Pasal 25

Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan Perundang-undangan kesejahteraan sosial meliputi:

• merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Peraturan

• menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Ditjen c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

• mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;

• meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;

• menetapkan . .

www.djpp.depkumham.go.id

• menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;

• melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;

• menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;

• melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

• mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Perundang-undangan

• memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;

• melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan Peraturankesetiakawanan sosial; dan

• mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Ditjenkesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.