PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk um um dengan penawaran harga secara tertulis dan/ a tau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
2. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara Lelang.
3. Objek Lelang adalah Barang yang dilelang.
4. Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat Lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
5. Lelang Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang yang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan pengadilan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan dijual dengan cara Lelang.
6. Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan pengadilan, atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
7. Lelang Noneksekusi Wajib yang selanjutnya disebut Lelang Noneksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang yang oleh peraturan perundang- undangan diharuskan melalui Lelang.
8. Lelang Noneksekusi Sukarela yang selanjutnya disebut Lelang Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.
9. Lelang Sukarela Terjadwal Khusus yang selanjutnya disebut Lelang Terjadwal Khusus adalah Lelang Sukarela atas barang bergerak yang tidak memerlukan balik nama dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Penyelenggara Lelang secara tertentu, rutin, dan terencana.
10. Hak Menikmati adalah hak yang memberi wewenang untuk menikmati atau memanfaatkan barang milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang dengan tidak mengubah status kepemilikan.

jdih.kemenkeu.go.id

1. Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu kondisi di mana dokumen persyaratan Lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis Lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual dengan barang yang akan dilelang, sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek Lelang berhak melelang Objek Lelang dan Objek Lelang dapat dilelang.
2. Penjelasan Lelang adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penjual untuk memberikan penjelasan mengenai Objek Lelang dan hal-hal yang terkait Objek Lelang sebelum pelaksanaan Lelang.
3. Lelang Dengan Kehadiran Peserta adalah Lelang yang dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan Lelang atau secara virtual melalui media elektronik yang memungkinkan Peserta Lelang dapat saling melihat dan mendengar secara langsung dalam pelaksanaan Lelang.
4. Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan Lelang atau dilakukan melalui surat tromol pos, surat elektronik, Aplikasi Lelang atau e-Marketplace Auction.
5. Lelang Tidak Ada Penawaran adalah Lelang yang tidak ada penunjukan Pembeli karena tidak ada penyetoran/penyerahan Uang Jaminan Penawaran Lelang, tidak ada penawaran, atau tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan.
6. Lelang Ditahan adalah Lelang yang tidak ada penunjukan Pembeli karena penawaran tertinggi belum sesuai dengan harga yang dikehendaki oleh Penjual.
7. Lelang Ulang adalah Lelang yang dilaksanakan untuk mengulang Lelang Tidak Ada Penawaran, Lelang Ditahan atau Lelang yang pembelinya Wanprestasi.
8. Aplikasi Lelang Berbasis Internet yang selanjutnya disebut Aplikasi Lelang adalah program komputer berbasis internet yang digunakan untuk menyelenggarakan dan/ atau memfasilitasi Lelang Tan pa Kehadiran Peserta yang dikembangkan/ disediakan oleh Kementerian Keuangan/DJKN atau Balai Lelang.
9. Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Melalui Aplikasi Lelang Berbasis Internet yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Aplikasi Lelang adalah penjualan Barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang untuk mencapai harga tertinggi yang dilakukan melalui Aplikasi Lelang.
10. Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Unit Pengelola TIK adalah unit yang ditetapkan untuk mengelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Lelang termasuk Unit Pengelola TIK Kementerian Keuangan dan DJKN.
11. Gangguan Teknis adalah gangguan yang terjadi pada Aplikasi Lelang dan/ atau infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga Lelang tidak dapat dilaksanakan.

jdih.kemenkeu.go.id

1. Pasar Elektronik yang selanjutnya disebut e-Marketplace adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan jual-beli Barang secara elektronik.
2. Pasar Lelang Secara Elektronik (e-Marketplace Auction) adalah pasar elektronik untuk memfasilitasi kegiatan jual-beli Barang melalui Lelang.
3. Penyedia Pasar Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia e-Marketplace adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyediakan e- Marketplace.
4. Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah sejumlah uang yang disetor kepada Penyelenggara Lelang oleh calon Peserta Lelang sebelum pelaksanaan Lelang sebagai syarat menjadi Peserta Lelang.
5. Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang adalah jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada penyelenggara Lelang selaku pihak penerima jaminan, apabila Peserta Lelang selaku pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya membayar Harga Lelang dan Bea Lelang.
6. Nilai Limit adalah nilai minimal Barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual.
7. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang.
8. Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam Lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif, atau Harga Lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam Lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.
9. Hasil Bersih Lelang adalah Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang Penjual dan/ a tau pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan (PPh Final) dalam Lelang dengan penawaran Harga Lelang eksklusif, atau Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam Lelang dengan penawaran harga inklusif.
10. Kewajiban Pembayaran Lelang adalah harga yang harus dibayar oleh Pembeli dalam pelaksanaan Lelang yang meliputi Pokok Lelang dan Bea Lelang Pembeli.
11. Wanprestasi adalah suatu keadaan saat Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
12. Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada Penjual dan/ atau Pembeli atas setiap pelaksanaan Lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
13. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

jdih.kemenkeu.go.id

1. Minuta Risalah Lelang adalah asli Risalah Lelang berikut larnpirannya, yang merupakan dokumen atau arsip Negara.
2. Salinan Risalah Lelang adalah salinan kata demi kata dari seluruh Risalah Lelang.
3. Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang.
4. Grosse Risalah Lelang adalah salinan dari Risalah Lelang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Kantor Wilayah DJKN yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
7. Penyelenggara Lelang adalah instansi pemerintah atau institusi swasta yang menyelenggarakan Lelang.
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
9. Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Lelang.
10. Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
12. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13. Direktur adalah pejabat Eselon II di lingkungan DJKN yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.
14. Superintenden Lelang yang selanjutnya disebut Superintenden adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang.
15. Pejabat Lelang adalah pejabat umum yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Lelang.
16. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat Lelang.
17. Pejabat Lelang Kelas II adalah orang perseorangan yang berasal dari swasta/umum yang diangkat sebagai Pejabat Lelang.

jdih.kemenkeu.go.id

1. Pemandu Lelang adalah orang perseorangan yang membantu Pejabat Lelang dalam menawarkan dan menjelaskan Barang dalam suatu pelaksanaan Lelang.
2. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Penjual Lelang yang selanjutnya disebut Penjual adalah Orang, instansi, atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang menjual Barang secara Lelang.
5. Pemilik Barang adalah Orang, instansi, atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, yang memiliki hak kepemilikan atas suatu Barang yang dilelang.
6. Peserta Lelang adalah Orang, instansi, atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Lelang.
7. Pembeli Lelang yang selanjutnya disebut Pembeli adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang.

Bagian Kesatu Kategori dan Jenis Lelang

(1) Lelang terdiri atas kategori:

• Lelang Wajib; dan
• Lelang Sukarela.

(2) Lelang Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a terdiri atas jenis:

• Lelang Eksekusi; dan
• Lelang Noneksekusi.

Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf a terdiri atas:

• Lelang Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara;
• Lelang Eksekusi benda sitaan pajak;
• Lelang Eksekusi benda sitaan pengadilan;
• Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Rak Tanggungan;
• Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang- Undang Jaminan Fidusia;
• Lelang Eksekusi barang gadai;
• Lelang Eksekusi harta pailit;
• Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;

1. Lelang Eksekusi barang temuan;

• Lelang Eksekusi barang rampasan;

jdih.kemenkeu.go.id

• Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan untuk pemenuhan pidana uang pengganti atau pidana denda;

1. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;

• Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
• Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
• Lelang Eksekusi barang bukti sitaan yang berasal dari penanganan tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
• Lelang Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 4 7 A Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019; dan
• Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lelang Noneksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• Lelang Noneksekusi barang milik negara/daerah;
• Lelang Noneksekusi barang milik desa;
• Lelang Noneksekusi barang milik badan usaha milik negara/ daerah berbentuk perusahaan umum;
• Lelang Noneksekusi barang milik lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
• Lelang Noneksekusi barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai;
• Lelang Noneksekusi barang gratifikasi;
• Lelang Noneksekusi bongkaran barang milik negara/ daerah karena perbaikan, pemeliharaan, atau pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
• Lelang Noneksekusi barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum;
• Lelang Noneksekusi aset eks bank dalam likuidasi;
• Lelang Noneksekusi asset settlement obligor penyelesaian kewajiban pemegang saham akta pengakuan utang;
• Lelang Noneksekusi aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;

1. Lelang Noneksekusi barang kelolaan balai harta peninggalan yang berasal dari harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;

• Lelang Noneksekusi benda muatan kapal tenggelam;
• Lelang Noneksekusi barang milik negara/daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak;

jdih.kemenkeu.go.id

• Lelang Noneksekusi barang milik negara/daerah berupa barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ daerah;
• Lelang Noneksekusi · barang dalam penguasaan kejaksaan/oditurat militer yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima;
• Lelang Noneksekusi barang dalam penguasaan Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari pengembalian keuntungan tidak sah sesuai Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020;
• Lelang Noneksekusi aset negara yang berasal dari penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang tersangkanya tidak diketahui atau menghilang sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013;
• Lelang Noneksekusi barang milik eks pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; dan
• Lelang Noneksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lelang Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) hurufb terdiri atas:

• Lelang Sukarela barang milik badan usaha milik negara/ daerah berbentuk perusahaan perseroan;
• Lelang Sukarela barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
• Lelang Sukarela barang milik badan layanan umum/badan hukum pendidikan yang tidak termasuk barang milik negara/ daerah;
• Lelang Sukarela barang milik perwakilan negara asing;
• Lelang Sukarela barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta;
• Lelang Sukarela hak tagih (piutang);
• Lelang Sukarela kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan
• Lelang Sukarela lainnya sesuai ketentuan · peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Objek Lelang

(1) Objek Lelang meliputi setiap Barang yang berwujud

maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis.

\· jdih.kemenkeu.go.id

(2) Barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang),

hak atas kekayaan intelektual, hak siar/rilis, surat berharga, dan barang tidak berwujud lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak Menikmati Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi Hak Menikmati atau memanfaatkan Barang,

dan hak-hak sejenis lainnya yang sifatnya sementara.

(1) Pejabat Lelang terdiri atas:

• Pejabat Lelang Kelas I; dan
• Pejabat Lelang Kelas II

(2) Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a berwenang melaksanakan semua kategori dan

jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berwenang melaksanakan Lelang Sukarela

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

Ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyelenggara Lelang terdiri atas:

• KPKNL;
• Balai Lelang; dan
• Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

(2) KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berwenang menyelenggarakan semua kategori dan jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas permohonan Penjual.

(3) Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berwenang menyelenggarakan Lelang Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b atas permohonan Penjual.

(4) Kantor Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) huruf c berwenang menyelenggarakan Lelang Sukarela sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini atas permohonan Penjual atau Balai Lelang selaku kuasa dari Penjual.

(1) Balai Lelang yang menyelenggarakan Lelang Sukarela

bertindak sebagai kuasa Penjual sekaligus Penyelenggara Lelang.

(2) Balai Lelang yang bertindak sebagai kuasa Penjual

sekaligus Penyelenggara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meminta jadwal pelaksanaan Lelang

jdih.kemenkeu.go.id

kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II sebelum menetapkan jadwal pelaksanaan Lelang, kecuali untuk Lelang Terjadwal Khusus.

Ketentuan mengena1 Balai Lelang diatur dengan Peraturan Menteri.

BABV

Bagian Kesatu Penjual

(1) Penjual bertanggungjawab terhadap:

• keabsahan kepemilikan clan/ atau kewenangan menjual Barang;
• keabsahan dokumen persyaratan Lelang;
• keabsahan syarat Lelang tambahan;
• keabsahan Pengumuman Lelang;
• kebenaran formal clan materiel Nilai Limit;
• kebenaran formal clan materiel atas pernyataan tentang tidak adanya perubahan data fisik clan data yuridis serta catatan lain atas bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang;
• kebenaran formal clan materiel surat dari Penjual kepada pihak terkait;
• kesesuaian barang dengan dokumen Objek Lelang;

1. pelaksanaan pengurusan clan biaya surat keterangan tanah a tau surat keterangan pendaftaran tanah/ surat keterangan pendaftaran rumah susun/ surat keterangan atas objek yang akan dilelang atau surat keterangan lurah/kepala desa/pengelola rumah susun/ perhimpunan pemilik rumah susun; J. penyerahan Objek Lelang barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

• penyerahan asli dokumen kepemilikan Objek Lelang kepada Pembeli, kecuali Objek Lelang berupa Hak Menikmati Barang atau dalam Lelang yang tidak disertai dokumen kepemilikan; I. gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual; clan
• tuntutan ganti rugi clan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/ dwangsom, dalam ha! tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

(2) Dalam hal Objek Lelang berupa barang bergerak, Penjual

harus menguasai fisik Objek Lelang, kecuali Objek Lelang berupa saham tanpa warkat.

(3) Penjual harus memiliki nomor pokok wajib pajak, kecuali

apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dibenarkan tidak memiliki/ menggunakan nomor pokok wajib pajak.

jdih.kemenkeu.go.id

(4) Penjual dapat meminta bantuan Balai Lelang untuk

memberikan jasa pralelang dan/ atau jasa pascalelang.

(1) Dalam mengajukan permohonan Lelang, Penjual dapat

mengusulkan cara penawaran Lelang.

(2) Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II berwenang

menetapkan cara penawaran Lelang dengan mempertimbangkan usulan Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau efektivitas cara penawaran.

(1) Penjual dapat mengajukan syarat Lelang bagi Peserta

Lelang yang meliputi:

• jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat dan meneliti secara fisik Barang yang akan dilelang;
• jangka waktu pengambilan Barang oleh Pembeli;
• jadwal kegiatan Penjelasan Lelang; dan/atau
• syarat dan ketentuan khusus yang lazim diterapkan dalam pelaksanaan penjualan barang tidak berwujud.

(2) Syarat Lelang selain syarat Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penjual dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Penjual bertanggung jawab penuh atas pengajuan syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Syarat Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), serta ketentuan yang berlaku pada Penjual dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dan/ a tau dilampirkan dalam surat permohonan Lelang.

(1) Penjual harus mengadakan Penjelasan Lelang terhadap

pelaksanaan Lelang dengan Objek Lelang berupa:

• barang tidak berwujud;
• surat berharga; atau
• barang bergerak dengan Nilai Limit keseluruhan paling sedikit RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Penjelasan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara kehadiran fisik atau secara virtual menggunakan media elektronik yang memungkinkan Penjual dan calon Peserta Lelang dapat saling mendengar dan melihat secara langsung dalam pelaksanaannya.

(3) Informasi terkait Objek Lelang yang disampaikan Penjual

dalam Penjelasan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal terdiri atas:

• uraian Objek Lelang;
• informasi tambahan yang terkait Objek Lelang; dan
• penjelasan lebih lanjut terkait informasi yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.

jdih.kemenkeu.go.id

(4) Pelaksanaan Penjelasan Lelang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan Lelang.

(5) Peserta Lelang yang hadir dalam Penjelasan Lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui dan menerima Penjelasan Lelang.

(6) Peserta Lelang yang tidak menghadiri dalam Penjelasan

Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap menyetujui dan menerima Penjelasan Lelang.

(7) Dalam hal Lelang dilaksanakan melalui Aplikasi Lelang,

Penjual harus:

• mencantumkan informasi mengenai waktu pelaksanaan Penjelasan Lelang pada Aplikasi Lelang; dan
• mengunggah berita acara pelaksanaan Penjelasan Lelang pada Aplikasi Lelang sebelum pelaksanaan Lelang.

( 1) Penjual menyerahkan atau memperlihatkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan Lelang.

(2) Dalam hal Penjual menyerahkan asli dokumen

kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang memperlihatkannya kepada Peserta Lelang sebelum Lelang dimulai.

(3) Dalam hal pada Lelang Dengan Kehadiran Peserta dan

Penjual hanya memperlihatkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjual memperlihatkan kepada Peserta Lelang sebelum Lelang dimulai dan membacakan surat pernyataan bermeterai yang telah dibuat sebelumnya.

(4) Surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) memuat pernyataan bahwa asli dokumen kepemilikan berada dalam penguasaan Penjual dan akan diserahkan kepada Pembeli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1), dapat tidak diperlihatkan atau diserahkan

Penjual kepada Pejabat Lelang dalam Lelang Wajib yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan walaupun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual.

(1) Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak dari Lelang

Wajib yang Penjualnya tidak menyerahkan atau memperlihatkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala KPKNL dapat membuat surat keterangan yang ditujukan kepada instansi yang memiliki tugas dan fungsi pendaftaran hak atau instansi terkait.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisikan keterangan bahwa Penjual tidak menguasai asli dokumen kepemilikan beserta alasannya.

(1) Dalam pelaksanaan Lelang, Penjual wajib hadir di tempat

pelaksanaan Lelang.

(2) Dalam hal Lelang dilaksanakan dengan penawaran

melalui Aplikasi Lelang, kehadiran Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara virtual melalui sarana media elektronik yang memungkinkan Pejabat Lelang dan Penjual dapat saling mendengar dan melihat secara langsung dalam pelaksanaan Lelang.

(3) Dalam pelaksanaan Lelang yang memerlukan kehadiran

saksi di tempat pelaksanaan Lelang, ketentuan kehadiran secara virtual melalui sarana media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi saksi dari Penjual.

(1) Dalam hal kehadiran Penjual dan/atau saksi dari Penjual

dilakukan secara virtual melalui sarana media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat

(3), Penjual terlebih dahulu harus menyampaikan

permohonan secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang.

(2) Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II menyetujui

atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:

• keamanan/ efisiensi perjalanan dari tempat kedudukan Penjual dan/ atau saksi ke tempat pelaksanaan Lelang;
• tingkat urgensi kehadiran fisik Penjual di tempat pelaksanaan Lelang dikaitkan dengan karakteristik jenis Lelang atau Objek Lelang;
• ketepatan waktu penyampaian permohonan; dan/atau
• pertimbangan lainnya sesuai ketentuan.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetujui, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II menyiapkan sarana media elektronik yang digunakan untuk kehadiran Penjual dan/ atau saksi dari Penjual.

(4) Sarana media elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diberitahukan oleh Pejabat Lelang kepada Penjual sebelum pelaksanaan Lelang.

(5) Penjual dan/ atau saksi dari Penjual hadir sesuai tanggal

dan waktu pelaksanaan Lelang dengan bergabung melalui sarana media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Dalam hal Pejabat Lelang, Penjual, dan/ atau saksi telah

bergabung melalui sarana media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjual:

jdih.kemenkeu.go.id

• memperlihatkan:

1. identitas yang sah, untuk Penjual yang merupakan perseorangan; atau
2. identitas yang sah dan salinan/fotokopi surat keputusan penunjukan Penjual/ surat tugas Penjual/ surat kuasa Penjual, untuk Penjual yang bukan perseorangan;

• memperlihatkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang, untuk Lelang yang disertai dokumen kepemilikan;
• membacakan surat pernyataan bermeterai bahwa Penjual bertanggung jawab atas keaslian dokumen kepemilikan dan bersedia menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pembeli sesuai ketentuan apabila barang terjual; dan
• memperkenalkan saksi dan memperlihatkan identitasnya yang sah, dalam hal Lelang diperlukan kehadiran saksi dari Penjual.

(7) Pejabat Lelang membuat tangkapan layar yang

menampilkan kehadiran Pejabat Lelang, Penjual, dan/ atau saksi melalui sarana media elektronik untuk dicetak dan dilampirkan pada Minuta Risalah Lelang sebagai bukti kehadiran.

Bagian Kedua Peserta Lelang

(1) Dalam setiap pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang harus

menunjukkan bukti identitas diri yang masih berlaku.

(2) Bukti identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a untuk:

• warga negara Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Orang, berupa:

• kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau paspor, untuk orang perseorangan; atau
• nomor induk berusaha, untuk Korporasi; atau

1. instansi/lembaga, berupa kode satuan kerja/lembaga.

• warga negara asmg, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Orang, berupa:

• paspor; atau
• dokumen identitas resm1 yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau

1. Korporasi, berupa dokumen identitas berusaha resmi yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.

(1) Penawaran Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya

diikuti oleh 1 (satu) Peserta Lelang.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Orang perseorangan, Korporasi, instansi, atau lembaga

yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dapat menjadi Peserta Lelang, kecuali:

• Pejabat Lelang;
• orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Penjual:
• penilai atau penaksir;
• juru sita;
• tereksekusi;
• debitor; dan
• terpidana, yang terkait langsung dengan pelaksanaan Lelang.

(3) Orang perseorangan yang menjadi Peserta Lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa individu atau persekutuan.

(4) Peserta Lelang yang bertindak untuk dan atas nama

Orang lain harus menyampaikan surat kuasa bermeterai cukup kepada Pejabat Lelang dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya.

(5) Dikecualikan dari ketentuan penyampaian surat kuasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Peserta Lelang yang bertindak:

• dalam jabatannya sebagai pengurus atau direksi badan usaha atau badan hukum, harus menyampaikan akta pendirian atau perubahannya yang menunjukkan jabatannya sebagai pengurus atau direksi;
• mewakili instansi atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, harus menyampaikan surat tugas.

(6) Peserta Lelang yang bertindak sebagai penerima kuasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat menerima 1 (satu} kuasa untuk 1 (satu} Objek Lelang yang sama.

(7) Keharusan penyampaian surat kuasa bermeterai cukup

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga untuk pengambilan Kuti pan Risalah Lelang dan/ a tau kuitansi oleh kuasa Pembeli.

Peserta Lelang yang ditetapkan sebagai Pembeli dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi Kewajiban Pembayaran Lelang dan kewajiban lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemandu Lelang

(1) Dalam pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang dapat dibantu

oleh Pemandu Lelang.

(2) Pemandu Lelang berasal dari pegawai DJKN atau dari

luar pegawai DJKN.

(3) Penugasan Pemandu Lelang dalam pelaksanaan Lelang

harus berdasarkan:

jdih.kemenkeu.go.id

• surat tugas dari pejabat yang berwenang, untuk Pemandu Lelang yang berasal dari pegawai DJKN; atau
• surat tugas dari Balai Lelang, untuk Pemandu Lelang yang berasal dari luar pegawai DJKN.

(4) Penjual atau Balai Lelang harus memberitahukan

Pemandu Lelang yang akan membantu Pejabat Lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang.

Bagian Kesatu Umum

Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.

Pasal26 Setiap pelaksanaan Lelang harus dilakukan oleh dan/ atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah.

(1) Penyelenggaraan Lelang dilakukan oleh KPKNL, Balai

Lelang, atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II sesuai kewenangannya.

(2) Penyelenggaraan Lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Penjual.

(3) Penyelenggaraan Lelang Terjadwal Khusus dilakukan

oleh KPKNL atau Balai Lelang.

(1) Penjual dapat meminta pelaksanaan Lelang terhadap:

• 1 (satu) atau lebih jenis Lelang, Penjual, atau debitor/tereksekusi; atau
• gabungan beberapa Objek Lelang, untuk dapat dilakukan dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang.

(2) Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan sepanjang Objek Lelang berada dalam 1 (satu) wilayah jabatan Pejabat Lelang.

(3) Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a hanya dapat dilakukan untuk Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi yang terdiri atas:

• 1 (satu) jenis Lelang Eksekusi yang terdapat 2 (dua) atau lebih Penjual atau debitor/tereksekusi;
• 2 (dua) atau lebihjenis Lelang Eksekusi; atau
• 2 (dua) atau lebih perkara pidana yang saling berkaitan.

jdih.kemenkeu.go.id

(4) Pelaksanaan Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan terhadap:

• 1 (satu) Penjual dengan 2 (dua) atau lebih debitor/tereksekusi dalam Lelang Eksekusi dengan Objek Lelang yang berada dalam 1 (satu) kompleks perumahan; atau
• 2 (dua) atau lebih Penjual dengan 1 (satu) atau lebih debitor dalam Lelang Eksekusi dengan Objek Lelang berupa bidang tanah yang berada dalam 1 (satu) hamparan.

(5) Pelaksanaan Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan terhadap:

• 1 (satu) debitor/tereksekusi dengan 1 (satu) Penjual dengan Objek Lelang dalam 1 (satu) lokasi yang sama;
• 2 (dua) atau lebih debitor/tereksekusi dengan 2 (dua) atau lebih Penjual dengan Objek Lelang berupa bidang tanah yang berada dalam 1 (satu) hamparan; dan/atau
• 1 (satu) tereksekusi dengan 2 (dua) atau lebih perkara pidana.

(6) Pelaksanaan Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan terhadap 1 (satu) jenis Lelang dengan 1 (satu) Penjual.

(7) Penggabungan beberapa Objek Lelang dalam 1 (satu)

pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan untuk kategori Lelang Wajib dan Lelang Sukarela.

(8) Objek Lelang yang dapat digabungkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) terdiri atas beberapa bidang tanah dan/ a tau bangunan atau unit rumah susun untuk ditawarkan dalam 1 (satu) paket.

(9) Dalam hal Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi,

ketentuan pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diberlakukan sepanJang:

• untuk 1 (satu) debitor/tereksekusi/kasus yang sama; atau
• memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Pasal29

(1) Tempat pelaksanaan Lelang harus dalam wilayah jabatan

Pejabat Lelang tempat Barang berada.

(2) Dalam hal Lelang Dengan Kehadiran Peserta secara

virtual melalui media elektronik atau Lelang Tanpa Kehadiran Peserta melalui Aplikasi Lelang atau e- Marketplace Auction, tempat pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat Lelang diselenggarakan.

(3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk:

jdih.kemenkeu.go.id

• Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan wilayah kerjanya; atau
• Lelang Terjadwal Khusus dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta melalui e-Marketplace Auction untuk Objek Lelang berupa barang bergerak yang tidak memerlukan balik nama.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dan dilampirkan pada surat permohonan Lelang.

(1) Dalam melaksanakan Lelang, Pejabat Lelang harus hadir

di tempat pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Kehadiran Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara fisik, kecuali untuk Lelang Noneksekusi dan Lelang Sukarela yang dilaksanakan dengan kehadiran Peserta secara virtual melalui media elektronik atau tanpa kehadiran Peserta melalui Aplikasi Lelang atau e-Marketplace Auction, kehadiran dapat dilakukan secara virtual melalui media elektronik.

(3) Kehadiran Pejabat Lelang secara virtual melalui media

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik di wilayah jabatan maupun di luar wilayah jabatannya.

Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya.

Bagian Kedua Permohonan Lelang

(1) Permohonan Lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual

kepada Penyelenggara Lelang sesuai jenis Lelangnya disertai dokumen persyaratan Lelang.

(2) Dokumen persyaratan Lelang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• dokumen persyaratan umum; dan
• dokumen persyaratan khusus yang meliputi:

1. dokumen khusus permohonan Lelang; dan
2. dokumen khusus pelaksanaan Lelang.

(3) Dalam hal Penjual merupakan unit internal pada KPKNL,

permohonan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pejabat yang berwenang sesuai organisasi dan tata kerja DJKN kepada Kepala KPKNL yang bersangkutan.

(4) Dalam hal Objek Lelang tidak berada dalam wilayah

jabatan Pejabat Lelang namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:

jdih.kemenkeu.go.id

• KPKNL yang terdekat dengan tempat Objek Lelang berada;
• Kantor Pejabat Lelang Kelas II dengan wilayah jabatan terdekat dengan tempat Objek Lelang berada; atau C. Balai Lelang.

(5) Pengajuan permohonan Lelang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan Aplikasi Lelang.

(6) Dalam hal pengajuan permohonan Lelang melalui

Aplikasi Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, pengajuan permohonan Lelang dilakukan secara manual.

(7) Pada Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Lelang Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 47A Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan Objek Lelang berupa barang yang mudah rusak/busuk dan/ atau ikan hasil tindak pidana perikanan, surat permohonan Lelang berikut dokumen persyaratan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1) dapat disampaikan terlebih dahulu oleh Penjual kepada Kepala KPKNL melalui faksimile atau surat elektronik.

(8) Dalam hal Lelang dengan 2 (dua) atau lebih Penjual yang

dilakukan dalam 1 (satu) pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b, permohonan Lelang diajukan kepada Penyelenggara Lelang dalam 1 (satu) surat permohonan yang ditandatangani bersama.

(9) Tata cara pengajuan permohonan Lelang dan dokumen

persyaratan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap pengajuan permohonan Lelang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32, Pejabat Lelang melakukan penelitian terhadap:

• kelengkapan dan/ atau kesesuaian dokumen persyaratan Lelang; dan
• Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.

(2) Dalam hal permohonan Lelang diajukan melalui Aplikasi

Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara digital pada Aplikasi Lelang.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• untuk permohonan Lelang yang diajukan melalui Aplikasi Lelang:

1. Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan

denganjumlah debitor:

jdih.kemenkeu.go.id

• paling banyak 5 (lima) dalam satu permohonan Lelang, paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
• di atas 5 (lima) sampai dengan paling banyak 10 (sepuluh), paling lama 8 (delapan) hari kerja;
• di atas 10 (sepuluh), paling lama 9 (sembilan) hari kerja;

1. Lelang Eksekusi harta pailit paling lama 9 (sembilan) hari kerja;
2. Lelang Eksekusi benda sitaan pengadilan paling lama 8 (delapan) hari kerja;
3. Lelang Eksekusi selain Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang harta pailit, dan Lelang benda sitaan pengadilan paling lama 8 (delapan) hari kerja; dan
4. Lelang Noneksekusi dan Lelang Sukarela paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak dokumen permohonan Lelang diajukan melalui Aplikasi Lelang.

• untuk permohonan Lelang yang diajukan tidak melalui Aplikasi Lelang:

1. Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan

dengan jumlah de bi tor:

• paling banyak 5 (lima) dalam satu permohonan Lelang, paling lama 2 (dua) hari kerja;
• di atas 5 (lima) sampai dengan paling banyak 10 (sepuluh), paling lama 3 (tiga) hari kerja;
• di atas 10 (sepuluh), paling lama 4 (empat) hari kerja;

1. Lelang Eksekusi harta pailit paling lama 4 (empat) hari kerja;
2. Lelang Eksekusi benda sitaan Pengadilan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
3. Lelang Eksekusi selain Lelang Eksekusi objek Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan, Lelang harta pailit, dan Lelang benda sitaan pengadilan paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
4. Lelang Noneksekusi dan Lelang Sukarela paling lama 2 (dua) hari kerja, sejak dokumen permohonan Lelang telah diterima lengkap.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan dokumen permohonan Lelang belum lengkap, belum sesuai, dan/atau belum memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang, Penyelenggara Lelang meminta Penjual untuk melengkapi atau memenuhi kekurangan dokumen.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Dalam hal sebelum pelaksanaan Lelang terhaclap objek

hak tanggungan terclapat gugatan clari pihak lain selain clebitor/pemilik jaminan clan/atau suami atau istri clebitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan objek yang akan clilelang, Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Unclang-Unclang Hak Tanggungan, ticlak clapat clilaksanakan.

(2) Pihak lain selain clebitor/pemilik jaminan clan/atau

suami atau istri clebitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) tercliri atas:

• ahli waris yang sah, yang clalil gugatannya mengenai proses pembebanan hak tanggungan clilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal clunia clisertai bukti-bukti yang sah;
• pihak lain yang memiliki clokumen kepemilikan selain clokumen kepemilikan yang cliikat hak tanggungan; atau
• pihak yang melakukan perjanjian/perikatan jual beli notariil sebelum pemberian hak tanggungan.

(3) Terhaclap objek hak tanggungan sebagaimana climaksucl

pacla ayat (1), pelaksanaan Lelangnya clilakukan berclasarkan titel eksekutorial clari sertipikat hak tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.

(4) Permohonan atas pelaksanaan Lelang sebagaimana

climaksucl pacla ayat (3) clilakukan oleh:

• pengaclilan negeri; atau
• pengaclilan agama, clalam hal hak tanggungan clibuat berclasarkan perjanjian utang piutang yang menggunakan prinsip syariah.

(1) Setiap permohonan Lelang Eksekusi objek hak

tanggungan sesuai Pasal 6 Unclang-Unclang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi bencla sitaan pengaclilan, clan Lelang Eksekusi harta pailit clikenakan bea permohonan Lelang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis clan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pacla Kementerian Keuangan.

(2) Bea permohonan Lelang sebagaimana climaksucl pacla

ayat (1) clibayar oleh Penjual ke kas negara menggunakan kocle billing yang cliperoleh clari Aplikasi Lelang.

(3) Bea permohonan Lelang yang telah clibayarkan

sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) ticlak clapat climinta kembali oleh Penjual clengan alasan apapun.

(4) Bukti pembayaran bea permohonan Lelang sebagaimana

climaksucl pacla ayat (2) harus clilampirkan clalam clokumen permohonan Lelang.

(5) Dalam hal permohonan Lelang untuk Lelang

sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) cliajukan menggunakan Aplikasi Lelang, bukti pembayaran bea permohonan Lelang harus cliunggah bersamaan clengan clokumen persyaratan Lelang.

jdih.kemenkeu.go.id

(6) Pembayaran bea permohonan Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak sepenuhnya menjamin permohonan Lelang akan mendapatkan penetapan jadwal pelaksanaan Lelang sepanjang tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.

(7) Dalam hal kode billing dari Aplikasi Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh, pembayaran bea permohonan Lelang dilakukan Penjual melalui rekening KPKNL.

(8) Bendahara penerimaan KPKNL menyetorkan bea

permohonan Lelang yang telah diterima dari Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke kas negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

(9) Pembayaran bea permohonan Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) ditatausahakan oleh bendahara penerimaan KPKNL.

Setiap permohonan Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi dari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang terkait dengan putusan pemyataan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pelaksanaan Lelangnya dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bagian Ketiga Penetapan Waktu Pelaksanaan Lelang

(1) Waktu pelaksanaan Lelang ditetapkan oleh:

• Kepala KPKNL; atau
• Pejabat Lelang Kelas II.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), waktu pelaksanaan Lelang untuk Lelang Terjadwal Khusus ditetapkan oleh:

• Kepala KPKNL; atau
• Pemimpin Balai Lelang.

(3) Penetapan waktu pelaksanaan Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat

(2) telah lengkap dan sesuai serta terpenuhi Legalitas

Formal Subjek dan Objek Lelang.

(4) Penetapan waktu pelaksanaan Lelang untuk Lelang

Terjadwal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap aspek- aspek yang minimal mengenai:

• potensi pasar;
• potensi objek; dan
• momentum khusus meliputi tanggal khusus dan hari pasaran.

(5) Waktu pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada hari dan jam kerja KPKNL.

jdih.kemenkeu.go.id

(6) Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan Lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:

• Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Lelang Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan Objek Lelang berupa barang yang mudah rusak/busuk dan/atau ikan hasil tindak pidana perikanan, KPKNL penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang;
• Lelang Wajib berupa Lelang Noneksekusi dengan Objek Lelang berupa barang yang mudah busuk, KPKNL penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang;
• Lelang Sukarela, Penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang; atau
• Lelang Terjadwal Khusus, KPKNL atau Balai Lelang penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan Lelang yang pertama.

(1) Terhadap permohonan Lelang yang telah ditetapkan

waktu pelaksanaan Lelangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penjual harus menyampaikan fisik surat permohonan berikut dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 kepada Penyelenggara Lelang.

(2) Penyampaian fisik surat permohonan berikut dokumen

persyaratan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• dalam hal permohonan Lelang diajukan melalui Aplikasi Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), fisik surat permohonan berikut dokumen persyaratan Lelang diterima oleh Penyelenggara Lelang paling lambat:

1. 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang, untuk Lelang dengan 2 (dua) kali Pengumuman; atau
2. 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang, untuk Lelang dengan 1 (satu) kali Pengumuman;

• dalam hal permohonan Lelang diajukan melalui faksimile atau surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), fisik surat permohonan berikut dokumen persyaratan Lelang

jdih.kemenkeu.go.id

diterima Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan Lelang; dan/atau

• fisik surat permohonan berikut dokumen persyaratan lelang yang disampaikan harus sesuai dengan dokumen yang disampaikan terlebih dahulu melalui Aplikasi Lelang, atau faksimile / surat elektronik.

Bagian Keempat Surat Keterangan Tanah atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Satuan Rumah Susun, dan Surat Keterangan Lainnya

(1) Setiap pelaksanaan Lelang atas Objek Lelang berupa

bidang tanah, satuan rumah susun, atau barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah dari kantor pertanahan setempat, untuk Barang berupa bidang tanah atau satuan rumah susun dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik satuan rumah susun;
• surat keterangan pendaftaran rumah susun dari instansi teknis pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan gedung, untuk Barang berupa satuan rumah susun dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun; atau
• surat keterangan atas objek yang akan dilelang dari instansi yang berwenang, untuk barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan.

(3) Permintaan penerbitan surat keterangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) untuk keperluan Lelang diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.

(4) Dalam hal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a belum terdaftar di kantor pertanahan setempat, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II mensyaratkan kepada Penjual untuk meminta surat keterangan dari lurah/kepala desa yang menerangkan status kepemilikan tanah, luas, lokasi, dan batas- batasnya.

(5) Berdasarkan surat keterangan dari lurah/kepala desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II meminta surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan setempat bahwa tanah belum terdaftar berdasarkan hasil pemeriksaan tanah.

jdih.kemenkeu.go.id

(6) Dalam hal satuan rumah susun sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a belum terdaftar di kantor pertanahan setempat, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II:

• mengajukan permintaan surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah atas tanah induknya ke kantor pertanahan setempat; dan
• mensyaratkan kepada Penjual untuk meminta surat keterangan kepada pengelola rumah susun/ perhimpunan pemilik rumah susun yang menerangkan status kepemilikan unit satuan rumah susun.

(7) Dalam hal satuan rumah susun sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b belum terdaftar di instansi teknis pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan gedung, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II mensyaratkan kepada Penjual untuk meminta keterangan atau informasi tertulis terkait kepemilikan dari pengelola satuan rumah susun/perhimpunan pemilik rumah susun.

( 1} Proses pelaksanaan pengurusan dan biaya surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah/ surat keterangan pendaftaran rumah susun/ surat keterangan atas objek yang akan dilelang atau surat keterangan lurah/kepala desa/pengelola rumah susun/ perhimpunan pemilik rumah susun menjadi tanggung jawab Penjual.

(2) Dalam melaksanakan pengurusan dokumen-dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedudukan Penjual merupakan kuasa atau yang mewakili Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.

(1) Surat keterangan tanah atau surat keterangan

pendaftaran tanah/ surat keterangan pendaftaran satuan rumah susun/surat keterangan atas objek yang akan dilelang dapat digunakan lebih dari 1 (satu} kali sebagai dokumen syarat permohonan Lelang untuk waktu paling lama 6 (enam} bulan sejak diterbitkan, sepanjang:

• surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah/surat keterangan pendaftaran satuan rumah susun/ surat keterangan yang diterbitkan instansi penerbit tidak menyebutkan masa berlakunya;
• tidak ada perubahan data fisik, data yuridis, dan/atau catatan lain dari bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang; dan
• asli dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Penjual.

(2) Pernyataan kondisi mengenai tidak adanya perubahan

data fisik, data yuridis, dan/ atau catatan lain dari bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicantumkan oleh Penjual dalam surat permohonan Lelang.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Dalarn hal terdapat perubahan data fisik, data yuridis,

dan/ atau catatan lain dari bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang kembali, Penjual harus meminta secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dibuatkan permintaan surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah/surat keterangan pendaftaran satuan rumah susun/surat keterangan atas objek yang akan dilelang kepada kantor pertanahan setempat/instansi yang berwenang.

(2) Dalarn hal terdapat perubahan data fisik, data yuridis,

dan/ a tau catatan lain dari bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang kembali narnun Penjual tidak meminta secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dibuatkan permintaan surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah/surat keterangan pendaftaran satuan rumah susun/ surat keterangan atas objek yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjual bertanggung jawab mutlak atas segala gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya.

Dalarn hal dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh Penjual, setiap akan dilaksanakan Lelang, Penjual harus menggunakan surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah/ surat keterangan pendaftaran satuan rumah susun/ surat keterangan baru, berdasarkan permintaan kepada kantor pertanahan setempat/instansi yang berwenang.

Bagian Kelima Pembatalan Rencana Pelaksanaan Lelang

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan:

• permintaan Penjual;
• penetapan atau putusan pengadilan yang arnarnya memerintahkan penundaan/ pembatalan pelaksanaan Lelang; dan/ atau
• hal lain yang diatur dalarn Peraturan Menteri ini.

(1) Pembatalan Lelang yang akan dilaksanakan berdasarkan

permintaan Penjual sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penjual.

(2) Permintaan pembatalan Lelang yang akan dilaksanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan secara tertulis oleh Penjual dengan disertai alasan.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Dalam hal Lelang melalui Aplikasi Lelang, Penjual

mengunggah permintaan pembatalan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Aplikasi Lelang.

(4) Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus telah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum Lelang dimulai.

(5) Penjual dan/ atau Pejabat Lelang harus mengumumkan

pembatalan Lelang yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta Lelang pada saat pelaksanaan Lelang.

(6) Termasuk dalam pembatalan Lelang yang akan

dilaksanakan atas permintaan Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

• Penjual tidak memenuhi ketentuan penyampaian fisik surat permohonan berikut dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat 2;

• Penjual tidak melakukan Pengumuman Lelang; atau
• Penjual tidak hadir dalam pelaksanaan Lelang.

( 1) Pembatalan Lelang yang akan dilaksanakan berdasarkan penetapan atau putusan dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disampaikan secara tertulis dan harus telah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum Lelang dimulai.

(2) Penjual dan/ atau Pejabat Lelang harus mengumumkan

pembatalan Lelang yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Peserta Lelang pada saat pelaksanaan Lelang.

Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c yang menjadi dasar Pejabat Lelang melakukan pembatalan atas Lelang yang akan dilaksanakan meliputi:

• tidak terdapat surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah untuk Lelang atas bidang tanah atau satuan rumah susun, surat keterangan pendaftaran rumah susun untuk Lelang atas satuan rumah susun dengan bukti kepemilikan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun, atau surat keterangan untuk Lelang barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan;
• pada Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum;
• terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang;

jdih.kemenkeu.go.id

• pada Lelang Wajib berupa Lelang Noneksekusi dan Lelang Sukarela, barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan, sita eksekusi, sita pidana, atau blokir pidana;
• tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;
• Penjual tidak dapat menyerahkan atau memperlihatkan asli dokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
• Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Penjual tidak memenuhi ketentuan penyampaian fisik surat permohonan berikut dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 2;

1. Pengiriman dan/ atau penerimaan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Lelang kepada termohon eksekusi dan pemilik agunan dilakukan kurang dari 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang pada:
2. Lelang Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Lelang Eksekusi benda sitaan pajak;
4. Lelang Eksekusi benda sitaan pengadilan;
5. Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan;
6. Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia; dan
7. Lelang Eksekusi barang gadai;

• Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;
• besaran Uang Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai ketentuan atau dokumen permohonan Lelang;

1. Penjual tidak menguasai secara fisik Objek Lelang berupa barang bergerak yang berwujud;

• terjadi Gangguan Teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta; dan/atau
• keadaan memaksa (force majeure) atau kahar.

Bagian Keenam Pembatalan Pelaksanaan Lelang yang Telah Dimulai

Pelaksanaan Lelang yang telah dimulai hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

• terjadi Gangguan Teknis yang tidak dapat ditanggulangi hingga berakhirnya jam kerj a pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta;
• keadaan memaksa (force majeure) atau kahar; dan/atau
• Uang Jaminan Penawaran Lelang milik Pemenang Lelang dikarenakan sebab tertentu terkait sistem perbankan terdebet kembali dari rekening Penyelenggara Lelang dan tidak dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening Penyelenggara Lelang pada hari Lelang oleh Pemenang

jdih.kemenkeu.go.id

Lelang meskipun telah diberitahukan oleh Penyelenggara Lelang.

Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 pada Lelang Tanpa

Kehadiran Peserta dengan penawaran melalui surat elektronik, tromol pos, Aplikasi Lelang, atau e-Marketplace Auction, Penyelenggara Lelang atau Pejabat Lelang harus mengumumkan pembatalan Lelang tersebut kepada Peserta Lelang melalui Aplikasi Lelang, surat elektronik, telepon, situs web, layanan/aplikasi perpesanan, dan/atau papan pengumuman Penyelenggara Lelang.

Peserta Lelang tidak dapat menuntut ganti rugi akibat terjadinya pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48.

Bagian Ketujuh Jaminan Penawaran Lelang

(1) Dalam setiap pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang harus

menyetorkan atau menyerahkan jaminan penawaran Lelang.

(2) Bentuk jaminan penawaran Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Penjual yang dapat berupa:

• Uang Jaminan Penawaran Lelang; atau
• Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang yang diterbitkan oleh bank berupa:

1. bank garansi;
2. standby letter of credit; atau
3. surat kredit berdokumen dalam negeri.

(3) Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a disetorkan kepada Penyelenggara Lelang.

(4) Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk Lelang dengan nilai jaminan penawaran Lelang paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk Lelang Sukarela atas barang bergerak sepanjang ditentukan oleh Penjual .

Besaran jaminan penawaran Lelang ditentukan oleh Penjual dengan rentang:

• paling rendah 10% (sepuluh persen) dari Nilai Limit sampai dengan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Nilai Limit, untuk Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi;
• paling rendah 10% (sepuluh persen) dari Nilai Limit sampai dengan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Nilai Limit, untuk Lelang Wajib berupa Lelang Noneksekusi; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• paling rendah 0% (nol persen) dari Nilai Limit sampai dengan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Nilai Limit, untuk Lelang Sukarela dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (5).

(1) Dalam hal penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilakukan melalui rekening milik Penyelenggara Lelang, Uang Jaminan Penawaran Lelang harus sudah efektif diterima di rekening milik Penyelenggara Lelang paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), untuk pelaksanaan:

• Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Lelang Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan Objek Lelang berupa barang yang mudah rusak/busuk dan/ atau ikan hasil tindak pidana perikanan; dan
• Lelang Wajib berupa Lelang Noneksekusi dengan Objek Lelang berupa barang yang mudah busuk/ kedaluwarsa, Uang Jaminan Penawaran Lelang harus sudah efektif diterima di rekening KPKNL paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan Lelang.

(3) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan:

• dinyatakan tidak sah dalam hal:

1. jumlah yang disetorkan tidak sesuai dengan besaran yang tertuang dalam Pengumuman Lelang; dan/ atau
2. karena sebab-sebab tertentu terkait sistem perbankan mengakibatkan setoran Uang Jaminan Penawaran Lelang efektif diterima di rekening KPKNL/Balai Lelang/ atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II melewati ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

• akan diperhitungkan dengan Kewajiban Pembayaran Lelang apabila Peserta Lelang disahkan sebagai Pembeli; atau
• dikembalikan seluruhnya kepada Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli paling lambat 3 (tiga) hari kerja:

1. sejak permintaan pengembalian dari Peserta Lelang diterima; atau
2. setelah pelaksanaan Lelang, untuk Lelang melalui Aplikasi Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL.

jdih.kemenkeu.go.id

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c, dalam Lelang yang menggunakan sistem penetapan Pembeli secara bergulir, Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang kepada Peserta Lelang yang mengajukan penawaran peringkat kedua dan/ atau Peserta Lelang yang mengajukan penawaran peringkat ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• dikembalikan seluruhnya setelah Pembeli melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan;
• dikembalikan seluruhnya setelah Pembeli dinyatakan Wanprestasi, dalam hal tidak terdapat pengesahan Pembeli yang baru, sesuai ketentuan;
• dikembalikan seluruhnya kepada Peserta Lelang yang mengajukan penawaran peringkat ketiga setelah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran peringkat kedua disahkan sebagai Pembeli yang baru; atau
• dikembalikan seluruhnya kepada Peserta Lelang yang mengajukan penawaran peringkat kedua setelah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran peringkat ketiga disahkan sebagai Pembeli yang baru.

(5) Dalam hal Pembeli Wanprestasi, Uang Jaminan

Penawaran Lelang:

• disetorkan seluruhnya ke kas negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, pada jenis-jenis Lelang dalam kategori Lelang Wajib;
• disetorkan ke kas negara sebesar 50% (lima puluh persen) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, dan menjadi milik Pemilik Barang sebesar 50% (lima puluh persen), pada jenis-jenis Lelang dalam kategori Lelang Sukarela yang diselenggarakan oleh KPKNL;
• disetorkan ke kas negara sebesar 50% (lima puluh persen) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, dan menjadi milik Pemilik Barang dan/ a tau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Balai Lelang sebesar 50% (lima puluh persen), pada jenis-jenis Lelang dalam kategori Lelang Sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dan dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang Kelas I;
• menjadi milik Pemilik Barang dan/ atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Balai Lelang, pada jenis-jenis Lelang dalam kategori Lelang Sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dan dilakukan oleh dan/ atau di hadapan Pejabat Lelang Kelas II; atau
• menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II sesuai kesepakatan antara Pernilik Barang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II, pada jenis-jenis Lelang dalam kategori Lelang

jdih.kemenkeu.go.id

Sukarela yang diselenggarakan oleh Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

(6) Dalam hal terdapat biaya transaksi atas pengembalian

Uang Jaminan Penawaran lelang kepada Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4), biaya transaksi menjadi tanggungan Peserta Lelang dan dipotong langsung dari pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang.

Tata cara penyetoran dan pengembalian jaminan penawaran Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan

Pasal 53 tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan Nilai Limit

(1) Setiap pelaksanaan Lelang disyaratkan harus terdapat

Nilai Limit.

(2) Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual.

(3) Ketentuan keharusan terdapat Nilai Limit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada Lelang Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e atas barang bergerak.

(4) Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.

(5) Ketentuan pencantuman sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dikecualikan pada Lelang Sukarela atas barang bergerak.

(6) Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

secara tertulis dan disampaikan oleh Penjual kepada:

• Penyelenggara Lelang sebagai dokumen persyaratan Lelang; atau
• Pejabat Lelang sebelum Lelang dimulai, dalam hal Nilai Limit tidak dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.

(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), mekanisme penyampaian Nilai Limit pada Lelang Terjadwal Khusus ditentukan tersendiri oleh Penyelenggara Lelang.

(8) Dalam pelaksanaan Lelang atas Objek Lelang yang:

• terdiri atas beberapa bidang tanah atau tanah dan bangunan atau unit rumah susun yang ditawarkan dalam 1 ( satu) paket; dan
• berlokasi tidak satu hamparan, Nilai Limit keseluruhan Objek Lelang harus disertai Nilai Limit masing-masing Objek Lelang.

(9) Dalam pelaksanaan Lelang dengan kondisi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) sampai dengan ayat (6) dan Objek Lelang ditawarkan dalam 1 (satu) paket, Nilai Limit keseluruhan Objek Lelang harus disertai Nilai Limit masing-masing Objek Lelang.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)

ditetapkan oleh Penjual berdasarkan:

• laporan hasil penilaian oleh penilai;
• laporan hasil penaksiran oleh penaksir; atau
• harga perkiraan sendiri.

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan penilai pemerintah pada DJKN atau penilai publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan pihak internal Penjual atau pihak yang ditunjuk Penjual untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berlaku untuk (1) satu kali pelaksanaan Lelang Sukarela.

Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan laporan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (1) huruf a, untuk:

• Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, dengan Nilai Limit paling sedikit Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
• Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan untuk pemegang hak tanggungan perorangan;
• Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, atau Lelang Eksekusi barang gadai yang Lembaga jasa keuangan selaku kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; atau
• Lelang Wajib dengan Objek Lelang berupa saham.

Dalam pelaksanaan Lelang Ulang, Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• menunjukkan laporan hasil penilaian yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada Lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai;
• menunjukkan laporan hasil penaksiran yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada Lelang sebelumnya didasarkan pada penaksiran oleh penaksir;
• menunjukkan laporan hasil penilaian atau penaksiran terbaru, dalam hal laporan hasil penilaian atau penaksiran yang menjadi dasar penentuan Nilai Limit pada pelaksanaan Lelang sebelumnya tidak berlaku lagi atau terdapat perubahan kondisi yang signifikan menurut Penjual; atau
• menunjukkan harga perkiraan sendiri terbaru, dalam hal Nilai Limit pada Lelang sebelumnya didasarkan pada harga perkiraan sendiri oleh Penjual.

jdih.kemenkeu.go.id

Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi.

(1) Masa berlaku laporan hasil penilaian atau laporan hasil

penaksiran yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan Lelang.

(2) Dikecualikan dari ketentuan masa berlaku laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• dalam hal terdapat perubahan kondisi yang signifikan menurut Penjual, masa berlaku laporan hasil penilaian atau penaksiran dapat kurang dari 12 (dua belas) bulan; atau
• masa berlaku laporan hasil penilaian untuk Lelang Wajib yang Nilai Limitnya didasarkan pada hasil penilaian penilai pemerintah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian.

(3) Laporan hasil penilaian atau penaksiran atau dokumen

ringkasan hasil penilaian atau penaksiran harus dilampirkan oleh Penjual dalam pengajuan permohonan Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi.

(4) Laporan hasil penilaian atau penaksiran atau dokumen

ringkasan hasil penilaian atau penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:

• nomor laporan hasil penilaian atau penaksiran;
• objek penilaian atau penaksiran;
• besaran nilai atau taksiran; dan
• tanggal penilaian atau penaksiran.

(5) Dalam hal permohonan Lelang Wajib berupa Lelang

Eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Lelang Kelas I melakukan pemeriksaan terhadap masa berlaku laporan hasil penilaian atau penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pejabat Lelang Kelas I tidak berwenang melakukan

tinjauan terhadap besaran nilai yang tercantum dalam laporan hasil penilaian atau penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Bagian Kesembilan Pengumuman Lelang

(1) Setiap Lelang yang akan dilaksanakan, wajib didahului

dengan Pengumuman Lelang.

(2) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Penjual, kecuali untuk Lelang

Terjadwal Khusus pengumuman dilakukan oleh Penyelenggara Lelang.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterbitkan pada hari kerja KPKNL.

(4) Ketentuan penerbitan Pengumuman Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:

• Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi atas benda sitaan berupa Barang yang mudah busuk/rusak dan/atau ikan hasil tindak pidana perikanan;
• Lelang Wajib berupa Lelang Noneksekusi atas Barang yang mudah busuk/kedaluwarsa; dan
• Lelang Sukarela.

(5) Dalam rangka penyebarluasan publikasi pelaksanaan

Lelang, Penyelenggara Lelang dapat memberikan fasilitas pada Aplikasi Lelang/portal/situs web yang dikelolanya untuk menayangkan Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dapat ditambahkan informasi lebih lengkap mengenai

Objek Lelang, syarat dan ketentuan, serta informasi lainnya.

(1) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 ayat (1) minimal memuat informasi:

• identitas Penjual;
• hari, tanggal, waktu dan tempat Lelang dilaksanakan;
• jenis dan jumlah Objek Lelang;
• lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan;
• spesifikasi Objek Lelang, khusus untuk barang bergerak;
• waktu dan tempat Penjelasan Lelang, dalam hal Penjual melakukan Penjelasan Lelang;
• jaminan penawaran Lelang yang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran;
• Nilai Limit, kecuali Lelang Sukarela untuk barang bergerak;

1. cara penawaran Lelang;

• cara penetapan Pembeli secara bergulir, dalam pelaksanaan Lelang yang menggunakan sistem penetapan Pembeli secara bergulir;
• jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli;

1. alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan Lelang Melalui Aplikasi Lelang, atau alamat surat elektronik KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang yang melaksanakan Lelang dengan penawaran Lelang melalui surat elektronik; dan

• syarat Lelang yang diajukan oleh Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Dalam hal Pengumuman Lelang dilakukan melalui surat

kabar harian, Pengumuman Lelang minimal memuat informasi:

• identitas Penjual;

jdih.kemenkeu.go.id

• barang yang akan dilelang;
• tempat dan waktu pelaksanaan Lelang;
• besaran jaminan penawaran Lelang dan Nilai Limit, untuk Lelang yang mensyaratkan jaminan penawaran Lelang dan menggunakan Nilai Limit; dan
• informasi mengenai adanya pengumuman yang lebih rinci yang dapat ditayangkan melalui situs web Penyelenggara Lelang.

(3) Pengumuman lebih rinci yang ditayangkan pada situs

web sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e minimal memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pengumuman Lelang atas Lelang Wajib berupa Lelang

Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersamaan dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• pengumuman dilakukan 2 (dua) kali;
• jangka waktu pengumuman pertama ke pengumuman kedua berselang 15 (lima belas) hari kalender;
• pengumuman pertama dapat dilakukan melalui:

1. selebaran;
2. penayangan data terkait Lelang pada situs web Penyelenggara Lelang secara berturut-turut sampai dengan hari pelaksanaan Lelang; atau
3. surat kabar harian;

• pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang; dan
• pengumuman kedua diatur sedemikian rupa sehingga tidakjatuh pada hari libur atau hari besar.

(2) Pengumuman Lelang atas Lelang Wajib berupa Lelang

Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang.

(3) Pelaksanaan Pengumuman Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

• selebaran, penayangan data terkait Lelang pada situs web penyelenggara Lelang secara berturut- turut sampai dengan hari pelaksanaan Lelang, atau surat kabar harian, untuk Nilai Limit keseluruhan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) permohonan Lelang; atau
• surat kabar harian, untuk Nilai Limit keseluruhan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) permohonan Lelang.

(4) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu Pengumuman

Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Lelang Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 47A Undang-

jdih.kemenkeu.go.id

Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan Objek Lelang berupa:

• barang yang mudah rusak/busuk, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari kalender dan paling singkat 2 (dua) hari kerja; dan
• ikan dan sejenisnya hasil tindak pidana perikanan, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari kalender dan paling singkat 2 (dua) hari kalender.

(5) Pengumuman Lelang untuk 2 (dua) atau lebih Lelang

Eksekusi dengan Objek Lelang berupa barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersamaan dengan barang bergerak, dilakukan dalam 1 (satu) Pengumuman Lelang mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi benda

sitaan pajak berupa barang bergerak dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang.

(2) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

• selebaran, penayangan data terkait Lelang pada situs web penyelenggara Lelang secara berturut- turut sampai dengan hari pelaksanaan Lelang, atau surat kabar harian, untuk Lelang dengan Nilai Limit keseluruhan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) permohonan Lelang; atau
• surat kabar harian, untuk Lelang dengan Nilai Limit keseluruhan lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) permohonan Lelang.

(1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Wajib berupa Lelang

Noneksekusi atas barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersamaan dengan barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang.

(2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Wajib berupa Lelang

Noneksekusi atas barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang.

(3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan melalui:

• selebaran, penayangan data terkait Lelang pada situs web penyelenggara Lelang secara berturut- turut sampai dengan hari pelaksanaan Lelang, atau surat kabar harian, untuk Lelang dengan Nilai Limit keseluruhan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) permohonan Lelang; atau
• surat kabar harian, untuk Lelang dengan Nilai Limit keseluruhan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) permohonan Lelang.

jdih.kemenkeu.go.id

(4) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu pengumuman

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengumuman untuk Lelang Wajib berupa Lelang Noneksekusi atas barang bergerak yang mudah busuk/kedaluwarsa dapat dilakukan dengan jangka waktu kurang dari 5 (lima) hari kalender dan paling singkat 2 (dua) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang.

(5) Pengumuman Lelang untuk Lelang Sukarela atas barang

tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan melalui:

• selebaran atau surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang; atau
• penayangan data terkait Lelang pada situs web Penyelenggara Lelang paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang secara terus menerus sampai dengan hari pelaksanaan Lelang.

(6) Pengumuman Lelang untuk Lelang Sukarela atas barang

bergerak dilakukan melalui:

• selebaran atau surat kabar harian paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang; atau
• penayangan data terkait Lelang pada situs web Penyelenggara Lelang paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang secara terus menerus sampai dengan hari pelaksanaan Lelang.

(7) Pengumuman Lelang untuk Lelang Sukarela barang

bergerak yang telah terjadwal setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan melalui:

• selebaran atau surat kabar harian paling singkat 5 (lima) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang yang pertama; atau
• penayangan data terkait Lelang pada situs web Penyelenggara Lelang paling singkat 5 (lima) hari sebelum hari pelaksanaan Lelang yang pertama secara terus menerus sampai dengan hari pelaksanaan Lelang yang terakhir.

(8) Pada Lelang Terjadwal Khusus, penentuan jadwal

penyelenggaraan Lelang yang telah diumumkan melalui selebaran, surat kabar harian, atau situs web Penyelenggara Lelang berlaku sebagai Pengumuman Lelang.

Pengumuman Lelang untuk Objek Lelang berupa barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan mengikuti ketentuan Pengumuman Lelang untuk barang bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65.

jdih.kemenkeu.go.id

(1) Pengumuman Lelang Ulang untuk Lelang Wajib berupa

Lelang Eksekusi atas barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersamaan dengan barang bergerak dilakukan:

• 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang, dalam hal jangka waktu pelaksanaan Lelang ulang tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kalender sejak pelaksanaan Lelang terakhir; atau
• sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dalam hal jangka waktu pelaksanaan Lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak pelaksanaan Lelang terakhir.

(2) Pengumuman Lelang Ulang untuk Lelang Wajib berupa

Lelang Eksekusi atas barang bergerak, Lelang Wajib berupa Lelang Noneksekusi, dan Lelang Sukarela dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66.

(3) Pengumuman Lelang Ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a menunjuk Pengumuman Lelang terakhir.

(1) Surat kabar harian yang digunakan sebagai media

Pengumuman Lelang dapat berupa:

• surat kabar harian cetak; atau
• surat kabar harian elektronik.

(2) Surat kabar harian cetak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a harus:

• terbit dan/ a tau beredar di kota atau kabupaten tempat Barang berada; dan
• mempunyai tiras/oplah paling rendah 2.000 (dua ribu) eksemplar.

(3) Dalam hal tidak terdapat ·surat kabar harian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit:

• di kota/kabupaten terdekat, dengan tiras/oplah paling rendah 2.000 (dua ribu) eksemplar;
• di ibu kota provinsi, dengan tiras/ oplah paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar; atau
• di ibu kota negara, dengan tiras/oplah paling rendah 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar, dan beredar di wilayah jabatan Pejabat Lelang tempat Barang akan dilelang.

(4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar

harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurnuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang mempunyai tiras/oplah paling tinggi.

(5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sampai dengan ayat (4) harus dimuat pada halaman

utama atau reguler dengan huruf yang jelas dan mudah terbaca.

jdih.kemenkeu.go.id

(6) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dilarang dimuat pada halaman suplemen/

tambahan/khusus.

(7) Surat kabar harian elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, merupakan surat kabar harian yang dibuat dalam format elektronik (e-newspaper) yang terdaftar dan terverifikasi oleh lembaga yang membidangi jurnalistik.

(8) Dalam hal diperlukan guna meningkatkan jumlah

peminat Lelang, Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai kebutuhan.

(9) Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara

Pengumuman Lelang yang telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 66 dengan tambahan Pengumuman Lelang pada media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), informasi yang digunakan adalah informasi yang terdapat pada Pengumuman Lelang yang telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 66.

(1) Dalam hal diketahui terdapat kekeliruan pada

Pengumuman Lelang yang telah diterbitkan, Penjual harus segera membuat ralat melalui surat kabar harian atau media lainnya.

(2) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

dilakukan terhadap hal sebagai berikut:

• mengubah besarnya jaminan penawaran Lelang;
• memajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang atau penyerahan Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang;
• mengubah besarnya Nilai Limit;
• memajukan jam dan tanggal pelaksanaan Lelang; dan/atau
• memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan Lelang semula.

(3) Ralat Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilakukan:

• melalui media yang sama dengan pengumuman sebelumnya, dengan menyebutkan Pengumuman Lelang yang diralat; dan
• paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang.

(4) Dikecualikan dari ketentuan ralat Pengumuman Lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Pengumuman Lelang pada:

• Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Lelang Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan Objek Lelang berupa barang yang mudah rusak/busuk dan/atau ikan hasil tindak pidana perikanan; dan

jdih.kemenkeu.go.id

• Lelang Wajib berupa Lelang Noneksekusi atas barang bergerak yang mudah busuk/ kedaluwarsa, ralat Pengumuman Lelang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang.

(5) Dalam hal Lelang dengan 2 (dua) kali pengumuman pada

pengumuman pertama terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman kedua sekaligus berfungsi sebagai ralat.

(1) Penjual menyampaikan:

• bukti Pengumuman Lelang; dan
• bukti ralat Pengumuman Lelang, dalam hal terhadap Pengumuman Lelang dilakukan ralat, kepada Penyelenggara Lelang.

(2) Dalam hal Pengumuman Lelang dan ralat Pengumuman

Lelang dilakukan melalui surat kabar harian elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7), bukti Pengumuman Lelang dan bukti ralat Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk file digital e-newspaper utuh yang diperoleh dari pihak surat kabar dan bukan merupakan hasil tangkapan layar.

(3) Penyampaian bukti Pengumuman Lelang dan bukti ralat

Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum

pelaksanaan Lelang.

(4) Dikecualikan dari ketentuan penyampaian bukti

Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), untuk Lelang Wajib berupa:

• Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Lelang Eksekusi benda sitaan penyidik KPK sesuai Pasal 4 7 A Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan Objek Lelang berupa barang yang mudah rusak/busuk dan/ atau ikan hasil tindak pidana perikanan; dan
• Lelang Wajib berupa Lelang Noneksekusi atas barang bergerak yang mudah busuk/ kedaluwarsa, disampaikan kepada Penyelenggara Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan Lelang.

(5) Dalam hal Lelang melalui Aplikasi Lelang, selain harus

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (4), Penjual harus mengunggah

bukti Pengumuman Lelang dan bukti ralat pengumuman paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal Pengumuman Lelang atau ralat Pengumuman Lelang terbit.

(1) Pejabat Lelang Kelas I atau Pejabat Lelang Kelas II

melakukan reviu terhadap bukti Pengumuman Lelang dan bukti ralat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) sampai dengan ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Dalam hal Lelang yang diumumkan merupakan Lelang

Wajib dengan Objek Lelang berupa barang yang mudah rusak,