Pasal 13

(1) Anggota unsur pengarah terdiri atas:

• 11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau

setara pejabat pimpinan tinggi madya, yang

diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan

• 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional.

(2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a mewakili:

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan;

• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

• Kementerian Dalam Negeri;

• Kementerian Keuangan;

• Kementerian Kesehatan;

• Kementerian Sosial;

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

www.peraturan.go.id

2019, No.1 -6-

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

• Kementerian Perhubungan;

• Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

• Tentara Nasional Indonesia.

(3) Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat

profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi