Permensos No. 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan sertifikasi dan pembinaan teknis sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin
melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42); 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. 2. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
3. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. 4. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sosial di bidang kesejahteraan sosial. 5. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial setelah lulus uji kompetensi. 6. Uji Kompetensi adalah pengujian dan penilaian kompetensi yang meliputi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial. 7. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 8. Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan melalui keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi. 9. Asesor Sertifikasi adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi untuk melakukan penilaian terhadap kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. 10. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.

12. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat untuk melaksanakan Uji Kompetensi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2 Pengaturan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai acuan untuk melaksanakan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 3 Pengaturan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk: a. memberikan standar sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial; b. memberikan pengakuan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial; c. meningkatkan pengembangan standar sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial mulai dari rekrutmen, manajemen sumber daya manusia, sistem intervensi sumber daya manusia, sistem pelatihan, dan penghargaan; dan d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

BAB II JENIS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4 (1) Sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial terdiri atas: a. Tenaga Kesejahteraan Sosial; b. Pekerja Sosial; c. Relawan Sosial; dan d. Penyuluh Sosial. (2) Sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (3) Sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pilar sosial.
(4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial, serta penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 5 (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. aparatur sipil negara; dan/atau b. masyarakat. (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 6 (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pegawai negeri sipil; dan/atau b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat/pegawai yang diberikan tugas untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah sosial. (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pendamping sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial; b. pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial;
c. pendamping sosial bidang pemberdayaan sosial;
d. pendamping sosial di sekolah; dan e. pejabat/pegawai yang diberikan tugas.

Pasal 7 (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikelompokkan sebagai pendamping sosial yang tidak berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (2) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendamping sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial; b. pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial; dan c. pendamping sosial bidang pemberdayaan sosial. (3) Pendamping sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan tugas membantu mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial serta membantu menjamin seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

(4) Pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan tugas membantu refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. (5) Pendamping sosial bidang pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan tugas membantu seseorang yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 8 (1) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat mengikuti proses seleksi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pendamping sosial yang tidak mengikuti atau tidak lulus proses seleksi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menuntut diangkat sebagai aparatur sipil negara.

Pasal 9 (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memiliki Sertifikat Kompetensi. (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial.

Pasal 10 (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus tercatat dan terdaftar di Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan/atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pencatatan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tempat Tenaga Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga Pekerja Sosial

Pasal 11 (1) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. aparatur sipil negara; dan/atau b. masyarakat. (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 12 (1) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR.
(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pekerja Sosial memiliki Sertifikat Kompetensi profesi Pekerja Sosial dan memiliki surat pernyataan telah melakukan sumpah atau janji Pekerja Sosial. (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah seseorang lulus Uji Kompetensi profesi Pekerja Sosial. (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: a. pendidikan profesi Pekerja Sosial; atau
b. rekognisi pembelajaran lampau.
(5) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi Pekerja Sosial. (6) Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperuntukkan bagi mahasiswa program studi pendidikan profesi Pekerja Sosial. (8) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk menyelesaikan pendidikan profesi Pekerja Sosial.
(9) Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (10) Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (11) Dalam hal Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a belum dilaksanakan, Uji Kompetensi dilakukan oleh:
a. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; b. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; dan/atau
c. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat
Relawan Sosial

Pasal 13 (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. pekerja sosial masyarakat; b. warga karang taruna; c. tenaga pelopor perdamaian; d. taruna siaga bencana; e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; f. penyuluh sosial masyarakat; g. pengurus lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
h. pelajar sekolah menengah kejuruan pekerjaan sosial yang masa pendidikannya sudah selesai, sudah mengikuti ujian akhir, atau tinggal mengikuti pelaksanaan ujian akhir;
i. lulusan diploma tiga jurusan pekerjaan sosial; j. caregiver perawatan sosial;
k. pendamping aktivitas harian; l. pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau m. fasilitator program penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya. (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan. (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tali asih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Relawan Sosial yang sudah tersertifikasi. (5) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 14 Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus tercatat dan terdaftar di Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 15 (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memiliki Sertifikat Kompetensi. (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; b. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; dan/atau
c. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima
Penyuluh Sosial

Pasal 16 (1) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan di bidang kesejahteraan sosial. (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyuluhan dan pengembangan di bidang kesejahteraan sosial kepada: a. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; b. potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau c. masyarakat.
(3) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 17 (1) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam melaksanakan penyuluhan dan pengembangan di bidang kesejahteraan sosial wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
(2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
a. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; b. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; dan/atau
c. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 18 Pengelolaan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial meliputi: a. perencanaan;
b. rekrutmen; c. pengembangan kompetensi; d. penilaian kinerja;
e. penghargaan dan sanksi; dan f. evaluasi kinerja.

Pasal 19 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator yang meliputi: a. jumlah dan jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
b. ruang lingkup dan jangkauan program kesejahteraan sosial;
c. jumlah organisasi/lembaga pelayanan kesejahteraan sosial; dan/atau
d. tipe unit kerja organisasi.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi pengembangan profesi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 20 (1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan perencanaan. (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial aparatur sipil negara; dan b. sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial nonaparatur sipil negara. (3) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pendampingan; d. bimbingan teknis; e. magang;
f. studi tiru; dan/atau g. pengembangan dalam bentuk lain.
(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja yang membidangi pengembangan profesi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan satuan kerja yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia. (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, negara/lembaga donor, atau organisasi profesi. (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan satuan kerja yang membidangi pengembangan profesi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

(5) Dalam hal pengembangan kompetensi dilaksanakan oleh negara/lembaga donor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus bekerja sama dengan satuan kerja yang membidangi pengembangan profesi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 22 (1) Kompetensi diukur dan dinilai melalui Uji Kompetensi. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang harus dimiliki dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian portofolio, praktik, ujian tertulis, dan wawancara.

Pasal 23 Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi: a. Uji Kompetensi teknis; b. Uji Kompetensi manajerial; dan c. Uji Kompetensi sosiokultural.

Pasal 24 (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan proses mengukur atau menilai secara keseluruhan proses kerja, hasil kerja, dan perilaku kerja sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial secara berkala setiap 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja atau organisasi tempat sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial bekerja. (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. administrasi; b. perilaku; c. kegiatan yang dilakukan; d. dampak bagi lingkungan; dan
e. inovasi. (4) Satuan kerja yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia menyiapkan penilaian kinerja melalui sistem informasi dalam jaringan. (5) Dalam hal sistem informasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia atau mengalami gangguan, penilaian kinerja sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan secara nonelektronik.

Pasal 25 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e diberikan kepada sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang berprestasi, berdedikasi, dan/atau mengabdikan diri dengan jasa luar biasa di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 26 (1) Jenis penghargaan bagi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial meliputi: a. remunerasi atau nama lain; b. insentif; c. piagam/sertifikat/piala/plakat/medali; dan/atau d. penghargaan lainnya. (2) Remunerasi atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan: a. untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, dan Penyuluh Sosial yang merupakan aparatur sipil negara diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial yang bukan merupakan aparatur sipil negara diberikan sesuai dengan kontrak kerja. (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. tali asih; dan b. sertifikasi. (4) Insentif berupa tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada Relawan Sosial sesuai dengan ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (5) Insentif berupa sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan kepada sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang telah memperoleh Sertifikasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (6) Remunerasi atau nama lain serta insentif berupa tali asih dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Piagam/sertifikat/piala/plakat/medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan dedikasi dan prestasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(8) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (9) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dalam upacara resmi pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau hari besar lainnya yang telah ditetapkan.

Pasal 27 (1) Pemberian penghargaan oleh Menteri dilakukan berdasarkan usulan: a. dinas sosial daerah kabupaten/kota; b. dinas sosial daerah provinsi;
c. kementerian/lembaga;
d. Kementerian Sosial;
e. organisasi profesi Pekerja Sosial; dan/atau f. organisasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. (2) Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 28 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang melanggar kode etik dan kode perilaku. (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pemberhentian dan/atau pencabutan registrasi dan/atau izin praktik. (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kode etik dan kode perilaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan reviu kinerja sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan setiap tahun. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk memberikan penghargaan, sanksi, atau pemberhentian/pemutusan hubungan kerja. (3) Pelaksanaan pemberhentian/pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30 (1) Sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan jenjang keahlian sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan mengacu pada standar kompetensi kerja khusus dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

(2) Dalam hal standar kompetensi kerja nasional Indonesia bagi Pekerja Sosial belum ditetapkan, Sertifikasi Pekerja Sosial dilaksanakan menggunakan standar kompetensi kerja yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan sertifikasi. (3) Standar kompetensi kerja nasional Indonesia ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (4) Sertifikasi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 31 (1) Sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. (2) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; b. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; dan c. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial. (3) Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lembaga yang ditetapkan oleh Menteri untuk menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. (4) Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. sekolah menengah kejuruan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial; dan b. politeknik atau perguruan tinggi yang mempunyai jurusan atau program studi kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial atau penyuluhan sosial. (5) Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Sosial. (6) Mekanisme pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 32 Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial.

Pasal 33 Persyaratan mengikuti Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial harus memenuhi ketentuan:
a. berpendidikan paling rendah diploma empat/strata satu sesuai dengan kebutuhan program dan bidang kesejahteraan sosial; dan
b. mempunyai pengalaman praktik paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan program dan bidang kesejahteraan sosial atau mengikuti pelatihan 120 (seratus dua puluh) jam pelatihan sesuai dengan program dan bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga Sertifikasi Pekerja Sosial

Pasal 34 (1) Setiap Pekerja Sosial harus mendapatkan Sertifikasi.
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pekerja Sosial melakukan registrasi ke organisasi Pekerja Sosial. (3) Sertifikasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; b. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; dan/atau
c. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial. (4) Pekerja Sosial yang melakukan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
a. berpendidikan paling rendah diploma empat/strata satu pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial dan mahasiswa tingkat akhir diploma empat pekerjaan sosial; dan
b. mempunyai pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial secara terus menerus paling singkat 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) jam praktik untuk praktik mikro atau yang setara untuk praktik makro.

Pasal 35 (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan dalam bidang: a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. jaminan sosial; atau d. pemberdayaan sosial. (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada fokus pemberian layanan atau tempat Pekerja Sosial berpraktik.

Bagian Keempat Sertifikasi Relawan Sosial

Pasal 36 Sertifikasi Relawan Sosial dilaksanakan oleh: a. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; b. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; dan/atau
c. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 37 Persyaratan mengikuti Sertifikasi Relawan Sosial harus memenuhi ketentuan mempunyai pengalaman praktik paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan program dan bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima Sertifikasi Penyuluh Sosial

Pasal 38 Sertifikasi Penyuluh Sosial dilaksanakan oleh: a. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; b. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; dan/atau
c. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 39 Persyaratan mengikuti Sertifikasi Penyuluh Sosial harus memenuhi ketentuan: a. berpendidikan paling rendah diploma empat/strata satu di bidang sosial, komunikasi, hukum, psikologi, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan; dan
b. mempunyai pengalaman praktik paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan program dan bidang kesejahteraan sosial atau mengikuti pelatihan 120 (seratus dua puluh) jam pelatihan sesuai dengan program dan bidang kesejahteraan sosial.

BAB V LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI YANG DIBENTUK OLEH KEMENTERIAN SOSIAL

Bagian Kesatu Kelembagaan, Tugas, dan Wewenang

Pasal 40 (1) Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial berkedudukan di Jakarta.
(2) Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 41 Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial mempunyai tugas: a. menyusun dan mengembangkan skema Sertifikasi;
b. membuat perangkat asesmen dan materi Uji Kompetensi;
c. menyediakan tenaga penguji atau Asesor Sertifikasi; d. melaksanakan Sertifikasi; e. melaksanakan survei Sertifikasi untuk meningkatkan layanan;
f. menetapkan persyaratan, memverifikasi, menetapkan, dan memastikan standar Tempat Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan; g. meningkatkan kinerja Asesor Sertifikasi; dan h. mengembangkan pelayanan Sertifikasi.

Pasal 42 Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial mempunyai kewenangan: a. menerbitkan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi; b. mencabut atau membatalkan Sertifikat Kompetensi; c. memberikan sanksi kepada Asesor Sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi yang melanggar aturan;
d. mengusulkan skema Sertifikasi baru; dan
e. mengusulkan biaya Uji Kompetensi.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 43 Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial paling sedikit terdiri atas unsur: a. dewan pengarah;
b. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi; c. manajer administrasi; d. manajer sertifikasi; dan e. manajer mutu.

Pasal 44 (1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas: a. seorang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala satuan kerja yang membidangi Sertifikasi. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pejabat di Kementerian Sosial. (4) Keanggotaan dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Sertifikasi.

Pasal 45 Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi, manajer administrasi, manajer sertifikasi, dan manajer mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b sampai dengan huruf e dijabat oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional di satuan kerja yang membidangi Sertifikasi.

Pasal 46 (1) Dewan pengarah, ketua Lembaga Sertifikasi Profesi, manajer administrasi, manajer sertifikasi, dan manajer mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai masa tugas paling lama 5 (lima) tahun. (2) Dewan pengarah, ketua Lembaga Sertifikasi Profesi, manajer administrasi, manajer sertifikasi, dan manajer mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali.

Pasal 47 (1) Dewan pengarah, ketua Lembaga Sertifikasi Profesi, manajer administrasi, manajer sertifikasi, atau manajer mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya apabila:
a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis;
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit maupun alasan lain secara terus-menerus paling singkat 3 (tiga) bulan; d. dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
e. terbukti melanggar kode etik profesi pekerjaan sosial; dan f. terjadi perubahan organisasi. (2) Kepala satuan kerja yang membidangi Sertifikasi menunjuk pengganti dewan pengarah, ketua Lembaga Sertifikasi Profesi, manajer administrasi, manajer sertifikasi, atau manajer mutu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 48 (1) Dalam melaksanakan Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan komite skema. (2) Komite skema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. pejabat di lingkungan Kementerian Sosial; b. praktisi di bidang kesejahteraan sosial; dan/atau c. akademisi di bidang kesejahteraan sosial. (3) Komite skema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial.

Pasal 49 (1) Dalam melaksanakan Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dapat dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di satuan kerja yang membidangi Sertifikasi. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di unit pelaksana teknis.

Pasal 50 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas: a. memberikan layanan ketatausahaan dan dukungan operasional Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; b. menyusun, mengusulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; dan c. tugas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan Sertifikasi.

BAB VI PELAKSANAAN SERTIFIKASI

Pasal 51 Pelaksanaan Sertifikasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dilaksanakan melalui tahapan: a. sosialisasi; b. pendaftaran; c. bimbingan teknis prasertifikasi; d. ujian tertulis;
e. wawancara;
f. pengumuman kelulusan; dan g. pemberian Sertifikat Kompetensi.

Pasal 52 (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan proses pelaksanaan Sertifikasi kepada calon peserta dan pihak terkait.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dan/atau sekretariat.

Pasal 53 (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan secara elektronik oleh calon peserta Sertifikasi. (2) Dalam hal pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan, pendaftaran dapat dilakukan secara nonelektronik.

Pasal 54 (1) Bimbingan teknis prasertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan kegiatan penyampaian materi teknis pelaksanaan Sertifikasi dan penyegaran materi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (2) Bimbingan teknis prasertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
a. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial; b. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
c. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial; dan/atau
d. sekretariat.

Pasal 55 (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d merupakan kegiatan untuk menilai penguasaan substansi materi sesuai dengan bidang tugas atau layanan. (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 56 (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Asesor Sertifikasi untuk mengetahui penguasaan dalam mempraktikkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh asesi dalam proses pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 57 Pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f disampaikan melalui laman resmi Kementerian Sosial.

Pasal 58 (1) Pemberian Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g dilakukan kepada peserta yang memenuhi standar penilaian. (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial.
(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk elektronik.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 59 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sertifikasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi Sertifikasi sampai dengan Lembaga Sertifikasi Profesi mendapatkan lisensi untuk melakukan Sertifikasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan standar kompetensi kerja khusus dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang telah ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1642); b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185); dan c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1727),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Œ

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

               Ѽ 

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж