Pasal 16

Dalam hal terjadi peristiwa kerugian Negara yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan/atau Pihak Ketiga, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selain mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, juga mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a. melakukan musyawarah dengan pelaku kerugian Negara untuk menyelesaikan kerugian Negara secara damai; b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaku kerugian Negara menandatangani SKTJM, dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama:

1. 24 (dua puluh empat) bulan untuk PNS bukan Bendahara, PPPK dan Pensiunan PNS; atau
2. 40 (empat puluh) hari untuk Pihak Ketiga; dan c. dalam hal kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka SKTJM harus dilegalisir oleh Notaris dan biaya yang

timbul ditanggung oleh Pihak Ketiga.