Pasal 49

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik

Sosial skala nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 huruf c terdiri atas unsur Pemerintah dan

masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;

• kementerian yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;

• kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;

• kementerian yang membidangi urusan pertahanan;

• kementerian yang membidangi urusan keuangan negara;

• kementerian yang membidangi urusan kesehatan;

• kementerian yang membidangi urusan sosial;

• kementerian . . .

• kementerian yang membidangi urusan agama;
• Polri;
• TNI;
• Kejaksaan Agung;
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
• unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang berkonflik; dan
• instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• tokoh agama;
• tokoh adat;
• tokoh masyarakat;
• pegiat perdamaian;
• wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi; dan
• lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).