Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENSOS Berlaku

Permensos No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian pengaturan mengenai bantuan jaminan hidup; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana;

Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta bencana, dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
4. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
6. Pemulihan dan penguatan sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi, pendampingan sosial, dan pendampingan psikososial untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan baik fisik, mental, dan sosial para korban bencana dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosialnya.
7. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
8. Eks kombatan adalah seseorang yang pernah terlibat dalam konflik sosial, kerusakan, dan/atau terorisme yang mengalami risiko sosial.
9. Risiko sosial adalah ancaman penurunan kesejahteraan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan ekonomi, dan sosial sehingga menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
10. Seleksi penerima bantuan stimulan adalah upaya menentukan data nyata di lapangan berdasarkan

hasil penilaian pada saat pasca bencana untuk dapat digunakan sebagai bahan penentuan bagi Pimpinan dalam penetapan pemberian Bantuan Pemulihan Sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial.
11. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai, dengan sasaran utama untuk normalisasi serta pemberdayaan dan mengembalikan harkat hidup korban bencana secara manusiawi di wilayah pasca bencana.
12. Relokasi adalah pemindahan penduduk dari rawan bencana ke pemukiman baru yang lebih aman terhadap ancaman bencana.
13. Bantuan bahan bangunan rumah adalah bantuan yang diberikan untuk merangsang masyarakat/keluarga korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa bencana alam atau bencana sosial yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan rawan bencana sosial sehingga perlu relokasi/rekonstruksi.
14. Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan atau pascabencana.
15. Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat berupa uang tunai untuk dibelikan kebutuhan peralatan rumah tangga.
16. Bantuan santunan ahli waris adalah bantuan yang diberikan untuk meringankan beban penderitaan keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris.
17. Ahli waris adalah suami atau istri atau anak kandung/adopsi/orang tua atau saudara kandung.
18. Bantuan penguatan ekonomi korban adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada.
19. Bantuan penguatan eks kombatan adalah bantuan yang disediakan untuk memperkuat potensi dan kemampuan eks kombatan agar yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat.
20. Bantuan fasilitasi desa inklusi adalah bantuan yang diberikan kepada desa paskakonflik yang berdasarkan kriteria tertentu perlu diperkuat dengan bantuan fasilitasi.

  1. Pendampingan sosial korban bencana adalah proses interaksi dalam bentuk ikatan sosial antara pendamping dengan korban bencana dalam upaya membantu, memfasilitasi, mempermudah, mempromosikan, dan memberi dukungan kepada korban guna memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak sehingga dapat mengatasi masalahnya.

  2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

  3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 (1) Kriteria penerima Bantuan jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. seseorang yang menjadi Korban bencana; b. selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap; dan c. diberikan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan atau pascabencana. (2) Bantuan jaminan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Korban bencana secara individu melalui kepala keluarga atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.

  1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 12 (1) Besarnya nilai Bantuan jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan bantuan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jiwa per hari.
    (2) Bantuan jaminan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

  2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 Prosedur permohonan Bantuan jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
a. bupati/wali kota mengusulkan data calon penerima Bantuan jaminan hidup yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data Korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan Bantuan jaminan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan penerima Bantuan jaminan hidup; dan
d. Bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui rekening bank kepada kepala keluarga atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang mengalami Bencana.

  1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 (1) Kriteria penerima Bantuan penguatan ekonomi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. keluarga yang menjadi Korban bencana yang usaha atau rintisan usahanya hilang/terdampak Bencana dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu; atau
b. keluarga yang menjadi Korban bencana yang perlu dibantu dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu.
(2) Penerima Bantuan penguatan ekonomi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil asesmen.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Œ

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж