Pasal 8

(1) Pusat JDIHN bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan

monitoring pada Anggota JDIHN yang meliputi:

• Organisasi;

www.djpp.depkumham.go.id

5 2012, No.82

• Sumber Daya Manusia;
• Koleksi Dokumen Hukum;
• Teknis pengelolaan;
• Sarana prasarana;
• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pusat JDIHN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIHN;
• penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
• pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIHN;
• sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIHN;
• pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
• pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
• monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIHN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan/atau

penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknik dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.