BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang

selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.

1. Kepala BNPB, yang selanjutnya disebut Kepala adalah

pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

(1) BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden.

(2) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

BNPB mempunyai tugas:

• memberikan pedoman dan pengarahan terhadap

usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat

bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan

setara;

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -3-

• menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

• menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan

bencana kepada masyarakat;

• melaporkan penyelenggaraan penanggulangan

bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat

bencana;

• menggunakan dan mempertanggungjawabkan

sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

• mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran

yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

• melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

• menyusun pedoman pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNPB menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan

• pengoordinasian pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,

dan menyeluruh.

Apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan

fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -4-

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPB dikoordinasikan oleh kementerian yang

menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan

manusia dan kebudayaan.

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi BNPB

BNPB terdiri atas:

• Kepala;

• Unsur Pengarah; dan

• unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -5-

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

• perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;

• pemantauan; dan

• evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana.

Paragraf 2 Keanggotaan

Unsur Pengarah terdiri atas Ketua yang dijabat oleh

Kepala dan 20 (dua puluh) Anggota.

(1) Anggota unsur pengarah terdiri atas:

• 11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau

setara pejabat pimpinan tinggi madya, yang

diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan

• 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional.

(2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a mewakili:

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan;

• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

• Kementerian Dalam Negeri;

• Kementerian Keuangan;

• Kementerian Kesehatan;

• Kementerian Sosial;

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -6-

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

• Kementerian Perhubungan;

• Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

• Tentara Nasional Indonesia.

(3) Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat

profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala.

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang

meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan

pascabencana.

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

• penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan

bencana;

• pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;

• penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

penanggulangan bencana;

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -7-

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penanggulangan bencana;

• pengoordinasian instansi pemerintah terkait,

pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha

serta lembaga internasional dalam rangka penyusunan

dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di

bidang penanggulangan bencana;

• koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan BNPB;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang

menjadi tanggung jawab BNPB;

• pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan

BNPB; dan

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unsur pelaksana mempunyai fungsi:

• koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;

• komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan

• pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana.

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf a dilaksanakan pada tahap

prabencana dan pascabencana.

(2) Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan

melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik

pusat maupun daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang

dipandang perlu.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -8-

(1) Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan

melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik

dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia

serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka

penanganan darurat bencana.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Fungsi pelaksanaan pada unsur pelaksana dilaksanakan

secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dengan memperhatikan kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas:

• Sekretariat Utama;

• Deputi Bidang Sistem dan Strategi;

• Deputi Bidang Pencegahan;

• Deputi Bidang Penanganan Darurat;

• Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

• Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; dan

• Inspektorat Utama.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -9-

Paragraf 3

Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan BNPB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan BNPB;

• koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran BNPB;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, persandian, kerumahtanggaan, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip, dan

dokumentasi BNPB;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana;

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan

negara; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4

(empat) biro.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -10-

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing bagian terdiri

atas 2 (dua) subbagian dan/atau kelompok jabatan

fungsional.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), bagian yang menangani ketatausahaan

pimpinan terdiri atas sejumlah subbagian sesuai kebutuhan.

(4) Bagian yang menangani ketatausahaan pimpinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan

dukungan administrasi kepada deputi.

Paragraf 4 Deputi Bidang Sistem dan Strategi

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Sistem dan Strategi dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penanggulangan

bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27, Deputi Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi;

• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan

strategi;

• koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -11-

perencanaan penanggulangan bencana;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem dan strategi;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

sistem dan strategi;

• pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

sistem dan strategi; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri atas paling

banyak 4 (empat) direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-

masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 5 Deputi Bidang Pencegahan

(1) Deputi Bidang Pencegahan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pencegahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pencegahan

menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan;

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -12-

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pencegahan;

• pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas paling banyak

4 (empat) direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat

dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-

masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi

dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 6 Deputi Bidang Penanganan Darurat

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penanganan keadaaan darurat,

meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat

dan transisi darurat ke pemulihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Deputi Bidang Penanganan Darurat

menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat;

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -13-

• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

penyelenggaraan penanganan darurat;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang penyelenggaraan penanganan darurat;

• pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

penanganan darurat; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas

paling banyak 4 (empat) direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-

masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 7

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan

rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Deputi Bidang Rehabilitasi dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -14-

Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi

dan rekonstruksi;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

• pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan

rekonstruksi; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri

atas paling banyak 4 (empat) direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat

dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-

masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 8 Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan

penanggulangan bencana.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -15-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis di bidang logistik dan

peralatan;

• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang logistik dan

peralatan;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang logistik dan peralatan;

• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas

pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan

peralatan; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri atas

paling banyak 4 (empat) direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat

dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-

masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 9 Inspektorat Utama

(1) Inspektorat Utama berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan internal di lingkungan BNPB.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -16-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Inspektorat Utama menyelenggarakan

fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di

lingkungan BNPB;

• pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan

BNPB terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Kepala;

• penyusunan laporan hasil pengawasan;

• pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Inspektorat Utama paling banyak terdiri atas 3 (tiga)

inspektorat.

(2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi 1 (satu) bagian yang menangani

ketatatusahaan.

(3) Masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu)

subbagian yang menangani ketatausahaan, dan

kelompok jabatan fungsional auditor.

(4) Bagian yang menangani ketatausahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2

(dua) subbagian.

Paragraf 10

Pusat

(1) Pusat dapat dibentuk di lingkungan unsur

pelaksana paling banyak 3 (tiga) Pusat sebagai

unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

unsur pelaksana.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -17-

(2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang

bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran strategis BNPB.

(1) Pusat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang, 1

(satu) subbidang yang menangani ketatausahaan dan/atau kelompok jabatan fungsional.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas paling banyak 2 (dua) subbidang dan/atau

kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 11

Unit Pelaksana Teknis

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

(2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit

pelaksana teknis.

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan oleh Kepala

setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -18-

Paragraf 12

Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan

BNPB sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

TATA KERJA

Kepala mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Semua unsur di lingkungan BNPB dalam melaksanakan

tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BNPB

sendiri maupun dalam hubungan antar instansi

pemerintah baik pusat maupun daerah di luar BNPB.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur pelaksana wajib melaksanakan sistem pengendalian

intern di lingkungan masing-masing yang

memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur pelaksana bertanggung jawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahan.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -19-

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta

menyampaikan laporan secara berkala tepat pada

waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan

organisasi di lingkungan unsur pelaksana wajib

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

satuan organisasi di bawahnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi

dan tata kerja BNPB diatur dengan Peraturan BNPB.

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil,

prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

profesional.

Kepala diberikan hak keuangan dan administrasi

setingkat Menteri.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -20-

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden.

(1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur

Pemerintah diusulkan oleh pimpinan instansi

pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) kepada Kepala.

(2) Kepala mengusulkan calon anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk

diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.

(1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan

masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala

kepada Presiden sejumlah 18 (delapan belas) calon

anggota Unsur Pengarah.

(2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia untuk dilakukan uji kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

9 (sembilan) calon Anggota yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan diangkat dan

ditetapkan oleh Presiden menjadi Anggota Unsur Pengarah.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -21-

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima)

tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan

dan kriteria Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan BNPB.

Bagian Ketiga

Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Unsur Pelaksana

(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama

merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau

jabatan struktural eselon I.a.

(2) Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur

merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau

jabatan struktural eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala

Bidang merupakan jabatan administator atau

jabatan struktural eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala

Subbidang merupakan jabatan pengawas atau

jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat

dan diberhentikan oleh Kepala.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -22-

Jabatan di lingkungan unsur pelaksana diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang profesional dan ahli sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi BNPB dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi BNPB dapat diperoleh dari sumber

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan

bencana di daerah baik Provinsi maupun

Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan

BNPB.

(3) BNPB mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD,

paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja BNPB ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -23-

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan

di lingkungan BNPB tetap melaksanakan tugas dan

fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden

ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8

Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan

Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -24-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2019

,

ttd

www.peraturan.go.id