Pasal 30

(1) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas, Menteri dapat

menetapkan Direksi berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tanpa mendapat persetqiuan tertulis dari Dewan Pengawas. Menteri dapat pemberianl2l persetqjuan atas tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Dewan Pengawas,

(3) Dalam hal diperlukan demi melindungi

Perusahaan, Menteri dapat pembatasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Direksi. Pasal

PRES IDEN

REPUBLIK INOONESIA