PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan pen5rusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang men5rusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan tlmrrm, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, p€ffiberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. yang 5. Rektor adalah pemimpin UNP menyelenggarakan dan mengelola UNP.
5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat I(A adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNP untuk dan atas nama MWA.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah

SK No l0ll22 A

PRESIDEN

1. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.

2. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, danf atau pendidikan profesi. 1O. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.

4. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas men5rusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. jenjang 14. Mahasiswa adalah peserta didik pada pendidikan tinggi di UNP.

6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.

8. 17. Kementerian. .

SK No l0ll23 A

PRESIDEN

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

UNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Bagian Kesatu Umum

(1) UNP sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum,

dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNP. (21 Statuta UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;
• identitas;
• penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
• sistem pengelolaan;
• sistem penjaminan mutu;
• kode etik;
• bentuk dan tata cara pembentukan peraturan;
• sistem perencanaan; dan
• pendanaan dan kekayaan.

Bagian

SK No l0ll24 A

PRESIDEN

Bagian Kedua Visi, Misi, T\rjuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

UNP memiliki visi menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional.

UNP memiliki misi:

• melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
• melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
• melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
• menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
• melaksanakan kerja sama internasional.

UNP memiliki tujuan:

• terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
• menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
• menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
• menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
• memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia; dan
• terlaksananya kerja sama pada tingkat internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

UNP dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi memiliki nilai dasar:

• Pancasila;
• keimanan dan ketakwaan;
• kebenaran hakiki;
• religius, edukatif, dan ilmiah;
• hak asasi manusia;
• nasionalis dan demokratis; dan
• alam takambang jadi guru.

UNP mempunyai budaya kerja yang meliputi:

• integritas;
• kreatif dan inovatif;
• inisiatif;
• pembelajaran;
• meritokrasi; dan
• tanpa pamrih.

Bagian Ketiga Identitas

Paragraf 1 Kedudukan, Hari Jadi, dan Jati Diri

UNP berkedudukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNP dikelola dan

didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma pergurllan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UNP.

(2) Penyediaan

SK No 101170 A

PRESIDEN

(2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik

mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan

UNP harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam. (41 UNP melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi UNP.

(5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan

prasarana di lingkungan UNP diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 9 1

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. (21 Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang

dan jasa yang sumber dananya:

• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barang/jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5 . .

SK No 101171 A

PRESIDEN

Paragraf 5 Investasi

Tanggal 23 Oktober merupakan hari jadi UNP

Pasal I 1

SK No 101126 A

PRESIOEN REPUBL'P, INl.ONESIA

Pasal 1 1

Kependidikan yang unggul merupakan kekhasan sebagai jati diri UNP.

Paragraf 2 Lambang, Bendera, Himne, Mars, Busana, dan Panji

(1) UNP memiliki lambang, bendera, himne, mars,

busana, dan panji. (21 Lambang, bendera, himne, mars, busana, dan panji UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera,

himne, mars, busana, dan panji diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1 Pendidikan

(1) UNP menyelenggarakan pendidikan akademik,

pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi yang berkualitas dan berkarakter melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global. pada (2) Penyelenggaraan pendidikan di UNP mengacu standar nasional pendidikan tinggi.

(3) Selain

SK No l0ll27 A

PRESIDEN

(3) Selain mengacu pada standar nasional pendidikan

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan pendidikan di UNP dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional. (41 Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU.

(5) UNP dalam membuka, mengubah, dan menutup

Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang

dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, untuk mencapai tujuan UNP dan tujuan pendidikan nasional dalam memenuhi dan menjawab tantangan nasional, regional, dan global.

(2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, vokasional, dan keprofesian ditingkat nasional, regional, dan global.

(3) Pengembangan dan evaluasi kurikulum diatur

dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UNP memberikan gelar, ijazah dan transkrip

akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 UNP

SK No 101128 A

PRESIDEN

(2) UNP mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik,

surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) UNP dapat memberikan gelar doktor kehormatan

kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UNP. (41 UNP dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah

dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ajib

menjadi bahasa pengantar di UNP. (21 Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UNP.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar di UNP.

(1) UNP menerima Mahasiswa warga negara Indonesia

dan/atau warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan. (2luNP...

SK No l0ll29 A

PRESIDEN

(2) UNP wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa

yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 2O%o (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

(3) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembiayaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Penelitian

(1) UNP menyelenggarakan penelitian secara terpadu

dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. (21 Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin secara saintihk.

(3) Penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi, hilirisasi, dan komersialisasi untuk mendukung prioritas riset nasional dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

(4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara

diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(5) Hasil

SK No 101130 A

FRESIDEN

(5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau

dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian,

penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UNP mengalokasikan dana dari biaya operasional

UNP untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak atas kekayaan intelektual. (21 UNP berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNP.

Paragraf 3 Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) UNP menyelenggarakan pengabdian kepada

masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas. (21 Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan. (4\ Pengabdian.

SK No 101131 A

PRESIDEN

(41 Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan, metode, dan kegiatan sesuai dengan keahlian Sivitas Akademika serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada

masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) UNP menjunjung tinggi kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma pergurLlan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Pasal22

(1) Rektor menjamin setiap anggota Sivitas Akademika

melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNP.

(21 Otonomi

SK No l0ll32 A

PRESIDEN

13 (21 Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada

suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:

• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNP;
• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
• bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
• melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik UNP dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNP. (21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Kebebasan .

SK No 101133 A

PRESIDEN

-t4- (41 Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNP untuk:

• melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
• melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi pergurlran tinggi.

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Keenam Sistem Pengelolaan

Paragraf 1 Susunan Organisasi

(1) Organ UNP terdiri atas

• MWA;
• Rektor; dan
• SAU.

(21 Pelaksanaan

SK No 101134A

PRESIDEN

15 (21 Pelaksanaan fungsi organ UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.

(3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (41 Tata kerja antarorgan UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2 Majelis Wali Amanat

(1) (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:

• menyetujui usul perubahan Statuta UNP;
• menetapkan kebijakan umum nonakademik UNP;
• menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
• menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNP bersama SAU;
• melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
• mengangkat dan memberhentikan Rektor;

g.mengangkat...

SK No 101135 A

PRESIDEN

_ 16_

• mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
• mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
• melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNP;
• membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNP;
• memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNP;

1. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor danf atau SAU; dan

• men5rusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

(3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan.

(4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) atau Lyat (al bersifat final dan mengikat.

Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;

• beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;

• sehat jasmani dan rohani;

• mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi an UNP;

• mempunyal

SK No 101136 A

=,',?ot}* n e p u Jr-Tx . o =,

• mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/ atau akademik;
• mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNP, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNP dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
• tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
• tidak memiliki konflik kepentingan;
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
• tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang

terdiri atas:

• Menteri;
• Rektor;
• Ketua SAU;
• wakil dari Dosen 7 (tujuh) orang;
• wakil dari Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang;
• wakil dari alumni 1 (satu) orang;
• wakil dari masyarakat 4 (empat) orang; dan
• wakil dari Mahasiswa 1 (satu) orang. (21 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(1) (3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul SAU. (41 Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.

(5) Anggota

SK No 101137 A

PRESIDEN

.

(5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa

diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

(6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:

• berakhir masa jabatan;
• meninggal dunia;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• diangkat dalam jabatan pimpinan UNP, pimpinan pada pergurlran tinggi lain, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA;
• dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
• mengundurkan diri.

(7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota

MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Susunan MWA terdiri atas:

• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
• 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
• 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota. (21 Ketua, wakil ketua, dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota MWA.

(3) Unsur keanggotaan MWA dari Menteri, Rektor, ketua

SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa dilarang menjadi ketua, wakil ketua, atau sekretaris MWA.

(4) Tata . .

SK No 101138A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(4) Tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, dan

sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama

kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. (21 Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektbr.

(3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota

MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah pemilih yang hadir.

(4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak

suara dalam pemberhentian Rektor.

(5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan

pemberhentian Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.

(6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan

Peraturan MWA.

(1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang

bertugas memberikan masukan untuk pengembangan UNP. (21 Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA.

(3) Anggota kehormatan MWA berjumlah paling banyak

7 (tujuh) orang. (4\ Anggota kehormatan MWA merupakan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap UNP.

(5) Anggota

SK No 101139A

PRESIDEN

(5) Anggota kehormatan MWA diangkat dan

diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SAU dan Rektor.

(6) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali. (71 Keanggotaan kehormatan MWA diatur dalam Peraturan MWA.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk

KA.

(2) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung

jawab kepada MWA.

(3) KA mempunyai tugas:

• mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNP di bidang nonakademik;
• melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
• menyampaikan laporan tahunan kepada MWA. (41 Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua KA.

(5) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan

berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.

(6) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:

• pencatatan dan pelaporan keuangan;
• tata kelola perguruan tinggi;
• peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
• pengelolaan barang milik negara; dan
• manajemen risiko. (71 Ketua dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

(8) Anggota

SK No 101140 A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(8) Anggota KA tidak berasal dari organ UNP.

(e) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dalam Peraturan MWA.

Paragraf 3 Rektor

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf b merupakan organ yang menjalankan

fungsi pengelolaan UNP.

(2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:

• pimpinan;
• pelaksana akademik;
• penunjang akademik dan nonakademik;
• pelaksana penjaminan mutu;
• pengembang dan pelaksana tugas strategis;
• pelaksana administrasi;
• pelaksana pengawasan internal;
• pengelola usaha; dan
• unsur lain yang diperlukan.

(1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 ayat (2) huruf a terdiri atas:

• Rektor; dan
• wakil Rektor. (21 Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretaris UNP.

. Pasal 35. .

SK No 101141 A

PRESIDEN

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

• men5rusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
• men5rusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
• mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
• mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
• mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNP secara optimal;
• membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
• mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
• menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
• mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
• memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;

1. men5rusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;

• menJrusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;

• menjatuhkan

SK No l0ll42 A

PRESIDEN

• menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
• menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
• membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
• men5rusun dan menyetujui rancangan Statuta UNP atau perubahan Statuta UNP bersama dengan MWA dan SAU;
• mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
• melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
• melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

• bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
• berkewarganegaraan Indonesia;
• memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
• memiliki kompetensi manajerial yang tinggi;
• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
• sehat . .

SK No 101143 A

PRESIDEN

• sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
• sebagai Dosen di perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
• memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
• memiliki pengalaman paling rendah sebagai pemimpin jurusan/Departemen paling singkat 2 (dua) tahun;
• bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
• memiliki wawasan kebangsaan;
• memiliki jiwa kewirausahaan;
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
• tidak sedang atau pernah menjalani hukuman displin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• memiliki integritas akademik;
• tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
• bagi calon yang berasal dari luar UNP, wajib menyertakan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pimpinan pergurLlan tinggi yang bersangkutan.

(1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan

oleh MWA.

(2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada MWA.

(3) Rektor

SK No l0ll44 A

PRESIDEN

(3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (41 Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Rektor dilarang menduduki jabatan pada:

• perguruan tinggi lain;
• jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
• badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan UNP; dan/atau
• jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNP.

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

• berakhir masa jabatan;
• meninggal dunia;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
• mengundurkan diri;
• dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
• melanggar norma dan etika akademik; atau
• dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal40...

SK No l0l145 A

PRESIDEN

(1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor. (21 Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36.

jabatan (3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor

baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun. (21 Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat

berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

(3) Wakil

SK No 101146 A

PRESIDEN

(21 (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (41 Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor dan tata

cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• Fakultas;
• Sekolah; dan
• lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

• Dekan dan wakil Dekan;
• SAF;
• Departemen;
• laboratorium/bengkellstudio; dan
• unit lain di Fakultas yang diperlukan.

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf

a bertanggung jawab kepada Rektor. (21 Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Wakil ...

SK No l0ll47 A

PRESIDEN

(21 (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan. (41 Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bertanggung jawab kepada Dekan.

(5) Pedoman tentang syarat, tata cara pemilihan,

pengangkatan, dan pemberhentian, serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b

mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam pen5rusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), SAF memiliki wewenang:

• mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
• mengawasi pelaksanaan kebebasan akader4ik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
• memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam pen5rusunan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Fakultas;
• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
• memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Dosen kepada Dekan;
• mengawasi

SK No 101148 A

PRESIDEN

• mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi di lingkungan Fakultas;
• memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas; dan
• memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas.

(3) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai SAF diatur dengan Peraturan

Rektor.

Pasal47 Ketentuan mengenai Departemen, laboratorium/bengkel I studio, dan unit lain di Fakultas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin atau pendidikan vokasi. (21 Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• direktur;
• wakil direktur; dan
• Program Studi.

(3) Wakil

SK No 101149 A

t,'T}.=,^ nrpuJr-Tr

(21 (3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b paling banyak 2 (dua) wakil direktur. (41 Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Ketentuan mengenai direktur, wakil direktur, dan

Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merLlpakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (21 Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki tugas:

• men5rusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyaraka!
• melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
• melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.

(2) Ketentuan .

SK No 101150A

PRES!DEN

(2) Ketentuan mengenai unsur penunjang akademik dan

nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor

(1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik. (21 Ketentuan mengenai unsur pelaksana penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan tugas strategis pembangunan nasional. (21 Ketentuan mengenai unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UNP. (21 Ketentuan mengenai unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal54...

SK No 101151 A

PRESIDEN

(1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik. (21 Ketentuan mengenai unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP.

(2) Ketentuan mengenai unsur pengelola usaha diatur

dengan Peraturan Rektor.

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Senat Akademik Universitas

(1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

huruf c merllpakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:

a menetapkan.

SK No 101152 A

PRESIDEN

• menetapkan kebijakan akademik mengenai:

1. kurikulum Program Studi;
2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
4. persyaratan pemberian doktor kehormatan.

• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
• merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
• mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
• memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
• merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
• memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
• memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/ atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/atau Departemen; dan
• bersama MWA dan Rektor men5rusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNP.

. Pasal 58. .

SK No l0l153 A

PRESIDEN

(1) Anggota SAU terdiri atas:

• Rektor;
• wakil Rektor;
• Dekan;
• direktur sekolah; dan
• Dosen yang mewakili Fakultas; (21 Anggota SAU yang berasal dari Dosen yang mewakili Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan: jabatan a. 2 (dua) orang wakil Dosen dengan akademik profesor; dan
• 2 (dua) orang wakil Dosen dengan jabatan akademik:

1. lektor kepala; dan/atau
2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.

(3) Dalam hal Fakultas tidak dapat memenuhi jumlah

wakil Dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka wakil Dosen dengan jabatan akademik profesor dapat diganti oleh Dosen dengan jabatan akademik:

• lektor kepala; dan/atau
• lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor. (41 Anggota SAU dari perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memenuhi persyaratan memiliki integritas, reputasi, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam bidang akademik.

(5) Pemilihan anggota SAU perwakilan Dosen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari setiap Fakultas dilakukan oleh anggota SAF dalam rapat pleno.

(6) Anggota .

SK No 101154 A

PRESIDEN

(6) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) SAU dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota

dan dibantu seorang sekretaris merangkap anggota.

(2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota SAU.

(3) Rektor, wakil Rektor, Dekan, dan direktur Sekolah

sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak dapat dipilih menjadi ketua dan sekretaris SAU. (41 Masa jabatan ketua dan sekretaris SAU selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU ditetapkan oleh

Rektor.

(6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua,

sekretaris, dan anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• berakhir masa jabatan;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• mengundurkan diri;
• melanggar kode etik UNP; dan/atau
• dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Anggota

SK No 101155 A

PRESIDEN

(21 Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.

(3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada

ayat (21dilakukan melalui pergantian antar waktu.

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat

membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi

atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan SAU.

Paragraf 5 Ketenagaan

(1) Pegawai UNP terdiri atas Dosen dan Tenaga

Kependidikan.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• pegawai negeri sipil; dan
• nonpegawai negeri sipil.

(3) Hak dan kewajiban pegawai UNP nonpegawai negeri

sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UNP pegawai negeri sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban

pegawai UNP nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UNP. (21 Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNP berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai UNP berstatus nonpegawai negeri sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
• pegawai yang diangkat oleh Rektor.

(2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi. (41 Rekrutmen pegawai UNP berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UNP berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(5) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan

karier, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Rektor. Pasal66...

SK No 101157 A

PRESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA

(1) UNP wajib membangun dan mengembangkan

manajemen kepegawaian. (21 Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agarna, ras, dan antargolongan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen

kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UNP berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai aparatur sipil negara.

(2) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri

sipil yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

(3) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri

sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan

(41 Selain

SK No 101158 A

PRESIDEN

(41 Selain hak pegawai UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pegawai UNP dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai UNP yang berstatus

pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNP yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan. (21 Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNP yang berstatus nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen

atau Tenaga Kependidikan di UNP berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan

pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6 Mahasiswa dan Alumni

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar

pada salah satu Program Studi di UNP. (21 Untuk menjadi Mahasiswa UNP seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Warga...

SK No 101159 A

PRESIDEN

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNP

apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis

penerimaan Mahasiswa UNP diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilidas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.

(2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan

peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, dan etika akademik.

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa

diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UNP melaksanakan pendampingan dan pelayanan

kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.

(2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan

kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi

kemahasiswaan. (41 Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal74...

SK No 101160 A

PRESIDEN

(1) Alumni UNP merupakan setiap orang yang pernah

mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di UNP.

(2) Alumni ikut bertanggung jawab menjaga nama baik

almamater dan berperan aktif untuk memajukan UNP.

(3) Hubungan antara UNP dan alumni UNP

diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan. (41 Alumni UNP terhimpun dalam organisasi alumni bernama Ikatan Alumni UNP yang disebut ILUNI UNP.

(5) Organisasi dan tata kerja ILUNI UNP diatur dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ILUNI UNP.

Paragraf 7 Kerja Sama

(1) UNP dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau

nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma pergurLlan tinggi.

(3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipergunakan bagi pengembangan tridharma

perguruan tinggi UNP dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

(4) MwA. . .

SK No 101161 A

PRESIDEN

(41 MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNP dengan pihak lain.

(5) Ketentuan mengenai kerja sama diatur dengan

Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf 1 Umum

Sistem penjaminan mutu UNP terdiri atas:

• sistem penjaminan mutu internal; dan
• sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

(1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

(2) Sistem penjaminan mutu internal UNP bertujuan

untuk:

• menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
• mewrrjudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
• mengupayakan semua unit di UNP untuk bekerja sesuai dengan standar.

(3) Sistem

SK No 101162 A

PRESIDEN

43

(3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana penjaminan mutu. (41 Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

(1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan pergurLlan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Semua unsur pelaksana akademik dan unsur jawab penunjang akademik bertanggung memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4 Akuntabilitas Publik

(1) Akuntabilitas publik UNP terdiri atas:

• akuntabilitas akademik; dan

• akuntabilitas nonakademik. (21 Akuntabilitas publik UNP wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

• memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;

• menyelenggarakan SK No 101163 A

PRESIDEN

• menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggun gj awabkan ;
• men5rusun laporan keuangan UNP tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
• melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(3) Akuntabilitas publik UNP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

Bagian Kedelapan Kode Etik

(1) Kode etik UNP bertujuan untuk menunjang

penyelenggaraan tridharma pergurllan tinggi.

(1) (2) Kode etik UNP sebagaimana dimaksud pada ayat

terdiri atas:

• kode etik Dosen;
• kode etik Mahasiswa; dan
• kode etik Tenaga Kependidikan. (21 (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akaderpik dan nonakademik. (41 Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNP.

(5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNP.

(6) Kode...

SK No 101164 A

PRESIDEN

(6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU. (71 Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Bentuk dan Tata Cara Pembentukan Peraturan

(1) Peraturan yang berlaku di UNP meliputi:

• peraturan perundang-undangan;
• peraturan MWA;
• peraturan Rektor; dan
• peraturan SAU. (21 Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), di UNP berlaku:

• keputusan MWA; dan
• keputusan Rektor.

(1) (3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf d hanya berlaku di internal SAU. (41 Tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh Sistem Perencanaan

(1) Sistem perencanaan UNP merupakan satu kesatuan

tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

(21 Sistem

SK No 101165 A

PRESIOEN

REPUBLIK INOONESIA

(21 Sistem perencanaan UNP menjadi dasar bagi setiap organ UNP dan seluruh Sivitas Akademika dalam penyusunan program.

(3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:

jangka panjang; a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka menengah; dan b. 5 (lima) tahun untuk jangka pendek. c. 1 (satu) tahun untuk (41 Sistem perencanaan UNP dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNP.

(5) Dokumen perencanaan UNP sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.

(6) Dokumen perencanaan UNP sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNP paling

sedikit memuat:

• rencana kerja UNP;
• anggaran tahunan UNP; dan
• proyeksi keuangan. (21 Rencana kerja dan anggaran tahunan UNP diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember. (41 Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian

SK No 101166 A

PRESIDEN

Bagian Kesebelas Pendanaan dan Kekayaan

Paragraf 1 Pendanaan

(1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNP yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNP juga dapat berasal dari:

• masyarakat;
• biaya pendidikan;
• hasil pengelolaan dana abadi;
• usaha UNP;
• kerja sama tridharma perguruan tinggi;
• pengelolaan kekayaan UNP;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah;
• pinjaman; danf atau
• pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaari UNP dari sumber dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (21merupakan pendapatan UNP yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan . .

SK No 101167 A

PRESIDEN

48

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana

UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Kekayaan

(1) Kekayaan UNP bersumber dari:

• kekayaan awal;
• hasil pendapatan UNP;
• bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Seluruh kekayaan UNP termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UNP.

(3) Seluruh kekayaan UNP dikelola secara mandiri,

transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UNP dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (41 Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan UNP diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Kekayaan awal UNP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 85 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara

yang dipisahkan, kecuali tanah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

yang ayat (1) ditetapkan oleh menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.

(4) Penatausahaan...

SK No 101168 A

PRESIDEN

49 (41 Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNP diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UNP setelah

penetapan kekayaan awal bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
• anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan

Pasal 87 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak

dapat dijaminkan kepada pihak lain. (21 UNP melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagAimana

dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UNP dapat dimanfaatkan oleh UNP setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (41 Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNP untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNP.

(5) Barang

SK No 101169 A

REPU JLTI',',35]*.r,o

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNP dapat dimanfaatkan oleh UNP setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNP untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNP. (7\ Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (41dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari

pengembangan dana UNP setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik UNP. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNP dan ditatausahakan oleh UNP.

(3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNP selain

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan

Pasal 87 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah

mendapatkan persetujuan MWA.

Paragraf 3 Sarana dan Prasarana

(1) UNP melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNP.

(2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UNP dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha.

(3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur UNP, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

(4) Nilai aset UNP yang dapat diinvestasikan untuk

usaha komersial paling banyak 2ooh (dua puluh persen) dari nilai aset.

(4) (5) Nilai aset UNP sebagaimana dimaksud pada ayat

merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi

merupakan pendapatan UNP. (71 Investasi UNP hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi,

kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6 Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik. (21 Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA

SK No l0ll72 A

PRESIDEN

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem

akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (41 Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNP diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Laporan tahunan UNP meliputi laporan bidang

akademik dan laporan bidang nonakademik. (21 Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan (41 Laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

(5) Dalam rangka pen5rusunan laporan keuangan

pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Laporan keuangan tahunan UNP diaudit oleh

akuntan publik. (21 Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNP.

(3) Laporan

SK No 101173 A

PRESIDEN

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diumumkan kepada publik. (41 Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KA.

(5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan

oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

(1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan

diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. '

(2) Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota SAU

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor. (21 (41 Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Untuk pertama kali, SAU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 97 ayat (41 mengusulkan anggota MWA kepada

Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan.

Pasal99... SK No l0ll74 A

PRESIDEN

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNP dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pejabat pengelola UNP yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada

UNP tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023. (21 Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UNP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UNP yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum.

(2lStatus...

SK No 101175 A

PRESIDEN

(21 Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UNP yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai Pegawai UNP dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 1O4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541); dan Riset, b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 202l tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor e4s), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

niil( I\16 10.5L,I t

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik lndonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2O2l

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2O2L

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum,

Djaman

SK No 081180A

PRESIDEN