KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

• kesetiakawanan;

• keadilan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• keadilan;

• kemanfaatan;

• keterpaduan;

• kemitraan;

• keterbukaan;

• akuntabilitas;

• partisipasi;

• profesionalitas; dan

• keberlanjutan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: Perundang-undangan

• meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

• memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai Peraturan kemandirian;

• meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam Ditjen mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

• meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

• meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

• meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kesatu

Umum

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan

kepada:

• perseorangan; Perundang-undangan

• keluarga;

• kelompok; dan/atau

• masyarakat. Peraturan

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Ditjenmereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

• kemiskinan;

• ketelantaran;

• kecacatan;

• keterpencilan;

• ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

• korban bencana; dan/atau

• korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

• rehabilitasi sosial;

• jaminan sosial;

• pemberdayaan sosial; dan

• perlindungan sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan

dan mengembangkan kemampuan seseorang yang Perundang-undangan mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, Peraturan motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Ditjen

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan dalam bentuk:

• motivasi dan diagnosis psikososial;

• perawatan dan pengasuhan;

• pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

• bimbingan mental spiritual;

• bimbingan fisik;

• bimbingan sosial dan konseling psikososial;

• pelayanan aksesibilitas;

• bantuan dan asistensi sosial;

• bimbingan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• bimbingan resosialisasi;

• bimbingan lanjut; dan/atau

• rujukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 9 Perundang-undangan

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

• menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang Peraturancacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar Ditjen kebutuhan dasarnya terpenuhi.

• menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 10 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk

melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

(2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah. Perundang-undangan Bagian Keempat

Pemberdayaan Sosial Peraturan

(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: Ditjen

• memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

• meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

• peningkatan kemauan dan kemampuan;

• penggalian potensi dan sumber daya;

• penggalian nilai-nilai dasar;

• pemberian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• pemberian akses; dan/atau

• pemberian bantuan usaha.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

• diagnosis dan pemberian motivasi;

• pelatihan keterampilan;

• pendampingan;

• pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;

• peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

• supervisi dan advokasi sosial;

• penguatan keserasian sosial; Perundang-undangan

• penataan lingkungan; dan/atau

• bimbingan lanjut.

(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Peraturanayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

• diagnosis dan pemberian motivasi; Ditjen b. penguatan kelembagaan masyarakat;

• kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau

• pemberian stimulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah

dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui:

• bantuan sosial; Perundang-undangan

• advokasi sosial; dan/atau

• bantuan hukum. Peraturan

(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, Ditjen keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang

mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

• bantuan langsung;

• penyediaan aksesibilitas; dan/atau

• penguatan kelembagaan.

Pasal 16 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan

membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili

kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat Perundang-undangan

(1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan

konsultasi hukum. Peraturan Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ditjen

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 20 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

• meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

• memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

• mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan Perundang-undangan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

• memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Peraturan

Pasal 21 Ditjen

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

• penyuluhan dan bimbingan sosial;

• pelayanan sosial;

• penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

• penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

• penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

• penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau

• penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Pasal 22 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi tanggung jawab Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V Perundang-undangan

Bagian Kesatu

Umum Peraturan

Pasal 24 Ditjen

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi

tanggung jawab:

• Pemerintah; dan

• Pemerintah daerah.

(2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Tanggung . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:

• untuk tingkat provinsi oleh gubernur;

• untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Bagian Kedua

Pemerintah

Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan Perundang-undangan kesejahteraan sosial meliputi:

• merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Peraturan

• menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Ditjen c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

• mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;

• meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;

• menetapkan . .

www.djpp.depkumham.go.id

• menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;

• melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;

• menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;

• melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

• mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Perundang-undangan

• memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;

• melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan Peraturankesetiakawanan sosial; dan

• mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Ditjenkesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

• penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

• penetapan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;

• koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

• pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional;

• pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;

• pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat;

• pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam Perundang-undangan pahlawan nasional; dan

• pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Peraturan

Bagian Ketiga Ditjen Pemerintah Daerah

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

• mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

• melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

• memberikan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

• memelihara taman makam pahlawan; dan

• melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

• penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakanPerundang-undanganpembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;

• penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan Peraturan lembaga kesejahteraan sosial nasional;

• pemberian izin dan pengawasan pengumpulan Ditjen sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

• koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

• pemeliharaan taman makam pahlawan; dan

• pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

• mengalokasikan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

• melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;

• memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

• memelihara taman makam pahlawan; dan

• melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Perundang-undanganPasal 30

Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: Peraturan

• penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan Ditjen pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

• koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;

• pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

• pemeliharaan taman makam pahlawan; dan

• pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 31 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum Perundang-undangan Pasal 32

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: Peraturan

• sumber daya manusia;

• sarana dan prasarana; serta Ditjen

• sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

• tenaga kesejahteraan sosial;

• pekerja sosial profesional;

• relawan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• relawan sosial; dan

• penyuluh sosial.

(2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial

profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:

• pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;

• pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau

• pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 34 Perundang-undangan

(1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial

profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana Peraturandimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh: Ditjena. pendidikan;

• pelatihan;

• promosi;

• tunjangan; dan/atau

• penghargaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf b meliputi:

• panti sosial;

• pusat rehabilitasi sosial;

• pusat pendidikan dan pelatihan;

• pusat kesejahteraan sosial;

• rumah singgah; Perundang-undangan

• rumah perlindungan sosial.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan

prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ditjen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf c meliputi:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

• anggaran pendapatan dan belanja daerah;

• sumbangan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• sumbangan masyarakat;

• dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

• bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang- undangan; serta

• sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan

(3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan Peraturanketentuan peraturan perundang-undangan. Ditjen

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh:

• perseorangan;

• keluarga;

• organisasi keagamaan; Perundang-undangan

• organisasi sosial kemasyarakatan;

• lembaga swadaya masyarakat;

• organisasi profesi; Peraturan

• badan usaha;

• lembaga kesejahteraan sosial; dan Ditjen

• lembaga kesejahteraan sosial asing.

(3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (2) huruf f, terdiri atas :

• ikatan pekerja sosial profesional;

• lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan

• lembaga kesejahteraan sosial.

(2) Untuk . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme,

organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menetapkan kode etik.

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 41 Perundang-undangan

Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peraturan

Pasal 42 Ditjen

(1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

(2) Pelaksanaan koordinasi peyelenggaraan

kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.

(3) Lembaga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial

nonpemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dibentuk pada tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota.

(4) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial baik pada

tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas: Perundang-undangan

• mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;

• membina organisasi/lembaga sosial;

• mengembangkan model pelayanan kesejahteraan Peraturan sosial;

• menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Ditjen penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

• melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan

kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayahPerundang-undangankewenangannya.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya. Peraturan

Pasal 47 Ditjen

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf i wajib memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;

• penghentian sementara dari kegiatan;

• pencabutan izin; dan/atau

• denda administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga Perundang-undanganyang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, serta mekanisme pengenaan Peraturan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ditjen

(1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang

kesejahteraan sosial.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 52 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi

dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbentuk sertifikat.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau pelatihan.

(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenagaPerundang-undangankesejahteraan sosial oleh lembaga sertifikasi.

(5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilakukan atas rekomendasi organisasi Peraturan profesi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan praktek Ditjenpekerjaan sosial.

(6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan setelah lulus uji kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perundang-undangan

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan Peraturanpemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya. Ditjen(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan

Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XI . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Perundang-undangan Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) yang ada pada saatPeraturandiundangkannya Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Ditjen

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009

INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Perundang-undangan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Peraturan

REPUBLIK INDONESIA, Ditjen