Permensos No. 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan/atau rentan, perlu dilakukan optimalisasi dan
penyesuaian terhadap program keluarga harapan sebagai program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan terintegrasi; b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. 2. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian Bantuan Sosial bersyarat berupa uang kepada keluarga miskin dan/atau rentan. 3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. 4. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin dan/atau rentan berdasarkan penetapan pejabat yang membidangi pelaksanaan PKH. 6. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, subsidi nonenergi, ekonomi, perumahan,
pemenuhan kebutuhan dasar, dan/atau bidang lainnya. 7. Verifikasi Komitmen adalah proses yang dilakukan oleh pendamping sosial untuk memastikan KPM memenuhi kewajiban mereka terkait dengan layanan kesehatan dan pendidikan.

8. Pemutakhiran Data adalah proses memperbarui dan/atau melengkapi data mengenai Bantuan Sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sudah ada dan/atau pengusulan data untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, dan terintegrasi.
9. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang selanjutnya disingkat P2K2 adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku dan perencanaan kehidupan menuju
   kemandirian.
10. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2 PKH bertujuan untuk: a. meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan; b. mengurangi beban pengeluaran KPM; c. mendorong KPM untuk dapat mengakses pemberdayaan sosial; d. membentuk kesadaran KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan;
e. meningkatkan kemampuan KPM dalam menjalankan tanggung jawab dan peran sosial; dan f. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Pasal 3 (1) PKH dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi pelaksanaan PKH pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (2) Dalam pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan dukungan. (3) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4 (1) Kepesertaan KPM PKH merupakan keluarga miskin dan/atau rentan berdasarkan peringkat kesejahteraan keluarga. (2) Kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki komponen:
a. kesehatan; dan/atau b. pendidikan.
(3) Selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat menetapkan komponen lainnya.

Pasal 5 (1) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: a. ibu hamil;
b. anak berusia sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang belum bersekolah; c. lanjut usia; dan/atau d. penyandang disabilitas. (2) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi: a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya atau sederajat; b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya atau sederajat; c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya atau sederajat; dan/atau d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6 (1) Kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (2) Masa kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi KPM PKH yang merupakan lanjut usia dan penyandang disabilitas. (3) Kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terminasi berdasarkan evaluasi kepesertaan KPM PKH dan/atau Pemutakhiran Data berdasarkan DTSEN.

Pasal 7 (1) Nilai Bantuan Sosial PKH memuat besaran dan komponen Bantuan Sosial PKH. (2) Nilai Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelaksanaan PKH.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN KPM PKH

Pasal 8 (1) KPM PKH berhak mendapatkan; a. Bantuan Sosial PKH; b. pendampingan PKH; dan c. fasilitasi pelayanan di fasilitas kesehatan dan/atau pendidikan.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM PKH dapat memperoleh:
a. layanan sosial sesuai kebutuhan; b. keanggotaan koperasi desa/kelurahan merah putih; dan/atau
c. Bantuan Komplementer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 (1) KPM PKH berkewajiban untuk:
a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan d. mengikuti kegiatan P2K2. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM wajib: a. memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan bagi keluarga yang memiliki ibu hamil, anak berusia sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang belum bersekolah, lanjut usia, dan/atau penyandang disabilitas; dan/atau b. memanfaatkan layanan fasilitas pendidikan dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 (1) KPM PKH yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan peringatan dan/atau dilakukan pengakhiran kepesertaan KPM PKH. (2) Mekanisme peringatan dan/atau dilakukan pengakhiran kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani PKH.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PKH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

PKH dilaksanakan melalui tahapan:
a. penetapan;
b. Penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan c. pendampingan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 12 (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: a. penetapan calon KPM PKH; dan b. penetapan KPM PKH. (2) Penetapan calon KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelaksanaan PKH dan disahkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH. (3) Penetapan calon KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data calon KPM PKH yang disampaikan oleh satuan kerja pengelola data yang bersumber dari DTSEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penetapan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran.

Bagian Ketiga Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Pasal 13 (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi pelaksanaan PKH bekerja sama dengan mitra penyalur.
(2) Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Mitra penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bank penyalur, pos penyalur, atau pihak lain.

Pasal 14 Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH melalui mitra penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH.

Bagian Keempat Pendampingan

Pasal 15 (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf c meliputi: a. P2K2; b. Verifikasi Komitmen; dan c. Pemutakhiran Data KPM PKH.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memastikan anggota KPM PKH menerima hak dan memenuhi kewajibannya;
b. memfasilitasi KPM PKH untuk mengakses program pemberdayaan sosial atau program lainnya; dan/atau c. KPM PKH mencapai proses kemandirian.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan bimbingan mental, spiritual, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, kesehatan dan gizi, kesejahteraan sosial, fasilitasi administratif, mediasi, edukasi keluarga, motivasi, dan advokasi bagi KPM PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau layanan sosial.

Pasal 16 (1) Dalam hal pendampingan dilaksanakan di wilayah sulit dijangkau dapat diberikan biaya operasional pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wilayah sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pesisir dan pulau kecil; b. daerah tertinggal/terpencil; c. perbatasan antar negara; d. ketidaktersediaan infrastruktur; dan/atau e. daerah tertentu yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH.

Pasal 17 (1) P2K2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. (2) P2K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh KPM PKH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal KPM PKH bertempat tinggal di wilayah sulit dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), P2K2 diikuti paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 18 (1) Verifikasi Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk memastikan anggota KPM PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.
(2) Pelaksanaan Verifikasi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

(3) Verifikasi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sesuai kebutuhan.

Pasal 19 Pemutakhiran Data KPM PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan setiap terdapat perubahan data anggota KPM PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH.

BAB IV EVALUASI, TERMINASI, DAN GRADUASI KPM PKH

Pasal 21 (1) Evaluasi kepesertaan KPM PKH dilakukan untuk mengecek: a. komponen PKH;
b. kelayakan kepesertaan KPM PKH untuk mendapatkan program pemberdayaan sosial atau program lainnya; atau c. pencapaian kemandirian KPM PKH. (2) Evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
a. setiap tahun di masa kepesertaan KPM PKH;
b. masa kepesertaan KPM PKH akan berakhir; atau c. adanya laporan atau Pengaduan masyarakat.
(3) Hasil evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi untuk: a. status kepesertaan KPM PKH;
b. memberikan akses program pemberdayaan sosial atau program lainnya; dan/atau c. mendukung proses kemandirian. (4) Evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi pelaksanaan PKH dan/atau satuan kerja pengelola data.
(5) Evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi pelaksanaan PKH. (6) Berdasarkan hasil evaluasi kepesertaan KPM PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepesertaan KPM PKH dapat dilakukan terminasi atau graduasi.

Pasal 22 (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) diberikan dengan ketentuan: a. KPM PKH yang tidak memiliki komponen PKH; dan/atau b. berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH.

(2) KPM PKH yang sudah terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bantuan Sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) diberikan kepada KPM PKH dengan ketentuan: a. meningkatnya kesejahteraan KPM PKH; atau
b. tidak sesuai dengan peringkat kesejahteraan keluarga
sebagai penerima Bantuan Sosial PKH.

Pasal 24 Mekanisme evaluasi, terminasi, dan graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelaksanaan PKH.

BAB V PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 25 Pengawasan dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan PKH. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pelaksanaan PKH dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27 (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan PKH. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sesuai dengan kebutuhan.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya atau untuk perbaikan program.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 28 (1) Pengaduan atas pelaksanaan PKH dibentuk untuk menjamin prinsip keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat. (2) Pengaduan atas pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga. (3) Pengaduan atas pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. pusat kendali Kementerian Sosial;
b. sistem pengelolaan Pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan Pengaduan online masyarakat; c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 29 (1) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka. (2) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 30 Sumber pendanaan pelaksanaan PKH berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 187), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Œ

               SAIFULLAH YUSUF 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж