Pasal 41

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

• pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
• pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
• pejabat pada badan usaha milik negaraf daerah maupun swasta; dan
• anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.