Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Dewan Pengawas berwenang:

• memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan kekayaan Perusahaan;
• memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
• meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
• mengetahui kebljakan dan tindakan yang telah dan akan diialankan oleh Direksi;
• meminta . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
• mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
• memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
• membentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
• menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
• melakukan tindakan Pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
• menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; dan L melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.