Permenkebud No. 4 Tahun 2026 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN - JDIH BPK
SALINAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu di lingkungan Kementerian Kebudayaan serta untuk memberikan literasi hukum, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum di bidang kebudayaan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat diperlukan tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kebudayaan; b. bahwa produk hukum berupa peraturan perundang- undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayan terus bertambah seiring dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan; c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kebudayaan serta ketentuan mengenai pembentukan organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kebudayaan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional belum tersedia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-2 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 4. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 6. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kebudayaan yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan. 3. Informasi Hukum adalah semua keterangan dan gagasan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
-3 4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum. 5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Pusat JDIH Kementerian yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kebudayaan. 7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional. 8. Anggota JDIH Kementerian yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kebudayaan. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Pasal2 JDIH Kementerian bertujuan untuk: a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib dan terpadu di Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN; b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara JDIH Kementerian dengan Pusat JDIHN dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan d. meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan hukum kepada publik di bidang kebudayaan sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang balk. BAB II ORGANISASI JDIH KEMENTERIAN Pasal 3 (1) Organisasi JDIH Kementerian terdiri atas: a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH. (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian. (3) Anggota JDIH sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;
c. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; dan d. Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pasal 4 (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kementerian; b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kementerian dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIH; c. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi infoi Blasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN; d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan Kementerian; e. pelaksanaan sosialisasi JDIH Kementerian melalui media massa, media elektronik, dan/atau media sosial; f. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH Kementerian; g. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum; h. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum; i. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH Kementerian; dan j. penyampalan laporan pengelolaan JDIH Kementerian kepada:
- Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan
- Pusat JDIHN pada bulan Desember. Pasal5 (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan unit organisasinya masing-masing. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota JDIH menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi hukum pada unit organisasi masing-masing; b. penyediaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum pada unit organisasi masing-masing; c. penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
d. penyampaian laporan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c kepada Pusat JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 6 (1) Menteri membentuk tim pengelola JDIH Kementerian untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi organisasi JDIH Kementerian. (2) Tim pengelola JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan i unsur: a. Pusat JDIH; b. Anggota JDIH; c. Pusat Data dan Teknologi Informasi; d. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik; dan e. unit organisasi lain di lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan. (3) Tim pengelola JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. BAB III PENGELOLAAN JDIH Pasal7 (1) Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola oleh JDIH Kementerian meliputi: a. Dokumen Hukum peraturan perundang-undangan; dan b. Dokumen Hukum selain peraturan perundang- undangan. (2) Dokumen Hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. undang-undang; b. peraturan pemerintah pengganti undang-undang; c. peraturan pemerintah; d. peraturan presiden; dan e. peraturan Menteri. (3) Dokumen Hukum selain perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. keputusan presiden; b. instruksi presiden; c. keputusan Menteri; d. peraturan dan keputusan pimpinan tinggi madya; e. instruksi Menteri; f. instruksi atas nama Menteri; g. instruksi pimpinan tinggi madya; h. surat edaran Menteri; i. surat edaran atas nama Menteri; j. surat edaran pimpinan tinggi madya; k. nota kesepahaman/kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya; m. naskah akademik; n. naskah urgensi; o. monografi hukum; p. kajian hukum;
q. artikel hukum; dan r. bahan dokumentasi dan Informasi Hukum selain perundang-undangan Iainnya. (4) Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian. Pasal 8 (1) Naskah ash i Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang ditetapkan oleh Menteri disimpan oleh Pusat JDIH Kementerian. (2) Salinan naskah ash i Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan oleh Anggota JDIH Kementerian. (3) Naskah ash i Dokumen Hukum yang berupa peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian disimpan oleh Anggota JDIH sesuai dengan unit organisasi masing-masing. Pasal 9 (1) Pusat JDIH Kementerian membangun sistem Informasi Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman JDIH Kementerian. (2) Pusat JDIH Kementerian melakukan pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta menyebarluaskan dan mengunggah Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ke dalam laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Dokumen Hukum Peraturan Perundang-undangan diundangkan dan Dokumen Hukum selain perundang-undangan diterbitkan atau dikeluarkan. (3) Laman JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN. Pasal 10 Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum. BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 11 (1) Pusat JDIH melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terhadap Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
BAB V PENDANAAN Pasal 12 Pendanaan dalam pelaksanaan JDIH Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
8 Agar setiap orang mengetahuin_ya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2026 MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. FADLI ZON Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 316 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Sekretariat Jenderal Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama, Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu di lingkungan Kementerian Kebudayaan serta untuk memberikan literasi hukum, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum di bidang kebudayaan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat diperlukan tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kebudayaan; b. bahwa produk hukum berupa peraturan perundang- undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayan terus bertambah seiring dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan; c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kebudayaan serta ketentuan mengenai pembentukan organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Kebudayaan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional belum tersedia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-2 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 4. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 6. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
