Pasal 19

(l) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai potitik dan/atau calon/anggota tegistatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/ atau kepala/wakil kepala daerah.

(2) Pengurus . . .

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif,l2l calon kepalalwakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah dilarang untuk diangkat menjadi anggota Direksi.

(3) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partai

politik dan/ atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Direksi terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.