Pasal 56

(1) Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik

melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana

pascakonflik melalui APBD.

(3) Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di daerah.