Pasal 28

Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

• penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakanPerundang-undanganpembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;

• penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan Peraturan lembaga kesejahteraan sosial nasional;

• pemberian izin dan pengawasan pengumpulan Ditjen sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

• koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

• pemeliharaan taman makam pahlawan; dan

• pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.