PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

5. Pemulihan . . .

1. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

2. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.

3. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

4. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.

5. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

7. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

10. Tentara . . .

1. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
4. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penanganan Konflik mencerminkan asas:

• kemanusiaan;

• hak asasi manusia;

• kebangsaan;

• kekeluargaan;

• kebhinneka-tunggal-ikaan;

• keadilan . . .

• keadilan;
• kesetaraan gender;
• ketertiban dan kepastian hukum;
• keberlanjutan;
• kearifan lokal;
• tanggung jawab negara;
• partisipatif;
• tidak memihak; dan
• tidak membeda-bedakan.

Penanganan Konflik bertujuan:

• menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
• memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
• meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
• memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
• melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
• memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan
• memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:

• Pencegahan Konflik;
• Penghentian Konflik; dan
• Pemulihan Pascakonflik.

Konflik dapat bersumber dari:

• permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;

• perseteruan . . .

• perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
• sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
• sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
• distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:

• memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
• mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
• meredam potensi Konflik; dan
• membangun sistem peringatan dini.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Bagian Kedua Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setiap orang berkewajiban:

• mengembangkan . . .

• mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
• menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
• mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
• mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
• mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau
• menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Bagian Ketiga Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai

(1) Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan

secara damai.

(2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

(3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mengikat para pihak.

Bagian Keempat Meredam Potensi Konflik

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

• melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;

• menerapkan . . .

• menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
• melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
• mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
• menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
• membangun karakter bangsa;
• melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
• menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Bagian Kelima Membangun Sistem Peringatan Dini

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun

sistem peringatan dini untuk mencegah:

• Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau
• perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik.

(2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun

sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi.

Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara:

• penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik;

• penyampaian . . .

• penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
• penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
• peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
• penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum

Penghentian Konflik dilakukan melalui:

• penghentian kekerasan fisik;
• penetapan Status Keadaan Konflik;
• tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau
• bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Bagian Kedua Penghentian Kekerasan Fisik

(1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.

(2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.

(3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Penetapan Status Keadaan Konflik

Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.

(1) Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 terdiri atas:

• skala kabupaten/kota;
• skala provinsi; atau
• skala nasional.

(2) Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota.

(3) Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan memiliki dampak sampai pada tingkat provinsi.

(4) Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila eskalasi Konflik mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi dan memiliki dampak secara nasional.

Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 17 . . .

DPRD kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik.

Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi.

DPRD provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik.

Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik skala nasional.

Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(1) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota,

bupati/wali kota bertanggung jawab atas Penanganan Konflik kabupaten/kota.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam Penanganan Konflik skala kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota.

(1) Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi,

gubernur bertanggung jawab atas Penanganan Konflik provinsi.

(2) Dalam Penanganan Konflik skala provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD provinsi.

(1) Dalam hal Status Keadaan Konflik skala nasional,

Presiden bertanggung jawab atas Penanganan Konflik nasional.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan sebagai koordinator dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.

(3) Dalam penanganan Status Keadaan Konflik skala

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menyampaikan perkembangan penanganan Status Keadaan Konflik kepada DPR.

Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat melakukan:

• pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;

• pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;

• penempatan . . .

• penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
• pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi gubernur dapat melakukan:

• pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
• pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
• penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
• pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan untuk melakukan:

• pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
• pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
• penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
• pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

(1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian

keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Berdasarkan . . .

(2) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian

keadaan Konflik skala provinsi, gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan

pengendalian keadaan Konflik skala nasional, Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(1) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikonsultasikan oleh bupati/wali kota kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(2) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikonsultasikan oleh gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(3) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikonsultasikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(4) Dalam hal penetapan Status Keadaan Konflik dicabut,

semua kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 tidak berlaku.

Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bupati/wali kota, gubernur, atau Presiden berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.

Bagian . . .

Bagian Keempat Tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

(2) Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan

korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat;
• pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik;
• pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
• pelindungan terhadap kelompok rentan;
• upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
• penyelamatan sarana dan prasarana vital;
• penegakan hukum;
• pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
• penyelamatan harta benda korban Konflik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat

penyelamatan dan pelindungan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI

(1) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota,

bupati/wali kota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi,

gubernur dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah.

(3) Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden

berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

(4) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikoordinasikan oleh Polri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaan

kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berakhir apabila:

• telah dilakukan pencabutan penetapan Status Keadaan Konflik; atau
• berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.

(2) Upaya . . .

(2) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• rekonsiliasi;
• rehabilitasi; dan
• rekonstruksi.

Bagian Kedua Rekonsiliasi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:

• perundingan secara damai;
• pemberian restitusi; dan/atau
• pemaafan.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan

rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• pemulihan psikologis korban Konflik dan pelindungan kelompok rentan;

• pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;

• perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;

• penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;

• penguatan . . .

• penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
• pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
• pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
• pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
• peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
• pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Bagian Keempat Rekonstruksi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan

rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

(2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
• pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
• perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
• perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
• perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
• perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

BAB VI . . .

Bagian Kesatu Kelembagaan

Kelembagaan penyelesaian Konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Bagian Kedua Mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial

(1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah

dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil

penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.

(3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui

mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.

(4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme

Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

(5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat

dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Paragraf Satu Umum

(1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial merupakan

lembaga penyelesaian Konflik yang bersifat ad hoc.

(2) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal:

• tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
• tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
• tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial;
• tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan
• telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik.

Paragraf Dua Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

(1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas

menyelesaikan Konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk

mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.

(3) Dalam hal penyelesaian Konflik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 44 . . .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

• pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya Konflik;
• pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pelindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;
• perumusan kesepakatan yang telah dicapai;
• penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi;
• penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan Pemulihan Pascakonflik; dan
• penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/DPRD.

Paragraf Tiga Pembentukan, Penetapan, dan Pembubaran Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui mekanisme:

• pembentukan . . .

• pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota;
• pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala provinsi dilakukan oleh gubernur; dan/atau
• pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional diusulkan oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.

(1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berakhir

apabila:

• Konflik telah diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat; atau
• penyelesaian Konflik diajukan oleh pihak yang berkonflik melalui pengadilan.

(2) Dalam hal keadaan Konflik skala kabupaten/kota

meningkat menjadi keadaan Konflik skala provinsi, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota tidak dengan sendirinya dibubarkan.

(3) Dalam hal keadaan Konflik skala provinsi meningkat

menjadi keadaan Konflik skala nasional, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota dan provinsi tidak dengan sendirinya dibubarkan.

(4) Penyelesaian Konflik selama proses di pengadilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mencakup pemantauan, pengendalian, dan pengamanan terhadap pihak yang berkonflik tanpa intervensi terhadap proses peradilan.

Paragraf . . .

Paragraf Empat Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik

Sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 huruf a terdiri atas unsur Pemerintah

Daerah dan masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• bupati/wali kota;
• ketua DPRD kabupaten/kota;
• instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan;
• kepala kepolisian resor;
• komandan distrik militer/komandan satuan unsur TNI; dan
• kepala kejaksaan negeri.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• tokoh agama;
• tokoh adat;
• tokoh masyarakat;
• pegiat perdamaian; dan
• wakil pihak yang berkonflik.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik

Sosial provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 huruf b terdiri atas unsur Pemerintah

Daerah dan masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• gubernur;

• ketua DPRD provinsi;

• instansi . . .

• instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan;
• kepala kepolisian daerah;
• panglima daerah militer/komandan satuan unsur TNI;
• kepala kejaksaan tinggi; dan
• unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• tokoh agama;
• tokoh adat;
• tokoh masyarakat;
• pegiat perdamaian; dan
• wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik

Sosial skala nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 huruf c terdiri atas unsur Pemerintah dan

masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;

• kementerian yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;

• kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;

• kementerian yang membidangi urusan pertahanan;

• kementerian yang membidangi urusan keuangan negara;

• kementerian yang membidangi urusan kesehatan;

• kementerian yang membidangi urusan sosial;

• kementerian . . .

• kementerian yang membidangi urusan agama;
• Polri;
• TNI;
• Kejaksaan Agung;
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
• unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang berkonflik; dan
• instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• tokoh agama;
• tokoh adat;
• tokoh masyarakat;
• pegiat perdamaian;
• wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi; dan
• lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Penetapan anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1)

dengan mempertimbangkan ketokohan, integritas, dan moralitas.

Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berhenti atau diberhentikan karena:

• masa tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial telah berakhir;

• penggantian personel oleh instansi yang bersangkutan;

• meninggal dunia;

• mengundurkan diri secara tertulis; dan/atau

• melakukan . . .

• melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan

Konflik.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• pembiayaan;
• bantuan teknis;
• penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban Konflik; dan/atau
• bantuan tenaga dan pikiran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta

masyarakat dalam Penanganan Konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENDANAAN

(1) Pendanaan Penanganan Konflik digunakan untuk

Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.

(2) Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

(1) Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk

Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Pemerintah . . .

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD

untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi

pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara.

(1) Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik

melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana

pascakonflik melalui APBD.

(3) Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di daerah.

(1) Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami

konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana anggaran biaya.

(2) Pengajuan . . .

(2) Pengajuan dana pascakonflik yang diajukan oleh

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Konflik yang telah berlangsung sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini dapat terus dilaksanakan sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan tersebut.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2012

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2012

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan