Pasal 97

(1) Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan

Pengawas ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva/ aset, pencapaian target, keuangan, dan tingkat kesehatan Perusahaan.

(3) Selain...

PR E S IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Selain memperhatikan hal sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Menteri. dapat pula memperhatikan faktor lain yang relevan.

(4) Selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksi

dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan.

Bagran Keduapuluh Dokumen Perusahaan