Permenkum No. 21 Tahun 2026 tentang Pembangunan Hukum Nasional - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada terwujudnya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk mendukung pembangunan hukum nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata kelola pembangunan hukum yang mampu mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan hukum, menyediakan dan mengelola dokumen dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum;
c. bahwa penyelenggaraan pembangunan hukum nasional dalam pengukuran indeks pembangunan hukum dan penilaian indeks reformasi hukum, pengelolaan dokumen dan informasi hukum, serta penyelenggaraan penyuluhan hukum masih diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Hukum, sehingga diperlukan penataan melalui pengintegrasian dan penyelarasan ketentuan agar tercipta pengaturan yang terpadu, sistematis, dan tidak tumpang tindih serta sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pembangunan Hukum Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.
BUKU KESATU PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Buku Kesatu Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Indeks Pembangunan Hukum yang selanjutnya disingkat IPH adalah alat untuk mengukur ketercapaian kinerja pembangunan hukum. 2. Indeks Reformasi Hukum yang selanjutnya disingkat IRH adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama pada Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.
Pasal 2 Menteri menyelenggarakan pengukuran IPH dan penilaian IRH.
BAB II PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM
Pasal 3
Pengukuran IPH bertujuan untuk:
a.
mengidentifikasi
dan
mengevaluasi
keberhasilan,
tantangan, dan hambatan dalam pembangunan bidang
hukum; dan
b.
memastikan keberlanjutan pembangunan hukum di
Indonesia.
Pasal 4
(1)
Pengukuran IPH dilakukan dengan tahapan:
a.
perencanaan;
b.
pelaksanaan; dan
c.
evaluasi.
(2)
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf
a
merupakan
tahapan
kegiatan
untuk
mempersiapkan pelaksanaan pengukuran IPH dengan
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
(3)
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan tahapan kegiatan pengumpulan
data
sampai
dengan
pemberian
rekomendasi
pengukuran IPH.
(4)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan tahapan kegiatan untuk menilai efektivitas
proses tahap perencanaan dan pelaksanaan.
Pasal 5
(1)
Pengukuran IPH dilakukan dengan memperhatikan:
a.
sistem hukum nasional yang bersumber dari
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan
b.
tujuan
pembangunan
hukum
berdasarkan
dokumen perencanaan pembangunan nasional.
(2)
Pengukuran IPH dilaksanakan oleh Kepala BPHN.
(3)
Dalam melaksanakan pengukuran IPH sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
Kepala
BPHN
dapat
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
(4)
Pengukuran IPH dilaksanakan sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB III PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
Pasal 6 Penilaian IRH bertujuan untuk: a. menilai pelaksanaan penataan regulasi pada Kementerian/Lembaga dan penyelenggara Pemerintahan Daerah; b. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi; dan c. menguatkan kepatuhan hukum Kementerian/Lembaga dan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pasal 7 (1) Penilaian IRH dilakukan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. evaluasi; dan d. tindak lanjut. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahapan kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian IRH dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahapan kegiatan pengunggahan data dukung sampai dengan penetapan hasil penilaian IRH. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahapan kegiatan untuk menilai efektivitas proses tahap perencanaan dan pelaksanaan. (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tahapan kegiatan untuk pendampingan dan pembinaan terhadap Kementerian/Lembaga dan penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam memperbaiki hasil penilaian IRH. (6) Pelaksanaan terhadap tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi ukuran dalam menilai kepatuhan hukum Kementerian/Lembaga dan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pasal 8 (1) Penilaian IRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala BPHN. (2) Dalam melaksanakan penilaian IRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPHN dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. (3) Penilaian IRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 9 Hasil penilaian IRH dapat digunakan sebagai bahan dalam pengukuran IPH.
BUKU KEDUA PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Dalam Buku Kedua Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara
tertib,
terpadu,
dan
berkesinambungan,
serta
merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi
Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang
selanjutnya
disingkat
JDIH
adalah
wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara
tertib,
terpadu,
dan
berkesinambungan,
serta
merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi
Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di
lingkungan Anggota JDIHN.
3.
Pusat JDIHN adalah Badan
Pembinaan
Hukum
Nasional
yang
merupakan
unit
utama
pada
Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi,
dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.
4.
Anggota JDIHN adalah anggota sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional.
5.
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum adalah
kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen
Hukum.
6.
Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa
peraturan perundang-undangan atau produk hukum
selain peraturan perundang-undangan yang meliputi
minimal putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi
hukum,
artikel
majalah
hukum,
buku
hukum,
penelitian
hukum,
pengkajian
hukum,
naskah
akademik, dan rancangan peraturan perundang-
undangan.
7.
Informasi Hukum adalah data dan keterangan dalam
Dokumen Hukum.
Pasal 11 (1) JDIH pada Anggota JDIHN melaksanakan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. (2) Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab JDIH pada Anggota JDIHN. (3) Penanggung jawab JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pimpinan unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
(4) Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dilaksanakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. evaluasi dan pelaporan. (5) Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 12 (1) Dalam melakukan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penanggung jawab JDIH pada Anggota JDIHN dibantu oleh tim teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari unit kerja yang menyediakan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
BAB II PERENCANAAN, PELAKSANAAN, SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 13 (1) Perencanaan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan dengan menyusun rencana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. program kerja Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; b. kebutuhan sumber daya manusia pengelola JDIH; c. kebutuhan sarana dan prasarana; d. kebutuhan pengembangan teknologi informasi; e. kebutuhan pengembangan dan pelestarian koleksi JDIH; dan f. kebutuhan anggaran. (4) Penyusunan rencana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada hasil evaluasi Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
Bagian Kedua Pelaksanaan
Pasal 14
Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b
dilakukan melalui:
a.
pengumpulan;
b.
pengolahan;
c.
penyimpanan;
d.
pelestarian; dan
e.
pendayagunaan.
Pasal 15 (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a didasarkan pada kebutuhan pengembangan koleksi pada Anggota JDIHN. (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menghimpun; b. memilah; dan c. menginventarisasi, Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
Pasal 16 Terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b melalui kegiatan pembuatan: a. metadata Dokumen Hukum; dan b. susunan dalam satu naskah peraturan perundang- undangan.
Pasal 17 Terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dalam sistem informasi JDIH pada Anggota JDIHN.
Pasal 18 (1) Terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d melalui kegiatan: a. penyiapan data cadangan; b. penggunaan instrumen penjagaan keamanan data; dan/atau c. perencanaan menghadapi bencana dan serangan siber. (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat preventif.
Pasal 19 Pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan melalui sistem informasi JDIH pada Anggota JDIHN dan/atau media layanan informasi lainnya.
Bagian Ketiga Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 20
(1)
Penanggung
jawab
JDIH
pada
Anggota
JDIHN
melakukan
evaluasi
Pengelolaan
Dokumen
dan
Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh unit kerja di
lingkungan Anggota JDIHN.
(2)
Evaluasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
Pasal 21 (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun dalam bentuk laporan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pusat JDIHN melalui laman sistem pelaporan JDIHN. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pusat JDIHN untuk menyusun rekomendasi terhadap Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum pada Anggota JDIHN.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 22
(1)
Penanggung
jawab
JDIH
pada
Anggota
JDIHN
melakukan pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia pengelola JDIH.
(2)
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk memastikan JDIH pada Anggota JDIHN yang
dikelola dapat berjalan secara tertib, terpadu, dan
berkesinambungan.
BAB IV
SARANA DAN PRASARANA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
Pasal 23 Penanggung jawab JDIH pada Anggota JDIHN wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan JDIH.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24 Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah diolah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, wajib disesuaikan oleh Anggota JDIHN paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BUKU KETIGA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HUKUM
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 25
Dalam Buku Ketiga Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1.
Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan
informasi hukum dan pemahaman terhadap norma
hukum dalam rangka pemberdayaan hukum yang
dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum.
2.
Penyuluh Hukum adalah pejabat fungsional penyuluh
hukum aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai jabatan
fungsional di bidang hukum.
3.
Sasaran Penyuluhan Hukum yang selanjutnya disebut
Sasaran adalah seluruh penduduk dan aparatur negara.
4.
Instansi adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Penyuluhan Hukum.
5.
Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya
disingkat BPHN adalah unit utama pada Kementerian
Hukum yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang
di bidang pembinaan hukum nasional.
6.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
BAB II PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM
Bagian Kesatu Umum
Pasal 26 (1) Penyuluhan Hukum dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. evaluasi dan pelaporan. (2) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua Perencanaan
Pasal 27
(1)
Perencanaan
Penyuluhan
Hukum
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, minimal terdiri atas:
a.
tema dan materi Penyuluhan Hukum;
b.
Sasaran beserta jumlah;
c.
metode dan media; dan
d.
sumber daya.
(2) Penyusunan tema dan materi Penyuluhan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
mengacu pada perencanaan Penyuluhan Hukum yang
disusun oleh BPHN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disusun berdasarkan:
a.
peraturan perundang-undangan;
b.
program prioritas pemerintah;
c.
hasil evaluasi dan rekomendasi pada tahun
sebelumnya;
d.
peta Penyuluhan Hukum; dan/atau
e.
kebutuhan hukum masyarakat.
Bagian Ketiga Pelaksanaan
Pasal 28
(1)
Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan atas:
a.
prakarsa Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan
tugas jabatan;
b.
penugasan Instansi tempat Penyuluh Hukum
bertugas; dan/atau
c.
kerja sama Instansi tempat Penyuluh Hukum
bertugas dengan Instansi lain.
(2)
Dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Hukum dapat
bekerja sama dengan:
a.
organisasi kemasyarakatan; dan/atau
b.
masyarakat.
(3)
Pelaksanaan
Penyuluhan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dapat mengikutsertakan
paralegal, juru damai, dan/atau ahli.
Pasal 29 (1) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan metode: a. Penyuluhan Hukum langsung; dan/atau b. Penyuluhan Hukum tidak langsung. (2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara Penyuluh Hukum dan Sasaran. (3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui
media cetak, media elektronik, dan/atau segala jenis saluran media yang tersedia.
Pasal 30 (1) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan materi Penyuluhan Hukum yang meliputi: a. rancangan peraturan perundang-undangan; b. peraturan perundang-undangan; c. hukum tidak tertulis; d. hukum internasional; dan/atau e. putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dan putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung. (2) Dalam hal terdapat kebijakan prioritas pemerintah, Menteri melalui Kepala BPHN dapat menentukan prioritas materi Penyuluhan Hukum nasional dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
Bagian Keempat Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 31 Penyuluh Hukum melakukan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dalam setiap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.
Pasal 32 (1) Evaluasi oleh Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Penyuluhan Hukum. (2) Keberhasilan pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur melalui pelaksanaan survei kepada Sasaran terhadap pemahaman materi Penyuluhan Hukum sebelum (pre test) dan sesudah (post test) pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
Pasal 33 (1) Pelaporan pelaksanaan oleh Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada Instansi tempat Penyuluh Hukum bertugas dan BPHN. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Pelaporan kepada BPHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat: a. waktu pelaksanaan; b. tempat; c. Sasaran beserta jumlah; d. metode; e. materi; dan f. hasil pre test dan post test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
(4) Pelaporan kepada BPHN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi Penyuluhan Hukum.
Pasal 34 (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BPHN menyusun rekomendasi dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum. (2) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perencanaan Penyuluhan Hukum pada tahun berikutnya.
BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 35 (1) Orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau badan usaha dapat berpartisipasi dalam Penyuluhan Hukum. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama.
BAB IV
SISTEM INFORMASI PENYULUHAN HUKUM
Pasal 36 (1) Dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum, BPHN menyediakan sistem informasi Penyuluhan Hukum. (2) Sistem informasi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. data Penyuluh Hukum; b. data perencanaan Penyuluhan Hukum; dan c. data pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
BAB V PENDANAAN
Pasal 37
Pendanaan penyelenggaraan Penyuluhan Hukum
bersumber dari:
a.
anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.
anggaran
pendapatan
dan
belanja
daerah
provinsi/kabupaten/kota;
c.
anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
d.
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38 Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Penyuluh Hukum dapat diikutsertakan pada kegiatan partisipasi masyarakat yang bermakna atas penugasan dari Instansi tempat Penyuluh Hukum bertugas untuk
melakukan serap aspirasi terhadap materi rancangan peraturan perundang-undangan.
BUKU KEEMPAT KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 863); dan 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 40 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2026
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa pembangunan hukum nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada terwujudnya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk mendukung pembangunan hukum nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata kelola pembangunan hukum yang mampu mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan hukum, menyediakan dan mengelola dokumen dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum;
c. bahwa penyelenggaraan pembangunan hukum nasional dalam pengukuran indeks pembangunan hukum dan penilaian indeks reformasi hukum, pengelolaan dokumen dan informasi hukum, serta penyelenggaraan penyuluhan hukum masih diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Hukum, sehingga diperlukan penataan melalui pengintegrasian dan penyelarasan ketentuan agar tercipta pengaturan yang terpadu, sistematis, dan tidak tumpang tindih serta sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
