Pasal 27

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

• mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

• melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

• memberikan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

• memelihara taman makam pahlawan; dan

• melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.