Pasal 26

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

• penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

• penetapan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;

• koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

• pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional;

• pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;

• pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat;

• pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam Perundang-undangan pahlawan nasional; dan

• pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Peraturan

Bagian Ketiga Ditjen Pemerintah Daerah