komitmen terhadap pengembangan UIII;
• lulusan program doktor dan memiliki jabatan fungsional profesor;
• sehat jasmani dan rohani; dan
• tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaP.

(1) Penjaringan dan penyaringan calon wakil Rektor

dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor.

(2) Panitia

-2t-

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan proses pendaftaran, penelusuran, dan penyaringan calon wakil Rektor melalui publikasi umum dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia dan tata

cara pemilihan wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

• pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
• pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
• pejabat pada badan usaha milik negaraf daerah maupun swasta; dan
• anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Rektor dan wakil Rektor berhenti apabila yang bersangkutan:

• meninggal dunia;
• berakhir masa jabatannya;
• berhalangan tetap secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan;
• diangkat dalam jabatan lainnya yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sebagai Rektor dan wakil Rektor;
• memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
• dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
• melanggar

• melanggar kode etik UIII; atau
• mengundurkan diri.

Bagian Kelima Senat Akademik

(1) SA berwenang:

• melakukan pengawasan di bidang akademik;
• memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon Rektor;
• memberikan persetujuan atas kebijakan akademik;
• memberikan pertimbangan atas pembukaan dan penutupan Program Studi;
• memberikan pertimbangan atas pedoman akademik UIII;
• memberikan pertimbangan atas pengusulan pemberian gelar kehormatan akademik dan profesor; dan
• memberikan pertimbangan pemberian sanksi atas pelanggaran di bidang akademik.

(2) SA men1rusun laporan pelaksanaan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap tahun dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

(1) Anggota SA terdiri atas:

• Rektor, wakil Rektor, dekan, dan direktur sebagai anggota ex- officio;
• profesor; dan
• perwakilan Dosen.

(2) SA dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.

(3) Ketua

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan

dijabat oleh anggota ex-officio.

(4) Anggota SA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Dalam melaksanakan wewenang, SA dapat

membentuk komisi.

(1) Sidang SA terdiri atas sidang SA terbuka dan sidang

SA tertutup. (21 Sidang SA terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelaksanaan wisuda, hari Iahir, penganugerahan gelar doktor kehormatan, dan pengukuhan profesor.

(3) Sidang SA tertutup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan untuk pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional, dan mutasi Dosen.

(4) Sidang SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Ketua SA.

(5) Dalam hal Ketua SA berhalangan, pimpinan sidang

dipilih dari salah satu anggota SA.

Keanggotaan SA berakhir apabila:

• meninggal dunia;

• berakhir masa jabatannya;

• berhalangan tetap;

• diangkat dalam jabatan lainnya yang tidak memungkinkan melaksanakan wewenang sebagai anggota SA;

• dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

• melanggar

• melanggar kode etik UIII; atau (Jb mengundurkan diri.

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja SA diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Keenam Ketenagaan

(1) Pegawai UIII terdiri atas Dosen dan Tenaga

Kependidikan.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• pegawai negeri sipil; dan
• nonpegawai negeri sipil.

(3) Hak dan kewajiban pegawai UIII berstatus

nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UIII berstatus pegawai negeri sipil.

(4) UIII dapat memberhentikan dan memindahkan

pegawai UIII berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban

pegawai UIII berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rekrutmen pegawai UIII berstatus pegawai negeri

sipil dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UIII.

(2) Pengangkatan

(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai UIII

berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga

administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada UIII sesuai dengan kebutuhan.

(2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan

untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UIII wajib membangun dan mengembangkan sistem

kepegawaian nonpegawai negeri sipil yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.

(2) Sistem kepegawaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersifat terbuka, berbasis kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Ketentuan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian

diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai negeri sipil yang berasal dari

kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen UIII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan karier fungsional Dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UIII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai UIII berstatus pegawai negeri sipil

mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2\ Pegawai UIII berstatus nonpegawai negeri sipil mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan jaminan perlindungan.

(3) Selain hak pegawai UIII sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), pegawai UIII dapat memperoleh penghasilan lain.

(4) Ketentuan mengenai gaji dan jaminan perlindungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai UIII berstatus

pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Batas

(2) Batas usia pensiun bagi Dosen UIII berstatus

nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan batas usia pensiun Dosen UIII berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan UIII

berstatus nonpegawai negeri sipil terdiri atas:

• Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural setara dengan eselon II yaitu 60 (enam puluh) tahun; dan jabatan b. Tenaga Kependidikan yang menduduki struktural setara eselon III, eselon IV, fungsional umum, dan fungsional tertentu yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.

(1) UIII menggunakan tenaga kerja alih daya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Tenaga kerja alih daya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi ketentuan pedoman perilaku sesuai dengan etika UIII.

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai

pegawai UIII berstatus nonpegawai negeri sipil berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan.

(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dipekerjakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Ketentuan

(3) Ketentuan mengenai pengangkatan, penjenjangan,

pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan UIII diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kesatu Umum

(1) UIII melakukan sistem penjaminan mutu internal

secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

(2) Sistem penjaminan mutu internal UIII bertujuan:

• menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
• mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
• mendorong semua pihak/unit di UIII untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

(3) Sistem penjaminan mutu internal UIII dilaksanakan

dengan berpedoman pada prinsip:

• berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;

• mengutamakan kebenaran;

• tanggung jawab sosial;

• pengembangan

• pengembangan kompetensi personal;
• partisipatif dan kolegial;
• keseragaman metode; dan
• inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

(4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UIII

terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

• pendidikan;
• penelitian;
• pengabdian kepada masyarakat; dan
• kemahasiswaan.

(5) Penerapan sistem penjaminan mutu internal

dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan

mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

(1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan

ketentuan akademik di UIII dilakukan oleh SA.

(2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan

evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik UIII.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan terhadap:

• hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan

• Program

• Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi.

(4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan

nonakademik dilakukan oleh MWA.

(5) Rektor melakukan pemantauan penyelenggaraan

kegiatan nonakademik bersama pimpinan UIII lainnya.

Bagian Ketiga Akuntabilitas dan Pengawasan

(1) Akuntabilitas publik UIII terdiri atas akuntabilitas

akademik dan akuntabilitas nonakademik.

(2) Akuntabilitas publik harus diwujudkan paling

sedikit dengan:

• memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
• menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertan ggun gj awabkan ;
• men5rusun laporan keuangan UIII tepat waktu, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
• melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(3) Laporan keuangan tahunan UIII diaudit oleh

akuntan publik.

(4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UIII.

(5) Laporan...

(5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diumumkan kepada publik.

(6) Administrasi dan pengurusan audit merupakan

tanggung jawab Rektor.

KODE ETIK

(1) UIII menjunjung tinggi norma etika.

(2t Dalam melaksanakan norma etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kode etik UIII, kode etik Dosen UIII, kode etik Tenaga Kependidikan UIII, dan kode etik Mahasiswa UIII.

(3) Kode etik UIII memuat norma yang mengikat semua

pihak yang bernaung di bawah nama UIII atau bertindak atas nama UIII.

(4) Kode etik Dosen UIII memuat norma yang mengikat

Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. (s) Kode etik Tenaga Kependidikan UIII memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UIII.

(6) Kode etik Mahasiswa UIII memuat norma yang

mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UIII.

(7) Kode etik UIII disusun oleh SA dan ditetapkan oleh

Ketua MWA.

(8) Kode etik Dosen UIII disusun dan ditetapkan oleh

SA. (e) Kode etik Tenaga Kependidikan UIII dan Mahasiswa UIII disusun dan ditetapkan oleh Rektor.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UIII diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

(1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk

penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UIII yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara melalui bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) Selain dana yang dialokasikan dalam anggaran

pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaran pendidikan tinggi oleh UIII paling sedikit berasal dari:

• masyarakat;

• biaya pendidikan;

• pengelolaan dana abadi;

• usaha UIII;

• kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi baik nasional atau internasional;

• pengelolaan

• pengelolaan kekayaan negara yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi;
• pengelolaan kekayaan UIII; dan/atau
• pinjaman.

(3) Penerimaan UIII dari sumber dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan UIII yang dikelola secara otonom dan bukan penerimaan negara bukan pajak.

(4) Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana

UIII sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendanaan untuk kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada UIII melalui penugasan dan/atau kompetisi.

(2) Hubungan kerja antara pemerintah pusat dan/atau

pemerintah daerah dan UIII untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kontrak pelaksanaan berbasis kinerja.

(3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kegiatan penelitian dan pengabdian yang

dilakukan oleh UIII dapat bekerja sama dengan badan usaha, lembaga internasional, dan lembaga lain yang sejenis.

(1) UIII memberikan dan mengelola:

• bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa untuk program magister; dan
• bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa untuk program doktor.

(2) Ketentuan mengenai sumber dana untuk bantuan

biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratan bagi Mahasiswa yang dapat menerimanya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Kekayaan

(1) Kekayaan UIII dapat bersumber dari:

• kekayaan awal;
• hasil pendapatan UIII;
• pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
• bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kekayaan UIII terdiri atas:

• benda tak bergerak, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• benda bergerak; dan
• kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik UIII.

(3) Kekayaan .

(3) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak atas kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UIII.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan

dan penggunaan kekayaan diatur dengan Peraturan MWA berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kekayaan awal UIII berasal dari hibah dari Menteri

sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama Menteri.

(4) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk

ditempatkan sebagai kekayaan awal UIII diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UIII setelah

penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
• anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.

(2) Tanah

(21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditatausahakan oleh gubernur, bupati, atau wali kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tidak

dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.

(2) UIII melakukan pengungkapan yang memadai dalam

catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, yang dalam penguasaan UIII dapat dimanfaatkan oleh UIII setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UIII untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UIII.

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, yang dalam penguasaan UIII dapat dimanfaatkan oleh UIII setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UIII untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UIIL

(71 Pemanfaatan

(7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik

daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UIII selain

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UIIL

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

(1) Sarana dan Prasarana yang dimiliki UIII dikelola dan

didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UIIL

(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara

pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UIII diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengadaan Barang/Jasa

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan

(2) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya

berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barangl jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan

barangljasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Investasi

(1) UIII melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen UIII.

(2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), UIII dapat melakukan investasi dalam badan

usaha atau komersial.

(3) Ketentuan mengenai tata cara investasi dan

pengawasan investasi diatur dengan Peraturan MWA berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keenam Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat.

(2) Akuntansi

(2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara

penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UIII diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Laporan UIII meliputi laporan bidang akademik dan

laporan bidang nonakademik.

(2) Laporan bidang akademik, meliputi laporan

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik, meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan. (41 Laporan tahunan UIII disampaikan kepada Menteri oleh pimpinan UIII bersama-sama dengan MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tutup buku.

(5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan

pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(7) Ketentuan

(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

UIII menerapkan pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum sejak tanggal pengundangalr Peraturan Pemerintah ini.

(1) Untuk pertama kali, MWA diusulkan oleh Rektor dan

SA melalui Menteri dan ditetapkan oleh Presiden.

(2) Untuk pertama kali, Rektor diusulkan oleh Menteri

dan diangkat oleh Presiden.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PRES IDEN

-4t- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2Ol9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2079

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, Deputi. dan Perundang-undangan,

Cahyono