Pasal 3

Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf a terdiri atas:

• Lelang Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara;
• Lelang Eksekusi benda sitaan pajak;
• Lelang Eksekusi benda sitaan pengadilan;
• Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Rak Tanggungan;
• Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang- Undang Jaminan Fidusia;
• Lelang Eksekusi barang gadai;
• Lelang Eksekusi harta pailit;
• Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;

1. Lelang Eksekusi barang temuan;

• Lelang Eksekusi barang rampasan;

jdih.kemenkeu.go.id

• Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan untuk pemenuhan pidana uang pengganti atau pidana denda;

1. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;

• Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
• Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
• Lelang Eksekusi barang bukti sitaan yang berasal dari penanganan tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
• Lelang Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 4 7 A Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019; dan
• Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.