Pasal 48

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus

partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah. (21 Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/ atau kepala/wakil kepala daerah dilarang untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas menjadi pengurus

partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.