JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut JDIH BNPB adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional.
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintahan nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana.

(1) Organisasi JDIH BNPB terdiri atas :

• Pusat JDIH; dan
• Anggota JDIH.

(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a yaitu unit kerja yang mempunyai fungsi penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan dan bahan advokasi hukum di bidang penanggulangan bencana.

(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

• unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya; dan
• unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:

• pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh BNPB;
• pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN;
• pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
• pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
• pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH BNPB;
• sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
• penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH;
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di BNPB; dan

• penyampaian laporan pelaksanaan JDIH BNPB kepada Kepala BNPB melalui Sekretaris Utama BNPB dan kepada Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Anggota JDIH mempunyai fungsi:

• pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan unit kerja masing- masing;
• pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada Pusat JDIH;
• penyedia sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing;
• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing; dan
• penyampaian laporan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Pusat JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH BNPB,

terdiri atas:

• Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Peraturan BNPB;
• keputusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNPB;
• peraturan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNPB;
• nota kesepahaman/kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan
• putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya.

(2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), JDIH BNPB juga mengelola:

• naskah akademik;
• naskah urgensi;
• monografi hukum;

• rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan keputusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNPB;
• peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• kajian hukum;
• dokumen langka;
• artikel hukum; dan/atau
• bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BNPB dilakukan melalui:

• aplikasi JDIH BNPB; dan
• arsip manual.

(1) Dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

melalui aplikasi JDIH BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Anggota JDIH kepada Pusat JDIH paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan.

(2) Pusat JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan

Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman JDIH BNPB.

(3) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital.

(4) Laman JDIH BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terintegrasi dengan:

• laman BNPB; dan
• laman Pusat JDIHN.

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui arsip manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum untuk diarsip dan dikelola oleh Pusat JDIH dan Anggota JDIH.

(1) Kepala BNPB membentuk tim teknis pengelola JDIH

BNPB untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi organisasi JDIH BNPB.

(2) Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH BNPB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

• Pusat JDIH BNPB;
• Anggota JDIH BNPB; dan

• unit kerja yang melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang pengelolaan data dan informasi di lingkungan BNPB.

(3) Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH BNPB

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(1) Pusat JDIH melaksanakan pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terhadap Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BNPB.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH BNPB dan Anggota JDIH BNPB, melakukan pertemuan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BNPB melalui Sekretaris Utama BNPB.

PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan JDIH BNPB bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BNPB; dan
• sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 November 2025

,

Œ

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

Ѽ