Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan

kepada:

• perseorangan; Perundang-undangan

• keluarga;

• kelompok; dan/atau

• masyarakat. Peraturan

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Ditjenmereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

• kemiskinan;

• ketelantaran;

• kecacatan;

• keterpencilan;

• ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

• korban bencana; dan/atau

• korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6 . . .

www.djpp.depkumham.go.id