PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

(1) Pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi

ditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri.. .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Menteri dapat mendelegasikan kewenangan mengenai pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, teraktrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jarninan Kredit Indonesia, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian

PRESIDEN

REPIJ BLIK INDONESIA

Bagran Kedua Penugasan

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa

jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. (21 Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:

• tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
• tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
• tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
• terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/ atau negara;
• melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi badan usaha milik negara;
• dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
• mengundurkan diri.

(3) Selain alasan pemberhentian anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), demi kepentingan dan tqjuan Perusahaan, anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh Menteri.

(4) Rencana . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Rencana. pemberhentian anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara Iisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah

melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi.

(8) Selama rencana pemberhentian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan wqjib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

(9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d dan huruf f merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah

melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi. (21 Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah dapat memberikan penugasan lain kepada Perusahaan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penrsahaan.

(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (perum)

Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Perum JAMKRINDO.

(2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di

Jakarta.

(3) Perusahaan dapat membuka cabang, kantor

perwakilan, dan/ atau kantor pemasaran di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetqjuan Dewan pengawas.

Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bogian

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha

(1) Perusahaan memiliki maksud dan tqjuan untuk turut

melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi badan usaha milik negara, Penjaminan sistem resi gudang, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (21 Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sslegaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan usaha utarna:

• Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya;
• Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
• Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa lsurety bondl yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; r.penJamrnan.,.

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

• Penjarninsn surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminarr letter of credit yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan kepabeanan (anstom bond yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Us$a Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (staft up business) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
• Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan badan usaha milik negara lain;
• Penjarninan sistem resi gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
• pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
• pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi; dan
• kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kegiatan . . .

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

(3) Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilakukan

dalam bentuk Penjaminan bersama (co-guaranteel kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s.

(4) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan/ atau dikuasai Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Modal

(1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang

dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. (21 Besarnya modal Perusahaan adalah sebesar Rp7.638.733.365.160,00 (tqjuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tqjuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

• sejumlah Rp21.OOO.OOO.OOO,OO (dua puluh satu miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 383/KMK.O1 l/ 1982 tentang Penetapan Modal Awal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi;
• sejumlah Rp22.330.0OO.OOO,OO (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi;
• sejumlah Rp56.403.365. 160,00 (lima puluh enam miliar empat ratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi;
• sejumlah. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• sejumlah Rp6OO.OOO.OOO.O0O,OO (enam ratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha;

• sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;

• sejumlah Rp9O0.000.O0O.OO0,OO (sembilan ratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;

• sejumlah RpI.2OO.OOO.OOO.OOO,OO (satu triliun dua ratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20ll tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;

• sejumlah Rp1.169.OOO.000.000,00 (satu triliun seratus enam puluh sembilan miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;

• sejumlah Rp1.120.OOO.OOO.OOO,OO (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 20L3 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;

• sejumlah Rp1.3OO.OOO.OOO.OOO,OO (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 20L4 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;

• sejumlah. . .

PRESIDEN

REPUELIK INOONESIA

• sejumlah Rp5OO.OOO.0OO.OOO,OO (lima ratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Iftedit Indonesia; L sejumlah Rp5OO.OOO.OOO.0OO,OO (lima ratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Iftedit Indonesia.

(3) Setiap perubahan penyertaan modal negara dalam

Perusahaan baik berupa penambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun pengurangan penyertaan modal neg€rra ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (41 Setiap penambahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan berupa penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat Pengurusan Perusahaan Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

(1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang

memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,

(2) Laporan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Direksi sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)l+l dan laporan khusus sebaeaimana dimaksud pada ayat

(3), disampaikan dengan bentuk, isi, dan tata cara

penJrusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.

(1) Direktur Utama menyampaikan laporan hasil

Perneriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

(2) Direksi...

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

(21 Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi

dilakukan oleh Menteri. (21 Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun tak$rim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Bagran

PRE S IO EN

REPUBLIK INOONESIA

Bagran Keenambelas Kar5rawan Perusahaan

(1) Calon anggota Direksiyang ditetapkan sebagai anggota

Direksi berasal dari calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk Menteri. (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji

kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (21, wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi

merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:

• dinyatakan pailit;
• menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit; dan
• dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. (21 Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan ya-ng memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

(3) Pemenuhan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

(4) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum terhitung sejak tanggal anggota Direksi lainnya atau Dewan Pengawas mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut,

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai

dengan kebutuhan. (21 Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang €ulggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi:

• Menteri dalam waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
• selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Pengawas menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sarrra dengan anggota Direksi yang kosong;
• dalam . . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi baru, anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang defrnitif; dan
• pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong, kecuali santunan purnajabatan. (21 Dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong:
• Menteri dalam waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
• selama jabatan Direksi kosong dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Pengawas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi;
• dalam rangka melaksanakan Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dewan Pengawas dapat melakukan Pengurusan secara bersama-sama atau menunjuk salah seorang atau lebih diantara mereka untuk melakukan Pengurusan Perusahaan;
• dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum menetapkan penggantinya, semua anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatan tersebut, dapat ditetapkan oleh Dewan Pengawas atau Menteri untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi; dan
• pelaksana . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

e pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d, selain Dewan Pengawas memperoleh gqii dan tunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong, kecuali santunan purnajabatan.

(1) Setiap anggota Direksi berhak mengutdurkan diri dari

jabatannya dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Menteri dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang lain. (21 Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

(3) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektif kurang dari 3O (tiga puluh) hari dari tanggal surat pengunduran did diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri.

(4) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, anggota Direksi berhenti {engan sendirinya terhitung 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri.

(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampai

dengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, anggota Direksi yang mengundurkan diri berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat ' pengunduran diri diterima Menteri.

(1) Antaranggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan

anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

(2) Dalam . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam hal terjadi keadaan ssfagaiman6 dimaksud

pada ayat (1), Menteri benrrenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap

sebagai:

• anggota direksi pada badan usaha milik negara lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
• anggota komisaris atau dewan pengawas pada badan usaha milik negara; jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam c. instansi atau lembaga Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
• jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; atau e, jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12l. Anggota Direksi yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya paling lambat 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai anggota Direksi. 14t, Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatan lamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(l) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai potitik dan/atau calon/anggota tegistatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/ atau kepala/wakil kepala daerah.

(2) Pengurus . . .

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif,l2l calon kepalalwakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah dilarang untuk diangkat menjadi anggota Direksi.

(3) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partai

politik dan/ atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Direksi terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• masa jabatannya berakhir;
• diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; atau
• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Anggota.. .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Anggota Direksi yang jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali karena meninggal dunia, tetap bertanggungiawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungiawabannya oleh Menteri. pasal22

(1) Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi

untuk sementara waktu apabila: a anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;

• terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan;
• melalaikan kewajibannya; atau
• terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan. (21 Keputusan Dewan Pengawas mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Pengawas.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 harus diberitahukan secara lisan dan/atau tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Menteri dan Direksi.

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.

(5) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang menjalankan Pengurusan Perusahaan dan mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(6) Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri harus memutuskan mencabut atau .menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (71 Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimalsud pada ayat (6) telah lewat dan Menteri tidak mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Paragraf . . .

PRES IOEN

REPUBLIK INDONESIA

Patagral 2 T\rgas, Kewenangan, dan Kewajiban Direksi

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas Pengurusan:

a, berwenang penuh untuk melakukan segala tindakan terkait dengan Pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebljakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan usaha milik negara, dan Anggaran Dasar; dan

• berwenang untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara, dan Anggaran Dasar, serta Keputusan Menteri. (21 Menteri menetapkan pembagiap tugas dan wewenang anggota Direksi dalam melaksanakan tugas Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pembagian

tugas dan wewenang sebegaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada Dewan Pengawas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Direksi berwenang untuk:

• menetapkankebijakanPengurusanPerusahaan; b mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; c mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; d.mengatur...

PRES IOEN

REPUBLIK INOONESIA

20

• mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
• mengangkat dan memberhentikan peke{a Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
• mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan jabatan lainnya; dan
• melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/ atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Direksi wajib:

• mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tqiuan serta kegiatan usahanya; panjang perusahaanb. menyiapkan Rencana Jangka dan menyampaikannya kepada Dewan pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri; perusahaanc. menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran beserta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri atau Dewan Pengawas;

• memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan;

• memberikan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Rencana Ke{a dan Anggaran Perusahaan dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan merupakan kewenangan Menteri; pengawasf. memberikan penjelasan kepada Dewan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan merupakan kewenangan Dewan Pengawas;
• membuat risalah rapat Direksi;
• membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan Perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; pengawasj. menyampaikan laporan kepada Dewan mengenai penetapan anggota direksi dan komisaris pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan;
• menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan semesteran kepada Menteri;
• menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas;
• memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan apabila ditanyakan atau diminta anggota Dewan Pengawas dan/ atau Menteri;
• menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahkan;
• memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai laporan tahunan;
• memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
• menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalah rapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain; r.menJrusun...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

r men5msun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi Pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan Pengawasan; S memberikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan khusus dan laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri;

• menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya; u men5rusun dan menetapkan cetak biru (bluepint) organisasi Perusahaan; v menrusun indikator pencapaian kinerja Direksi untuk dimintakan persetqiuan Menteri; dan w menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib

mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tqiuan Perusahaan. (21 Anggota Direksi wajib:

• mematuhi Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan peraturan perundang-undangan; dan
• melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungiawaban, serta kewajaran.

(3) Dalam mengurus Perusahaan, Direksi melaksanakan

arahan yang sewaktu-waktu dapat diberikan oleh Menteri.

(4)Arahan...

PRES IDEN

REPIJBLIK INDONESIA

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuail4l Arahan dengan Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal27

(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik, penuh

kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (21 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap anggota Direksi tidak dapat

dipertanggungiawabkan atas kerugian sebagaimana dimalsud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
• telah melakukan Pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
• tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
• telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (41 Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

(5) Atas nama Perusahaan, Menteri dapa.t mengajukan

gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan. Pasal . . .

PRES IOEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari

Dewan Pengawas jika:

• mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (BuiA Operate Transfer/BOTl, Bangun Milik Serah (Build Oun Transferl BOU/fl, Bangun Serah Guna (&ild Transfer Opemte /BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
• menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
• melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
• menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. {21 Dalam rangka memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterimanya permohonan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan keputusan.

(4) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan

penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/ atau dokumen tambahan dimaksud dari Direksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterimanya penjelasan dan/ atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), Dewan Pengawas memberikan keputusan.

(1) Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari Menteri

jika:

• melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;

• mendirikan . . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• mendirikan anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan; c, melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan;
• melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan;
• mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau aualistl;
• mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aktiva/aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate TransferlBOTl, Bangun Milik Serah (BuiLd Own Tmnsfer/BOur, Bangun Serah Guna lBuild Ttansfer Operate IBTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l) huruf a;
• tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
• melepaskan dan menghapuskan aktiva/aset tetap Perusahaan, kecuali aktiva/aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

1 menetapkan cetak biru (blueprinfl organisasi Perusahaan; J menetapkan dan mengubah logo Perusahaan; k melakukan tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l) yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; I membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan; m pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/ atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan; dan/atau n.pengusulan...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pengusulan wakil dari Perusahaan untuk menjadi calon anggota direksi dan/atau komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan, kecuali perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang tidak memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bemilai strategis yang ditetapkan Menteri. (21 Untuk memperoleh persetqjuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan dokumen yang diperlukan.

(3) Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.

(4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterimanya permohonan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.

(5) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan

penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/ atau dokumen tambahan tersebut dari Direksi dalam waktu sebagaimana dimalsud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan

tanggapan tertulis dan tidak meminta penjelasan dan/ atau dokumen tambahan dari Direksi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri untuk memperoleh persetqluan tertulis tanpa tanggapan tertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan pengawas. (71 Dalam waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/ atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan

tertulis.

(8) Apabila. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(8) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan

tertulis, Direksi menyampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan tertulis disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

(9) Direksi wajib meminta persetqiuan tertulis dari Menteri

untuk:

• mengalihkan kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50 o/o (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam I (satu) transaksi atau lebih dalam jangka waktu I (satu) tahun buku, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; atau
• menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50 o/o (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

(10) Pengalihan, pelepasan hak, atau menjadikan jaminan

utang seluruh atau sebagian aktiva/aset yang merupakan barang dagangan atau persediaan dan/atau yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha, sepanjang belum dicatat sebagai aktiva/aset lstap Perusahaan tidak memerlukan persetqiuan Dewan Pengawas atau Menteri.

(1) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas, Menteri dapat

menetapkan Direksi berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tanpa mendapat persetqiuan tertulis dari Dewan Pengawas. Menteri dapat pemberianl2l persetqjuan atas tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Dewan Pengawas,

(3) Dalam hal diperlukan demi melindungi

Perusahaan, Menteri dapat pembatasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Direksi. Pasal

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

perusahaan,(1) Dalam rangka melaksanakan Pengurusan setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan sesuai dengan kebijakan Pengurusan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. (21 Setiap tindakan anggota Direksi untuk dan atas nama Direksi dan/atau dalam rangka mewakili Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan keb[iakan Pengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sesuai dengan keputusan Direksi.

(3) Apabila tidak ditetapkan tain dalam kebijakan

Pengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan. (41 Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.

(5) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,

salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.

(6) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tidak ditakukan, salah seorang anggota Direksi yang paling lama menjabat berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan. (71 Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat lebih dari I (satu) orang maka anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.

Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan memberikan kuasa khusus yang ditetapkan dalam surat kuasa. Paragraf...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 3 Rapat Direksi

(U Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. (21 Selain dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setqju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat

yang ditandatangani oleh ketua rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pemyataan ketidaksetqjuan anggota Direksi jika ada. (41 Salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk

diketahui.

(1) Direksi mengadakan rapat paling sedikit I (satu) kali

dalam sebulan dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas. (21 Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas atau Menteri dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.

(3) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan

Perusahaan, di tempat kegiatan usaha perusahaan, atau di tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.

(4) Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh

anggota Direksi yang berhak mewakili perusahaan dan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(5) Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

(6) Rapat. . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari /z (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. (71 Dalam hal rapat Direksi dilaksanakan tanpa panggilan rapat secara tertulis, rapat tersebut sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh seluruh €rnggota Direksi atau wakilnya.

(8) Dalam mata acara rapat lain-lain, rapat Direksi tidak

berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara rapat lain-lain.

(1) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat

hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. (21 Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seor€rng anggota Direksi lainnya.

(1) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

l2t Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk oleh Direktur Utama.

(3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan

penunjukkan, salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Direksi yang ada, berwenang untuk memimpin rapat Direksi. l4l Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, anggota Direksi yang paling lama menjabat yang memimpin rapat Direksi. (s) Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat lebih dari I (satu) orang, salah seorang dari anggota Direksi tersebut yang tertua dalam usla yang berwenang rnemimpin rapat Direksi.

(1) Keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan

musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam . . .

PRESIOEN

REPUBLIK INOONESIA

keputusan tidak dapat diambil denganl2l Dalam hal musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

(3) Setiap anggota Direksi berhak untuk 1

(satu) suara, ditambah I (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. (41 Apabila jumlah suara yang setqiu dan yang tidak setqiu sama banyaknya, keputusan rapat diambil sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab se dimaksud dalam Pasal 27.

(5) Suara blangko atau abstain dianggap setuju terhadap

usul yang diajukan dalam rapat.

(6) Dalam hal anggota Direksi tidak rapat,

anggota Direksi tersebut wajib memberikan pendapat untuk menyetqiui atau tidak menyetujui terhadap keputusan rapat dimaksud, dan apabila tidak memberikan pendapat dianggap keputusan rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakl7l dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Paragraf4 Benturan Kepentingan Anggota Direksi

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan

apabila:

• terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/ atau
• anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. (21 Dalam hal tedadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan diwakili oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk dari dan oleh anggota Direksi selain anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Dalam. . .

PRES IOEN

REPUBLIK INOONESIA

(3) Dalam hal benturan kepentingan menyangkut semua

anggota Direksi, Perusahaan diwakili oleh Dewan Pengawas atau oleh seseorang yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

(4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan tidak ada Dewan Pengawas, Menteri mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan.

(5) Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas

mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, Menteri menunjuk pihak lain untuk mewakili Perusahaan.

Bagtan Kelima Pengawasan

Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan

Pengawas dilakukan oleh Menteri,

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur

pejabat di bawah Menteri Teknis, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri, dan pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan.

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas

merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:

• dinyatakan pailit;
• menjadi. . .

PRES IOEN

REPUBLIK INDONESIA

33

• menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit; dan
• dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. (21 Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) batal demi hukum sejak tanggal anggota Dewan Pengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh

Menteri sesuai dengan kebutuhan. (21 Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan

waktunya dengan pengangkatan angtota Direksi. Pasal . ..

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan

Pengawas:

• Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
• dalam hal kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Dewan Pengawas baru, anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masajabatannya dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewajiban, dan kewenangan yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas yang definitif;
• pelalsana tugas anggota Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diberikan honorarium dan tunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong, kecuali santunan purnajabatan. (21 Dalam hal jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas kosong:
• Menteri dalam waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan, mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
• selama jabatan Dewan Pengawas kosong dan Menteri belum mengangkat anggota Dewan Pengawas yang kosong sglagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban y:rng sama dengan anggota Dewan Pengawas;
• dalam . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• dalam hal seluruh jabatan Dewan Pengawas kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat penggantinya, semua anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Dewan Pengawas; dan
• pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c memperoleh honorarium dan tunjangan dan/atau fasilitas anggota Dewan Pengawas, tidak termasuk santunan purnajabatan.

(1) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan

diri dari jabatannya dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Menteri dan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi. (21 Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Menteri paling lama 3O (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

(3) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektif kurang dari 3O (tiga puluh) hari dari tanggal surat pbngunduran diri diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri.

(4) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, anggota Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri.

(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampai

dengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, anggota Dewan Pengawas yang mengu.ndurkan diri berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh Menteri. Pasal . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Antaranggota Dewan Pengawas ditarang memiliki

hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud padal2l ayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

(U Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

• anggota direksi pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
• jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
• jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas yang merangkap jabatanl2l Anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas yang tidak mengundurkan diri

dari jabatan lamanya sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas

berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal . . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus

partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah. (21 Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/ atau kepala/wakil kepala daerah dilarang untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas menjadi pengurus

partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum

masa jabatannya berakhir berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimanal2l dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

• tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
• tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
• terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/ atau negara;
• melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Pengawas badan usaha milik negara;
• dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
• mengundurkan diri.

(3) Selain...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), demi kepentingan dan tujuan Perusahaan, anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh Menteri.

(4) Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberitahukan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (71 Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, ketentuan mengenai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianegap telah terpenuhi.

(8) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

(9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(l) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• masa jabata.nnya berakhir;
• diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri; atau

d.tidak...

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

• tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan undangan lainnya. (21 Anggota Dewan Pengawas yang jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali karena dunia, tetap awab terhadap tindakan yang awabannya belum diterima oleh Menteri. Paragral2 T[gas, Kewenangan, dan Kewajiban Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas: a, melakukan Pengawasan terhadap kebljakan dan jalannya Pengurusan pada umumnya mengenai Pemsahaan dan usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan undangan; dan

• memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Dewan Pengawas berwenang:

• memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan kekayaan Perusahaan;
• memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
• meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
• mengetahui kebljakan dan tindakan yang telah dan akan diialankan oleh Direksi;
• meminta . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
• mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
• memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
• membentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
• menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
• melakukan tindakan Pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
• menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; dan L melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Dewan Pengawas wajib:

• memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan Pengu.rusan Perusahaan;
• meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
• memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
• mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bogi Pengurusan Perusahaan;
• melaporkan . . .

PRE S ID EN

REPUELIK INDONESIA

• melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
• meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; g, memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Menteri mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
• menJrusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
• menyusun indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas untuk dimintakan persetujuan Menteri;
• membentuk Komite Audit;
• mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri; L membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi;
• memberikan laporan tentang tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada Menteri; dan
• melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas Pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan

Pengawas wajib:

• mematuhi Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
• melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungiawaban, dan kewajaran. (21 Dalam mengawasi Perusahaan, Dewan Pengawas melaksanakan arahan yang sewaktu-waktu dapat diberikan oleh Menteri.

(3) Arahan...

PRE S ID EN

REPUELIK INDONESIA

42

(3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai

dengan Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap anggota Dewan Pengawas wajib dengan iktikad

baik, penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).

(3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggota

jawab Dewan Pengawas atau lebih, tanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat

dipertanggungiawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa:

• telah melakukan Pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tqiuan Perusahaan;
• tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
• telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(5) Atas nama Perusahaan, Menteri dapat mengajukan

gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan, Pasal . . .

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Paragraf 3 Rapat Dewan Pengawas

(1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat

Dewan Pengawas. (21 Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah

rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat Dewan Pengawas dan seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir, yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawasjika ada. (41 Asli risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan didokumentasikan.

(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling'sedikit 1

(satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi. (21 Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu pengawas, apabila diperlukan oleh Ketua Dewan diusulkan oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaan tertulis dari Menteri dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.

(3) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan

Perusahaan, di tempat kegiatan usaha perusahaan, atau di tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan pengawas. . Pasal ...

PRE S ID EN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam

rapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakilil2l seorang anggota Dewan Pengawas lainnya.

(U Panggilan rapat Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis oleh Ketua Dewan Pengawas atau oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. (21 Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

(3) Dalam hal seluruh anggota Dewan Pengawas atau

wakilnya telah hadir, Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat tanpa panggilan rapat secara tertulis sebagaiman4 dimaksud pada ayat (1).

(4) Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 7z (satu per dua) jumlah anggota Dewan Pengawas atau wakilnya.

(5) Dalam hal rapat Dewan Pengawas dilaksanakan tanpa

panggilan rapat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat tersebut sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas atau wakilnya

(6) Dalam mata acara rapat lainJain, rapat Dewan Pengawas

tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Pengawas atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara rapat lain-lain.

Pasal . . .

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan

Pengawas. (21 Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak melakukan

penunjukan, salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Dewan Pengawas yang ada, berwenang untuk memimpin rapat .Dewan Pengawas. (41 Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat yang memimpin rapat Dewan Pengawas.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang paling lama

menjabat lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang dari anggota Dewan Pengawas yang tertua dalam usia berwenang memimpin rapat Dewan Pengawas.

(1) Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil dengan

musyawarah untuk mufakat. (21 Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk

mengeluarkan I (satu) suara, ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya.

(4) Apabila jumlah suara yang setqiu dan yang tidak setqiu

sama banyaknya, keputusan rapat diambil sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

(5) Suara blangko atau abstain dianggap menyetqiui usul

yang diajukan dalam rapat.

(6) Dalam . . .

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

(6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak

rapat, anggota Dewan Pengawas wajib memberikan pendapat untuk menyetujui atau tidak terhadap keputusan rapat dimaksud, dan apabila tidak memberikan pendapat dianggap menyetujui keputusan rapat. (71 Anggota Dewan Pengawas yang tidak dapat rapat wajib mewakilkan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya.

(8) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Bagran Keenam Pengawas Kegiatan Usaha Syariah

(l) Untuk melaksanakan salah satu kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Prinsip Syariah, menempatkan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat dan saran terhadap kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud padal2l ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Menteri, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.

(3) T\rgas Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

• pemberian arahan dan pengawasan dalam melaksanakan fatwa Dewan Syariah Nasional atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
• sebagai mediator antara Perusahaan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usulan dan saran produk dan jasa dari Perusahaan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

(4) Pengawasan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pengawasan kegiatan usaha syariah oleh Dewanl4l Pengawas Syariah sebagimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketujuh Rencana Jangka Panjang Perusahaan

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tqiuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (21 Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri untuk disahkan menjadi Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) paling sedikit memuat:

• evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan sebelumnya;
• posisi Perusahaan pada saat pen5rusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
• asumsi yang dipakai dalam penyrsunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
• penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana Jangka Panjang Perusatraan; dan
• kebijakan pengembangan usaha Perusahaan.

Bagran

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Bagian Kedelapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan. (21 Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.

(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan belum disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penrusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(5) Apabila Perusahaan dinyatakan sehat selama 2 (dua)

tahun berturut-turut, kewenangan Menteri untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Dewan Pengawas.

(1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan oleh Menteri. (21 Usulan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani bersanna oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.

(3) Persetujuan . . .

P RE S IDEN

REPUBLIK INDONESIA

_49-

(3) Persetqjuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterimanya usulan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari Direksi.

(4) Dalam hal rancangan perubahan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan belum mendapat persetujuan Menteri dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ranctrngan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(5) Dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan telah dilimpahkan kepada Dewan Pengawas, kewenangan persetqjuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, paling sedikit memuat:

• misi, sasaran usaha, strategi usaha, keb{iakan Perusahaan, dan program kerj a/ kegiatan;
• anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program ke{ a/ kegiatan;
• proyeksi keuangan Perusahaan dan anak perusahaan; pengawas;d. rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan dan
• hal lain yang memerlukan Keputusan Menteri.

Bagran Kesembilan Pelaporan

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan

kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut. (21 Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak

menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, anggota Direksi yang bersangkutan menyampaikan alasan secara tertulis.

PasalT2

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan semesteran kepada

Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode semesteran tersebut. (21 Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak

menandatangani laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi yang bersangkutan menyampaikan alasan secara tertulis.

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun

buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

(2) Laporan . . .

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Laporan tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan

Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang bersangkutan menyampaikan alasan secara tertulis. (41 laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memuat:

• perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca/laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya, serta laporan mengenai hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan termasuk tetapi tidak terbatas pada penghapusbukuan piutang; b, neraca/laporan posisi keuangan gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari anak-anak perusahaan, termasuk neraca/laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi dari masing- masing anak perusahaan tersebut;
• laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan, serta hasil yang telah dicapai; d, kegiatan utama Perusahaan dan perubahan kegiatan utama selama tahun buku;
• rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
• laporan mengenai tugas Pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru berakhir; nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan C,
• gaji dan tunjangan Lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas. Pasal . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(1) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73 ayat (4) huruf a dibuat sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan.

(2) Dalam hal Standa.r Akuntansi Keuangan ss[egaimana

dimaksud pada ayat (l) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, perhitungan tahunan dimaksud disusun disertai penjelasan serta alasannya.

(1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada

auditor eksternal yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Dewan Pengawas untuk diperiksa.

(2) Iaporan atas hasil Pemeriksaan auditor eksternal

terhadap perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri untuk disahkan.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan

tidak dapat dilakukan.

(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) setelah mendapat pengesahan Menteri, diumumkan

dalam surat kabar harian nasional.

(1) Pengesahan laporan tahunan dan pengesahan

perhitungan tahunan Perusahaan dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang

disediakan ternyata tidak benar dan/ atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

(3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari

tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (21 apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena ' kesalahannya atau kelalaiannya. Pasal . . .

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (Ll membebaskan Direksi dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut termuat dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Satuan Pengawa-san Intern

(1) Perusahaan wajib membentuk Satuan Pengawasan

Intern. (21 Satuan Pengawasan Intern sebd.gaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Satuan Pengawasan Intern bertugas: a membantu Direktur Utama dalam melaksanakan' Pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran perbaikan; b memberikan laporan tentang hasil Pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama; dan c memonitor tindak lanjut atas hasil Pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi wajib memberikan laporan hasil Pemeriksaan atau hasil tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lain dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagran Kesebelas Komite Audit dan Komite Lainnya

(1) Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang

bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewen Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. (21 Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

(3) Pembentukan Komite Audit dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Komite Audit bertugas:

• membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern;
• menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
• memberikan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

c memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; d memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; e melakukan identifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya; dan f melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk

membantu tugas Dewan Pengawas. pelaksanaan tugas komite lainl2l Pembentukan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagral Keduabelas Penggunaan Laba dan Dana Cadangan

(1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan

jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud padal2l ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari modal Perusahaan.

(3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 2Oo/o (d:ua

puluh persen) dari modal Perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan. (41 Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 2,Oo/o (dua puluh persen), Menteri dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan.

(5)Direksi...

PRES IOEN

REPUBLIK INOONESIA

(5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana

cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

(1) Penggunaan laba bersih Perusahaan termasuk jumlah

penyisihan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ditetapkan oleh Menteri. (21 Menteri dapat menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih Perusahaan digunakan untuk pembagian dividen dan/atau pembagian lain dalam bentuk tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk kar5rawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perusahaan yang dapat diperuntukan ba gr perluasan usaha Perusahaan.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan dan Perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum seluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan

perubahan bentuk badan hukum Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (21 Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagran . . .

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA

Bagran Keempatbelas Pembubaran Perusahaan

(1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan peraturan

Pemerintah. (21 Pembubaran Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Perusahaan bubar, Perusahaan tidak dapat

melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. t2t Tindakan pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perusahaan; b penentuan tata cara pembagran kekayaan Perusahaan;

• pembayaran kepada para kreditor;
• pembayaran sisa kekayaan perusahaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan
• tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan perusahaan.

Bagran Kelimabelas Tahun Buku Perusahaan

(1) Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaan

yang dan , pemberhentian, hak oleh Direksi perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan di bidang aan. segalal2l Bagi kar5rawan Perusahaan tidak berlaku ketentuan dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal karyawan Perusahaan diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan atau direksi pada badan usaha milik negara lain, yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

(1) Karyawan Perusahaan dilarang menjadi pengurus partai

politik dan/ atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah. karyawan Perusahaan menjadi pengurusl2l Dalam hal partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai karyawan terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.

Begian

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketujuhbelas Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaan ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan peraturan

Bagian Kedelapanbelas Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Pengadaan barang dan jasa oleh Perusahaan yang

menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik sebagian maupun seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan. ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. t2t Direksi Perusahaan menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi Perusahaan selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagran Kesembilanbelas Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas

(1) Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan

Pengawas ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva/ aset, pencapaian target, keuangan, dan tingkat kesehatan Perusahaan.

(3) Selain...

PR E S IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Selain memperhatikan hal sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Menteri. dapat pula memperhatikan faktor lain yang relevan.

(4) Selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksi

dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan.

Bagran Keduapuluh Dokumen Perusahaan

Direksi wajib mengelola dokumen Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen Perusahaan.

Bagian Keduapuluh Satu Pengurusan Aktiva/Aset Perusahaan

aktiva/aset Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagran Keduapuluh Dua Kepailitan

(1) Pengajuan permohonan untuk mempailitkan Perusahaan

ke pengadilan hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. 121 Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(3) Anggota...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESI,A

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa

kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Bagian Keduapuluh Tiga Ganti Kerugian

Anggota Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi, dan semua karyawan Perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 1O3

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1O4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PRE S ID EN

REPUBLIK INOONESIA

Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 JuIi 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2O JuIi 2018

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. L