Pasal 4

Lelang Noneksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• Lelang Noneksekusi barang milik negara/daerah;
• Lelang Noneksekusi barang milik desa;
• Lelang Noneksekusi barang milik badan usaha milik negara/ daerah berbentuk perusahaan umum;
• Lelang Noneksekusi barang milik lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
• Lelang Noneksekusi barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai;
• Lelang Noneksekusi barang gratifikasi;
• Lelang Noneksekusi bongkaran barang milik negara/ daerah karena perbaikan, pemeliharaan, atau pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
• Lelang Noneksekusi barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum;
• Lelang Noneksekusi aset eks bank dalam likuidasi;
• Lelang Noneksekusi asset settlement obligor penyelesaian kewajiban pemegang saham akta pengakuan utang;
• Lelang Noneksekusi aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;

1. Lelang Noneksekusi barang kelolaan balai harta peninggalan yang berasal dari harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;

• Lelang Noneksekusi benda muatan kapal tenggelam;
• Lelang Noneksekusi barang milik negara/daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak;

jdih.kemenkeu.go.id

• Lelang Noneksekusi barang milik negara/daerah berupa barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ daerah;
• Lelang Noneksekusi · barang dalam penguasaan kejaksaan/oditurat militer yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima;
• Lelang Noneksekusi barang dalam penguasaan Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari pengembalian keuntungan tidak sah sesuai Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020;
• Lelang Noneksekusi aset negara yang berasal dari penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang tersangkanya tidak diketahui atau menghilang sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013;
• Lelang Noneksekusi barang milik eks pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; dan
• Lelang Noneksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.