Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, mempunyai tugas MENETAPKAN kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan;

f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

(1) BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP. (2) Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sehari-hari membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif, dan administratif kepada BNPP.

Sekretariat Tetap BNPP terdiri atas: a. Sekretariat BNPP; b. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; c. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan d. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Sekretariat BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris BNPP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPP.

Sekretaris BNPP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPP.

Sekretaris BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi: a. fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPP; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Sekretariat BNPP, terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama; b. Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat; dan c. Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian.

Biro Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, data dan informasi, evaluasi dan pelaporan, serta kerja sama dalam dan luar negeri.

Biro Perencanaan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BNPP; b. pelaksanaan koordinasi kebijakan program dan anggaran jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan BNPP; c. penyerasian program dan anggaran antar unit kerja di lingkungan BNPP; d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; e. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi; f. fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri; g. penyusunan laporan kinerja BNPP; dan h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; b. Bagian Data dan Evaluasi; dan c. Bagian Kerja Sama.

Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BNPP dan koordinasi penyusunan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Bagian Program dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BNPP; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan program dan anggaran jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan BNPP; c. penyiapan penyerasian program dan anggaran antar unit kerja di lingkungan BNPP; d. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran Sekretariat Tetap BNPP; dan b. Subbagian Program dan Anggaran Pengelolaan Perbatasan Negara.

(1) Subbagian Program dan Anggaran Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta penyerasian program dan anggaran antar unit di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP.

(2) Subbagian Program dan Anggaran Pengelolaan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Bagian Data dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi, penyusunan laporan kinerja, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Bagian Data dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; b. penyiapan penyusunan laporan kinerja BNPP; c. penyiapan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Sekretariat Tetap BNPP dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; d. penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat Tetap BNPP dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Bagian Data dan Evaluasi, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; dan b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyediaan data dan

informasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta laporan kinerja BNPP.

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri.

Bagian Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri; b. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri; c. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja sama dalam dan luar negeri; dan d. pelaksanaan fasilitasi administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.

(1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan fasilitasi, serta pemantauan dan kerja sama dalam negeri. (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, kerja sama luar negeri, serta fasilitasi administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan keuangan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat dan protokol serta tata usaha pimpinan.

Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan pengelolaan keuangan; b. pelaksanaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan dan akuntansi; c. pelaksanaaan dan pengelolaan urusan penatausahaan barang milik negara; d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokoleran; e. pengelolaan publikasi dan dokumentasi; dan f. pelaksanaan rumah tangga dan tata usaha pimpinan.

Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Bagian Keuangan; b. Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Sekretariat Tetap BNPP.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan keuangan; b. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi; c. pembinaan bendaharawan; d. pelaksanaan urusan gaji; dan e. penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan dan Penggajian; b. Subbagian Verifikasi; dan c. Subbagian Akutansi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perbendaharaan dan Penggajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perbendaharaan, keuangan dan gaji. (2) Subbagian Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengujian Surat Permohonan Pembayaran, Surat Pertanggung Jawaban dan penerbitan Surat Perintah Membayar. (3) Subbagian Akutansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai

tugas melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dalam dan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan rumah tangga; b. pelaksanaan urusan keamanan dalam; c. pelaksanaan administrasi penatausahaan barang milik negara; dan d. penghapusan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; b. Subbagian Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi.

(1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan keamanan dalam serta perlengkapan Sekretariat Tetap BNPP. (2) Subbagian Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP. (3) Subbagian Penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas melakukan penghapusan dan tuntutan ganti rugi barang milik negara.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, keprotokoleran pimpinan, dan pengelolaan publikasi dan dokumentasi serta tata usaha pimpinan.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; b. penyiapan bahan analisa media massa dan media sosial; c. penyusunan, penyiapan, penyelenggaraan, dan pengoordinasian acara keprotokoleran pimpinan; d. penyiapan bahan publikasi; e. pengumpulan dan penyajian dokumentasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler; b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; c. Subbagian Tata Usaha Sekretariat; d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

(1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, analisa

media massa dan media sosial, penyusunan, penyiapan dan penyelenggaraan acara keprotokoleran pimpinan, dan pengoordinasian kegiatan acara keprotokoleran pimpinan; (2) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan dokumentasi kegiatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. (3) Subbagian Tata Usaha Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris BNPP. (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara. (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan advokasi hukum, organisasi dan tata laksana, serta urusan kepegawaian.

Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mempunyai fungsi: a. analisis penyusunan peraturan perundang-undangan; b. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan; c. pelaksanaan pengundangan peraturan perundang- undangan; d. penyiapan telaahan kebijakan terhadap harmonisasi pengkajian produk hukum; e. pelaksanaan analisis dan advokasi hukum; f. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi, dan informasi hukum; g. pelaksanaan penataan struktur organisasi dan fasilitasi ketatalaksanaan; h. pembinaan dan pengelolaan administrasi pegawai; i. perencanaan dan pengembangan karir pegawai; dan j. pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai.

Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Hukum; b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Bagian Kepegawaian.

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis, pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan, dan dokumentasi serta informasi hukum.

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan; c. pelaksanaan pendampingan advokasi hukum; d. penyelesaian sengketa hukum dalam hubungan kedinasan; dan e. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi, dan informasi hukum serta pengundangan produk hukum.

Bagian Hukum terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundangan-Undangan; b. Subbagian Analisis dan Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Dokumentasi Hukum.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Subbagian Analisis dan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis hukum peraturan perundang-undangan dan kebijakan, pendampingan advokasi hukum, dan penyelesaian sengketa hukum dalam hubungan kedinasan. (3) Subbagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi, dokumentasi, dan informasi hukum serta pengundangan peraturan perundang-undangan.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penataan struktur organisasi dan tata laksana.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan struktur organisasi Sekretariat Tetap BNPP; dan b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Tetap BNPP.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Organisasi; dan b. Subbagian Tata Laksana.

(1) Subbagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan struktur organisasi, fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi. (2) Subbagian Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi pegawai, perencanaan dan pengembangan karir pegawai, mutasi, pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai.

Bagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan analisis kebutuhan, formasi, dan pelaksanaan pengadaan pegawai; b. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;

c. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara; d. penyelesaian penempatan, pengangkatan, mutasi, dan kepangkatan aparatur sipil negara; e. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun aparatur sipil negara; dan f. pelaksanaan penegakkan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara.

Bagian Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir; dan b. Subbagian Mutasi, Disiplin, dan Penghargaan.

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis kebutuhan, formasi, dan pelaksanaan pengadaan pegawai, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara. (2) Subbagian Mutasi, Disiplin dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyelesaian penempatan, pengangkatan, mutasi, dan kepangkatan aparatur sipil negara, penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun aparatur sipil negara, dan pelaksanaan penegakan disiplin, pemberian penghargaan serta perlindungan aparatur sipil negara.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh Deputi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, koordinasi penyusunan anggaran untuk pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara; b. koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; c. koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara sesuai dengan skala prioritas; dan d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas wilayah negara.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, terdiri atas: a. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat; b. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara; dan c. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas; dan

d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat; c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi; dan d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan

dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas; dan d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara; dan

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara; c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi; dan d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi.

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan lintas batas negara; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara; c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara; dan d. pengelolaan pos lintas batas negara.

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi; c. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Aruk; d. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong; e. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Badau; f. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Mota’ain; g. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motamasin; h. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Wini; dan i. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Skouw.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyu- sunan kebijakan pelaksanaan lintas batas negara; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan lintas batas negara. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan lintas batas negara; dan b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan lintas batas negara. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Aruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai administrator Pos Lintas Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Aruk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Pos Lintas Batas Negara; b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara; d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara; dan e. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Aruk terdiri atas: a. Subbidang Administrasi Umum; b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; c. Subbidang Kebersihan dan Keamanan; dan d. Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

(1) Subbidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi

dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara. (3) Subbidang Kebersihan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara. (4) Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai administrator Pos Lintas Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Pos Lintas Batas Negara; b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara; d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara; dan

e. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong terdiri atas: a. Subbidang Administrasi Umum; b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; c. Subbidang Kebersihan dan Keamanan; dan d. Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

(1) Subbidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara. (3) Subbidang Kebersihan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara. (4) Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Badau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai administrator Pos Lintas Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Badau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Pos Lintas Batas Negara; b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara; d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara; dan e. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Badau terdiri atas: a. Subbidang Administrasi Umum; b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; c. Subbidang Kebersihan dan Keamanan; dan d. Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

(1) Subbidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara. (3) Subbidang Kebersihan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara. (4) Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Mota’ain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai administrator Pos Lintas Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Mota’ain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Pos Lintas Batas Negara; b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara; d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara; dan e. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Mota’ain terdiri atas: a. Subbidang Administrasi Umum; b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; c. Subbidang Kebersihan dan Keamanan; dan d. Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

(1) Subbidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.

(3) Subbidang Kebersihan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara. (4) Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motamasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai administrator Pos Lintas Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motamasin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Pos Lintas Batas Negara; b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara; d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara; dan e. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motamasin terdiri atas: a. Subbidang Administrasi Umum; b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; c. Subbidang Kebersihan dan Keamanan; dan d. Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

(1) Subbidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara. (3) Subbidang Kebersihan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara. (4) Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Wini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai

administrator Pos Lintas Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Wini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Pos Lintas Batas Negara; b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara; d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara; dan e. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelola Pos Lintas Batas Negara Wini terdiri atas: a. Subbidang Administrasi Umum; b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; c. Subbidang Kebersihan dan Keamanan; dan d. Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

(1) Subbidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan

dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara. (3) Subbidang Kebersihan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara. (4) Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Skouw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf i, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai administrator Pos Lintas Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Skouw dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 115, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Pos Lintas Batas Negara;

b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara; d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara; dan e. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Skouw terdiri atas: a. Subbidang Administrasi Umum; b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; c. Subbidang Kebersihan dan Keamanan; dan d. Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

(1) Subbidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara. (3) Subbidang Kebersihan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara. (4) Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d,

mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh Deputi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, koordinasi penyusunan anggaran untuk pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; b. koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan potensi kawasan perbatasan; c. koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan

d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri atas: a. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat; b. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; dan c. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, peng- amanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan darat; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan potensi kawasan perbatasan darat;

c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat sesuai dengan skala prioritas; dan d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan darat; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan darat. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan potensi kawasan perbatasan darat; c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi; dan d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan penataan ruang kawasan perbatasan; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan penataan ruang kawasan perbatasan; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan penataan ruang kawasan perbatasan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan penataan ruang kawasan perbatasan. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan penataan ruang kawasan perbatasan; c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi; dan d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan penataan ruang kawasan perbatasan. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, peng- amanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan laut; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan potensi kawasan perbatasan laut; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut sesuai dengan skala prioritas; dan d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan laut; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan laut. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan

potensi kawasan perbatasan laut sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemba- ngunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan potensi kawasan perbatasan laut; c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi; dan d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan,

pemeliharaan, pengamanan, serta fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh Deputi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, koordinasi penyusunan anggaran untuk pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan;

b. koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur kawasan perbatasan; c. koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan terdiri atas: a. Asisten Deputi Infrastruktur Fisik; b. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan c. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan.

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur fisik.

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan

kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur fisik; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur fisik; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur fisik sesuai dengan skala prioritas; dan d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur fisik.

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur fisik sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur fisik; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur fisik sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur fisik. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur fisik sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan infrastruktur fisik.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur fisik; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur fisik; c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi; dan

d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur fisik. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan

dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan skala prioritas; dan d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengendalian,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi; dan d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi.

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur pemerintahan.

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur pemerintahan; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur pemerintahan; c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pemerintahan sesuai dengan skala prioritas; dan d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur pemerintahan.

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan; dan b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pemerintahan sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur pemerintahan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pemerintahan sesuai dengan skala prioritas.

Bidang Perencanaan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Program; dan b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

(1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur pemerintahan.

(2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut sesuai dengan skala prioritas infrastruktur pemerintahan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur pemerintahan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan han fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur pemerintahan. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf b,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerja sama teknis dan dokumentasi.

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BNPP dapat dibentuk Kelompok Ahli dan Gugus Tugas sesuai dengan kebutuhan. (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kalangan profesional sesuai bidangnya. (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang secara fungsional melaksanakan tugas yang terkait pembangunan kawasan perbatasan. (4) Pembentukan Kelompok Ahli dan Gugus Tugas ditetapkan oleh Kepala BNPP.

(1) Di lingkungan Sekretariat BNPP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing-masing (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretaris dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. (2) Kepala Biro dan Asisten Deputi merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(1) Pejabat struktural eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala BNPP, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat struktural eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNPP, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNPP. (4) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala BNPP.

Kepala BNPP menyusun peta bisnis proses tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi masing-masing dan antar unit organisasi di lingkungan BNPP serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kepala BNPP menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat BNPP.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab

kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi yang lebih tinggi secara berjenjang di lingkungan BNPP.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melakukan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP dibantu oleh kepala sub unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan unit organisasi mengadakan rapat berkala.

Struktur organisasi Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, Pasal 54, Pasal 119, dan Pasal 156, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA