Peraturan Menteri Nomor p-82-menlhk-setjen-keu-5-10-2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian kerugian Negara yang dilakukan penggantiannya oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga yang menyelesaikan secara tunai sekaligus atau dengan jalan mengangsur dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari untuk Pihak Ketiga, dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan untuk Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

3. Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TGKN adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas/kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Melalaikan kewajiban (wansprestasi) adalah apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan satu akta atau sejenisnya telah dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri MENETAPKAN bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

5. Persetujuan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk menghapuskan uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/ kelalaian Bendahara.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Pensiunan PNS adalah PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

9. Pihak Ketiga adalah penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau PNS yang telah diberhentikan dengan tidak hormat dan/atau diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN oleh pejabat yang berwenang yang tidak diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang dibuat oleh PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang diakibatkan dan bersedia mengganti kerugian Negara.

11. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian Negara dengan tidak mengurangi tanggung jawab PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS atau Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara menurut hukum

perdata. 12. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 13. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 14. Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk sebagian atau seluruhnya. 15. Keputusan Pembebanan Ganti Rugi adalah penetapan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap jumlah kerugian Negara yang harus dikembalikan kepada Negara oleh PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan Pihak Ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian Negara. 16. Penghapusan Secara Bersyarat adalah Penghapusan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah. 17. Penghapusan Secara Mutlak adalah Penghapusan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah yang menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah. 18. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah PSDBT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002. 19. Banding adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi. 20. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan; 21. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 23. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 24. Pejabat Eselon I terkait adalah Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 25. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 26. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 27. Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(1) Peraturan Menteri ini sebagai petunjuk pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian Negara, meliputi: a. PNS bukan Bendahara; b. PPPK; c. Pensiunan PNS; dan/atau d. Pihak Ketiga. (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk pada pihak ketiga pemegang ijin di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Kerugian Negara terhadap PNS bukan Bendahara, PPPK,

Pensiunan PNS dan Pihak Ketiga di lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan informasi tentang kerugian Negara.

(1) Informasi tentang kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diketahui dari hasil: a. Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Badan Pemeriksa Keuangan; b. LHA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); c. LHA oleh Inspektorat Jenderal Kementerian; d. pemantauan pengendalian intern oleh masing-masing unit Eselon I di lingkup Kementerian; e. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung ASN/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/ Unit Kerja; dan/atau f. perhitungan ex – officio oleh tim Ad Hoc. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian Negara.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdapat informasi tentang kerugian Negara, Inspektur Jenderal menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdapat informasi tentang kerugian Negara, Pejabat Eselon I di lingkup Kementerian menyampaikan informasi tersebut

kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pemantauan pengendalian intern diterbitkan. (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Biro Keuangan meminta Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja untuk segera memastikan dan menindaklanjuti informasi kerugian Negara. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikelola oleh masing-masing Kepala Kantor/ Satuan Kerja/Unit Kerja.

(1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja wajib meneliti/memeriksa tentang informasi yang diterima, berhubungan dengan kekayaan Negara yang dikelola/menjadi tanggung-jawabnya dalam rangka proses penyelesaian ganti kerugian Negara. (2) Dalam melakukan penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja membentuk Tim Ad Hoc untuk membantu proses penyelesaian kerugian Negara yang terjadi pada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja yang bersangkutan. (3) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian Negara pada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dimana kerugian Negara terjadi. (4) Penelitian/pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ad Hoc

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan (LHP) dengan maksud untuk memperoleh kepastian mengenai: a. jumlah/besarnya kerugian Negara; b. pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Negara; c. bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggung- jawabkan untuk mendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan d. kesimpulan dan saran dari Tim Ad Hoc. (5) LHP yang disusun oleh Tim Ad Hoc, dilaporkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dimana kerugian Negara terjadi. (6) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selanjutnya melaporkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Eselon I terkait untuk diteruskan kepada Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TPKN.

(1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terjadi peristiwa kerugian Negara baik berupa uang maupun BMN pada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, Menteri melimpahkan kewenangan kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan. (2) Untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan di daerah, kewenangan Inspektur Jenderal dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja atas nama Inspektur Jenderal untuk melaksanakan tugas penelitian dan pemeriksaan. (3) Terhadap penelitian dan pemeriksaaan pada Kantor/ Satuan Kerja/Unit Kerja Pusat atau di daerah yang pelakunya Kepala Satuan Kerja, maka kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.

(4) Dalam hal dipandang perlu Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dapat meminta Inspektur Jenderal untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pelimpahan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi penelitian dan pemeriksaan kerugian Negara berupa uang dan BMN.

Dalam hal terjadi kerugian Negara berupa uang, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, mengambil langkah-langkah, yaitu: a. melaporkan kepada Kepolisian setempat, dan meminta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Olah TKP dari Kepolisian setempat; b. meminta kepada Inspektur Jenderal bagi Kantor/ Satuan Kerja/Unit Kerja Pusat, untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan; c. untuk kerugian Negara berupa uang di Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja di Daerah, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja membentuk Tim Ad Hoc atas nama Inspektur Jenderal dengan keputusan.

(1) Dalam hal terjadi kerugian Negara berupa BMN, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, selain mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, membentuk Tim Ad Hoc untuk

memeriksa BMN yang hilang dan menilai/menaksir terhadap BMN yang hilang guna mengetahui berapa nilai kerugian Negara yang pasti, serta MENETAPKAN besaran nilai kerugian Negara. (2) Tata cara perhitungan besaran nilai kerugian Negara terhadap BMN yang hilang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam melakukan pemeriksaan terjadinya peristiwa kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan Pasal 9, Tim Ad Hoc mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a. melakukan penelitian secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang diduga terjadinya kerugian Negara; b. menentukan dengan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan yang diduga mengakibatkan kerugian Negara itu dilakukan; c. menentukan kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian Negara; d. membuat catatan harian/kertas kerja pemeriksaan yang didukung dengan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai bahan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat data sebagai berikut:

1. peristiwa terjadinya kerugian Negara;

2. Nama/NIP, Pangkat dan Jabatan para pelaku/ tersangka yang terlibat (khusus untuk PNS bukan Bendahara);

3. unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan dari masing-masing pelaku yang terlibat (kemungkinan ada tanggung jawab renteng);

4. surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggung jawab;

5. jumlah kerugian Negara yang pasti;

6. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kerugian Negara; e. mencantumkan uraian dokumen/data sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, dengan format Laporan Hasil Pemeriksaan tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. mengisi/menjawab daftar pertanyaan tentang kerugian Negara, dengan Daftar Pertanyaan tentang kerugian Negara tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan hasil pemeriksaan Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaporkan kepada Pejabat Eselon I terkait paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eselon I menindaklanjuti dengan melaporkan kepada TPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan.

LHP yang dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal/Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, atas Peristiwa Kerugian Negara yang berupa hilangnya uang dan/atau BMN, wajib disampaikan kepada TPKN dengan tembusan kepada : a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Sekretaris Jenderal; c. Inspektur Jenderal; d. Pejabat Eselon I yang terkait.

(1) Untuk proses penyelesaian ganti kerugian Negara lingkup Kementerian, dilaksanakan oleh TPKN. (2) TPKN lingkup Kementerian anggotanya terdiri dari: a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN; b. Inspektur Jenderal sebagai Wakil Ketua TPKN; c. Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TPKN; d. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai anggota; e. Kepala Biro Umum sebagai anggota; f. Kepala Biro Hukum sebagai anggota; g. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai anggota; dan h. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian sebagai anggota. (3) Dalam menyelesaikan proses ganti kerugian Negara lingkup Kementerian, TPKN dibantu oleh Kelompok Kerja. (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN. (5) TPKN bertugas membantu Menteri dalam proses menyelesaikan setiap kasus ganti kerugian Negara pada lingkup Kementerian, dengan tugas sebagai berikut : a. Ketua, bertugas:

1. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan;
2. memimpin rapat/sidang; dan
3. melaporkan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri. b. Wakil Ketua, bertugas membantu tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Sekretaris, bertugas:
4. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
5. menyelenggarakan kesekretariatan dan

menyelesaikan seluruh urusan administrasi; 3. menerima, menatausahakan dan melengkapi dokumen kasus kerugian Negara; 4. menyusun, MENETAPKAN jadwal waktu dan tempat persidangan/rapat; 5. membuat risalah hasil sidang/rapat; 6. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Menteri yang menyangkut Ganti Kerugian Negara; dan 7. MENETAPKAN tim kerja sekretariat TPKN. d. Anggota, bertugas:

1. menangani kasus kerugian Negara dalam lingkup instansinya;
2. mempelajari dan meneliti berkas ganti kerugian Negara yang disampaikan oleh Sekretaris;
3. secara aktif memberikan saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Tim; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua. e. Kelompok Kerja Penyelesaian Ganti Kerugian Negara bertugas melakukan koordinasi penyiapan bahan dari setiap kasus ganti kerugian Negara pada lingkup Kementerian. (6) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi: a. menginventarisasi kasus kerugian Negara yang diterima; b. menghitung jumlah kerugian Negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa pelaku kerugian Negara baik sengaja, lalai maupun tidak lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku kerugian Negara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara; e. memproses penyelesaian kerugian Negara melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan ganti kerugian Negara tingkat I; g. menatausahakan penyelesaian kerugian Negara; h. MENETAPKAN penilaian dan pendapat tingkat kesalahan pelaku kerugian Negara atas nama Menteri; i. membebankan/membebaskan ganti kerugian Negara; j. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian ganti kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA.

(1) LHP yang diterima oleh TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya dilakukan penelaahan atas dokumen tersebut dengan cara sebagai berikut: a. bilamana terbukti terdapat kerugian Negara, TPKN mengeluarkan Surat Penetapan/Pembebanan Ganti Kerugian Negara kepada pelaku kerugian Negara; b. Surat Penetapan/Pembebanan Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja/unit kerja untuk memproses penyelesaian ganti kerugian Megara; c. bilamana terbukti dan/atau tidak terbukti adanya kasus kerugian Negara, TPKN menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal; dan d. bilamana tidak terbukti, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri memerintahkan TPKN untuk menuntaskan. (2) Surat Penetapan/Pembebanan Ganti Kerugian Negara

kepada pelaku kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan oleh TPKN kepada Pejabat Eselon I/Satuan Kerja bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima LHP dari Inspektur Jenderal dan/atau atas nama Inspektur Jenderal. (3) Proses penyelesaian kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja memerintahkan kepada pelaku kerugian Negara, untuk membuat/menyelesaikan dan menandatangani SKTJM. (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, aslinya di simpan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dan salinannya disampaikan kepada : a. TPKN; b. Pejabat Eselon I bersangkutan; dan c. Yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi peristiwa kerugian Negara yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan/atau Pihak Ketiga, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selain mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, juga mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a. melakukan musyawarah dengan pelaku kerugian Negara untuk menyelesaikan kerugian Negara secara damai; b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaku kerugian Negara menandatangani SKTJM, dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama:

1. 24 (dua puluh empat) bulan untuk PNS bukan Bendahara, PPPK dan Pensiunan PNS; atau
2. 40 (empat puluh) hari untuk Pihak Ketiga; dan c. dalam hal kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka SKTJM harus dilegalisir oleh Notaris dan biaya yang

timbul ditanggung oleh Pihak Ketiga.

Format penandatanganan SKTJM oleh pelaku kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dan jangka waktu penyelesaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1 dan angka 2, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Syarat Pembuatan SKTJM, meliputi: a. dibuat dengan sadar tanpa paksaan; b. memuat pengakuan salah atau lalai, dan janji/ kesanggupan dari yang bersangkutan untuk membayar kembali kerugian Negara tersebut dengan angsuran; c. memuat batas waktu angsuran atas kerugian Negara; d. memuat jumlah uang yang pasti atas kerugian Negara dan menjadi tanggungjawab pelaku kerugian Negara; e. memuat besarnya kerugian Negara yang jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam LHP/ Pemeriksaan atau nilainya sama dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penaksiran Harga yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal atau atas nama Inspektur Jenderal; f. dibuat paling sedikit rangkap 4 (empat), lembar pertama harus dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh pelaku kerugian Negara dan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja; g. memuat jaminan berupa harta kekayaan dari pelaku kerugian Negara, dan barang jaminan tersebut bukan merupakan barang yang sedang dalam sengketa, beban hypotik Bank maupun dalam keadaan sita jaminan

(conservatoir beslag) dan khusus untuk Pihak Ketiga disertai surat kuasa menjual jaminan yang dikuatkan dengan akta Notaris; h. dalam hal SKTJM memuat jaminan berupa tanah, harus disertai sertifikat tanah asli dan disertai Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/ Unit Kerja, serta dibubuhi materai yang cukup; i. jaminan berupa barang berharga agar disertai Surat Kuasa untuk menjual barang jaminan dan surat kuasa tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja; j. jaminan berupa sertifikat tanah yang asli, atau barang berharga lainnya disimpan oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja di tempat yang aman; dan k. besarnya nilai jaminan minimal sama dengan besarnya kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM.

(1) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kerugian Negara kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN dalam bentuk dokumen asli berupa: a. Surat Penyerahan Jaminan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku kerugian Negara; dan c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku kerugian Negara, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Kepala Kantor/Satuan kerja untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas dokumen yang

disimpannya. (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku kerugian Negara tidak dapat ditarik kembali. (4) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah membuat SKTJM, maka tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri/keberatan.

Tata cara penyelesaian kerugian Negara yang dilakukan oleh pelaku kerugian Negara melalui SKTJM sebagai berikut: a. pengembalian kerugian Negara dilakukan secara tunai paling lambat dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sejak SKTJM ditandatangani; b. dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku kerugian Negara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN; c. dari hasil penjualan dan atau pencairan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya di setorkan ke Kas Negara; dan d. dalam hal pengawasan tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan harta kekayaan.

Tata cara penyetoran ganti kerugian Negara oleh pelaku kerugian Negara kepada Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan ketentuan: a. menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI); b. uraian dengan SIMPONI dengan pembayaran Ganti Kerugian Negara atas nama pelaku kerugian Negara mencantumkan nomor dan tanggal pelaku kerugian Negara; c. bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak dan telah di

validasi oleh Bank persepsi.

(1) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah mengganti kerugian Negara yang menjadi kewajibannya, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengeluarkan surat rekomendasi kepada TPKN agar kasus kerugian Negara dituntaskan. (2) Penuntasan kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. (3) Dalam hal kewajiban pelaku kerugian Negara untuk mengganti kerugian Negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

(1) Terhadap PNS bukan Bendahara yang tidak melaksanakan SKTJM, dilakukan proses penuntutan ganti kerugian Negara oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (2) Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja kepada Menteri melalui TPKN dan tembusan Pejabat Eselon I terkait. (3) Dalam hal pelaku kerugian Negara yang tidak melaksanakan SKTJM adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja, maka penuntutan diajukan oleh Inspektur Jenderal berdasarkan usulan Kepala Biro Keuangan.

Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib mengawasi, memantau dan melaporkan pelaksanaan penyelesaian Ganti Kerugian Negara melalui SKTJM kepada TPKN.

(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja selain mengawasi, memantau dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berkewajiban mengusulkan kepada Eselon I yang terkait dalam hal kerugian Negara yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara untuk: a. pengenaan pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I kepada pelaku kerugian Negara kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I yang bersangkutan terhadap PNS bukan Bendahara yang tidak melaksanakan SKTJM; dan b. melaporkan kepada TPKN dan Pejabat Eselon I untuk pengenaan pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SKTJM tidak diperoleh dan/atau yang tidak melaksanakan SKTJM. (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja selain mengawasi, memantau dan melaporkan, kepada Eselon I yang terkait, berwenang untuk : a. penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) kepada Pihak Ketiga sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari; dan b. bilamana somasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan/diabaikan dan/atau mengalami kesulitan dalam penagihannya/penanganannya kepada Pihak Ketiga, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) setempat. (3) Penyerahan kasus kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi PPPK/Pensiunan PNS kepada KPKNL, disertai dokumen: a. LHP; b. SKTJM; c. Surat Peringatan (Somasi) sebanyak 3 kali berturut- turut; d. Daftar Nominatif memuat informasi indentitas pelaku kerugian Negara yang meliputi nama, alamat, sisa kerugian Negara dan tanggal terjadinya kerugian Negara, dan lain-lain; dan/atau e. dokumen pendukung yang diperlukan. (4) Penyerahan kasus kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, disertai dokumen: a. LHP; b. SKTJM dan/atau Surat Pembebanan Ganti Kerugian Negara; c. Surat Peringatan (Somasi) sebanyak 3 kali berturut- turut, dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja; d. Perjanjian/kontrak/surat perintah kerja dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang; e. Bukti tagihan dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang; f. Dokumen yang terkait dengan barang jaminan dan pembebanannya; g. Surat menyurat yang telah diterbitkan; dan h. Daftar Nominatif memuat informasi indentitas pelaku kerugian Negara yang meliputi nama, alamat, sisa kerugian Negara dan tanggal terjadinya kerugian Negara, dan lain-lain, dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pembebanan Ganti Kerugian Negara (GKN) Tingkat Pertama dapat dikenakan pada PNS bukan Bendahara

apabila: a. penyelesaian kerugian Negara dengan upaya damai/ SKTJM tidak dapat dilaksanakan; b. upaya damai/SKTJM sudah dilaksanakan namun masih terdapat sisa kerugian Negara; dan/atau c. SKTJM telah jatuh tempo, serta jaminan telah dieksekusi namun masih terdapat sisa kerugian Negara.

(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja selain mengawasi, memantau dan melaporkan pelaksanaan penyelesaian Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berkewajiban untuk melaksanakan: a. menatausahakan, menyimpan dan mengamankan semua berkas, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian Negara pada satuan kerjanya secara tertib, teratur dan kronologis; b. mencatat perkembangan tindaklanjut penyelesaian kerugian Negara; dan c. melaporkan perkembangan penyelesaian kerugian Negara secara berkala setiap bulan kepada TPKN dengan tembusan Pejabat Eselon I terkait dan Kepala Biro Keuangan.

TPKN setelah menerima laporan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3), selanjutnya menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri untuk MENETAPKAN Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I.

Dalam hal pelaku kerugian Negara telah mengganti kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan Surat Kuasa menjual.

(1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku kerugian Negara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setelah mendapat persetujuan TPKN. (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi: a. satu bulan sebelum SKTJM jatuh tempo, Kepala Kantor/Satuan Kerja memberikan kesempatan kepada pelaku kerugian Negara untuk mencari pembeli; b. pelaksanaan transaksi penjualan barang jaminan dilakukan di Kantor/Satuan kerja yang menyimpan surat jaminan; c. bilamana pelaku kerugian Negara tidak dapat mencari pembeli dalam batas waktu yang ditentukan, Kepala Kantor/Satuan Kerja memproses pelaksanaan penjualan barang jaminan dengan cara pelelangan melalui KPKNL; d. pelelangan/penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Tim yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN; e. hasil pelelangan penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara; dan f. dalam hal penjualan barang jaminan hasilnya melebihi kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, maka sisanya dikembalikan kepada pemilik barang.

TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala Kantor/Satuan Kerja.

Setelah menerima laporan peristiwa kerugian Negara dari Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, selanjutnya unit Eselon I mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a. melakukan verifikasi kelengkapan laporan kejadian yang mengakibatkan kerugian Negara; b. menyampaikan laporan kepada Menteri cq. Sektretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal yang disertai dokumen, dengan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. menugaskan Kepala Bidang/Bagian yang menangani bidang umum/keuangan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menatausahakan penyelesaian kerugian Negara; d. Kepala Bidang/Bagian yang menangani bidang umum/ keuangan atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib:

1. membuat ”Daftar Kerugian Negara” berdasarkan laporan pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya sebagai alat pemantau;
2. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara atas dasar laporan tindak lanjut; dan
3. menyiapkan bahan laporan kerugian Negara kepada Biro Keuangan secara berkala; e. melakukan verifikasi atas usulan TGKN dari Kepala Kantor/Satuan Kerja dan melaporkan Hasil verifikasi tersebut kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal;

f. mengusulkan pengenaan tuntutan ganti kerugian Negara kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal, apabila penyelesaian kerugian Negara dengan upaya damai/ SKTJM tidak dapat dilaksanakan dan/atau sudah dilaksanakan namun masih terdapat sisa kerugian Negara dan/atau SKTJM telah jatuh tempo dan jaminan telah dieksekusi namun masih terdapat sisa kerugian Negara; g. memberikan saran pertimbangan kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal atas usulan Pejabat Eselon I/Kepala Satuan Kerja dibawahnya bagi PNS bukan Bendahara yang akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri dalam hal kasus kerugian Negara yang memenuhi unsur-unsur pidana korupsi; dan h. melakukan upaya percepatan/penyelesaian angsuran kerugian Negara dan hasilnya setiap bulan dilaporkan kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal, dengan Format tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Setelah menerima laporan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan huruf f, Menteri c.q. Sekretaris Jenderal mengambil langkah-langkah dengan melakukan verifikasi dan penilaian atas usulan tersebut beserta kelengkapannya.

Dalam hal hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 telah memenuhi persyaratan untuk pengenaan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada yang bersangkutan dengan format tercantum dalam Lampiran X yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Surat Pemberitahuan Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja, dengan tembusan kepada Eselon I terkait. (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada yang bersangkutan dan meminta kepada yang bersangkutan untuk menandatangani tanda terima.

Dalam hal PNS bukan Bendahara dibawah pengampuan/ berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja atau Inspektur Jenderal menyampaikan Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dengan disertai tanda terima.

Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Menteri oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja atau Inspektur Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanda terima dari PNS bukan Bendahara/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

PNS bukan Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris dapat mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Tuntutan yang tertera pada tanda terima dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan dan Eselon I yang bersangkutan.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I (KPGKN Tk. I), apabila: a. PNS bukan Bendahara tidak bersedia membuat/ menandatangi SKTJM; b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengajukan keberatan; c. PNS bukan Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; dan/atau d. telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Negara belum diganti sepenuhnya.

Kepala Kantor/Satuan Kerja harus menyampaikan KPGKN Tk. I kepada PNS bukan Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan meminta kepada PNS bukan Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menandatangani tanda terima.

(1) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah lunas mengganti kerugian Negara, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. (2) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah melunasi seluruh kewajiban ganti kerugian Negara yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau dinyatakan tidak bersalah/lalai, Ketua TPKN atas nama Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Negara, dengan format tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) KPGKN Tk. I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi dan memiliki hak mendahului. (2) KPGKN Tk. I sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menteri menyerahkan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan pengurusan sesuai ketentuan di bidang pengurusan piutang Negara, apabila: a. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah KPGKN Tk. I telah jatuh tempo/telah terlampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara; dan/atau b. terbukti bahwa PNS bukan Bendahara melakukan perbuatan melawan hukum maupun lalai, namun apabila status PNS bukan Bendahara telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dan masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian Negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Pemberhentian sebagai PNS, PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara secara tunai.

(1) Apabila PNS bukan Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Negara, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian Negara melalui pemotongan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(2) Apabila PNS bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Tabungan Asuransi dan Pensiun (Taspen) yang menjadi hak PNS bukan Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Negara.

(1) Kasus kerugian Negara yang dilakukan oleh beberapa orang PNS bukan Bendahara dapat dikenakan TGKN berdasarkan tanggung jawab renteng. (2) Proses penyelesaian penuntutan ganti rugi dengan tanggung jawab renteng terlebih dahulu diselesaikan secara damai.

(1) Beban tanggung jawab renteng didasarkan pada besar kecilnya kesalahan/kelalaian masing-masing PNS bukan Bendahara yang bersangkutan. (2) Untuk menentukan besar kecilnya tanggung jawab masing-masing PNS bukan Bendara perlu dilakukan verifikasi secara seksama dan obyektif oleh Tim Ad Hoc berdasarkan data serta fakta yang sebenarnya antara lain: a. berita acara pemeriksaan; b. bukti pembayaran; c. pengakuan/pernyataan tertulis dari masing-masing PNS bukan Bendahara yang bersangkutan pada saat pemeriksaan; dan d. petunjuk/informasi lain yang berkaitan dengan kasus dimaksud. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan besarnya penggantian kerugian Negara

yang harus dibayar/dikembalikan oleh masing-masing PNS bukan Bendahara yang bersangkutan dengan memperhatikan: a. bobot kesalahan berdasarkan nilai perolehan atas kerugian Negara; b. bobot kesalahan berdasarkan tanggung jawab.

(1) Kewajiban PNS bukan Bendahara, untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika: a. dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Negara tersebut; atau b. dalam waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara; tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari PNS bukan Bendahara menjadi hapus apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Keputusan Pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada PNS bukan Bendahara, atau Pejabat lain, atau sejak yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Negara.

Kerugian Negara selain diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini, juga dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pidana apabila dalam kasus kerugian Negara tersebut perbuatan PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan/atau Pihak Ketiga memenuhi unsur-unsur pidana.

Terhadap perbuatan PNS bukan Bendahara PPPK, Pensiunan PNS dan/atau Pihak Ketiga memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah-langkah upaya penyelesaian sebagai berikut: a. apabila dalam suatu peristiwa kerugian Negara mengandung unsur-unsur tindak pidana, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja di dalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut, sedang penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah mendapat pertimbangan hukum dari Menteri cq. Kepala Biro Hukum; b. memantau perkembangan penyelesaian kasus tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri up. Sekretaris Jenderal melalui Eselon I bersangkutan dengan melampirkan:

1. Putusan Pengadilan;
2. Eksekusi Putusan Pengadilan, meliputi: a) nilai barang-barang yang dirampas untuk negara; b) denda, pembayaran uang pengganti; dan/atau c) sanksi-sanksi lain yang dapat dinilai dengan uang; dan c. Tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, disampaikan kepada:
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Keuangan; dan
6. atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

Dalam hal terdapat kasus kerugian Negara yang mengalami kesulitan dalam penagihannya/penanganannya, Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melakukan penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) kepada pelaku kerugian Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

Dalam hal penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja menyerahkan kerugian Negara yang mengalami kesulitan dalam penagihannya/ penanganannya secara tertulis kepada PUPN Cabang melalui KPKNL setempat.

Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam melimpahkan kasus kerugian Negara yang macet kepada PUPN/KPKNL sebagamana dimaksud dalam Pasal 51, dengan dilengkapi dokumen, meliputi: a. Laporan kerugian Negara oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja; b. SKTJM; c. Surat Pemberitahuan dari Menteri; d. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara (SKPGKN) yang ditetapkan oleh Menteri; e. Surat Keterangan Tingkat Banding; f. Surat-surat pemeriksaan; dan g. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang yang berkaitan dengan usaha penagihan (Surat Peringatan I, II dan III).

Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah mendapatkan persetujuan penghapusan dari PUPN/KPKNL berupa persetujuan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterima PSBDT, selanjutnya dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal melalui Eselon I terkait dengan dilampiri dokumen, meliputi: a. Daftar Nominatif; dan b. PSBDT.

Daftar Nominatif memuat informasi paling sedikit: a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat; b. sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan; c. tanggal Perjanjian Kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang; d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah telah dinyatakan sebagai PSBDT, atau tanggal persetujuan penarikan pengurusan dan tanggal pernyataan pengurusan piutang selesai dari PUPN Cabang dalam hal pengurusan Piutang Perusahaan Negara/daerah telah ditarik dari PUPN Cabang; dan e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

(1) Setelah Menteri cq. Sekretaris Jenderal menerima usulan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala Kantor/Satuan Kerja, selanjutnya meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, untuk diproses

lebih lanjut. (2) Bilamana dokumen-dokumen yang disyaratkan telah lengkap, Menteri cq. Sekretaris Jenderal selanjutnya mengajukan kasus kerugian Negara kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk mendapatkan persetujuan/penetapan penghapusan secara bersyarat.

(1) Berdasarkan hasil persetujuan/penetapan dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan persetujuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) kepada Satuan Kerja melalui Eselon I terkait. (2) Setelah tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya penghapusan secara bersyarat, Kepala Kantor/Satuan Kerja dapat mengusulkan penghapusan secara mutlak kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal melalui Pejabat Eselon I, yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan/penetapan penghapusan secara mutlak. (3) Dengan diterimanya Keputusan Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor/Satuan Kerja masih tetap untuk mengupayakan penagihan kepada pelaku kerugian Negara sebelum ditetapkan Keputusan Penghapusan Secara Mutlak.

Usul penghapusan secara mutlak atas kerugian Negara, disampaikan secara tertulis kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal dengan dilampiri dokumen paling kurang: a. Daftar Nominatif Penanggung Hutang; b. Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan

c. Surat Keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

(1) Dalam hal terdapat bukti bahwa atas sejumlah uang yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai pelunasan kerugian Negara ternyata lebih besar dari yang seharusnya disetor, pelaku kerugian Negara yang bersangutan/pengampu/ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan yang telah disetor ke Rekening Kas Negara melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap kerugian Negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PNS bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian Negara.

Bagi Pegawai Negeri, PNS bukan Bendahara, PPPK dan/atau Pensiunan PNS yang berstatus bukan pegawai Kementerian yang melakukan kerugian Negara dari sumber dana Kementerian, tatacara penyelesaian kerugian Negara mengacu pada Peraturan Menteri ini dan permasalahannya wajib disampaikan pada instansi yang bersangkutan.

Sekretaris Jenderal melaporkan kasus kerugian Negara lingkup Kementerian kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap triwulan, dengan Format tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: a. Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Negara Tingkat I yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku sebagai Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; b. semua proses penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan Pihak Ketiga, tetap sah dan berlaku, selanjutnya diproses sesuai dengan Peraturan Menteri ini; c. dalam hal terdapat kasus kerugian Negara yang telah diproses namun belum selesai dan prosesnya tidak sesuai dengan Peraturan tentang Ganti Kerugian Negara, maka diproses sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut- II/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi lingkup Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 189);

b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut- II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi lingkup Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1075); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ttd WIDODO EKATJAHJANA