PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan, dan pengembangan strategi kebencanaan.
4. Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.
5. Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Analis Kebencanaan adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan, dan pengembangan strategi kebencanaan.
6. Pejabat Fungsional Pranata Kebencanaan yang selanjutnya disebut Pranata Kebencanaan adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

1. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.
2. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural dari Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Kepala BNPB adalah pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan terdiri atas:

• Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; dan
• Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

(1) Analis Kebencanaan berkedudukan sebagai pelaksana

teknis kegiatan di bidang analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan penyuluhan kebencanaan pada Instansi Pemerintah.

(2) Pranata Kebencanaan berkedudukan sebagai

pelaksana teknis kegiatan di bidang operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan pada Instansi Pemerintah.

(3) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(4) Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat

fungsional, Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi tersebut.

(5) Kedudukan Analis Kebencanaan dan Pranata

Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

Bagian Kesatu Kategori dan Jenjang Jabatan

(1) Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan merupakan

Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Analis Kebencanaan Ahli Pertama;
• Analis Kebencanaan Ahli Muda;
• Analis Kebencanaan Ahli Madya; dan
• Analis Kebencanaan Ahli Utama.

(1) Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan merupakan

Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Pranata Kebencanaan Pemula;
• Pranata Kebencanaan Terampil;
• Pranata Kebencanaan Mahir; dan
• Pranata Kebencanaan Penyelia.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan meliputi:

• Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Pertama, terdiri atas:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

• Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda, terdiri atas:

1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

• Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Madya, terdiri atas:

1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dan

• Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama, terdiri atas:

1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan meliputi:

• Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan Pemula, terdiri atas Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
• Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan Terampil, terdiri atas:

1. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;

• Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan Mahir, terdiri atas:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan

• Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan Penyelia, terdiri atas:

1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas Jabatan dan Ruang Lingkup Kegiatan

(1) Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yaitu

melaksanakan analisis penanggulangan bencana.

(2) Tugas Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan yaitu

melaksanakan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3) Tugas Jabatan Fungsional Analis kebencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan, dan pengembangan strategi kebencanaan.

(4) Tugas Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi teknis kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.

(5) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) pada setiap jenjang jabatan meliputi:

• Analis Kebencanaan Ahli Pertama melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan penyuluhan kebencanaan;
• Analis Kebencanaan Ahli Muda melaksanakan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan penyuluhan kebencanaan;
• Analis Kebencanaan Ahli Madya melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan penyuluhan kebencanaan; dan
• Analis Kebencanaan Ahli Utama melaksanakan penyusunan, pengembangan strategi, dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana.

(6) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) pada setiap jenjang jabatan meliputi:

• Pranata Kebencanaan Pemula melaksanakan identifikasi kebutuhan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;

• Pranata Kebencanaan Terampil melakukan pengumpulan data dan pemetaan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
• Pranata Kebencanaan Mahir melaksanakan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan; dan
• Pranata Kebencanaan Penyelia melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.

(7) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dapat diberikan tugas lainnya.

(8) Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan

Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.

(9) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai cakupan kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(2) Cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penjabaran tugas Jabatan Fungsional sesuai ruang lingkup jabatan dan jenjang Jabatan Fungsional termasuk kegiatan lain dalam ruang lingkup kegiatan masing-masing jenjang jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

(3) Cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kesatu Umum

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan untuk jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan formasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan ditetapkan oleh PPK untuk jenjang:

• Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama; dan
• Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat menunjuk PyB untuk menetapkan pengangkatan Analis Kebencanaan Ahli Muda, Analis Kebencanaan Ahli Pertama, Pranata Kebencanaan Penyelia, Pranata Kebencanaan Mahir, Pranata Kebencanaan Terampil, dan Pranata Kebencanaan Pemula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dapat dilakukan dengan:

• pengangkatan pertama;
• perpindahan dari jabatan lain;
• penyesuaian; atau
• promosi.

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• berstatus PNS;
• memiliki integritas dan moralitas yang baik;
• sehat jasmani dan rohani;
• berijazah paling rendah:

1. sekolah menengah atas atau sederajat untuk Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan pada jenjang pemula;
2. diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, manajemen, teknik, dan terapan atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan untuk Jabatan Fungsional Pranata

Kebencanaan pada jenjang terampil sampai dengan penyelia;

1. sarjana atau diploma empat pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, manajemen, teknik, dan terapan untuk Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; dan

• nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen berupa:

• salinan keputusan calon PNS yang telah dilegalisasi oleh PPK;
• salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh PPK;
• surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
• salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi; dan
• salinan nilai predikat kinerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dari calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(2) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(3) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama

ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas masa kerja calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional

Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.

(3) PPK pada Instansi Pemerintah wajib menyampaikan

salinan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan kepada pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

Bagian Ketiga Perpindahan dari Jabatan Lain

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• berstatus PNS;
• memiliki integritas dan moralitas yang baik;
• sehat jasmani dan rohani;
• berijazah paling rendah:

1. sekolah menengah atas atau sederajat untuk Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan pada jenjang pemula;
2. diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, manajemen, teknik, dan terapan atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan untuk Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan pada jenjang terampil sampai dengan penyelia;
3. sarjana atau diploma empat bidang rumpun ilmu administrasi, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, ilmu kesehatan masyarakat, manajemen bencana, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan bagi jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan
4. magister bidang ilmu humaniora, sosial, alam, manajemen, teknik, terapan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan bagi jenjang ahli utama;

• mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Kepala BNPB;

• memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kebencanaan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut;
• memiliki nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
• persetujuan tertulis dari paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
• berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan kategori keahlian dalam jenjang ahli pertama dan ahli muda, serta Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan kategori keterampilan;
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Madya; dan
3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa:

• salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh PPK;
• salinan keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
• salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
• surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
• salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
• surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut yang ditandatangani pimpinan unit kerja;
• salinan nilai predikat kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
• surat persetujuan tertulis dari paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama;
• surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan;
• fotokopi kartu pegawai; dan
• dokumen persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan yang akan diduduki.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:

• pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada jenjang ahli utama;
• pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada jenjang ahli madya;
• pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada jenjang ahli muda; dan
• pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada jenjang ahli pertama atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan pada kategori keterampilan.

(3) Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), perpindahan juga dilaksanakan antar-Jabatan

Fungsional dalam jenjang yang setara dengan ketentuan sebagai berikut:

• perpindahan Jabatan Fungsional ahli utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
• perpindahan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan untuk kategori keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
• perpindahan antar Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi kompetensi dan pengalaman bidang tugas serta kebutuhan organisasi.

(4) Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan yang

memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan jenjang ahli pertama dengan persyaratan sebagai berikut:

• tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan;
• ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

• mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Kepala BNPB;
• memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan jenjang ahli pertama yang akan diduduki; dan
• berusia paling tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i.

(5) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis

organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan menjadi paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.

(6) Usulan pengangkatan Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan pada jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf i angka 3 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia yang dipersyaratkan.

(7) Selain usulan pengangkatan Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan pada jenjang ahli utama, usulan pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan oleh Kepala BNPB.

(8) Pejabat fungsional lainnya dapat berpindah ke dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

(9) Perpindahan Jabatan Fungsional keahlian lain yang

setara ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional keterampilan lain yang setara ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan Fungsional.

(10) Penetapan pangkat dan jenjang bagi pejabat pimpinan

tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional lainnya yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Pertama, Analis Kebencanaan Ahli Muda, dan Analis Kebencanaan Ahli Madya melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan pengangkatan dari PPK pada Instansi Pemerintah kepada pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan Ahli Pertama, Analis Kebencanaan Ahli Muda, Analis Kebencanaan Ahli Madya, dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkungan Instansi Pembina dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan pengangkatan dari pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan.

(3) Permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(4) Selain dokumen persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), bagi pejabat fungsional lainnya juga melampirkan PAK terakhir.

(5) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan verifikasi oleh pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), pimpinan Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi.

(7) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), Pimpinan Instansi Pembina menerbitkan:

• sertifikat kompetensi; dan
• rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan jabatan yang memuat Angka Kredit.

(8) Penghitungan dan penetapan Angka Kredit bagi pejabat

pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional lainnya yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan Ahli Utama melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan dengan mengajukan surat usulan pengangkatan dari PPK pada Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara setelah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(2) Usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional

Analis Kebencanaan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pengangkatan dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama.

(3) Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama oleh Presiden.

(5) Permohonan rekomendasi pengangkatan kepada

pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(6) Selain dokumen persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), bagi pejabat fungsional ahli utama lainnya juga melampirkan PAK terakhir.

(7) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dilakukan verifikasi oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (7), pimpinan Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi.

(9) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (8), pimpinan Instansi Pembina menerbitkan:

• sertifikat kompetensi; dan
• rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui perpindahan jabatan yang memuat Angka Kredit.

(10) Penghitungan dan penetapan Angka Kredit bagi pejabat

pimpinan tinggi dan pejabat fungsional lainnya yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan jenjang ahli utama melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan rekomendasi pengangkatan ke dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7)

huruf b, PPK pada Instansi Pemerintah menetapkan keputusan pengangkatan Analis Kebencanaan Ahli Pertama, Analis Kebencanaan Ahli Muda, dan Analis Kebencanaan Ahli Madya, Pranata Kebencanaan Pemula, Pranata Kebencanaan Terampil, Pranata Kebencanaan Mahir, dan Pranata Kebencanaan Penyelia.

(2) Berdasarkan rekomendasi pengangkatan ke dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan ahli utama melalui perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9) huruf b, PPK menyampaikan usulan pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan.

(3) Setelah mendapatkan pertimbangan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama.

(4) PPK pada Instansi Pemerintah wajib menyampaikan

salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain kepada pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

Bagian Keempat Penyesuaian

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Promosi

(1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

d dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dilaksanakan melalui:

• promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan; dan
• kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan dalam hal:

• PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan; atau
• kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan Ahli Pertama, Analis Kebencanaan Ahli Muda, dan Analis Kebencanaan Ahli Madya atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan Terampil, Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan Mahir, dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan Penyelia melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan pengangkatan dari PPK pada Instansi Pemerintah kepada pimpinan Instansi Pembina.

(2) Surat permohonan pengangkatan dari PPK pada

Instansi Pemerintah kepada pimpinan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(3) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), pimpinan Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi.

(5) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi, Pimpinan Instansi

Pembina menerbitkan:

• sertifikat kompetensi; dan

• rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui promosi yang memuat Angka Kredit.

(6) Penghitungan dan penetapan Angka Kredit bagi pejabat

pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional lainnya yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Berdasarkan rekomendasi pengangkatan ke dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, PPK pada Instansi Pemerintah menetapkan Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(8) PPK pada Instansi Pemerintah wajib menyampaikan

salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan melalui promosi kepada pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan Ahli Utama melalui promosi dilaksanakan dengan mengajukan surat usulan pengangkatan dari PPK pada Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara setelah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(2) Usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional

Analis Kebencanaan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pengangkatan dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama.

(3) Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama oleh Presiden.

(5) Permohonan rekomendasi pengangkatan kepada

pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(6) Selain dokumen persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), bagi pejabat fungsional ahli utama lainnya juga melampirkan PAK terakhir.

(7) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan verifikasi oleh pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (7), Pimpinan Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi.

(9) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi, Pimpinan Instansi

Pembina menerbitkan:

• sertifikat kompetensi; dan
• rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui promosi yang memuat Angka Kredit.

(10) PPK mengajukan permohonan pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama melalui promosi kepada Presiden dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama.

(12) Pertimbangan teknis pengangkatan Jabatan

Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dijadikan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama oleh Presiden.

(13) PPK pada Instansi Pemerintah wajib menyampaikan

salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama melalui promosi oleh Presiden kepada pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(1) Kenaikan jenjang jabatan bagi Analis Kebencanaan dan

Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan

sebagai berikut:

• tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan pada jenjang yang akan diduduki;
• paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
• memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi;
• setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
• telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
• syarat pendidikan bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya menjadi Analis Kebencanaan Ahli Utama dengan pendidikan magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada jenjang ahli utama.

(2) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan

mengajukan usul kenaikan jenjang jabatan dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa:

• peta jabatan yang menunjukkan ketersediaan lowongan pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki dari unit kerja yang membidangi kepegawaian;
• salinan keputusan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan, yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
• salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PyB;
• asli PAK terakhir;
• salinan rekomendasi lulus Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi oleh PyB;
• salinan nilai predikat kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh PyB;
• salinan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh PyB; dan
• salinan ijazah magister bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya menjadi Analis Kebencanaan Ahli Utama.

(3) Kenaikan jenjang jabatan ditetapkan oleh:

• kenaikan jenjang jabatan dari Analis Kebencanaan Ahli Madya untuk menjadi Analis Kebencanaan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden; dan

• kenaikan jenjang jabatan dari Analis Kebencanaan Ahli Pertama sampai dengan menjadi Analis Kebencanaan Ahli Madya dan Pranata Kebencanaan Pemula sampai dengan menjadi Pranata Kebencanaan Penyelia ditetapkan oleh PPK.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

memberikan kuasa terhadap kenaikan jenjang jabatan selain jenjang Analis Kebencanaan Ahli Madya.

(5) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

(6) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

memperoleh kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, ditetapkan Angka Kreditnya sebesar 0 (nol).

Tata cara kenaikan jenjang jabatan bagi Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan atau Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilakukan

terhadap:

• Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi; dan
• Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang mendapatkan kenaikan jenjang jabatan.

(3) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kenaikan pangkat bagi Analis Kebencanaan dan

Pranata Kebencanaan dilakukan dengan persyaratan:

• paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

• memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi; dan
• setiap unsur penilaian prestasi kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan

mengajukan usul kenaikan pangkat dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa:

• salinan keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisasi oleh PPK;
• salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
• asli PAK terakhir; dan
• salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh PPK.

(3) Kenaikan pangkat ditetapkan oleh:

• kenaikan pangkat Analis Kebencanaan Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d untuk menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden;
• kenaikan pangkat Analis Kebencanaan Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden;
• kenaikan pangkat Analis Kebencanaan Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, setelah menjadi Analis Kebencanaan Ahli Utama pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, ditetapkan oleh Presiden;
• kenaikan pangkat Analis Kebencanaan Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan PPK setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
• kenaikan pangkat Pranata Kebencanaan Pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a untuk menjadi pengatur muda tingkat I sampai dengan untuk menjadi jenjang penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan PPK setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Dalam hal Analis Kebencanaan dan Pranata

Kebencanaan tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dapat diusulkan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya.

(5) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang didudukinya.

(6) Dalam hal Analis Kebencanaan dan Pranata

Kebencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) telah menduduki jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, Angka Kredit yang ditetapkan selanjutnya dimulai dari 0 (nol).

(9) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(10) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Tata cara kenaikan pangkat bagi Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat 1

(satu) tingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan, yaitu:

• Analis Kebencanaan Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
• Analis Kebencanaan Ahli Pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
• Analis Kebencanaan Ahli Muda, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);

• Analis Kebencanaan Ahli Muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
• Analis Kebencanaan Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
• Analis Kebencanaan Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
• Analis Kebencanaan Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
• Analis Kebencanaan Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus);
• Pranata Kebencanaan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas);
• Pranata Kebencanaan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur, golongan ruang II/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
• Pranata Kebencanaan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
• Pranata Kebencanaan terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);

• Pranata Kebencanaan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
• Pranata Kebencanaan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan
• Pranata Kebencanaan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan, yaitu:

• Analis Kebencanaan Ahli Pertama yang akan naik jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebencanaan Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
• Analis Kebencanaan Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebencanaan Ahli Madya membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d;
• Analis Kebencanaan Ahli Madya yang akan naik jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebencanaan Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g;
• dikecualikan bagi Analis Kebencanaan yang pengangkatannya dimulai dari jenjang Analis Kebencanaan Ahli Pertama golongan ruang III/b untuk naik jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebencanaan Ahli Muda membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50 (lima puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

• Pranata Kebencanaan Pemula yang akan naik jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Pranata Kebencanaan Terampil, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
• Pranata Kebencanaan Terampil yang akan naik jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Pranata Kebencanaan Mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k; dan
• Pranata Kebencanaan Mahir yang akan naik jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Pranata Kebencanaan Penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf m; dan
• dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir membutuhkan Angka Kredit Kumulatif 40 (empat puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k.

KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

(2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kompetensi, meliputi:

• kompetensi teknis;
• kompetensi manajerial; dan
• kompetensi sosial kultural.

(3) Standar Kompetensi teknis setiap jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(4) Standar Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial

kultural setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Uji Kompetensi

Tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Bagian Ketiga Pengembangan Kompetensi

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,

Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan diikutsertakan pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Kebencanaan dan

Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

(3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Kebencanaan

dan Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:

• pelatihan fungsional Analis Kebencanaan dan pelatihan fungsional Pranata Kebencanaan; dan
• pelatihan teknis di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Analis Kebencanaan atau Pranata Kebencanaan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

(5) Program pengembangan kompetensi lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

• pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
• seminar;
• lokakarya;
• konferensi; atau
• program pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diberikan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

(1) Pelatihan fungsional Analis Kebencanaan dan pelatihan

fungsional Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a merupakan program pengembangan kompetensi sesuai dengan

jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(2) Kurikulum pelatihan fungsional Analis Kebencanaan

dan pelatihan fungsional Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat

(3) huruf b merupakan program pengembangan kompetensi

untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karier Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan.

(1) Kebutuhan pelatihan diperoleh melalui analisis

kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(2) Analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis

Kebencanaan dan pelatihan fungsional Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(3) Analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis

Kebencanaan dan pelatihan fungsional Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:

• analisis hasil Uji Kompetensi; dan/atau
• survei.

(4) Analisis hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengetahui kesenjangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dengan Standar Kompetensi yang bersangkutan.

(5) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, observasi, dan/atau metode ilmiah lainnya.

Bagian Kesatu Pemberhentian dari Jabatan

(1) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan

diberhentikan dari jabatannya apabila:

• mengundurkan diri dari jabatan;
• diberhentikan sementara sebagai PNS;
• menjalani cuti di luar tanggungan negara;
• menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

• ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana; atau
• tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(2) Pemberhentian dengan alasan pengunduran diri dari

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(3) PPK menetapkan pemberhentian Analis Kebencanaan

dan Pranata Kebencanaan karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(4) Pemberhentian dengan alasan diberhentikan

sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal Analis Kebencanaan atau Pranata Kebencanaan:

• diangkat menjadi pejabat negara;
• diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
• ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(5) Pemberhentian dengan alasan menjalani cuti di luar

tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c merupakan cuti yang diberikan kepada PNS

yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

(6) Pemberhentian dengan alasan menjalani tugas belajar

lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas.

(7) Pemberhentian dengan alasan tidak memenuhi

persyaratan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:

• predikat kinerja tahunan bagi pejabat fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
• tidak memenuhi Standar Kompetensi.

(1) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

memiliki nilai predikat kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) huruf a sebelum

diberhentikan diberikan kesempatan untuk memenuhi Uji Kompetensi.

(2) Dalam hal hasil Uji Kompetensi Analis Kebencanaan

dan Pranata Kebencanaan tidak memenuhi standar kompetensi dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jenjang jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam hal tidak tersedia jabatan lain sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Dalam hal setelah 1 (satu) tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

(1) Terhadap Analis Kebencanaan dan Pranata

Kebencanaan yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf f, dilaksanakan pemeriksaan setelah mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

(2) Selain mendapat izin dari PyB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pemberhentian terhadap Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(3) PyB menyampaikan permohonan persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan alasan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(4) Pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan

tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan melakukan validasi dan konfirmasi terhadap permohonan persetujuan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(5) Berdasarkan hasil validasi dan konfirmasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), pimpinan Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang

Kebencanaan memberikan persetujuan atau penolakan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(6) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), PyB menyampaikan permohonan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan kepada PPK.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberhentian

(1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan diusulkan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi Analis Kebencanaan Ahli Utama; atau
• PyB kepada PPK bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya, Analis Kebencanaan Ahli Muda, Analis Kebencanaan Ahli Pertama, dan Pranata Kebencanaan.

(2) Presiden menetapkan keputusan pemberhentian dari

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK dengan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda, Analis Kebencanaan Ahli Pertama, dan Pranata Kebencanaan.

Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

(1) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang kebencanaan selama diberhentikan.

(3) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

(4) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara setelah diaktifkan kembali sebagai PNS.

(5) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(6) Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan yang

diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Setiap Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan

merupakan anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

(2) Organisasi profesi bertugas:

• menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
• memberikan advokasi; dan

• memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(3) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

(1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan

organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan.

(2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:

• memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan;
• menjalin kerja sama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam:

1. penegakan kode etik profesi;
2. penyusunan Standar Kompetensi profesi;
3. penyelenggaraan Uji Kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
4. pemberian advokasi;
5. pengembangan profesi; dan
6. pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;

• memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik, dan kode perilaku Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan;
• melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan; dan
• memberikan saran terhadap pelaksanaan program kerja.

(2) Instansi Pembina melaksanakan hubungan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kedudukannya dalam struktur organisasi profesi.

Organisasi Profesi dapat memberikan bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya untuk penyelenggaraan dan/atau pemajuan tugas Jabatan

Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan kepada Instansi Pembina.

(1) Sistem informasi Jabatan Fungsional di Bidang

Kebencanaan merupakan bentuk pelayanan manajemen kepegawaian Analis Kebencanaan dan Pranata Kebencanaan dibangun dan dikembangkan dalam bentuk aplikasi.

(2) Tata cara pengelolaan sistem informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNPB.

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis

Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah serta mempertimbangkan dinamika dan kemampuan organisasi Instansi Pemerintah.

(2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan

dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

(3) Tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan ditetapkan oleh Kepala BNPB.

(1) PPK melakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan

Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Pertama;
• Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda; dan
• Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Madya.

(2) Penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026.

(1) PPK Instansi Pembina menyampaikan usulan

penyesuaian kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh penetapan kebutuhan.

(2) PPK Instansi Pembina menetapkan keputusan

penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan setelah memperoleh penetapan kebutuhan.

(3) PPK Instansi Pembina menyampaikan salinan

keputusan penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) PPK Instansi Pengguna menyampaikan usulan

penyesuaian kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh penetapan kebutuhan.

(2) PPK Instansi Pengguna menetapkan keputusan

penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan setelah memperoleh penetapan kebutuhan.

(3) PPK Instansi Pengguna menyampaikan laporan

penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusan kepada Instansi Pembina.

(4) Penyampaian laporan penyesuaian nomenklatur

Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan paling singkat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.

Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang telah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara ditetapkan sebagai kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh dari Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ditetapkan sebagai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sesuai dengan jenjang jabatan.

(1) Dalam hal Analis Kebencanaan telah menduduki

pangkat tertinggi pada Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan, pejabat administrasi yang diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui penyetaraan jabatan tidak diberikan kenaikan pangkat dengan pertimbangan sudah mencapai pangkat tertinggi pada karier Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang diduduki.

(2) Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak mengisi lowongan kebutuhan Jabatan

Fungsional Analis Kebencanaan pada jenjang jabatannya berdasarkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

• Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1420);
• Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1421);
• Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158); dan

• Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2025

,

Œ

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

Ѽ