Peraturan Badan Nomor 17-9-pbi-2015 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban antar Peserta Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu.

2. Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank INDONESIA dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.

3. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.

4. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.

5. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik Warkat Debit.

6. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.

7. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.

8. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.

9. DKE Transfer Dana adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Transfer Dana.

10. DKE Warkat Debit adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit.

11. DKE Pembayaran adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler.

12. DKE Penagihan adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler.

13. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit.

14. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank INDONESIA.

15. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen Dana Peserta yang bersangkutan.

16. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan pelaksanaan Setelmen Dana dilakukan melalui bank pembayar.

17. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara dan pelaksanaan Setelmen Dana dilakukan melalui bank penerus.

18. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Setelmen Dana melalui Sistem Bank INDONESIA-Real Time Gross Settlement yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Peserta yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.

19. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank INDONESIA.

20. Sistem Bank INDONESIA-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

21. Prefund adalah dana yang disediakan oleh Peserta untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.

22. Prefund Kredit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler.

23. Prefund Debit adalah Prefund yang disediakan untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler.

24. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.

25. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum INDONESIA bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA untuk menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

26. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan SKNBI.

27. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional SKNBI tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat setempat yang berwenang, termasuk Bank INDONESIA.

Penyelenggaraan SKNBI terdiri atas 4 (empat) layanan yaitu: a. Layanan Transfer Dana; b. Layanan Kliring Warkat Debit; c. Layanan Pembayaran Reguler; dan d. Layanan Penagihan Reguler.

(1) Setelmen Dana untuk masing-masing layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan hasil perhitungan secara multilateral netting. (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan utang dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta. (3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. (4) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip same day settlement.

(1) Dalam penyelenggaraan SKNBI, Penyelenggara melakukan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. MENETAPKAN ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI; b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan SKNBI; c. melaksanakan kegiatan operasional SKNBI; d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI; dan e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta dan pihak selain Kantor Bank INDONESIA yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit terhadap Peraturan Bank INDONESIA ini dan peraturan pelaksanaannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam penyelenggaraan SKNBI diatur dalam Surat

Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penyelenggara dapat MENETAPKAN batas nilai nominal transaksi yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan SKNBI. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas nilai nominal transaksi diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu: a. Bank INDONESIA; b. Bank; dan c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank. (2) Dalam hal Peserta merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah maka kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

(1) Berdasarkan jenis kepesertaan, Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. PLU; b. PLA; atau c. PTL. (2) Untuk menjadi PLU, PLA, atau PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Penyelenggara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan persetujuan kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

PLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus

menunjuk PLU sebagai bank pembayar.

(1) PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c harus menunjuk PLU sebagai bank penerus. (2) PLU sebagai bank penerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Penyelenggara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan persetujuan sebagai bank penerus diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Berdasarkan jenis kepesertaan, pihak yang dapat menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Bank INDONESIA hanya dapat menjadi PLU; b. Bank hanya dapat menjadi PLU; dan c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya dapat menjadi PLA atau PTL.

(1) Berdasarkan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, keikutsertaan pihak yang dapat menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Bank INDONESIA dapat mengikuti seluruh layanan dalam penyelenggaraan SKNBI; b. Bank harus mengikuti seluruh layanan dalam penyelenggaraan SKNBI; dan c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya dapat mengikuti Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Regular. (2) Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang dapat ikut serta dalam Layanan Pembayaran Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang mengelola rekening nasabah.

Dalam hal diperlukan, hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Peserta dalam rangka penyelenggaraan SKNBI dapat diatur dalam perjanjian.

(1) Dalam penyelenggaraan SKNBI, berlaku 4 (empat) jenis status kepesertaan yaitu: a. aktif; b. ditangguhkan; c. dibekukan; dan d. ditutup. (2) Dalam hal status Peserta berubah menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Peserta harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.

(1) Penyelenggara dapat mengubah status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi oleh Penyelenggara; b. dilakukan karena adanya perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; c. dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Peserta; dan/atau d. dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Peserta yang bersangkutan. (3) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan terhadap seluruh atau sebagian kegiatan dalam layanan SKNBI. (4) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berupa perubahan status dari: a. aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya; b. aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya; c. ditangguhkan menjadi dibekukan atau sebaliknya; d. aktif menjadi ditutup; e. ditangguhkan menjadi ditutup; atau f. dibekukan menjadi ditutup.

(5) Perubahan status kepesertaan yang dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Peserta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa permintaan perubahan status dari aktif menjadi ditutup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status kepesertaan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam penyelenggaraan SKNBI, Peserta wajib: a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan SKNBI; b. bertanggungjawab atas kebenaran DKE dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui SKNBI; c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara apabila diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SKNBI; d. menginformasikan biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah secara transparan; e. memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI kepada Bank INDONESIA; f. mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran yang telah disetujui oleh Bank INDONESIA; dan g. mematuhi ketentuan lain terkait operasional penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank INDONESIA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta dalam SKNBI diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta wajib menyediakan Prefund Kredit sesuai waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Dalam melakukan kewajiban penyediaan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk PLU, penyediaan Prefund Kredit dilakukan oleh Peserta

yang bersangkutan; dan b. untuk PLA, penyediaan Prefund Kredit dilakukan melalui PLU yang ditunjuk sebagai bank pembayar. (3) Prefund Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana tunai (cash Prefund). (4) Dana tunai (cash Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (cash Prefund). (5) Penyelenggara menatausahakan dana tunai (cash Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada SKNBI untuk masing- masing PLU dan PLA. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Prefund Kredit diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta wajib menyediakan Prefund Debit sesuai waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Besarnya Prefund Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara untuk masing-masing Peserta. (3) Prefund Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. dana tunai (cash Prefund); dan/atau b. surat berharga (collateral Prefund). (4) Dana tunai (cash Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditatausahakan pada Sistem BI-RTGS dalam rekening milik Penyelenggara yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (cash Prefund). (5) Surat berharga (collateral Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditatausahakan pada Bank INDONESIA-Scripless Securities Settlement System dalam rekening surat berharga masing-masing PLU yang digunakan khusus untuk menampung surat berharga (collateral Prefund). (6) Penyelenggara menatausahakan dana tunai (cash Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat berharga (collateral Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada SKNBI untuk masing-masing PLU. (7) Surat berharga (collateral Prefund) sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) tidak dapat digunakan untuk transaksi lainnya dan tidak dapat dipindahkan ke rekening surat berharga lainnya sampai dengan Setelmen Dana atas Layanan Kliring Debit dan Layanan Penagihan Reguler dilakukan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Prefund Debit diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Kredit dalam hal total dana yang dimiliki Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler. (2) Total dana yang dimiliki Peserta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. confirmed incoming yaitu DKE Transfer Dana dan/atau DKE Pembayaran masuk dari Peserta lain yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut; dan/atau b. dana tunai (cash Prefund) yang disediakan dalam Prefund Kredit. (3) Peserta wajib melakukan penambahan Prefund Debit dalam hal total dana yang dimiliki Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau Layanan Penagihan Reguler. (4) Total dana yang dimiliki Peserta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari: a. confirmed outgoing yaitu DKE Warkat Debit dan/atau DKE Penagihan masuk dari Peserta lain yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut; dan/atau b. dana tunai (cash Prefund) dan/atau surat berharga (collateral Prefund) yang disediakan dalam Prefund Debit.

(1) Dalam hal Peserta tidak melakukan penambahan Prefund Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau tidak melakukan penambahan Prefund Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara maka DKE yang tidak didukung oleh Prefund Kredit dan/atau Prefund Debit yang cukup dibatalkan oleh sistem. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan waktu penambahan Prefund Kredit dan Prefund Debit diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penyelenggara akan mengembalikan dana tunai (cash Prefund) yang telah disediakan untuk Prefund Kredit dan/atau Prefund Debit ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana bank pembayar sesuai periode waktu yang ditetapkan Penyelenggara, dalam hal setelah perhitungan akhir masih terdapat saldo dana tunai (cash Prefund) yang tidak dipergunakan. (2) Pengembalian surat berharga (collateral Prefund) yang telah disediakan untuk Prefund Debit dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dana tunai (cash Prefund) dan surat berharga (collateral Prefund) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Transfer Dana adalah transfer dana yang berasal dari: a. perintah transfer dana dari Peserta kepada Peserta lainnya; b. perintah transfer dana dari Peserta kepada nasabah Peserta lainnya dan sebaliknya; dan c. perintah transfer dana dari nasabah Peserta kepada nasabah Peserta lainnya.

(1) Dalam hal nasabah menggunakan Layanan Transfer Dana, Peserta pengirim harus mempersyaratkan kepada nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer dana secara lengkap dan benar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal Peserta pengirim melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer dana kepada Peserta penerima, Peserta pengirim harus membuat DKE Transfer Dana sesuai persyaratan yang

ditetapkan oleh Penyelenggara. (3) Dalam membuat DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta pengirim wajib mengisi kode transaksi dan kode kota asal secara lengkap dan benar.

(1) Peserta pengirim mengirimkan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Pengiriman DKE Transfer Dana pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Peserta pengirim sesegera mungkin paling lama 2 (dua) jam sejak pengaksepan perintah transfer dana. (3) Dalam hal Peserta pengirim tidak mengirimkan DKE Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer dana dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Selama periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, Penyelenggara melakukan perhitungan untuk masing-masing Peserta berdasarkan DKE Transfer Dana yang diterima oleh Penyelenggara yang didukung dengan dana yang cukup. (2) Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Peserta harus melakukan pemantauan atas hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan informasi hasil perhitungan dalam Layanan Transfer Dana diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Penyelenggara melakukan Setelmen Dana ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana bank pembayar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Setelmen Dana dalam Layanan Transfer Dana diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta penerima harus melakukan verifikasi atas DKE Transfer Dana yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas hasil verifikasi DKE Transfer Dana yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan Penyelenggara melakukan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1). (3) Penerusan dana kepada nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 2 (dua) jam setelah Penyelenggara melakukan Setelmen Dana. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk penerusan dana kepada nasabah penerima yang tidak memiliki rekening di Peserta penerima. (5) Dalam hal Peserta penerima tidak melakukan penerusan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerusan dana kepada nasabah penerima dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Layanan Kliring Warkat Debit terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu: a. kliring penyerahan; dan b. kliring pengembalian. (2) Kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan siklus dalam Layanan Kliring Warkat Debit.

(1) Jenis transfer debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Kliring Warkat Debit adalah transfer debit yang berasal dari Warkat Debit. (2) Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. cek; b. bilyet giro; c. nota debit; dan d. Warkat Debit lainnya yang disetujui oleh Penyelenggara untuk dikliringkan. (3) Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dikliringkan di wilayah kliring yang terdapat kantor Peserta yang menerbitkan Warkat Debit. (4) Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicetak di perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang telah memperoleh izin dari lembaga yang berwenang. (5) Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Warkat Debit diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam menerima Warkat Debit dari nasabah yang akan dikliringkan

dalam Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta pengirim harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal Peserta pengirim melakukan pengaksepan untuk mengkliringkan Warkat Debit, Peserta pengirim harus membuat DKE Warkat Debit sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (3) Dalam membuat DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta pengirim wajib mengisi kode transaksi dan kode kota asal secara lengkap dan benar.

(1) Peserta Pengirim mengirimkan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Warkat Debit dari nasabah sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Dalam hal Peserta pengirim tidak mengirimkan DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer debit dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pengiriman DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus disertai dengan penyampaian Warkat Debit kepada kantor Peserta penerima dimana Warkat Debit tersebut dikliringkan. (2) Penyampaian Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pertukaran Warkat Debit yang diselenggarakan oleh kantor Bank INDONESIA atau pihak selain kantor Bank INDONESIA. (3) Dalam pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kantor Bank INDONESIA atau pihak selain kantor Bank INDONESIA bertanggung jawab: a. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan pertukaran Warkat Debit; b. menjaga kelancaran pelaksanaan pertukaran Warkat Debit; c. mengelola administrasi kepesertaan pertukaran Warkat Debit; d. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pertukaran Warkat Debit; e. menyediakan fasilitas penyelesaian permasalahan dalam proses Warkat Debit; dan/atau

f. menyediakan fasilitas kontinjensi bagi Peserta pada saat terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertukaran Warkat Debit diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pihak selain kantor Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yang akan melaksanakan pertukaran Warkat Debit di suatu wilayah kliring harus memperoleh persetujuan dari Penyelenggara. (2) Penyelenggara dapat memberikan bantuan keuangan kepada pihak selain kantor Bank INDONESIA yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah kliring, persetujuan terhadap pihak selain kantor Bank INDONESIA yang akan melaksanakan pertukaran Warkat Debit, dan bantuan keuangan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penyelenggara melakukan perhitungan untuk masing-masing Peserta berdasarkan DKE Warkat Debit yang diterima oleh Penyelenggara yang didukung dengan dana yang cukup. (2) Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta. (3) Peserta harus melakukan pemantauan atas hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan informasi hasil perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Penyelenggara melakukan Setelmen Dana ke masing- masing Rekening Setelmen Dana PLU. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Setelmen Dana dalam Layanan

Kliring Warkat Debit diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta penerima harus melakukan verifikasi atas DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit yang diterima pada kliring penyerahan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit yang tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan maka Peserta penerima menolak DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit dalam kliring pengembalian dengan disertai alasan penolakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan penolakan dan mekanisme penolakan DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit yang diterima maka Peserta pengirim wajib meneruskan dana ke rekening nasabah penerima setelah Penyelenggara melakukan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (2) Dalam hal Peserta pengirim tidak melakukan penerusan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerusan dana ke rekening nasabah penerima dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Jenis transfer dana yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Pembayaran Reguler adalah transfer dana yang berasal dari: a. perintah transfer dana dari 1 (satu) Peserta pengirim kepada beberapa nasabah di Peserta penerima;

b. perintah transfer dana dari beberapa nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) Peserta penerima; c. perintah transfer dana dari 1 (satu) nasabah di Peserta pengirim kepada beberapa nasabah di Peserta penerima; dan d. perintah transfer dana dari beberapa nasabah di Peserta pengirim kepada 1 (satu) nasabah di Peserta penerima.

(1) Dalam hal nasabah menggunakan Layanan Pembayaran Reguler, Peserta pengirim harus mempersyaratkan kepada nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer dana secara lengkap dan benar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal Peserta pengirim melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer dana kepada Peserta penerima, Peserta pengirim harus membuat DKE Pembayaran sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (3) Dalam membuat DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta pengirim wajib mengisi kode transaksi dan kode kota asal secara lengkap dan benar.

(1) Peserta pengirim mengirimkan DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Dalam hal Peserta pengirim tidak mengirimkan DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer dana dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Selama periode waktu pengiriman DKE Pembayaran, Penyelenggara melakukan perhitungan untuk masing-masing Peserta berdasarkan DKE Pembayaran yang diterima oleh Penyelenggara yang didukung dengan dana yang cukup.

(2) Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Peserta harus melakukan pemantauan atas hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan informasi hasil perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Penyelenggara melakukan Setelmen Dana ke Rekening Setelmen Dana PLU dan/atau Rekening Setelmen Dana bank pembayar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Setelmen Dana dalam Layanan Pembayaran Reguler diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta penerima harus melakukan verifikasi atas DKE Pembayaran yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas hasil verifikasi DKE Pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima segera setelah pelaksanaan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (3) Dalam hal Peserta pengirim tidak melakukan penerusan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerusan dana kepada nasabah penerima dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Layanan Penagihan Reguler terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu: a. penyerahan tagihan; dan b. pengembalian tagihan. (2) Kegiatan penyerahan tagihan dan pengembalian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan siklus dalam Layanan Penagihan Reguler.

Jenis transfer debit yang dapat diperhitungkan dalam Layanan Penagihan Reguler adalah transfer debit yang berasal dari perintah transfer debit dari 1 (satu) nasabah di Peserta pengirim kepada beberapa nasabah di Peserta penerima.

(1) Peserta pengirim wajib membuat perjanjian dalam rangka pelaksanaan perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal Peserta pengirim melakukan pengaksepan atas perintah transfer debit, Peserta pengirim harus membuat DKE Penagihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (3) Dalam membuat DKE Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta pengirim wajib mengisi kode transaksi dan kode kota asal secara lengkap dan benar.

(1) Peserta pengirim mengirimkan DKE Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada tanggal yang sama dengan tanggal yang tercantum dalam perjanjian sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Dalam hal Peserta pengirim tidak mengirimkan DKE Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perintah transfer debit dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penyelenggara melakukan perhitungan untuk masing-masing Peserta berdasarkan DKE Penagihan yang diterima oleh Penyelenggara yang didukung dengan dana yang cukup. (2) Penyelenggara menyediakan informasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta. (3) Peserta harus melakukan pemantauan atas hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan informasi hasil perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Penyelenggara melakukan Setelmen Dana ke masing- masing Rekening Setelmen Dana PLU. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Setelmen Dana dalam Layanan Penagihan Reguler diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta penerima harus melakukan verifikasi atas DKE Penagihan yang diterima pada kegiatan penyerahan tagihan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya DKE Penagihan yang tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan maka Peserta penerima menolak DKE Penagihan dalam kegiatan pengembalian tagihan dengan disertai alasan penolakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan penolakan dan mekanisme penolakan DKE Penagihan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas DKE

Penagihan yang diterima maka Peserta pengirim wajib meneruskan dana ke rekening nasabah setelah Penyelenggara melakukan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1). (2) Dalam hal Peserta pengirim tidak melakukan penerusan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerusan dana ke rekening nasabah penerima dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penyelenggaraan SKNBI dilakukan pada waktu operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. hari operasional; b. jam operasional; c. jam layanan; dan d. periode waktu kegiatan. (3) Peserta wajib melakukan kegiatan operasional SKNBI sesuai dengan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penyelenggara dapat melakukan perubahan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Peserta hanya dapat mengajukan permohonan perubahan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penyelenggara MENETAPKAN jenis dan besarnya biaya dalam penyelenggaraan SKNBI. (2) Penyelenggara dapat membebaskan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. (3) Penyelenggara dapat MENETAPKAN batas biaya paling banyak yang dikenakan Peserta kepada nasabah.

(1) Penyelenggara dapat meminta kepada Peserta untuk menyampaikan besarnya biaya yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah dalam penyelenggaraan SKNBI. (2) Penyelenggara dapat mengumumkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya dalam penyelenggaraan SKNBI diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal pada penyelenggaraan SKNBI dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara, Penyelenggara memberitahukan keadaan tersebut kepada Peserta berikut langkah- langkah penanganan untuk mengatasi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. (2) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Peserta yang mengakibatkan Peserta tidak dapat mengirimkan DKE ke Penyelenggara maka pengiriman DKE dapat dilakukan dengan menggunakan sarana yang disediakan oleh Penyelenggara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Keadaan Tidak Normal dan Keadaan Darurat diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat, Penyelenggara dibebaskan dari segala tuntutan kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta atau pihak ketiga.

(1) Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan: a. Peserta; dan b. pihak selain kantor Bank INDONESIA yang melaksanakan

pertukaran Warkat Debit, terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kepatuhan, Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib: a. menyampaikan laporan berkala; b. memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan Penyelenggara terkait penyelenggaraan SKNBI; c. memberikan akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap dokumen, sarana fisik, aplikasi pendukung yang terkait penyelenggaraan SKNBI, dan kegiatan operasional Peserta; dan d. menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan oleh Penyelenggara. (4) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kepatuhan, pihak selain kantor Bank INDONESIA yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan berkala kepada Penyelenggara. (5) Dalam rangka pemantauan, Penyelenggara dapat meminta Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk melakukan pengujian terhadap infrastruktur Peserta yang digunakan dalam operasional SKNBI.

(1) Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Penyelenggara dalam rangka melaksanakan pemantauan kepatuhan Peserta. (2) Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kepatuhan Peserta dan pihak selain kantor Bank INDONESIA yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a wajib dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan berkala sesuai

batas waktu, Peserta tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian laporan berkala yang ditetapkan Penyelenggara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penyampaian laporan berkala diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Penyelenggara Kliring Lokal beralih fungsi menjadi pihak yang melakukan pertukaran Warkat Debit.

(1) Implementasi penyelenggaraan SKNBI dilakukan secara bertahap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan implementasi penyelenggaraan SKNBI diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis diterima, dapat dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan.

Peserta yang tidak menginformasikan biaya transaksi dalam penyelenggaraan SKNBI kepada nasabah secara transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(1) Peserta yang tidak menyediakan Prefund Debit atau menyediakan Prefund Debit namun kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi berupa: a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dalam hal tidak tersedianya atau kurangnya Prefund Debit

dikarenakan kelalaian Peserta; atau b. penurunan status kepesertaan dalam hal Peserta tidak mampu menyediakan Prefund Debit. (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peserta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebanyak 6 (enam) kali, Peserta dapat dikenakan sanksi berupa penurunan status kepesertaan.

(1) Peserta yang tidak melakukan penambahan Prefund Kredit dalam Layanan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Transfer Dana, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja. (2) Peserta yang tidak melakukan penambahan Prefund Kredit dalam Layanan Pembayaran Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Pembayaran, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja. (3) Peserta yang tidak melakukan penambahan Prefund Debit dalam Layanan Kliring Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Warkat Debit, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja. (4) Peserta yang tidak melakukan penambahan Prefund Debit dalam Layanan Penagihan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Penagihan, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) hari kerja.

(1) Peserta pengirim yang tidak mengisi kode transaksi dan kode kota asal secara lengkap dan benar dalam membuat DKE Tranfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Transfer Dana, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu)

periode pemantauan. (2) Peserta pengirim yang tidak mengisi kode transaksi dan kode kota asal secara lengkap dan benar dalam membuat DKE Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode pemantauan. (3) Peserta pengirim yang tidak mengisi kode transaksi dan kode kota asal secara lengkap dan benar dalam membuat DKE Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Pembayaran, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode pemantauan. (4) Peserta pengirim yang tidak mengisi kode transaksi dan kode kota asal secara lengkap dan benar dalam membuat DKE Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Penagihan, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode pemantauan.

(1) Peserta pengirim yang tidak mengirimkan DKE Transfer Dana kepada Peserta penerima sesuai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Transfer Dana, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode pemantauan. (2) Peserta penerima yang tidak melakukan penerusan dana kepada nasabah penerima sesuai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Transfer Dana, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) periode pemantauan.

Peserta yang tidak mencetak Warkat Debit di perusahaan percetakan dokumen sekuriti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(1) Peserta yang menerbitkan Warkat Debit tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Peserta tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengganggu proses pertukaran Warkat Debit secara otomasi, kantor Bank INDONESIA atau pihak selain kantor Bank INDONESIA dapat tidak memproses Warkat Debit Peserta dalam pertukaran Warkat Debit.

(1) Dalam hal terjadi penolakan atas DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yang didasarkan pada alasan tertentu, Peserta pengirim, Peserta penerima, nasabah Peserta pengirim, atau nasabah Peserta penerima dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Warkat Debit yang ditolak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan tertentu penolakan DKE Warkat Debit dan/atau Warkat Debit yang dikenakan sanksi dan pihak yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pihak yang mengenakan sanksi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Peserta yang tidak memberikan data, informasi, dan/atau dokumen terkait penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(1) Peserta yang tidak memberikan akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis diterima, dapat dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan.

(1) Peserta yang tidak menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan

oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan.

(1) Peserta yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan sejak batas waktu penyampaian pelaporan, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2), dikenakan sanksi teguran tertulis. (3) Peserta yang tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran tertulis dapat dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank INDONESIA ini diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku maka: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA; dan b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran atas: a. pembuatan DKE Transfer Dana khusus untuk pengisian kode kota asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1); b. pembuatan DKE Warkat Debit khusus untuk pengisian kode kota asal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) c. pembuatan DKE Pembayaran khusus untuk pengisian kode kota asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3); d. pembuatan DKE Penagihan khusus untuk pengisian kode kota asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4); e. batas waktu pengiriman DKE Transfer Dana kepada Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1); dan f. batas waktu penerusan dana kepada nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY