JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIHN.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.82

JDIHN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

• menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
• menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
• mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
• meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

(1) Organisasi JDIHN terdiri atas:

• Pusat JDIHN; dan
• Anggota JDIHN.

(2) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia merupakan Pusat JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Anggota JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

• Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:

1. Kementerian Negara;
2. Sekretariat Lembaga Negara;
3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
4. Pemerintah Provinsi;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.82 4

• Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
• Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pimpinan Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

huruf a wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

(2) Anggota JDIHN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a

angka 1 dan angka 2, bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

(3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

huruf a angka 4 bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya.

(1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

merupakan instansi vertikal di bidang hukum sebagai pusat layanan hukum di daerah dan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.

(2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama

dengan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya.

Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran.

(1) Pusat JDIHN bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan

monitoring pada Anggota JDIHN yang meliputi:

• Organisasi;

www.djpp.depkumham.go.id

5 2012, No.82

• Sumber Daya Manusia;
• Koleksi Dokumen Hukum;
• Teknis pengelolaan;
• Sarana prasarana;
• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pusat JDIHN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIHN;
• penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
• pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIHN;
• sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIHN;
• pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
• pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
• monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIHN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan/atau

penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknik dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pusat JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, dibantu oleh tim pembina dan tim teknis JDIHN yang terdiri dari:

• Pakar hukum;
• Pakar dokumentasi; dan
• Pakar teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembina serta

tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi

dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.82 6

(2) Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

• Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
• Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
• Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
• Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
• Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
• Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

ANGGARAN

Anggaran kegiatan JDIHN dibebankan pada instansi masing-masing melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

7 2012, No.82

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2012

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2012

,

www.djpp.depkumham.go.id