Pasal 53

(1) Pendanaan Penanganan Konflik digunakan untuk

Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.

(2) Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.