Pasal 94

(1) Karyawan Perusahaan dilarang menjadi pengurus partai

politik dan/ atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah. karyawan Perusahaan menjadi pengurusl2l Dalam hal partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai karyawan terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.

Begian

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketujuhbelas Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya